Minggu, 08 November 2009

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M. 02-PK.04.10 TAHUN 1990
TENTANG
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelayanan Tahanan, pembinaan Narapidana dan Anak Negara serta bimbingan
Klien Pemasyarakatan terletak kepada ketepatan petugas dalam menerapkan sistem pembinaan
Narapidana/ Tahanan yang edukatif dan komunikatif;
b. bahwa sampai saat ini belum ada pola atau sistem pembinaan narapidana/tahanan yang
sesuai dengan sistem pemasyarakatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu penerbitan Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan untuk dijadikan pegangan bagi setiap petugas Lapas,
Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa.
Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Stbl. 1915 Nomor 732);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang
Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1946 tentanq Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan
mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),
4. Peraturan Penjara (Gestichten Reglement, Stbl. 1917 Nomor 708):
5. Peraturan Pendidikan Paksa (Dwang Opvoeding Regeling, Stbl. 1917 Nomor 741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa
Pidana (Remisi);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 1988;
9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983
Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rutan;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989
tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA PEMBINAAN
NARAPIDANA/TAHANAN.
PERTAMA : Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dilaksanakan berda-sarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam
lampiran keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 1990
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TTD
ISMAIL SALEH, SH
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. M.02 - PK.04.10. TAHUN 1990 TENTANG
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA / TAHANAN.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PENGERTIAN
BAB III T U J U A N
BAB IV KEBIJAKSANAAN
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN
PEMBINAAN
BAB VI METODA PEMBINAAN
BAB VII PELAKSANAAN PEMBINAAN
A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN
B. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
C. BENTUK PEMBINAAN
D. PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
E. KEAMANAN DAN TATA TERTIB DI LAPAS DAN
RUTAN/CABRUTAN
F. PEMINDAHAN
G. PEMINJAMAN TAHANAN / NARAPIDANA
H. PENGAKHIRAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN
I. UNSUR PENDUKUNG SISTEM PEMASYARAKATAN DAN
HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DAN MASYARAKAT
J. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)
K. LAIN-LAIN
BAB VIII SARANA PEMBINAAN
BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN
A. PENGAWASAN TERHADAP KARYAWAN DAN
RUANGAN KANTOR
B. PENGAWASAN RUANGAN YANG PENTING / VITAL
C. PENGAWASAN KUNCI-KUNCI
D. SETIAP PENGGANTIAN REGU PENJAGAAN DILAKUKAN
TIMBANG TERIMA SECARA TERTULIS DALAM BUKU
JAGA
E. PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA, ANAK
NEGARA / ANAK SIPIL DAN TAHANAN
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
F. PENGECEKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
BAB X P E N U T U P
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NOMOR : M.02-PK.04.10 TAHUN 1990
TANGGAL : 10 April 1990
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan
historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem
Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan
sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar
belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi
implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan
tujuan yang ingin dicapai.
Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan
melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri
sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi
pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu
guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. lni berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang
diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.
Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil
mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis
agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi
manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.
Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha,
tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk
perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan
fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugaspun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang
efisien sehinqga dapat mencapai hasil yang optimal.
Dengan mengetahui sasaran-sasaran pembinaan yang akan dicapai disertai sarana pendukungnya yang
masih serba terbatas, maka disusunlah "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" untuk dijadikan panduan
dalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan.
Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan baik pembinaan
di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Pembinaan tahanan (selanjutnya disebut pelayanan tahanan) juga turut diuraikan di dalam Pola Pembinaan
ini. Namun oleh karena kita perlu menghormati asas praduga tak bersalah maka pembinaan mereka
khususnya keikutsertaan dalam pendidikan ketrampilan adalah dilakukan atas dasar sukarela.
Adapun "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. Pendahuluan.
II. Pengertian.
III. Tujuan.
IV. Kebijaksanaan.
V. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembinaan.
VI. Metoda Pembinaan.
VII. Pelaksanaan Pembinaan.
VIII. Sarana Pembinaan.
IX. Pelaksanaan Pengawasan.
X. Penutup.
BAB II
PENGERTIAN
1 Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan

narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu
(dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah
menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
2. Warga binaan pemasyarakatan meliputi :
a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
b. Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak.
c. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan
Anak (Balal Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
d. Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di
dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung,
merawat dan membina narapidana.
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat
dan membina anak negara.
5. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) adalah unit pelaksana teknis
pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat
(dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta
anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara
yang mendapat cuti menielang bebas serta anak negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada
orang tuanya.
6. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau
terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak
didik dan bimbingan klien.
- pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan
tahap pengeluaran tahanan.
- pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan
meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).
- bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi
pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).
8. Pembina adalah :
a. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan
tahanan (intramural treatment).
b. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak
langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural
treatment).
9. Pembimbing adalah petugas Bispa yang merbimbing klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural
treatment).
10. Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi
pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan
narapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan.
TPP dapat dibedakan :
a. TPP tingkat Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
b TPP tingkat Wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
c TPP tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dan
Balai Bispa.
BAB III
T U J U A N
Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut
"therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan
seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain
dengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang
dituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana".
CATUR DHARMA NARAPIDANA adalah ikrar sebagai berikut:
1. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI MENJADI MANUSIA SUSILA YANG BER-PANCASILA DAN MENJADI MANUSIA
PEMBANGUNAN YANG AKTIF DAN PRODUKTIF.
2. KAMI NARAPIDANA, MENYADARI DAN MENYESALI SEPENUHNYA PERBUATAN PELANGGARAN HUKUM YANG
PERNAH KAMI LAKUKAN DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATAN TERSEBUT.
3. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI UNTUK MEMELIHARA TATA KRAMA DAN TATA TERTIB, MELAKUKAN
PERBUATAN YANG UTAMA DAN MENJADI TELADAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
4. KAMI NARAPIDANA, DENGAN TULUS IKHLAS BERSEDIA MENERIMA BIMBINGAN, DORONGAN DAN
TEGORAN SERTA PATUH, TAAT DAN HORMAT KEPADA PETUGAS DAN PEMBIMBING PEMASYARAKARAN.
Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya
sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan
a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam
Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.
Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai
menjalankan masa pidananya;
1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa
depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib
disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.
Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata
dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti
berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan
jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.
Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak
masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.
Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri
dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar :
1. mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu
untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya.
2. mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan
yang baik.
BAB IV
KEBIJAKSANAAN
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garisgaris
Besar Haluan Negara telah ditegaskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang
berbunyi :
"Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan
sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila,
dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara
sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, lingkungannya, manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa".
Karena itu perlu dihayati betul-betul bahwa pembangunan itu sendiri barulah dapat terselenggara dengan
baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang bermental dan berkualitas baik dan semua pihak haruslah
memberikan partisipasinya dalam pembangunan, paling tidak ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan
pelaksanaan pembangunan itu. Dalam hubungan inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia
merupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna
meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk menqetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka
pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah juga
pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu
Lembaga Pendidikan dan Pembangunan.
Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut
menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan
pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap Lapas dan
Rutan/Cabang Rutan (Cabrutan) pun di laksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahap
maximum security, medium security dan minimum security.
Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yanq disingkat "Pemasyarakatan Terbuka" adalah
sebagai :
1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang
produktif.
Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola
pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif
menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya
kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya
dalam kegiatan pembinaan.
Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja (narapidana). Di
samping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan memiliki atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat
kekayaan seperti lahan yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas dasar
kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannya
atau sebagiannya terdiri dari para narapidana.
Dengan dikembangkannya pendekatan baru ini pulalah maka para Kepala Lapas (Kalapas) dan Kepala
Rutan (Karutan)/Kepala Cabrutan (Kacabrutan) perlu meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemen
intern organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan yang mampu meningkatkan ketrampilan bagi
narapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional
pada keseluruhannya.
Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN",
Yaitu:
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat
yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
lni berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang
berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang
dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalam
masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk
menumbuhkan rasa hidup kemasyara-katannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi
pidana.
Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang
melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh
diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan
hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang
lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali
pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan,
seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan
Pancasila.
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping
meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran
hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian
dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh
kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu
tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang
diperlukan.
BAB V
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN PEMBINAAN
Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa, terdapat faktorfaktor
yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula
menjadi faktor penghambat.
Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :
1. Pola dan tata letak bangunan.
Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor
yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.
2. Struktur Organisasi.
Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/ komando dan staf hendaknya mampu
dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar.
Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak
menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur
organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang
tidak melanggar ketentuan yang ada.
3. Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa.
Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan mampu menjadi faktor pendukung apabila
kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin,
tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan
integritas moral Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa, sangat dituntut agar kepemimpinan-nya dapat
menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.
4. Kualitas dan kuantitas Petugas.
Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan
masalah-masalah yang selalu ada daln muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa
disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya
dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor
penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.
5. Manajemen.
Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan
pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di
lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu
dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
Indonesia.
6. Kesejahteraan Petugas.
Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyara-katan memang masih
memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya
pembinaan dan keamanan/ketertiban.
7. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumiah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan
bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
kewajiban bagi Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semua
sarana/fasilitas yang ada dan menda-ya-gunakannya secara optimal.
8. Anggaran.
Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah
diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
9. Sumber daya alam.
Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya
alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaan
tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.
10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.
Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentu-kan oleh anggaran ataupun sarana
dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki
dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasya-rakatan.
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyara-katan.
Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan
warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat.
Umumnya masalah itu berkisar pada :
a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarqa napi yang bersangkutan tidak
memperhatikan lagi nasib napi tersebut.
b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian
anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.
c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung
masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk
membina kerjasama.
d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan
Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra Pemasyarakatan di mata umum.
Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan
Balai Bispa maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih
baik.
BAB VI
METODA PEMBINAAN
1 Pemahaman tugas-tugas yang diemban.
Untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa
serta seluruh petugas harus terfebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka.
Di bawah ini diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program
pembinaan dengan memper-hatikan semua aspek sebagai berikut :
a. Tujuan kegiatan.
b. Target kegiatan.
c. Pelaksana kegiatan (petugas).
d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan).
e. Jenis kegiatan.
f. Sarana dan biaya.
g. Jangka waktu dan skedul kegiatan.
h. Monitoring dan Evaluasi.
2. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu dipahami meliputi :
a. Jenis perkara.
b. Jenis pidana.
c. Lamanya masa pidana.
d. Jenis kelamin.
e. Usia.
f. Agama.
g. Suku bangsa.
h. Kondisi fisik dan psikologis.

i. Residivis atau bukan.
j. Latar belakang pribadi.
- Pendidikan.
- Status keluarga.
- Tingkat sosial.
- Status sosial.
k. Bakat-bakat dan hobby.
Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metoda
pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor
penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.
3. Metoda pembinaan/bimbingan meliputi :
a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
(warga binaan pemasyara-katan).
b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan
memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal
yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan
memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan
yang dihadapi.
e. Pendekatan individual dan kelompok.
f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdiannya terhadap
negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode
perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya :
1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABDI HUKUM, PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOM
MASYARAKAT.
2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJIB BERSIKAP BIJAKSA-NA DAN BERTINDAK ADIL DALAM
PELAKSANAAN TUGAS.
3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN SISTEM PEMASYA-RAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.
Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugaspetugas
pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga
yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal letah. Oleh karena itu, siapa pun patut
bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara
dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang
dapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik.
Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para
petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan
kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya keturunan Adam, seyogyanya kekurangankekurangan
yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk
mengabdi terus memenuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mempertahankan citra yang
ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan
narapidana/ tahanan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan
seorang orang tua dengan anaknya.
BAB VII
PELAKSANAAN PEMBINAAN
Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak
negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka seteiah
selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan
pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasya-rakatan
yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan
integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip
Pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab IV.
Pada dasarnya arah pelavanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah
memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.
A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN.
Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke delam dua bidang yakni :
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
a. Pembinaan kesadaran beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga
binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan
perbutan-perbutan yang salah.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga
negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan
semakin meningkat sehingga dapat menuniang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama
masa pembinaan.
Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui
pendidikan non-formal.
Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang
ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.
Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursuskursus,
latihan ketrampilan dan sebagainya.
Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah
umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar,
misainya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.
Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan
cara belajar melalui Program Keiar Paket A dan Kejar Usaha.
d. Pembinaan kesadaran hukum.
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan
penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga
sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut
menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,
ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat
kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lahjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum
(KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada
kembati di tengah-tengah masyarakat.
Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan
sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap
muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi
hukum.
Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif
(PEKA).
e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga
pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah
diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam
Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha
sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah
memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat
lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.
Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :
a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah
tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari
sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan
menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan
pembuatan batu bata, genteng, batako).
c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulanperkumpulan
seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan
menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan
sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.
B. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
1. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Tahanan.
a. Penerimaan.
1) Penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara
(Cabrutan) harus didasarkan pada surat-surat yang sah.
2) Penerimaan tahanan baru di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang
bertugas di pintu gerbang.
3) Sebelum anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan, lebih dahulu harus meneliti suratsurat
yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam
surat tersebut.
4) Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surst-surat dan barangbarang
bawaannya kepada kepala regu jaga.
5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang
bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan.
6) Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan penggeledahan dengan
mengindahkan norma-norma kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita harus
dilakukan oleh petugas wanita.
7) Jika dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang/ berbahaya, maka barang tersebut wajib
diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
8) Apabila penggeledahan selesai, kepala regu jaga memerin-tahkan petugas untuk mengantar
tahanan baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar.
b. Pendaftaran.
1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan
mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.
2) Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ penetapan penahanan dalam
Buku Register A menurut golongan tahanan tersebut.
3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan
Barangbarang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis
antara lain pemiliknya dan sebagainya.
4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam Buku Register D dan kemudian
barangbarang tersebut atau uang disimpan (dititipkan) di dalam lemari besi (brandkast).
5) Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada surat
perintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan.
6) Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis Rutan/Cabrutan.
7) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan tahanan
yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/Cabrutan dan
pengawalnya, kemudian mempersilakan pengawal tersebut meninggalkan Rutan/ Cabrutan.
8) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perleng-kapan Rutan/Cabrutan.

c. Penempatan.
1) Tahanan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan
pengenalan lingkungan.
2) Tahanan yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang
penyakitnya, demikian juga terhadap tahanan yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus
untuk keperluan tersebut (Register G).
3) Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan pera-watannya di Rutan/Cabrutan.
4) Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan peng-golongan mereka, berdasarkan :
a) Jenis kelamin.
b) Umur.
c) Tingkat pemeriksaan.
d) Jenis perkara.
e) Kewarganegaraan.
5) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap
kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur,
tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan (expirasi tahanan) dan lain-lain yang
dianggap perlu.
6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan :
a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan.
b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7) Masa pengenalan lingkungan paling lama 7 hari kerja.
2. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana.
a. Penerimaan.
1) Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/ Lapas Anak wajib disertai suratsurat
yang sah.
2) Penerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang
ditunjuk oleh komandan jaga.
3) Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang
melengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan narapidana/anak didik yang tercantum di dalam
surat tersebut.
4) Regu jaga mengantar narapidana/anak didik beserta penga-walnya kepada komandan jaga.
5) Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barangbarang
bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana/ anak didik yang bersangkutan.
6) Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengge-ledahan terhadap narapidana/anak didik
yang baru diterima.
7) Dalam melakukan penggeledahan waiib mengindahkan norma-norma kesopanan. Penggeledahan
terhadap narapidana dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
8) Jika dalam penggeledahah ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan
dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
9) Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintah-kan untuk mengantar
narapidana/anak didik baru beserta pengawainya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa
maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.
10) Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/ anak didik di tangan
Kalapas/Kalapas Anak.
b. Pendaftaran.
1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/surat
perintah dan mencocokkan narapidana yang bersangkutan.
2) Mencatat identitas narapidana/anak didik dalam buku Daftar Register B.
3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan
barang (Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilik
dan sebagainya.
4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan
barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi (brandkast).
5) Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/ anak didik pada surat keputusan dan sepuluh
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Mengambil foto narapidana/anak didik.
7) Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau
paramedis Lapas/ Lapas Anak.
8) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana/anak
didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas/Kalapas Anak
kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas/Lapas Anak.
c. Penempatan.
1) Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan
lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
2) Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan
catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus
yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat
(Register G).
3) Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan
pembinaannya.
4) Dalam penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/anak
didik berdasarkan :
a) Jenis kelamin.
b) Umur.
c) Residivis.
d) Kewarganegaraan.
e) Jenis kejahatan.
f) Lama pidana.
5) Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel
papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas
(expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.
6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan
:
a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik.
b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
c) Pengenalan dengan walinya.
7) Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didik
dan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana/ anak didik untuk
kepentingannya.
8) Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas Anak.
9) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu
bulan.
3. Penerimaan dan Pendaftaran Klien.
a. Jenis Klien yang dibimbing.
1) Anak yang diputus Hakim dikembalikan Pada orang tua atau walinya.
2) Terpidana bersyarat.
3) Anak Negara yang lepas bersyarat.
4) Narapidana yang lepas bersyarat.
5) Anak Negara cuti bersyarat.
6) Narapidana yang cuti bersyarat.
7) Anak Asuh.
8) Bekas anak Negara, anak sipil dan narapidana yang memerlukan bimbingan tambahan (after
care).
9) Anak nakal yang dibimbing atas permintaan orang tua atau wali berdasarkan ketetapan Hakim.
b. Penerimaan.
1) Penerimaan klien pemasyarakatan (selanjutnya disebut klien) di Balai Bispa wajib didasarkan
pada surat-surat yang sah.
2) Penerimaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
3) Setelah petugas yang ditunjuk menerima klien, segera meneliti sah tidaknya surat-surat yang
melengkapinya dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat-surat tersebut.
4) Selanjutnya petugas yang ditunjuk mengantar klien berikut surat-suratnya kepada petugas
pendaftaran.
c. Pendaftaran.
1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat yang melengkapi klien tersebut.
2) Penerimaan klien dari Jaksa atau petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Bispa lain untuk
dibuat berita acara serah terima dan yang menyerahkan.
3) Kemudian petugas mencatat identitas dan surat-surat dalam buku daftar sesuai dengan status
klien yang bersangkutan.
4) Selanjutnya petugas mencatat data tersebut (pada butir 2) ke dalam kartu bimbingan, sedang
hasil pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun bimbingan klien dari Balai
Bispa lain dilampirkan pada kartu bimbingan klien,
5) Selanjutnya klien difoto dan foto tersebut ditempel pada kartu bimbingan klien.
6) Pengambilan sidik jari klien dilakukan pada surat putusan Hakim dan atau ketetapan Menteri
Kehakiman serta kartu daktiloskopi.
7) Selanjutnya klien dihadapkan kepada pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan
penielasan tentang kewajiban dan haknya, sekaligus mengumpulkan data dari yang bersangkutan
serta keluarganya yang menyertainya.
