Minggu, 07 Maret 2010

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2010 - 2014

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jakarta, 27 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Januari 2010
Nomor
:
Lampiran
:
Satu Eksemplar
Perihal
:
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 – 2014
Yth.
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di-
Jakarta
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bersama ini dengan hormat disampaikan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 – 2014 yang telah disinkronkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010 - 2014.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010- 2014.
Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pasal 2 Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
Pasal 3 Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tugas dan fungsi bagi : 1. Sekretariat Jenderat; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Direktorat Jenderal; 4. Badan; 5. Kantor Wilayah Kememterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis
Pasal 4 Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Program dan Kegiatan dengan menyusun Rencana Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014.
Pasal 5
1) Setiap Satuan Kerja menyampaikan Evaluasi dan Laporan semester dan tahunan mengenai pencapaia Program dan Kegiatan berdasarkan pada sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014
2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun Evaluasi dan Laporan Tahunan dan Akhir Tahun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 mengenai pencapaian program dan kegiatan.
Pasal 6 Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : 27 Januari 2010 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 38
Daftar Isi
BAB I
Pendahuluan ……………………………………………………..........
1
1.1 Kondisi Umum …………………………………………………...
1
1.2 Potensi dan Permasalahan .……………………………………….
2
BAB II
Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM ………………
5
2.1 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM …………………..
5
2.2 Tujuan ……………………………………………………………
5
2.3 Sasaran Kementerian Hukum dan HAM …………………….…...
5
BAB III
Arah Kebijakan dan Strategi …………………………….………........
7
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………...
7
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM ......
23
BAB IV
Penutup ..………………………………………………………………
34
Lampiran
Matrik Kinerja Kementerian Hukum dan HAM
Matrik Pendanaan Kementerian Hukum dan HAM
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010 – 2014 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009 pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi/sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.
1
Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :
1. Sistem – Manajemen dan Kelembagaan
1.1. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
1.2. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu hal (kurang responsif);
1.3. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap);
1.4. Information Technology yang masih belum terpadu;
2
1.5. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional;
1.6. Reformasi birokrasi belum berjalan;
1.7. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1);
1.8. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan daerah;
1.9. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi;
1.10. Masih tumpang tindih tupoksi;
1.11. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya terawasi;
1.12. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata;
1.13. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
1.14. Mekanisme penyusunan anggaran cenderung kurang partisipatif;
1.15. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat;
1.16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre;
1.17. Peran pengawasan internal belum optimal;
1.18. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif;
1.19. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker);
1.20. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional;
1.21. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan secara optimal.
2. Produk Hukum
2.1. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti;
2.2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
2.3. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat;
2.4. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah belum mempunyai dasar hukum yang jelas;
2.5. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan dasar kebijakan).
3. Masyarakat
3.1. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
3.2. Pemahaman dan impelementasi hak asasi manusia belum merata;
3.3. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas;
3.4. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;
3.5. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor;
3.6. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi;
3.7. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual– Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3
4. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia):
4.1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
4.2. Kurangya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa;
4.3. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja);
4.4. Korupsi Kolusi Nepotisme;
4.5. Pola karir belum berbasis hasil kerja;
4.6. Lemahnya disiplin pegawai;
4.7. Integritas pelayanan masih rendah;
4.8. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif perilaku pegawai (values).
4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.
Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia Tata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional;
2.2. Tujuan.
Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:
1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2.3. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-214 adalah :
1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
5
4. Seluruh desa sadar hukum;
5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas;
11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014 ditetapkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam bidang hukum mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan, dan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum. Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien. Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 diantaranya: Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1.
Substansi Inti
Regulasi, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
1.1
Kegiatan
Fasilitasi perancangan peraturan daerah;
Sasaran
Meningkatkan pemerintahan propinsi, kabupaten/kota yang dipetakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah;
Indikator
1. Persentase Pemerintahan Daerah yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akuran dan uptudate;
2. Persentase Pemerintah Daerah di wilayah I, II, III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
Indikasi Pagu
9 Milyar
7
2.
Substansi Inti
Penegakan Hukum, peningkatan intergrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;
2.1.
Kegiatan
Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara;
Sasaran
Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
Indikator
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel;
Indikasi Pagu
2 Milyar
2.2.
Kegiatan
Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban;
Sasaran
Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan, penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan;
Indikator
1. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan;
2. Persentase Penanganan kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran kode etik petugas Pemasyarakatan di UPT PAS;
3. Persentase Pengaduan Masyarakat maupun warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Indikasi pagu
5,8 Milyar
2.3.