C. BENTUK PEMBINAAN
1. Pelayanan Tahanan.
a. Bantuan Hukum.
1) Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.
2) Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala Rutan/Cab Rutan
dapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.
3) Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan:
a) Alat tulis menulis.
b) Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawas: tetapi tidak
dapat didengar oleh orang lain/petugas.
4) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja
dan jam kerja, atau hari jadwal kunjungan.
5) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku Khusus Kunjungan
Bantuan Hukum.
b. Penyuluhah Rohani.
1) Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi :
a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
b) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.
2) Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud butir 1), Kepala
Rutan/Cabrutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3) Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepada
tahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan/Cabrutan dan kegiatannya tidak boleh
menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan.
4) Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan perlu diawasi agar tidak
dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
Rutan/Cabrutan maupun negara.
5) Untuk (maksud) memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan
sarana yang diperlukan.
c. Penyuluhan jasmani.
1) Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olah raga,
kesenian dan rekreasi di dalam Rutan/Cabrutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
2) Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatah sebagaimana dimaksud pada

butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak
merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/ Cabrutan.
3) Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurangkurangnya
dua kali seminggu.
4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur
dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam penga-wasan petugas.
5) Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan meliputi :
a) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari
luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
b) Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.
6) Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang bersifat
sukarela misalnya donor darah.
d. Bimbingan Bakat.
1) Untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka
yang baru masuk Rutan/Cabrutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.
2) Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas
kecakapan alami yang dimiliki tahanan, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain.
e. Bimbingan Ketrampilan.
1) Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan ketrampilan,
dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabrutan.
2) Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang
bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah
diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian.
perkebunan dan sebagainya.
f. Perpustakaan.
1) Untuk mengisi waktu terluang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan.
2) Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan/Cabrutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum,
kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban
Rutan/Cabrutan serta bermanfaat bagi tahanan.
3) Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan
tempatnya diatur oleh Kepala Rutan/ Cabrutan.
g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Bimbingan Kegiatan.
1) Bimbingan kegiatan tahanan meliputi
a) Bimbingan bakat.
b) Bimbingan ketrampilan.
2) Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela.
3) Pada setiap awal bulan, program kegiatan bimbingan bakat dan ketrampilan tahanan, dikirimkan
kepada instansi yang menahan untuk diketahui. Apabila dipandang perlu, pihak yang menahan
dapat mengajukan keberatan atas keikutsertaan salah seorang atau beberapa orang tahanan
yang berada dalam wewenangnya.
4) Kegiatan yang diberikan kepada tahanan harus bersifat jangka pendek.
5) Untuk keperluan bimbingan kegiatan di samping yang telah disediakan Rutan/Cabrutan, tahanan
dapat membawa sendiri peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sepanjang tidak
mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak ada ikatan yang merugikan Rutan/Cabrutan.
6) Setiap tahanan yang mengikuti bimbingan kegiatan dalam bentuk pekerjaan yanq produktif
(berproduksi), diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Tahanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lebih dari tujuh jam setiap hari.
8) Bimbingan kegiatan bagi tahanan dilaksanakan di dalam Rutan/ Cabrutan.
9) Semua hasil karya tahanan baik yang berasal dari kegiatan bimbingan bakat maupun ketrampilan
dicatat dalam buku hasil karya tahanan.
10) Semua hasil karya tahanan disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan.
11) Hasil karva tahanan dapat dijual sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.
a. Tahap-tahap Pembinaan.
1) Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.
2) Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berda-sarkan lamanya pidana/masa
pembinaan yang bersangkut-an.
3) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat)
tahap :
a) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan
pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari
masa pidana yang sebenarnya.
b) Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa
pidana yang sebenarnya.
c) Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa
pidana yang sebenarnya.
d) Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.
4) Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6
(enam) tahap :
a) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
b) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.
c) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hinqga akhir enam bulan ketiga.
d) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
e) Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima. :
f) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga :
(1) anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun.
(2) anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.
5) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga
tahap :
a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang
sebenarnya.
b) Tahap kedua sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana yang sebenarnya.
c) Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.
6) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih satu tahun ada 4 (empat)
tahap:
a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurang-nya 1/3 bagian dari masa pidana yang
sebenarnya.
b) Tahap kedua, sejak 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana vang sebenarnya.
c) Tahap ketiga, sejak 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
d) Tahap keempat, sejak 2/3 sampai selesai masa pidana-nya.
7) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga
tahap :
a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya
sebenarnya.
b) Tahap kedua, sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya.
c) Tahap ketiga, sejak 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.
8) Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan,
kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.
b. Wujud pembinaan.
1) Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
2) Wujud pembinaan narapidana meliputi :
a) Pendidikan Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa)
melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan
Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari
Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebuidayaan.
b) Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir,
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
c) Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, Penataran P4 dan Budi pekerti.
d) Sosial budaya kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni
suara dan lain-lain kesenian.
e) Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olah
raga, hiburan segar, membaca buku/ majalah/surat kabar.
3) Wujud pembinaan narapidana pada angka 2) tersebut dilaksana-kan oleh petugas yang bersangkutan
sebagai bahan pertim-bangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.
4) Wujud pembinaan narapidaria yang dilaksanakan di luar gedung Lapas :
a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.
b) Belaiar di tempat latihan kerja milik Lapas (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).
c) Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (Balai Latihan Kerja).
d) Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya.
e) Berolah raga bersama masyarakat.
f) Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
g) Pengurangan masa pidana/remisi.
5) Wujud pembinaan anak didik.
a) Setiap anak didik diwajibkan mengikuti dengan baik semua program pembinaan yang diberikan
kepadanya.
b) Wujud pembinaan yang diberikan:
(1) Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
(2) mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/ budi pekerti.
(3) sosial budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan.
(4) latihan ketrampilan : kursus menjahit/merenda/ menjahit/memasak/menganyam,
kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.
(5) rekreasi : olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga.
(6) Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat struktural yang bersangkutan dan diniial untuk bahan
pertimbangan TPP dalam merencanakan program/ proses pembinaan selanjutnya.
c. Pembinaan narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pembinaan narapidana yang terlibat dalam tindakan pidana subversi, korupsi, penyelundupan,
perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian
masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dan kepada mereka tidak diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
No. M.01 -PK.04.10 Tahun 1989 tangqal 15 April 1989.
3. Bimbingan Klien.
a. Tahap-tahap Bimbingan.
1) Tahap awal.
a) Penelitian Kemasyarakatan.
b) Menyusun rencana program bimbingan.
c) Pelaksanaan program bimbingan.
d) Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap
lanjutan.
2) Tahap lanjutan.
a) Pelaksanaan program bimbingan.
b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
3) Tahap akhir.
a) Pelaksanaan program bimbingan.
b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
c) Mempersiapkan klien uhtuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan
kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care).
d) Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
e) Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Bispa.
b. Pendekatan Bimbingan.
1) Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan
bimbingan.
2) Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut :
Pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri dan disiplin ilmu yang
sesuai.
c. Wujud Bimbingan.
1) Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada
saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana
klien bertempat tinggal.
2) Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.
3) Jenis bimbingan klien meliputi:
a) Pendidikan agama
b) Pendidikan budi pekerti
c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok
d) Pendidikan formal
e) Kepramukaan
f) Pendidikan keterampilan kerja
g) Pendidikan keseiahteraan keluarga
h) Psiko terapi
i) Psikiatri terapi
j) Kepustakaan.
D. PERAWATAN WARGA BINAAN KEMASYARAKATAN
Perawatan warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan
sehat jasmaniah maupun rohaniah.
Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup
(misainya makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu den sebagainya).
1. Perawatan Tahanan.
a. Perlengkapan.
1) Tahanan memakai pakaian sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu
keamanan serta menun-jukkan kepatutan dan kesopanan.
2) Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Rutan/Cabrutan.
3) Setiap tahanan diberikan perlengkapan rnakanan, minum, ibadah dan tidur yang layak.
b. Makanan.
1) Setiap tahanan berhak mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat
kesehatan.
3) Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan tahanan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan
sesuai dengan petunjuk dokter.
4) Tahanan bangsa asing diberikan makanan yang sama seperti tahanan biasa kecuali atas petuniuk
dokter dapat diberikan makanan jenis lain.
5) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatan-nya, dilaksanakan oleh petugas
perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
6) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib dan aman sampai di
dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
7) Di dapur dan di ruang makan digantungkan daftar mingguan tentang menu makanan yang mudah
dibaca.
8) Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan di tempat yang khusus digunakan untuk ruang
makan.
9) Tahanan dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya, handai taulan dan
pihak-pihak lain.
10) Pemasukan bahan makan baik jumlah, jenis maupun mutunya harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.
11) Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore, sesuai menu, di Ruang Karutan, untuk
diteliti apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
12) Perlengkapan makanan dan minuman diberikan, tetapi pemakaian perlengkapan makanan dan
minuman yang dapat membahayakan keamanan/ketertiban dilarang.
13) Tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
c. Kesehatan.
1) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
2) Perawatan kesehatan tahanan di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh dokter Rutan/Cabrutan, dalam
hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada
keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.
4) Atas nasehat Dokter Rutan/Cabrutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak
bisa dirawat di Klinik Rutan/Cabrutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang
menahan dengan pengawalan POLRI/CPM.
5) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera diberitahukan kepada instansi
yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari
Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/ Kacabrutan.
6) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain, Kepala Rutan/Cabrutan segera
melapor kepada Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesaian visum et repertum dari
Dokter yang berwenang, serta memberi-tahukan kepada instansi yang menahan dan keluarganya.
7) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia,
padahal telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan
oleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.
8) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan
dibuatkan berita acara dan setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya
yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.
9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
10) Sebelum dimakamkan teraan jari (tiga jari kiri) jenazah, harus diambil untuk pembuktian dan
kepastian bahwa jenazah tersebut adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dan
dokumen yang sah.
11) Setiap ada tahanan yang meninggal dunia segera dilaporkan kepada Kakanwil Departemen
Kehakiman dan tembusannya dikirim kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan disertai
surat yang diperlukan.
2. Perawatan Narapidana dan Anak Didik.
a. Perlengkapan.
1) Setiap narapidana/anak didik diberikan pakaian, perleng-kapan makan/ minum dan perlengkapan
tidur yang layak.
2) Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari
a) pakaian harian.
b) pakaian kerja.
c) pakaian tidur.
d) sarung.
Warna pakaian adalah "biru" yang melambangkan "kese-tiaan" dengan maksud selama memakai
pakaian tersebut dapat menumbuhkan rasa kesetiaan mereka. Dengan kesetiaan yang
ditumbuhkan dan dipupuk selama menjalani pidananya, mereka diharapkan kelak dapat
memperta-hankan kesetiaan itu dalam arti tetap setia untuk tidak melakukan pelanggaran hukum
lagi dan sebaliknya tetap memelihara tingkah lakunya yang positif sehingga mampu berintegrasi
kembali dengan masyarakat.
3) Pakaian diberikan dua kali setiap tahun, sedangkan perlengkapan makan/minum dan
perlengkapan tidur apabila rusak, diganti.
4) Perlengkapan tidur ialah kasur dan bantal.
b. Makanan.
1) Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Jumiah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat
kesehatan.

3) Narapidana/anak didik, yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan
tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
4) Narapidana/anak didik asing diberikan makanan yang sama seperti narapidana/anak didik biasa,
kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain.
5) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatan-nya, dilaksanakan oleh petugas
perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
6) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Lapas/Lapas Anak harus tertib dan aman, sampai di
dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
7) Di dapur dan di ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan.
8) Pemberian makanan kepada narapidana di lakukan di ruang makan.
9) Narapidana dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya atas izin petugas
jaga.
10) Pemasukan bahan makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya, harus sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan dibuatkan berita acara penerimaan oleh petugas yang ditunjuk yaitu
dari unsur perawatan, keamanan/ketertiban dan registrasi.
11) Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore sesuai menu, di ruang Kalapas/Kalapas
Anak untuk diteliti, apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
12) Narapidana/Anak didik yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
c. Perawatan Kesehatan.
1) Setiap narapidana/anak didik berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
2) Perawatan kesehatan narapidana/anak didik di Lapas dilakukan oleh Dokter Lapas/Lapas Anak.
Dalam hal tidak ada Dokter Lapas/Lapas Anak dapat dilakukan oleh paramedis.
3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada
keluhan, maka sewaklu-waktu dapat diperiksa Dokter.
4) Atas nasehat Dokter Lapas/Lapas Anak, narapidana/ anak didik yang sakit dan tidak bisa dirawat
di klinik Lapas/Lapas Anak dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin Kalapas/Kalapas Anak
dengan pengawalan petugas Lapas/Lapas Anak, dan kalau perlu minta bantuan Poiri.
5) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sakit, segera diberitahukan
kepada keluarganya dan dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan berita acara
oleh tim yang ditunjuk oleh Kalapas/Kalapas Anak.
6) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sebab lain, Kalapas/Kalapas
Anak segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat, guna penyidikan dan penyelesaian visum et
repertum dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga kepada keluarganya.
7) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam 2 x 24 jam sejak meninggal dunia meskipun
telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Lapas/
Lapas Anak atau Rumah Sakit.
8) Barang-barang milik narapidana/anak didik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada
keluarganya dan dibuatkan berita acara. Setelah lewat tiga bulan lamanya, namun tidak ada
keluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.
9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
10) Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dan
kepastian bahwa jenazah tersebut adalah narapidana/anak didik yang dimaksud dalam surat-surat
dokumen yang sah.
11) Setiap ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada Kanwil
Departemen Kehakiman dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dengan dilengkapi surat-surat yang diperlukan.
E. KEAMANAN DAN TATA TERTlB DI LAPAS DAN RUTAN/ CABRUTAN.
Keamanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan.
Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas dan Rutan/Cabrutan perlu diciptakan.
Pada dasarnya kegiatan keamanan dan tata tertib di Lapas dan Rutan/ Cabrutan mempunyai pola yang
sama.
1. Tanggung jawab keamanan dan tata tertib.
a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/ Cabrutan berada di tangan Kalapas dan

Karutan/ Kacabrutan
b. Apabila Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan tidak di tempat wewenang Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan
berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau peiabat lain yang dituniuk oleh Kepala
Lapas/Rutan/ Cabrutan sebagai petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas/ Rutan/Cabrutan dibantu oleh Kepala
Pengamanan Lapas/Rutan/ Cabrutan.
d. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/Cabrutan.
e. Dalam keadaan darurat setiap petugas wajib mengamankan Lapas dan Rutan/Cabrutan.
2. Tugas pokok keamanan dan ketertiban.
a. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/ mencegah sedini mungkin
gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas dan
Rutan/Cabrutan,
b. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata
lainnya melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak
keamanan dan ketertiban yang harmonis.
c. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu
agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi
kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Lapas dan Rutan/Cabrutan.
e. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana/tahanan (suasana
bekerja, belaiar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain)
selalu tertib dan harmonis.
f. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan/Cabrutan.
g. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan.
h. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan keter-tiban.
3. Sasaran Keamanan.
Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan/Cabrutan diarahkan pada:
a. Segenap ponghuni Lapas dan Rutan/Cabrutan.
b. Pegawai dan para pengunjung Lapas dan Rutan/Cabrutan.
c. Bangunan dan perlengkapan.
d. Lingkungan alam sekitarnya.
e. Lingkungan sosial/masyarakat luar.
f. Aspek ketatalaksanaan.
4. Tugas dan ketertiban dalam perawatan tahanan, napi dan anak didik.
a. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatan
narapidana, anak didik dan tahanan yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman,
pakaian, pengobatan, membuang kotoran/limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara
kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.
b. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan dan
diawasi oleh petugas keamanan, ketertiban. Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benar
diterima oleh narapidana. anak didik/ tahanan yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan utuh
sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petugas jaga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinasnya.
b. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu jaga dan apabila berhalangan hadir supaya
segera memberi kabar.
c. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
d. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana.
e. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan/ ketertiban.
f. Merawat perlengkapan keamanan/ketertiban sebaik-baiknya.
9. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan
mencatat jumlah narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu
diketahui oleh petugas jaga berikutnya.

h. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari atau
pada waktu hujan.
i. Penyimpanan kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan di
tempat tertentu yang cukup aman.
j. Apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab segera lapor kepada
atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/ tindakan
terhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing dan dikunci,
kemudian mengambil tindakan lebih lanjut.
k. Apabila terjadi pelarian narapidana baik dari dalam maupun dari luar Lapas, maka petugas yang
bertanggung jawab segera mengumpulkan narapidana-narapidana yang ada, dimasukkan ke dalam
kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor kepada atasannya yang selanjutnya
atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.
F. PEMINDAHAN.
Narapidana, anak didik dan tahanan dapat dipindahkan untuk kepentingan kegiatan pembinaan,
keamanan, kesehatan dan proses peradilan.
1. Alasan Pemindahan.
Pemindahan narapidana, anak didik dari satu Lapas dan Rutan/ Cabrutan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan
lain dapat dilaksanakan untuk kepentingan :
a. Pembinaan.
Pemindahan dengan alasan pembinaan dilaksanakan karena di lembaga. tempat narapidana
menjalani pidananya tidak tersedia sarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan atau karena
terdapat kesulitan untuk melaksanakan upaya pembauran dengan masyarakat apabila tetap
ditempatkan di lembaga semula.
b. Keamanan dan mencegah kepadatan isi Lapas dan Rutan/ Cabrutan.
Pemindahan dengan alasan keamanan dilaksanakan karena narapidana yang bersangkutan selalu
membuat kegaduhan, keonaran, mengancam atau diancam temannya, melawan petugas dan lainlain
perbuatan yang mengganggu tata tertib.
Untuk mencegah/mengatasi terlampau padatnya isi Lapas/ Rutan/Cabrutan yang berakibat
menyulitkan pembinaan dan menimbulkan kerawanan, maka perlu di lakukan pemindahan.
c. Proses Peradilan.
Pemindahan untuk kepentingan proses peradilan dilaksanakan karena:
1) Kedudukan Lapas dan Rutan/Cabrutan tidak memberikan kemudahan untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap narapidana/tahanan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa.
2) Untuk melaksanakan rekonstruksi.
3) Penyidangan perkaranya yang lain di Pengadilan.
d. Lain-lain yang dianggap perlu.
Pemindahan karena kepentingan lain yang dianggap perlu dilaksahakan karena :
1) Dalam hal seorang narapidana/tahanan perlu dipindahkan untuk perawatan kesehatannya karena
di tempat yang semula tidak memadai sarana untuk perawatannya.
2) Kelebihan daya muat Lapas dan Rutan/Cabrutan.
2. Sifat Pemindahan dan Biaya Pemindahan.
a. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan ke Lapas dan
Rutan/Cabrutan lain untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan proses peradilan dapat bersifat
sementara atau tetap.
b. Pemindahan tahanan, narapidana dan anak didik yang bersifat keharusan untuk kepentingan
pembinaan dan keamanan pembiayaannya dibebankan kepada :
1) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, apabila pemindahan tahanan, narapidana dan anak didik
yang dilakukan dari Lapas dan Rutan/ Cabrutan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan lainnya dalam
wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, apabila pemindahan tahanan, narapidana dan anak didik
yang dilakukan antar Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
c. Pemindahan narapidana dan tahanan untuk kepentingan penyelesaian perkara (proses peradilan)
dibiayai oleh instansi yang meminta pemindahan itu.
d. Pemindahan narapidana dan anak didik dapat dilaksanakan atas pemindahan narapidana dan

keluarga dari narapidana/tahanan/ anak didik yang bersangkutan.
Pemindahan atas permohonan sendiri tersebut dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan serta
ketentuan dalam proses pembinaan, keamanan, kemampuan Lapas dan Rutan/Cabrutan yang
menampung, sedangkan biaya pemindahan dan pengawalan ditanggung oleh pemohon.
e. Pemindahan tahanan karena faktor keamanan harus dimufakati oleh instansi yang menahan,
sedangkan biaya pemindahan dapat ditanggung oleh Lapas dan Rutan/Cabrutan atau oleh instansi
yang menahan atau ditanggung bersama.
3. Kewenangan Pemberian lzin Pemindahan.
a. lzin pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan lain dalam satu
wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.
b. lzin pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan ke Lapas dan
Rutan/Cabrutan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang lain,
diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
c. lzin diberikan secara tertulis, berdasarkan surat permohonan dan dalam keadaan yang sangat
mendesak, permohonan dan izin dapat disampaikan melalui telepon dan kemudian disusul secara
tertulis.
Permohonan lewat telepon maupun secara tertulis wajib menyebutkan jumlah, nama masing-masing
narapidana, anak didik atau tahanan yang dimohonkan untuk pindah, berikut dengan identitasnya
secara lengkap.
- nama.
- jenis kelamin.
- umur.
- perkara.
- expirasi.
- dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Pelaksanaan Pemindahan.
a. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dapat dilaksa-nakan dengan:
1) Kendaraan milik Lapas dan Rutan/Cabrutan.
2) Kendaraan milik iristansi yang menahan atau instansi lain pinjaman/ bantuan).
3) Kendaraan umum (bis, kapal laut, kapal udara).
b. Pengawalan narapidana, anak didik dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan/Cabrutan dan jika
dianggap perlu, dapat meminta bantuan POLRI atau aparat keamanan lainnya.
c. Pengawalan dilengkapi dengan surat perintah pengawalan pemindahan yang memuat :
1) Nama.
2) Pangkat.
3) Komandan pengawal dan anggota pengawal.
4) Nama dan jumlah narapidana, anak didik atau tahanan yang dipindahkan.
5) Jenis dan nomor Polisi kendaraan yang dipergunakan dalam hal pemindahan dilakukan dengan
kendaraan darat dan jika pemindahan dilakukan dengan kapal laut atau kapal udara disebutkan
pula di dalam surat perintah.
Narapidana, anak didik dan tahanan yang dipindahkan harus dilengkapi (disertakan) dokumen
(surat-surat) yang diperlukan termasuk data kesehatannya.
6) Lapas dan Rutan/Cabrutan yang dituju.
Disertakan bekal makanan atau uang pembeli makanan jika waktu pemindahan dan pengawalan
lebih dari 6 (enam) jam.
7) Narapidana wanita dan anak didik yang dipindahkan tidak diperkenankan untuk diborgol,
sedangkan untuk yang lainnya diserahkan kepada pertimbangan pengawal apakah perlu diborgol
atau tidak sehubungan situasi dan pertimbang-an.
d. Sebelum dilaksanakan pemindahan, terlebih dahulu diperiksa (diteliti) kondisi kesehatan narapidana,
anak didik dan tahanan untuk dinilai apakah mereka sanggup melaksanakan perjalanan pemindahan
tersebut. Demikian juga selama dalam perjalanan pemindahan, kondisi kesehatannya harus diamati
terus agar mereka dapat sampai ke tempat yang baru dengan selamat.
e. Apabila perjalanan tidak dapat ditempuh dalam satu hari sehingga dianggap perlu singgah untuk
beristirahat, maka dapat beristirahat di Lapas dan Rutan/Cabrutan yang terdekat atau di pos-pos
aparat keamanan atau di tempat-tempat tertentu yang dijamin keamanannya.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
f. Terkecuali pemindahan tersebut perlu dirahasiakan atas alasan-alasan keamanan/ketertibap, maka
sebelum dilaksanakan pemindahan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga-nya masingmasing.
G. PEMINJAMAN TAHANAN/NARAPIDANA.
1. Untuk keperluan pemeriksaan perkara oleh penyidik POLRI atau Jaksa tidak dibenarkan untuk membawa
tahanan/narapidana keluar Lapas/Rutan/Cabrutan kecuali untuk keperluan rekonstruksi atau sebagai
saksi di persidangan.
Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di dalarh Lapas/ Rutan/ Cabrutan setelah menunjukkan surat
dari pejabat instansi yang berwenang.
2. Tidak dibenarkan untuk mempekerjakan/memanfaatkan tenaga tahanan/ narapidana untuk kepentingan
pribadi oleh siapapun termasuk oleh Kalapas/ Karutan/Kacabrutan.
H. PENGAKHIRAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN.
1. Pengakhiran Pembinaan.
a. Pembinaan terhadap narapidana dan anak didik dihentikan oleh Lapas karena :
1) Telah selesai masa pidana/pembinaannya.
2) Meninggal dunia.
3) Hal-hal lain yang didasarkan atas peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Pengakhiran pembinaan narapidana dilaksanakan oleh kalapas berdasarkan :
1) Lepas mutlak karena telah habis masa pidananya.
2) Pembebasan bersyarat/karena telah melampaui 2/3 masa pidana dan telah memenuhi
persyaratan (pasal 15 KUHP).
3) Cuti menjelang bebas karena telah melampaui 2/3 masa pidana menjelang lepas tetapi karena
kesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.
4) Meninggal dunia.
5) Kadaluwarsa (pasal 84 jo pasal 85 KUHP).
c. Pengakhiran pembinaan anak didik dilaksanakan oleh Kalapas anak berdasarkan :
1) Telah mencapai batas usia yang ditentukan.
Untuk Anak Negara 18 tahun (pasal 45 KUHP), untuk Anak Sipil 21 tahun (pasal 302 dan 384 KUH
Perdata).
2) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara paling lambat telah berusia 1 tahun 6 bulan (pasal 46
KUHP).
3) Diserahkan pada keluarga asuh/badan sosial.
4) Keputusan Menteri Kehakiman berdasarkan pertimbangan tertentu.
2. Pengakhiran Bimbingan.
Bimbingan terhadap klien harus dihentikan oleh Ka Bispa apabila :
a. Telah selesai masa bimbingannya.
b. Melanggar hukum lagi.
c. Pindah alamat tanpa melaporkan dan tidak diketemukan alamat baru.
d. Meninggal dunia.
I. UNSUR PENDUKUNG SISTEM PEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DAN MASYARAKAT.
1. Unsur Pendukung Sistem Pemasyarakatan.
a. Warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.
Warga binaan pemasyarakatan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka untuk menerima
pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan.
Mereka harus yakin bahwa kegiatan pembinaan tersebut, adalah untuk kebaikan dan kepentingan
mereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka.
b. Petugas pemasyarakatan.
Petugas pemasyrakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara, tetapi juga sebagai
pendidik dan pengabdi kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya.
Petugas pemasyarakatan pada dasarnya manusia-manusia yang terpanggil dan memiliki idealisme yang tinggi.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
c. Masyarakat.
Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersamasama dengan petugas
pemasyarakatan.
Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsur tersebut, maka pelaksanaan
pembinaan tidak akan berhasil dengan baik.
2. Hubungan dengan instansi.
Dalam rangka pembinaan, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansiinstansi
yang terkait, baik yang sudah terlibat melalui surat Keputusan Bersama, maupun yang belum.
3. Hubungan dengan masyarakat.
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak semata-mata dibebankan kepada petugas
pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu petugas
pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.
J. TIM PENGAMAT PEMASYRAKATAN (TPP).
Pelaksana kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan masing.masing dibantu oleh sebuah tim
yang disebut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas, Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Bispa dan Tim
Pengamat Pemasyarakitan Rutan, selanjutnya ditingkat TPP.
TPP ini masing-masing berperan memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pengamatan terhadap
pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
TTP dibentuk :
1. Di tingkat pusat untuk membantu Direktur Jenderal
2. Di tingkat wilayah untuk membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
3. Di tingkat Lapas untuk membantu Pimpinan Lapas.
4. Di tingkat Balai Bispa untuk membantu Pimpinan Balai Bispa.
5. Di tingkat Rutan untuk membantu Pimpinan Rutan/Cabrutan.
Adapun susunan TPP dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
Untuk mendayagunakan peranan TPP ini, maka dibuka peluang keanggotaan bagi tokoh-tokoh
masyarakat, peminat dan pakar pemasyarakatan untuk menjadi anggota agar dapat lebih meningkatkan
kualitas pembinaan.
K. LAIN-LAIN.
1. Hubungan tahanandengan pihak luar.
a. Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari
1) Keluarga, lembaga sosial atau lembaga-lembaga lain (pasal 60 dan pasal 61 KUHAP jo pasal 20
ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 tahun 1983).
2) Rohaniawan dan dokter pribadi (pasal 58 dan 63 KUHAP).