Kegiatan
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana;
Sasaran
1. Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; 2.Narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel;
Indikator
1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklarifikasi secara tepat dan akuntabel;
2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel;
3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.
Indikasi Pagu
3,4 Milyar
2.4.
Kegiatan
Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak;
Sasaran
Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas;
Indikator
1. Persentase anak didik pemasyarakatan;
2. Persentase klien pemasyarakatan;
3. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel;
Indikasi Pagu
7,1 Milyar
8
2.5.
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja;
Indikasi Pagu
38 Milyar
2.6.
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya;
Indikasi Pagu
37 Milyar
2.7.
Kegiatan
Penyelenggaraan diklat Fungsional dan HAM;
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator
Persentaase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya;
Indikasi Pagu
40,6 Milyar
2.8.
Kegiatan
Pendidikan Kedinasan;
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator
1. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis
pemasyarakatan;
2. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian;
Indikasi Pagu
50,2 Milyar
2.9.
Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham;
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham;
Indikator
Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir;
Indikasi Pagu
108,2 Milyar
2.10.
Kegiatan
Pengawasan Inspektorat Khusus.
Sasaran
Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham;
Indikator
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu;
Indikasi Pagu
19 Milyar
9
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
1.
Substansi Inti
Kepastian hukum, reformasi regulasi bertahap ditingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
1.1.
Kegiatan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
Sasaran
Peningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di DPR serta tenaga fungsional perancang Perundang-undangan;
Indikator
1. Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan;
2. Persentase yang selesai dibahas di DPR secara tepat waktu;
3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan Perundang-undangan yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel;
4. Persentase kelengkapan dokumen dan pustaka secara akurat dan up to date;
5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu
75,5 Milyar
1.2.
Kegiatan
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
Sasaran
Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan Perundang-undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.
Indikator
1. Persentase dibidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Persentase dibidang Keuangan dan Perbankan;
3. Persentase dibidang Industri yang harmonis;
4. Persentase dibidang kesejahteraan rakyat;
5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme
7. perlindungan saksi dan pelapor;
8. Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu
38,5 Milyar
Disamping sebelas prioritas nasional, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui upaya pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan,di bidang perekonomian dan di bidang kesejahteraan rakyat diantaranya yaitu:
10
Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
1.
Substansi Inti
Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor.
1.1.
Kegiatan
Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran
Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
Indikator
1. Bidang politik, hukum & keamanan;
2. Bidang keuangan dan perbankan;
3. Bidang industri dan perdagangan;
4. Bidang kesejahteraan rakyat;
5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
6. Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu
75 Milyar
2.
Substansi Inti
Pengembalian aset (asset recovery).
2.1.
Kegiatan
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran
Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.
Indikator
1. Bidang politik, hukum & keamanan;
2. Bidang keuangan dan perbankan;
3. Bidang industri dan perdagangan;
4. Bidang kesejahteraan rakyat;
5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;
6. Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
7. Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu
38,5 Milyar
3.
Substansi Inti
Penguatan Perlindungan HAM.
3.1.
Kegiatan
Kerjasama HAM.
Sasaran
Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrument HAM internasional.
Indikator
1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam
perspektif HAM;
2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrument HAM Internasional;
3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;
4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM.
Indikasi Pagu
9 Milyar
11
3.2.
Kegiatan
Penguatan HAM.
Sasaran
Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota telah mengikuti pelatihan HAM.
Indikator
1. Jumlah program pembelajaran HAM;
2. Jumlah bahan ajar HAM;
3. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;
4. Jumlah pelatihan HAM;
5. Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM;
6. Jumlah penyuluh HAM.
Indikasi Pagu
10 Milyar
3.3.
Kegiatan
Diseminasi HAM.
Sasaran
Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.
Indikator
1. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM;
2. Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota;
3. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.
Indikasi Pagu
8 Milyar
3.4.
Kegiatan
Informasi HAM.
Sasaran
Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.
Indikator
1. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;
2. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.
Indikasi Pagu
7 Milyar
Prioritas lainnya Bidang Perekonomian
1.
Substansi Inti
Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan pemberangkatan dan kepulangan.
1.1.
Kegiatan
Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
Sasaran
Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi
Indikator
1. Pelayanan keimigrasian yang transparan;
2. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat;
3. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar;
4. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar.
Indikasi Pagu
49,1 Milyar
12
Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur. Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1).untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi sebagai berikut :
I
Prioritas Bidang
Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
1.
Fokus Prioritas 1
Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.
Sasaran
Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan.
Indikator
Terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.
Program
Pembinaan Hukum Nasional
1.1
Kegiatan
Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim Hukum Nasional;
Sasaran
1. Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
2. Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional.
Indikator
1. Tersusunnya rekomendasi hasil 60 kajian hukum,4 kajian konstitusi, 40 penelitian hukum;
2. Tersedianya format naskah akademik yang memasukan unsur biaya dan manfaat.
Total alokasi prioritas 2010-2014
40,9 Milyar
1.2
Kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
13
Sasaran
Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan;
Indikator
1. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan;
2. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda;
3. Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional;
4. Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas.
Total alokasi prioritas 2010-2014
30 Milyar
1.3
Kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.
Sasaran
Meningkatnya peran masyarakat dalam proses Program Pembentukan Hukum penyusunan peraturan perUUan.
Indikator
1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangundangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya;
2. Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundangundangan.
Total alokasi prioritas 2010-2014
41,7 Milyar
Program
Pembentukan Hukum.
1.4
Kegiatan
Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran
Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan dibawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
Indikator
1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan;
2. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu;
3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel;
14
4. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date;
5. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Persentase peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor;
Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
Total alokasi prioritas 2010-2014
75 Milyar
1.5
Kegiatan
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran
Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis
Indikator
1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis;
2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis;
3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis;
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis;
5. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup;
6. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor;
7. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
Total alokasi prioritas 2010-2014
38,5 Milyar
1.6
Kegiatan
Fasilitasi perancangan peraturan daerah.
Sasaran
Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.
15
Indikator
1. Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date;
2. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah;
3. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah;
4. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah.
Total alokasi prioritas 2010-2014
9 Milyar
2.
Fokus Prioritas 2
Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum.
Sasaran
Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum yang mendukung penegakan rule of law di Indonesia.
Indikator
1. Penurunan tunggakan perkara;
2. Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum;
3. Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan transparan.
Program
Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
2.1.
Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.
Sasaran
Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.
Indikator
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel.
Total alokasi prioritas 2010-2014
2 Milyar
2.2.
Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban
Sasaran
Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara
16
Indikator
1. Persentase lapas/rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan;
2. Persentase enanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS;
3. Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat.
Total alokasi prioritas 2010-2014
5,8 Milyar
2.3.
Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak
Sasaran
Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas
Indikator
1. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepatwaktu dan akuntabel;
2. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel;
3. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel;
4. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
Total alokasi prioritas 2010-2014
7,1 Milyar
2.4.
Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana.
Sasaran
Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.
Indikator
1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel;
2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel;
3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.
Total alokasi prioritas 2010-2014
3,4 Milyar
17
2.5.
Kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan.
Sasaran
Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas.
Indikator
1. Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan;
2. Penurunan jumlah penyakit menular ;
3. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.
Total alokasi prioritas 2010-2014
9,8 Milyar
Program
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
2.6.
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
Indikator
Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja
Indikasi Pagu
38 Milyar
2.7.
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
Indikator
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.
Indikasi Pagu
37 Milyar
2.8.
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
Indikator
Peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.
Indikasi Pagu
40,6 Milyar
2.9.
Kegiatan
Pendidikan Kedinasan.
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
Indikator
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
18
Indikasi Pagu
50,2 Milyar
Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.10.
Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham
Sasaran
Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham
Indikator
1. Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir;
2. Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
Indikasi Pagu
108,2 Milyar
Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
2.11.
Kegiatan
Pengawasan Inspektorat khusus.
Sasaran
Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat.
Indikator
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
Indikasi Pagu
19 Milyar
Program
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
2.12.
Kegiatan
Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
Sasaran
Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.
Indikator
1. Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan;
2. Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat;
3. Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat;
4. Persentase pemberian paspor TKITimur Tengah yang memiliki standar;
5. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar;
6. Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.
Indikasi Pagu
35 Milyar
19
2.13.
Kegiatan
Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.
Sasaran
Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian.
Indikator
1. Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan;
2. Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar;
3. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.
Indikasi Pagu
2, 9 Milyar
Program
Administrasi Hukum Umum
2.14.
Kegiatan
Administrasi Badan Hukum
Sasaran
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator
1. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel;
2. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel;
3. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel;
4. Persentase pengumuman dalam TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat;
5. Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.
Indikasi Pagu
127 Milyar
Program
Pembinaan Penyelenggaraan HKI.
2.15.
Kegiatan
Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.
Sasaran
Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Design Industri, Design tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
20
Indikator
1. Persentase pendaftaran hak cipta Design Industri, Design tata letakSirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar;
3. Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar;
4. Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar;
5. Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar.