3) Penasehat hukum (pasal 70 ayat (1) KUHAP jo pasal 20 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983).
b. Setiap ada kunjungan dicatat dalam buku kunjungan.
c. Pejabat penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Panitera serta pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan
Lapas karena jabatannya dapat menemui tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan
identitas yang bersangkutan. Khusus untuk pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas harus
sepengetahuan pejabat yang berwenang.
d. Setiap tahanan berhak menerima dan mengirim surat dari dan untuk penasehat hukum serta
keluarganya setiap kali diperlukan. Untuk keperluan surat menyurat disediakan alat tulis menulis
(pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
2. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat).
Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim WASMAT) untuk melaksanakan tugasnya seperti yang telah
diatur dalam KUHAP hendaknya bekerja sama dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP), sehingga
pertimbangan kegiatan pembinaan dan bimbingan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Bispa.
Balai Bispa menerima permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dari:
a. Pengadilan Negeri.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.
b. Lembaga Pemasyarakatan.
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana, anak didik dan
anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan.
c. Rumah Tahanan Negara.
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang
akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.
d. Balai Bispa lain.
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Balai Bispa daerah yang
dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Balai Bispa yang bersangkutan.
e. lnstansi lain.
Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja,
Departemen Perindustrian dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai
keperluan dari instansi tersebut.
4. Keikutsertaan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Bispa dalam Persidangan.
a. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas mengikuti sidang yang diselenggarakan oleh
Pengadilan Negeri maupun Tim Pengamat Pemasyarakatan.
b. Dalam sidang di Pengadilan Negeri, Pembimbing Kemasyara-katan memberikan penjelasan tentang
laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya.
c. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pembimbing
Kemasyarakatan memberikan penjelasan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya
serta memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan program bimbingan narapidana,
anak negara dan anak sipil.
BAB VIII
SARANA PEMBINAAN
Agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai
tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.
Sarana fisik antara lain berupa gedung/bangunan Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa berikut
komponen-komponen serta sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan/bimbingan, sedangkan
sarana non fisik berupa disiplin yang perfu dimiliki oleh semua petugas Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa
meliputi keteladanan terpuji oleh para petugas dalam meningkatkan mental bagi warga binaan pemasyarakatan
dan sebagainya.
Khususnya tentang sarana fisik ini, maka letak luas tanah/lahan luas tembok keliling, luas lantai dan
komponen-komponen gedung Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa juga sangat berpengaruh terhadap
berhasil tidaknya tujuan pembinaan/ pembimbingan.
Oleh karena itu, maka sarana fisik berupa gedung/bangunan harus memenuhi kebutuhan yang paling
minimal.
Letak, luas tanah/lahan dan luas gedung/bangunan Lapas, paling kurang harus memenuhi persyaratan :
1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi
(telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.
2. Luas tanah/lahan Lapas Kelas I, II.A dan II.B masing-masing minimal 60.000; 40.000 dan 30.000 meter
persegi.
3. Luas gedung/bangunan Lapas Kelas I, II.A dan II.B masing-masing : 19.000; 14.000 dan 7.000 meter
persegi dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.
Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :
a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung/bangunan
Lapas dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan
keamanan dan ketertiban.
c. Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
d. Keindahan (pertamanan penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menakutkan atau
menyeramkan.
e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit SATPAM, Kepala Unit Pendaftaran,
Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/ bangunan
Lapas.
4. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancar
pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
5. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Letak, luas tanah/lahan dan luas gedung/bangunan Balai Bispa paling kurang harus memenuhi persyaratan :
1. Letak sedapat-dapatnya dekat dengan gedung/bangunan Pengadilan Negeri.
2. Luas tanah/lahan Balai Bispa Kelas I dan Kelas II masing-masing minimal 3,500 dan 3.000 meter persegi.
3. Luas gedung/bangunan Balai Bispa Kelas I dan Kelas II masing-masing 1.000 dan 750 meter persegi.
4. Perumahan petugas, khusus Kepala Balai Bispa, Kepala Unit Pendaftaran dan Petugas Bimbingan sedapatdapatnya
dekat dengan gedung/bangunan Balai Bispa.
Sedangkan letak, luas tahah dan luas gedung/bangunan Rutan paling kurang harus memenuhi persyaratan :
1. Letak sedapat-dapatnya dekat dengan Pengadilan Negeri, Markas Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Luas tanah/lahan Rutan Kelas I, II.A dan II.B masing-masing 30.000, 20.000 dan 10.000 meter persegi.
3. Luas gedung/bangunan Rutan Kelas I, II.A dan II.B masing-masing 10.000, 7.500 dan 5.000 meter persegi
dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.
Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :
a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya jarak gedung/bangunan Rutan
dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan
keamanan dan ketertiban.
c. Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menakutkan atau
menyeramkan.
d. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Karutan, Kepala Unit SATPAM, Kepala Unit Pendaftaran,
Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat gedung/bangunan Rutan.
e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
4. Bebas atau dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancar pembuangan air
limbah dengan tidak merusak (merigotori) lingkungan.
Adapun komponen-komponen gedung/bangunan Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa harus pula dapat
mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembinaan/bimbingan :
a. Komponen-komponen gedung/bangunan Lapas.
1. Ruang/Kantor Kalapas.
2. Unit Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari
2.1. Ruang Portir (Pintu Gerbang).
2.2. Ruang Kantor Petugas Pintu Gerbang.
2.3. Ruang Kantor Kepala Unit Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).
2.4. Ruang Staf KPLP (bagi anggota Regu Jaga yang sedang istirahat).
2.5. Ruang briefing KPLP.
2.6. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan, keamanan lainnya yang siap pakai.
2.7. Pos Pengamanan.
2.7.1. Di atas tembok keliling dilengkapi dengan meja kursi dan urinoir/pispot yang cukup
tingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas tetap dapat mengawasi
daerah tugasnya.
2.7.2. Menara di tengah gedung/bangunan Lapas sepanjang tidak mengganggu kegiatankegiatan
lainnya atau di tempat lain yang dipandang strategis dilengkapi dengan meja
kursi dan urinoir/pispot yang cukup tingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk,
petugas dapat mengawasi keadaan di dalam Lapas dan daerah sekitarnya.
2.7.3. Pada tiap Blok Hunian dan Blok Hukuman Disiplin (Pos Keamanan Lingkungan Blok).

2.8. Ruang/bangunan Kunjungan.
2.9. Ruang/bangunan Blok Hukuman Disiplin.
2.10. Ruang/bangunan "Kantor Pos Lapas".
3. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :
3.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.
3.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.
3.3. Ruang/kantor Pendidikan Pegawai.
3.4. Ruang arsip.
4. Unit Administrasi Keuangan yang terdiri dari :
4.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.
4.2. Ruang/kantor Bendahara.
4.3. Ruang/kantor Staf Keuangan.
4.4. Ruang arsip.
5. Unit Urusan Umum yang terdiri dari :
5.1. Ruang/kantor Kepala Unit Urusan Umum.
5.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.
5.3. Ruang arsip.
6. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari :
6.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendaftaran.
6.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendaftaran.
6.3. Ruang/kantor Pendaftaran.
6.4. Ruang Penyimpanan Barang Bawaan/Titipan dan Peti Besi (Brandkast) khusus untuk menyimpan
barang-barang dan surat-surat berharga serta uang (barang-barang preciosa milik
tahanan/narapidana).
6.5. Ruang Foto Studio.
6.6. Ruang arsip.
7. Unit Pelayanan kesehatan (Rumah Sakit atau Poliklinik) yang terdiri dari :
7.1. Ruang/kantor Dokter.
7.2. Ruang/kantor Paramedis.
7.3. Ruang/kantor Administrasi.
7.4. Ruang/Kantor Pendaftaran Pasien.
7.5. Ruang Pemeriksaan.
7.6. Ruang Pengobatan.
7.7. Ruang/bangunan bangsal berobat tetap (opname).
7.8. Ruang Operasi.
7.9. Ruang/bangunan Karantina bagi yang berpenyakit menu-lar.
7.10. Ruang/bangunan Rumah Obat (Apotik).
7.11. Ruang/bangunan Penyimpanan Jenazah.
7.12. Ruang arsip.
7.13. Ruang Penyimpanan alat perlengkapan Rumah Sakit (poli-klinik).
8. Unit Pengenalan Lingkungan (orientasi) yang terdiri dari :
8.1. Ruang/kantor Kepala Unit Orientasi.
8.2. Ruang/kantor Staf Orientasi.
8.3. Ruang tempat tinggal sementara bagi napi/anak negara yang baru selama mengikuti program
orientasi.
8.4. Ruang untuk keperluan pelaksanaan orientasi.
8.5. Ruang arsip.
9. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Lapas yang terdiri dari :
9.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kabid / Kasie Pembinaan Napi).
9.2. Ruang/kantor Sekretaris TPP.
9.3. Ruang/kantor Staf TPP dan Tenaga suka rela yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pemuka

masyarakat (promi-nent citizens).
9.4. Ruang tunggu napi/anak negara yang akan disidangkan.
9.5. Ruang sidang TPP.
9.6. Ruang Konsultasi Perorangan.
9.7. Ruang untuk menyimpan File Pembinaan dan arsip.
10. Unit Pendidikan Umum/Akademik/Rekreasi, Olah raga dan Ketrampilan yang terdiri dari
10.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Umum/ Akademik.
10.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Umum/Akademik.
10.3. Ruangan-ruangan kelas belaiar, rekreasi dan olah raga (indoor).
10.4. Ruang arsip.
11. Unit Pendidikan Mental/Agama yang terdiri dari :
11.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Mental/Agama.
11.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Mental/Agama.
11.3. Ruangan-ruangan kelas belajar.
11.4. Musholla, Gereja, Pura, Pagoda dan lain-lain.
11.5. Ruang arsip.
12. Unit Perpustakaan yang terdiri dari :
12.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perpustakaan.
12.2. Ruang/kantor Staf Unit Perpustakaan.
12.3. Ruang Perpustakaan berikut ruang Baca.
12.4. Ruang arsip.
13. Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja yang terdiri dari :
13.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja.
13.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja.
13.3. Ruang Serba Guna (Workshop).
13.4. Ruang Penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan.
13.5. Ruang Penyimpanan Hasil Ketrampilan Kerja.
13.6. Ruang arsip.
14. Unit Perusahaan (yang mengutamakan basil/produksi) yang terdiri dari :
14.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perusahaan.
14.2. Ruang/kantor Staf Unit Perusahaan.
14.3. Ruangan-ruangan untuk berbagai kegiatan kerja.
14.4. Gedung penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan serta hasil produksi.
14.5. Ruang arsip.
b. Komponen-komponen gedung/bangunan Balai Bispa terdiri dari :
1. Ruang/Kantor Kepala Balai Bispa.
2. Ruang Petugas Piket.
3. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari :
3.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendaftaran.
3.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendaftaran.
3.3. Ruang Tunggu Pendaftaran.
3.4. Mess Klien (bagi klien yang bermalam untuk keperluan pendaftaran dan pemanggilan untuk
keperluan bimbingan).
3.5. Ruang arsip.
4. Unit Pengenalan Lingkungan (orientasi) yang terdiri dari :
4.1. Ruang/kantor Kepala Unit Orientasi.
4.2. Ruang/kantor Staf Unit Orientasi.
4.3. Ruangan untuk keperluan pelaksanaan orientasi.
4.4. Ruang arsip.
5. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari
5.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
5.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.
5.3. Ruang Pendidikan Pegawai.
5.4. Ruang arsip.
6. Unit Administrasi Keuangan yang terdiri dari :
6.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.
6.2. Ruang/kantor Bendahara.
6.3. Ruang/kantor Staf Keuangan.
6.4. Ruang arsip.
7. Unit Urusan Umum yang terdiri dari :
7.1. Ruang/kantor Kepala Unit Urusan Umum.
7.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.
7.3. Ruangan arsip.
8. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Bispa yang terdiri dari :
8.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kasie/Kasubsie Bimbingan Napi).
8.2. Ruang/kantor Sekretaris Unit TPP.
8.3. Ruang/kantor Staf TPP dan tenaga suka rela yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli serta pemuka
masyarakat (promi-nent citizens).
8.4. Ruang tunggu klien pemasyarakatan yang akan disidang-kan.
8.5. Ruang Sidang TPP.
8.6. Ruang untuk menyimpan File Bimbingan dan arsip.
9. Unit bimbingan Kemasyarakatan yang terdiri dari :
9.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Kemasyarakatan.
9.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Kemasyarakatan.
9.3. Ruang Bimbingan Kemasyarakatan untuk perorangan dan kelompok.
9.4. Ruang arsip.
10. Unit Bimbingan Kerja yang terdiri dari :
10.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Kerja.
10.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Kerja.
10.3. Ruang Bimbingan Kerja.
10.4. Ruang/bangunan penyimpanan bahan, alat perleng-kapan dan hasil bimbingan kerja.
c. Komponen-komponen gedung/bangunan Rutan.
1. Ruang/kantor Karutan.
2. Unit Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari :
2.1. Ruang Portir (Pintu Gerbang).
2.2. Ruang Kantor Petugas Pintu Gerbang.
2.3. Ruang/kantor Kepala Unit Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara (Ka. KP. Rutan).
2.4. Ruang briefing KP Rutan.
2.5. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan lainnya yang siap pakai.
2.6. Pos-pos pengamanan.
2.6.1. Di atas tembok keliling dilengkapi dengan meja kursi, urinoir/pispot yang tingginya
sedemikian rupa sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas tetap dapat
mengawasi daerah tugasnya.
2.6.2. Menara di tengah gedung/bangunan Rutan sepan-jang tidak mengganggu kegiatankegiatan
lainnya atau di tempat lain yang dipandang strategis dilengkapi dengan meja
kursi dan urinoir/pispot yang tingginya sedemikian rupa sehingga meskipun dalam
keadaan duduk, petugas dapat mengawasi keadaan di dalam Rutan dan daerah sekitarnya.
2.6.3. Pada tiap Blok Hunian dan Blok Hukuman Disiplin (Pos Keamanan Lingkungan Blok).
2.7. Ruang/bangunan Kunjungan.
2.8. Ruang/bangunan Blok Hukuman Disiplin.
2.9. Ruang/bangunan "Kantor Pos Rutan".
3. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari

3.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.
3.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.
3.3. Ruang Pendidikan Pegawai.
3.4. Ruang arsip.
4. Unit Administrasi Keuangan.
4.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.
4.2. Ruang/kantor Bendahara.
4.3. Ruang/kantor Staf Unit Keuangan.
4.4. Ruang arsip.
5. Unit Urusan Umum yang terdiri dari :
5.1. Ruang/kantor Kepala Unit Urusan Umum.
5.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.
5.3. Ruang arsip.
6. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari
6.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendaftaran.
6.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendaftaran.
6.3. Ruang Tunggu Pendaftaran
6.4. Ruang Penyimpanan Barang Bawaan/Titipan dan Peti Besi (Brandkast) khusus untuk menyimpan
barang-barang dan surat-surat berharga serta uang (barang-barang preciosa milik
tahanan/napi).
6.5. Ruang Foto Studio.
6.6. Ruang arsip.
7. Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit atau poliklinik) yang terdiri dari :
7.1. Ruang/kantor Dokter.
7.2. Ruang/kantor Paramedis.
7.3. Ruang/kantor Administrasi.
7.4. Ruang Pendaftaran Pasien.
7.5. Ruang Pemeriksaan Pasien.
7.6. Ruang Pengobatan.
7.7. Ruang/bangunan Bangsal Berobat Tetap (Opname).
7.8. Ruang Operasi.
7.9. Ruang/bangunan Karantina bagi yang berpenyakit menu-lar.
7.10. Ruang/bangunan Rumah Obat (Apotik).
7.11. Ruang/bangunan Penyimpanan Jenazah.
7.12. Ruang arsip.
7.13. Ruang Penyimpanan alat perlengkapan Rumah Sakit/ Poli-klinik.
8. Unit Pengenalan Lingkungan (Orientasi) yang terdiri dari :
8.1. Ruang/kantor Kepala Unit Orientasi.
8.2. Ruang/kantor Staf Unit Orientasi.
8.3. Ruang tempat tinggal sementara bagi tahanan yang baru selama mengikuti program orientasi.
8.4. Ruang untuk keperluan pelaksanaan Orientasi.
8.5. Ruang arsip.
9. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan yang terdiri dari :
9.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kasie/Kasubsie Pelayanan Taha-nan).
9.2. Ruang/kantor Sekretaris TPP.
9.3. Ruang/kantor Staf TPP.
9.4. Ruang Tunggu Tahanan yang akan diberikan bimbingan/ pelayanan.
9.5. Ruang Bimbingan/pelayanan.
9.6. Ruang Konsultasi Penyuluhan Perorangan.
9.7. Ruang untuk menyimpan File Bimbingan/Penelitian Kema-syarakatan dan arsip.

10. Unit Pendidikan Umum Akademi/Rekreasi, Olah raga yang terdiri dari :
10.1. Ruang/kantor Ketua Unit Pendidikan Umum.
10.2. Ruang/kantor Staf Pendidikan Umum.
10.3. Ruangan-ruangan belajar, rekreasi dan olah raga.
11. Unit Bimbingan Mental/Agama yang terdiri dari :
11.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Mental/Agama.
11.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Mental/Agama.
11.3. Ruangan belajar.
11.4. Musholla, Gereja, Pura, Pagoda dan lain-lain.
11.5. Ruang arsip.
12. Unit Perpustakaan yang terdiri dari :
12.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perpustakaan.
12.2. Ruang/kantor Staf Unit Perpustakaan.
12.3. Ruang Perpustakaan berikut ruang baca.
12.4. Ruang arsip.
13. Unit Bimbingan/Latihan Ketrampilan Kerja, yang terdiri dari :
13.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan/Latihan Keterampilan Kerja.
13.2. Ruang/kantor staf Unit Bimbingan/Latihan Ketrampilan Kerja.
13.3. Ruang Serba guna (Workshop).
13.4. Ruang Penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat perleng-kapan.
13.5. Ruang Penyimpanan hasil Latihan Ketrampilan Kerja.
13.6. Ruang arsip.
14. Unit/Blok ruang hunian.
14.1. Untuk dapat mengadakan pemisahan secara tegas antara tahanan/ narapidana wanita dan
tahanan/ narapidana pria harus diadakan tembok pembatas, antara blok/ruang hunian masingmasing.
14.2. Demikian juga perlu diadakan tembok pembatas antara blok anak-anak dan blok dewasa.
Selain sarana fisik seperti yang telah diuraikan tersebut, ada pula sarana berupa bahan-bahan untuk
mendukung semua kegiatan pembinaan. Bahan-bahan pendukung tersebut meliputi buku-buku peiajaran,
alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan ketrampilan, buku-buku pegangan/petunjuk, dan lain
sebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan (akan diuraikan secara jelas dalam Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis).