Indikasi Pagu
8,6 Milyar
2.16.
Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Paten.
Sasaran
Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator
1. Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar;
2. Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar;
3. Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar.
Indikasi Pagu
14 Milyar
2.17.
Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.
Sasaran
Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator
1. Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografi;
2. Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar;
3. Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek;
4. Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografi sesuai standar;
5. Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar;
6. Persentase Pelayanan hukum di bidang merek.
Indikasi Pagu
17,4 Milyar
21
2.18.
Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI.
Sasaran
Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.
Indikator
1. Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya;
2. Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham;
3. Persentase jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date;
4. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.
Indikasi Pagu
57,7 Milyar
3.
Fokus Prioritas 3
Peningkatan Penghormatan terhadap HAM.
Sasaran
Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator
Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM.
Program
Perlindungan dan Pemenuhan HAM
3.1.
Kegiatan
Kerjasama HAM.
Sasaran
Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional.
Indikator
1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM;
2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional;
3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;
4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM.
Indikasi Pagu
9 Milyar
22
3.2.
Kegiatan
Penguatan HAM.
Sasaran
Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan.
Indikator
1. Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM;
2. Jumlah program pembelajaran HAM;
3. Jumlah bahan ajar HAM;
4. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;
5. Jumlah pelatihan HAM.
Indikasi Pagu
10 Milyar
3.3.
Kegiatan
Diseminasi HAM
Sasaran
Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.
Indikator
1. Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM;
2. Jumlah penyuluh HAM;
3. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.
Indikasi Pagu
8 Milyar
3.4.
Kegiatan
Informasi HAM
Sasaran
Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM
Indikator
1. Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota;
2. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM;
3. Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;
4. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.
Indikasi Pagu
7 Milyar
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pembangunan hukum diarahkan pada (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; (2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
23
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar. Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :
1
Program
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas
1. Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian
2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.
Indikasi Pagu
37,9 milyar
24
Kegiatan Tupoksi
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas Keimigrasian, Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal Khusus/Darurat, Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian, Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis Intelejen Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Tangkal, Perumusan Kebijakan Teknis Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian , Perumusan Kebijakan Teknis Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan Teknis Sistim Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan.
Indikator
1. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
2.081,0 Milyar
2
Program
Administrasi Hukum Umum.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia
3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas
Administrasi badan hukum
Indikasi Pagu
127 milyar
25
Kegiatan Tupoksi
Administrasi Hukum Perdata, Pidana, Tatanegara, Internasional, Badan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
381,6 Milyar
3
Program
Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
2. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Kegiatan Prioritas
1. Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
2. Penyelenggaraan sistem paten;
3. Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis;
4. Penyelenggaraan sistem teknologi infomrasi HKI.
Indikasi Pagu
97,7 milyar
Kegiatan Tupoksi
Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
400,9 Milyar
26
4
Program
Pembentukan Hukum.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh Peraturan Perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota.
Kegiatan Prioritas
1. Perancangan peraturan perundang-undangan;
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan;
3. Fasilitasi perancangan peraturan daerah.
Indikasi Pagu
122,5 milyar
Kegiatan Tupoksi
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
236 Milyar
27
5
Program
Pembinaan Hukum Nasional.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh desa sadar hukum;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
5. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota
Kegiatan Prioritas
1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim Hukum Nasional;
3. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengembangan penyuluhan hukum dan pembudayaan kesadarfan hukum nasional.
Indikasi Pagu
112,6 milyar
Kegiatan Tupoksi
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian, Penelitian, Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Bidang Hukum, Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi dan Pengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi
Indikasi Pagu
239,8 milyar
28
6
Program
Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan ham;
3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional
Sasaran
1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas
1. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
2. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan;
4. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana;
5. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan anak
Indikasi Pagu
28,1 milyar
Kegiatan Tupoksi
Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengendalian Dan Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi
Indikasi Pagu
207, 2 Milyar
29
7.
Program
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan
1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Sasaran
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
Kegiatan Prioritas
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan HAM;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan.
Indikasi Pagu
165,8 Milyar
Kegiatan Tupoksi
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
412,5 Milyar
8.
Program
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Tujuan
1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
30
Kegiatan Prioritas
Kerjasama HAM,Penguatan HAM,Diseminasi HAM,Informasi HAM
Indikasi Pagu
34 M
Kegiatan Tupoksi
Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan Hak Asasi Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator
Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berperspektif HAM.
Indikasi Pagu
150,9 Milyar
9.
Program
Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan
Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas
Pengawasan inspektorat khusus.
Indikasi Pagu
19 Milyar
Kegiatan Tupoksi
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V, Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
Indikasi Pagu
145,5 Milyar
10.
Program
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan
1. Menciptakan Supremasi Hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
31
Sasaran
1. Pembentukan peraturan perUUan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.
Kegiatan Tupoksi
Penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mediasi dan transformasi konflik, hak-hak kelompok khusus, dukungan manajemen dan teknis lainnya.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
118,4 Milyar.
11.
Program
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan HAM.
Tujuan
Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kemenkumham.
Indikasi Pagu
108,2 Milyar
Kegiatan Tupoksi
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dalam Rangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi, Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Pengelolaan Administrasi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah,
32
(Pengelolaan Gaji/Honorarium/Tunjangan, Peningkatan kemampuan penanggulangan permasalahan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan, peningkatan hak pendidikan bagi anak didik Pemasyarakatan, dan Penyediaan pemberian imbalan para pegawai teknis keimigrasian, pemasyarakatan, teknis fungsional dan pegawai lainnya sejumlah + 40.505 pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kinerja/Remunerasi).
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
17.847,2 Milyar
12.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan
Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
Kegiatan Tupoksi
Pemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan, Kanim, Rudenim, Atase Imigrasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta kelengkapannya; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka melaksanakan amanat yang ditetapkan peraturan perUUan; Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Indikator
Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu
3.892,0 Milyar
33
BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2010 - 2014 merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan di bidang masing-masing yang akan di integrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga terutama ditentukan oleh komitmen segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk secara kreatif dan dinamis melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya dipegang teguh oleh segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara peran serta masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu terus menerus dikembangkan. Untuk itu akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pelaksanaannya perlu dibuka. Keberhasilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rencana Strategisnya akan memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan salah satu sasaran agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis yaitu meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsisten, tidak diskriminatif serta memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. LAMPIRAN Matriks Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Matriks Pendanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
34
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT JENDERAL
FORMULIR 1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat, tepat waktu dan berbasis kinerja
1
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
85%
90%
BIRO PERENCANAAN
2
Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
85%
90%
BIRO KEUANGAN
3
Persentase pengelolaan barang milik negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
80%
90%
BIRO PERLENGKAPAN
4
Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan (N)
80%
100%
BIRO KEPEGAWAIAN
5
Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional
90%
100%
BIRO HUMAS
6
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan
85%
95%
BIRO UMUM
7
Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM
16
32
PUSJIANBANG
8
Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi
25%
50%
PUSBANGYATEL
9
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel di tingkat propinsi
90%
100%
KANWIL

PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di bidang hukum dan HAM
1
Persentase kebutuhan unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
85%
95%
BIRO PERLENGKAPAN
2
Persentase kebutuhan unit kerja di lingkungan KANWIL yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
80%
90%
KANWIL
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dan Berbasis Kinerja
Peningkatan kualitas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) K/L, rencana pengeluaran jangka menengah, program dan kegiatan serta optimalisasi unit kerja dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja kegiatan serta optimalisasi unit kerja dan standar pelayanan prima yang terintegrasi dan berbasis kinerja
-
Persentase Rencana Strategis (Renstra), rencana pengeluaran jangka menengah yang berbasis kinerja dan terintegrasi
90%
100%
Biro Perencanaan
-
Persentase penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian dan penyesuaian perencanaan periodik berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat. (termasuk revisi anggaran dan kegiatan)
90%
95%
-
Persentase pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel
80%
95%
-
Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
90%
95%
-
Persentase unit kerja yang memiliki standar pelayanan prima
90%
95%
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Dep. Hukum Dan HAM
Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, pengujian SPP dan penerbitan SPM, administrasi pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel
-
Persentase pengujian SPP dan penerbitan SPM yang tepat waktu, terintegrasi dengan DIPA dan akuntabel
90%
95%
Biro Keuangan
-
Persentase administrasi pengelolaan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel
90%
95%
-
Persentase akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
90%
95%
-
Persentase pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
85%
90%

PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Dep. Hukum Dan HAM (P)
Peningkatan kualitas data pegawai yang up-to-date, pengembangan pegawai, administrasi biro kepegawaian, alokasi SDM profesional dan penyelesaian permasalahan disiplin dan permohonan pegawai secara tepat waktu, akurat dan on line
-
Persentase kelengkapan data pegawai secara up-to-date, akurat dan on line
90%
100%
Biro Kepegawaian
-
Persentase administrasi biro kepegawaian yang akuntabel dan persentase aparatur yang memperoleh pembinaan sikap mental sesuai kebutuhan
80%
100%
-
Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir
100%
100%
-
Persentase unit kerja yang memiliki alokasi SDM profesional sesuai kebutuhan dan persentase pegawai yang memperoleh promosi secara tepat waktu
100%
100%
-
Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai dan persentase penyelesaian permohonan pegawai
80%
100%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Dep. Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas pemetaan kebutuhan BMN dan barang persediaan, pemenuhan kebutuhan unit kerja, pemeliharaan, penyaluran, inventarisasi barang persediaan serta penghapusan BMN secara terintegrasi dan sesuai standar
-
Persentase unit kerja yang terpetakan kebutuhan BMN dan barang persediaan secara terintegrasi dan sesuai standar
80%
90%
Biro Perlengkapan
-
Persentase kebutuhan unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
80%
90%
-
Persentase BMN dan barang persediaan yang terpelihara baik dan yang disalurkan secara tepat waktu dan akuntabel
80%
90%
-
Persentase BMN dan barang persediaan yang terinventarisasi secara terintegrasi dan akuntabel
80%
90%
-
Persentase penghapusan BMN yang terintegrasi dan akuntabel
80%
90%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Dep. Hukum dan HAM
Peningkatan kuantitas lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, negara dan badan internasional yg berpartisipasi dlm pelaksanaan kebijakan Depkumham serta peningkatan kualitas distribusi berita dan penyelesaian permasalahan hukum
-
Jumlah lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Depkumham
50 lembaga pemerintah; 25 ormas.
60 lembaga pemerintah; -0 ormas.
Biro Humas
-
Jumlah negara dan badan internasional yang bekerjasama dengan Depkumham
10 negara; 3 badan internasional.
8 negara; 7 badan internasional.
-
Persentase berita terkait Depkumham yang didistribusikan atau direspon dalam waktu kurang dari 24 jam secara benar
90%
100%
-
Persentase penyelesaian masalah hukum Depkumham dan persentase pelaksanaan administrasi sekretariat majelis pengawas notaris pusat yang akuntabel
90%
100%
Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Dep. Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan tugas pimpinan, kerumah tanggaan, pengamanan dan ketatausahaan secara tepat waktu
-
Persentase administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang akuntabel dan tepat waktu
85%
100%
Biro Umum
-
Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang memenuhi standar pelayanan prima
85%
100%
-
Persentase pelayanan pengamanan departemen yang memenuhi standar pelayanan prima
85%
100%
-
Persentase unit kerja departemen yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan
85%
100%
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM
Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham
-
Jumlah Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan ham
16 Rekomendasi
32 Rekomendasi
Pusjianbang
Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Dep. Hukum dan HAM
Unit utama dan kantor wilayah terintegrasi dalam jaringan data dan informasi
-
Persentase unit utama dan kantor wilayah yang terintegrasi dalam jaringan data & informasi
25%
50%
Pusbangyatel

PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Dep. Hukum Dan HAM
Peningkatan kualitas administrasiyang tepat waktu pelayanan dan penindakan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel
-
Persentase administrasi perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di tingkat propinsi secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Depkumham di wilayah kerjanya
90%
100%
Kanwil/ Kadiv Administrasi
-
Persentase UPT PAS yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar dengan administrasi yang akuntabel di wilayah kerjanya
90%
100%
Kanwil/ Kadiv PAS
-
Persentase pelayanan keimigrasian, pengawasan kinerja UPT, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang memenuhi standar di tingkat propinsi
90%
100%
Kanwil/ Kadiv Imigrasi
-
Persentase pelayanan hukum yang memenuhi standar pelayanan prima dan akuntabel di tingkat kabupaten/kota
90%
100%
Kanwil/ Kadiv Yankum
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
INSPEKTORAT JENDERAL
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian
1
Persentase perencanaan , pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi dilingkungan I Inspektorat Jenderal
84%
92%
INSPEKTORAT JENDERAL
2
Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
3
Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
4
Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
5
Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
6
Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
7
Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Meningkatnya kualitas urusan administrasi dan dukungan teknis lainya Inspektorat Jenderal
1
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam pelayanan tugas pimpinan dan kerumahtanggaan dengan administrasi yang akuntabel serta terbangunnya citra positif ITJEN
84%
92%
Sekretariat Inspektorat Jenderal
2
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
84%
92%
3
Persentase laporan hasil pengawasan pada Bagian LHP I yang ditindak lanjuti secara tepat waktu
84%
92%
4
Persentase laporan hasil pengawasan pada Bagian LHP II yang ditindak lanjuti secara tepat waktu
84%
92%
5
Presentase aparatur Itjen yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis bidang pengawasan serta persentasi kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
84%
92%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Banten, Kepulauan Riau, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
-
Persentase unit kerja wilayah I yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah I
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Maluku, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
-
Persentase unit kerja wilayah II yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah II
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Papua, Jambi, Kalimanatan Selatan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
-
Persentase unit kerja wilayah III yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah III
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sekretariat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
-
Persentase unit kerja wilayah IV yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah IV
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
-
Persentase unit kerja wilayah V yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah V
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P)
Melaksanakan pembinaan dan audit serta reviu di linkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Penngembangan Sumber Daya Manusia dan HAM, Akademi Ilmu Keimigrasian dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan
-
Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
84%
92%
Inspektorat Wilayah VI
-
Persentase pengaduan masyarakat dan kasus dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu
20%
100%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Terwujudnya Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum
1
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen AHU
80%
90%
DIREKTORAT JENDERAL ADMINITRASI HUKUM UMUM
2
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel
78%
92%
3
Persentase pemohon yang memperoleh legalitas di bidang keperdataan sesuai standar
70%
83%
4
Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan dan instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik
57%
73%
5
Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar
69%
83%
6
Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global
32%
40%
7
Persentase penduduk yg terumuskan & teridentifikasi sidik jarinya
10%
30%
Administrasi Hukum Perdata
Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian legalitas, pelayanan fidusia, harta peninggalan dan administrasi notaris yang akuntabel
1
Persentase pemberian legalitas yang sesuai standar pada advokat asing, penterjemah, tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum serta persentase pemberian pendapat hukum yang sesuai standar pada bantuan luar negeri dan permohonan masyarakat
71%
84%
DIREKTORAT PERDATA
2
Persentase administrasi pelayanan fidusia yang sesuai standar dan akuntabel
72%
80%
3
Persentase administrasi pelayanan surat keterangan wasiat dan harta peninggalan yang akuntabel serta legalitas kurator dan pengurus
60%
80%
4
Persentase kabupaten/kota yang memiliki notaris sesuai kebutuhan dengan administrasi yang akuntabel
76%
85%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Administrasi Hukum Pidana
Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan hukum pidana dan pembinaan PPNS sesuai komptensi bidangnya secara akuntabel
1
Persentase pemohon yang memperoleh pelayanan hukum di bidang hukum pidana
70%
80%
DIREKTORAT PIDANA
2
Jumlah rekomendasi pelaksanaan dan pengembangan hukum pidana
65%
77%
3
Persentase PPNS yang memenuhi standar kompetensi dan kinerja sesuai bidangnya dengan dukungan administrasi yang akuntabel
72%
89%
Administrasi Hukum Tata Negara
Penyelenggaraan pemberian dan penyelesaian status kewarganegaraan dan pewarganegaraan berdasarkan hukum tata negara dan pemberian badan hukum partai politik
1
Persentase WNI yang memiliki status kewarganegaraan yang jelas
75%
95%
DIREKTORAT TATA NEGARA
2
Persentase penyelesaian permohonan pewarganegaraan sesuai standar
75%
95%
3
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik dan persentase partai politik yang memiliki badan hukum yang jelas
21%
29%
Administrasi Hukum Internasional
Peningkatan kualitas pengembangan dan implementasi perjanjian internasional
1
Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum pidana internasional sesuai SOP
10%
15%
DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL
2
Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum ekonomi internasional, hukum organisasi internasional dan hukum perdata internasional sesuai SOP
60%
80%
3
Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian internasional di bidang hukum laut, hukum udara dan angkasa serta hukum lingkungan sesuai SOP
19%
25%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Administrasi Badan Hukum PT dan Badan Administrasi Badan Hukum (P)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa
1
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel
80%
95%
DIREKTORAT BADAN HUKUM * Catatan: Alokasi anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi target RPJMN
2
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel
80%
95%
3
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel
80%
94%
4
Persentase pengumuman dalam Tambahan Berita Negara secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat
80%
95%
5
Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel
69%
83%
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN AHU
Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan yang SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif
1
Persentase aparatur Ditjen. AHU yang memiliki kemampuan teknis di bidang AHU dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
80%
90%
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
2
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen AHU
80%
95%
3
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
80%
90%
4
Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel
80%
98%
5
Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan Barang Persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
80%
98%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi
Peningkatan kualitas perumusan dan identifikasi sidik jari, penyediaan data dan informasi, dokumentasi dan arsip sidik jari penduduk serta administrasi Pusat
1
Persentase penduduk yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya
10%
30%
Direktorat Daktiloskopi
2
Persentase penduduk yang data dan informasi jati dirinya terintegrasi secara nasional
15%
35%
3
Persentase data sidik jari yang memiliki dokumentasi dan arsip yang akuntabel
15%
35%
4
Persentase administrasi pusat daktiloskopi yang tepat waktu dan akuntabel
50%
60%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM
Terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan
1
Persentase rancangan peraturan perundang–undangan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global
20%
100%
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2
Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional
20%
100%
3
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan
20%
100%
4
Persentase keterangan pemerintah atas pengujian peraturan perundang - undangan serta penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kemenkumham yang diselesaikan secara tepat waktu dalam persidangan
20%
100%
5
Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi
20%
100%
6
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PP
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan (P)
Meningkatnya kualitas rancangan peraturan perundang-undangan dan pembahasan UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-udangan
-
Persentase rancangan undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu
20%
100%
DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu
20%
100%
-
Persentase pembahasan rancangan undang-undang inisiatif Kemenkumham di DPR secara tepat waktu
20%
90%
-
Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan meningkat kompetensinya
20%
100%
-
Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date
20%
100%
-
Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor
-
Persentase perancangan peraturan perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan (P)
Meningkatnya keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat
-
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan
20%
100%
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan
20%
100%
-
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan
20%
100%
-
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang sumber daya alam, riset dan teknologi yang diharmonisasikan
20%
100%
-
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan
20%
100%
-
Presentase pembenahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup yang diharmonisasikan
20%
100%
Kegiatan publikasi, kerjasama dan pengundang peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pengundangan, publikasi, dan kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan.
-
Persentase peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran negara/ tambahan lembaran negara atau berita negara/ tambahan berita negara secara tepat waktu
20%
100%
DIREKTORAT PUBLIKASI, KERJASAMA, DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Persentase peraturan perundang-undangan dan bahan perancangan hukum yang dipublikasikan
20%
100%
-
Persentase kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan yang memajukan kepentingan nasional yang telah dilaksanakan
20%
100%
-
Persentase peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan bahan perancangan hukum yang dapat diakses secara online
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan litigasi perundang-undangan
Meningkatnya kualitas keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK dan MA serta penyiapan naskah keterangan pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pengujian peraturan perundang-undangan
-
Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MK yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan
20%
100%
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Persentase keterangan pemerintah dan pendampingan persidangan di MA serta penanganan gugatan perdata, tata usaha negara di Kementerian Hukum dan HAM yang diselesaikan sesuai standar dalam persidangan
20%
100%
-
Persentase naskah keterangan pemerintah terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan secara tepat waktu
20%
100%
-
Persentase laporan, analisis, dan dokumentasi putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu
20%
100%
Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah (P)
Meningkatnya jumlah pemerintahan daerah provinsi, kab/kota yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date
-
Persentase pemerintahan daerah provinsi,kab/kota yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi
20%
100%
DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH
-
Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan
20%
100%
-
Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan
20%
100%
-
Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DITJEN PP
Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif Ditjen PP
-
Persentase aparatur Ditjen PP yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang teknis peraturan perundang-undangan dan administrasi
20%
100%
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja serta publikasi kegiatan secara tepat waktu
20%
100%
-
Persentase laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran Ditjen PP yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
20%
100%
-
Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang sesuai standar
20%
100%
-
Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar
20%
100%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
1
Persentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PAS
68%
88%
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
2
Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat
10%
30%
3
Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar
30%
50%
4
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel
70%
90%
5
Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel
62%
82%
6
Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat
40%
80%
7
Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel
62%
82%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (P)
Meningkatnya Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat
1
Persentase RUTAN dan LAPAS yang memenuhi standar hunian dan keamanan
10%
30%
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
2
Persentase pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS
6%
2%
3
Persentase pengaduan masyarakat maupun tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat
50%
90%
4
Persentase Tindak lanjut Pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS
50%
70%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P)
Meningkatnya Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar
1
Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan
30%
50%
Direktorat Kesehatan dan Perawatan
2
Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan akuntabel
30%
70%
3
Penurunan jumlah penderita penyakit menular dan pengguna NAPZA
10%
30%
4
Persentase bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel
30%
70%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (P)
Meningkatnya Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel
1
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diregistrasi/diidentifikasi secara tepat waktu dan akuntabel
70%
90%
Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
2