Pada dasarnya, semua kegiatan yang berlaku bagi narapidana dapat diberikan kepada tahanan dengan
suka rela dan seizin pihak yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, asas praduga tak
bersalah tetap harus selalu dihormati oleh setiap petugas Pemasyarakatan.
Bahan-bahan untuk tahanan yang terpenting ialah BUKU SAKU yang memuat petunjuk dan bimbingan
mengenai ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Rutan.
Bagi klien Pemasyarakatan terpidana bersyarat, tetap diberikan bimbingan yang diperlukan, namun lebih
dititikberatkan pada kegiatan bimbingan berupa nasehat dan konsultasi. Oleh karena itu untuk pegangan bagi
mereka perlu dibuatkan BUKU SAKU yang memuat hal-hal apa yang mereka perlu perhatikan agar pembinaan
terhadap mereka dapat mencapai hasil paling kurang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang
melanggar hukum.
BAB IX
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang perlu mendapat
perhatian guna kelancaran tugas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Adapun yang menjadi sasaran dan kebijakan pengawasan adalah:
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
A. PENGAWASAN TERHADAP KARYAWAN DAN RUANGAN KANTOR
1. Selama jam kerja.
a. Lapas, Bispa, Rutan dan Cabrutan harus membuat daftar hadir karyawan yang diisi pada waktu
datang dan pulang kantor.
b. Apabila ada karyawan yang berhalangan hadir harus memberikan kabar secara tertulis dan jika
sakit lebih dari 2 (dua) hari, harus ada Surat Keterangan Dokter/Petugas Kesehatan/
Kepala/Pamong Desa setempat.
c. Pada setiap ruangan kantor terdapat jadwal/daftar Petugas Pengawas Lantai dan Ruangan yang
bertugas secara ber-giliran mengawasi penyelenggaraaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
ruangan kantor disertai daftar petugas-petugas kebersihan dan keamanan.
d. Mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya misalnya : puntung rokok yang
masih berapi, kran air yang masih terbuka, lampu-lampu yang belum dipadamkan, dokumendokumen
yang masih berserakan dan pintu-pintu yang masih terbuka. Terutama pada setiap akan
habis jam kerja semua hal-hal tersebut perlu diperiksa betul-betul oleh Pengawas Lantai dan
Ruangan yang sedang bertugas.
e. Kunci-kunci ruangan kantor selama jam kerja dipegang/ dikuasai oleh Petugas Pengawas Lantai
dan Ruangan yang bertugas pada hari itu.
2. Di luar jam kerja
a. Pengawasan ruangan kantor di luar jam kerja dilaksanakan oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor
Balai Bispa.
b. Komandan Jaga bertanggung jawab atas Keamanan ruangan-ruangan vital dari gangguangangguan
yang datang baik dari penghuni maupun masyarakat luar.
c. Kunci ruangan kantor disimpan dalam lemari tempat kunci yang selalu terkunci, anak kunci lemari
tempat kunci dipegang/dikuasai oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.
d. Apabila ada pegawai yang akan melaksanakan kerja lembur, kunci ruangannya diberikan kepada
yang bersangkutan. Pemberian kunci, pelaksanaan kerja lembur dan pengembalian kunci dari yang
bersangkutan pada Komandan Jaga/Piket bagi Bispa dicatat dalam buku laporan Jaga/Piket.
B. PENGAWASAN RUANGAN YANG PENTING/VITAL.
1. Ruangan Kerja Kalapas, Ka Bispa, Karutan dan Kacabrutan.
a. Pembukaan, pembersihan dan penguncian kembali ruangan kerja Kalapas, Karutan dan Kacabrutan
diselenggarakan oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.
b. Kunci ruangan kerja Kalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan selalu disimpan dalam lemari yang
terkunci, anak kuncj, lemari tempat kunci lemari dipegang oleh Komandan Jaga/ Piket bagi Kantor
Balai Bispa.
2. Ruangan gudang bahan makanan termasuk gudang beras, gudang bahan bakar, gudang-gudang yang
berkaitan dengan pakaryan/ bengkel kerja, gudang senjata, gudang dokumen/arsip, ruang instansi
listrik/komunikasi dan lain-lain.
a. Pembukaan, pembersihan dan pengunciannya kembali dise-lenggarakan oleh pejabat struktural
(kepala seksi) yang berwenang.
b. Kunci-kunci gudang/ruangan tersebut selalu dipegang/ dikuasai oleh pejabat yang ditunjuk baik
selama jam kerja maupun di luar jam kerja.
Pengawasan blok-blok/sel penghuni
1) Pembukaan, pembersihan dan penguncian diseleng-garakan oleh petugas blok menurut aturan
yang berlaku.
2) Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari
disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang oleh
Komandan Jaga.
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
C. PENGAWASAN KUNCI-KUNCI:
1. Dengan alasan apapun kunci-kunci pintu blok/sel ruangan kantor dan ruangan yang penting/vital tidak
boleh jatuh ke tangan penghuni Lapas, Rutan dan Cabrutan.
2. Setiap ada anak kunci yang hilang segera diadakan penggantian gembok dan kuncinya.
D. SETIAP PENGGANTIAN REGU PENJAGAAN DILAKUKAN TIMBANG TERIMA SECARA TERTULIS DALAM BUKU
JAGA.
Adapun yang ditimbang terimakan ialah :
1. lsi Lapas, Rutan dan Cabrutan.
2. Senjata api berikut peluru yang disimpan untuk penjagaan.
3. Kunci-kunci dan gembok-gembok.
4. Lampu senter, belenggu, alat pemadam kebakaran, tangga, tali dan lain-lain kelengkapan penjagaan.
5. Instruksi-ilnstruksi khusus dari Kalapas, Karutan dan Kacabrutan atau pejabat lain yang lebih tinggi.
6. Lain-lain yang perlu mendapat perhatian.
E. PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA, ANAK NEGARA/ANAK SIPIL DAN TAHANAN.
1. Pengawasan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan wajib dilaksanakan sesuai
prinsip-prinsip Pemasya-rakatan, sedangkan pengawasan terhadap tahanan wajib dilaksanakan sesuai
azas praduga tak bersalah.
2. Pengawasan atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada butir 1 mewajibkan Kalapas, Karutan dan
Kacabrutan :
a. Menjaga dan mencegah agar para petugas tidak memper-lakukan narapidana, anak negara/anak
sipil dan tahanan secara semena-mena misalnya memukul atau tindakan lain yang tercela yang
dapat menimbulkan rasa dendam terhadap petugas.
b. Menjaga agar tindakan atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap narapidana, anak
negara/anak sipil dan tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan tata tertib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F. PENGECEKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
1. Dilakukan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman atau pejabat yang dituniuknya (Korpas/Kabidpas)
dengan meningkatkan jumlah/ frekuensi kunjungan kerja ke Lapas, Balai Bispa, Rutan dan Cabrutan
(sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan).
2. Selain pengecekan pelaksanaan peraturan-peraturan dilakukan juga pengecekan apakah di antara para
narapidana, anak negara/ anak sipil, klien Pemasyarakatan dan tahanan ada yang berperilaku
menyimpang dari kewajaran atau dihinggapi keluhan jiwa yang tidak dapat diatasi sendiri. Terhadap
kasus-kasus demikian agar segera dilakukan pengamatan secara cermat dan menasehati mereka agar
dapat tenang kembali. Kalau yang bersangkutan tetap tidak berubah, maka supaya dikonsultasikan
(dipertemukan) dengan Psikolog/Psikiater dan atau Ulama/Pastor/ Pendeta/Bikshu sehingga
kelainannya tidak bertambah parah yang ada kalanya menjurus untuk bunuh diri atau perbuatan lain
yang tidak diinginkan.
3. Kunjungan kerja diakhiri dengan briefing Kakanwil Departemen Kehakiman/ Korpas/Kabidpas kepada
Kalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan serta para pejabat struktural tentang berbagai temuan dan
cara-cara penanggulangannya.
4. Hasil setiap pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
BAB X
P E N U T U P
Apa yang dikemukakan di dalam Pola Pembinaan Narapidana/tahanan ini semuanya mengacu kepada
kondisi ideal yang ingin dicapai.
Di sadari sepenuhnya bahwa tidak ada satupun Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa yang mampu
secara sempurna mengikuti pola ini karena faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing unit
Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
pemasyarakatan tersebut disamping adanya kondisi yang sudah sulit diubah (misalnya merubah gedung yang
sudah permanen).
Namun demikian, disadari pula bahwa faktor manusia atau pelaksana sangatlah menentukan berhasil
tidaknya Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan ini diterapkan. Tentunya Pola ini harus dilengkapi dengan
petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tetapi pola ini sedikit banyaknya sudah bisa
dipergunakan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan pembinaan.
Di dalam praktek, sudah dapat diduga bahwa pola ini tentunya tidak seluruhnya dapat menampung dan
mengatasi hal-hai yang mungkin bersifat lokal dan kasusistis. Untuk hal-hal seperti ini, kemampuan pelaksana
di tingkat Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sangatlah menentukan. Mereka dituntut untuk mengambil
prakarsa dan jalan keluar yang dipandang paling baik, dengan ketentuan semuanya untuk kepentingan
pembinaan.
Dengan adanya Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perangkat
lunak dari keseluruhan perangkat yang ditentukan untuk petugas pemasyarakatan, khususnya bagi mereka
yang bertugas di Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga Konsep Pemasyarakatan betul-betul dapat
diwujudkan.
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TTD
ISMAIL SALEH, SH

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar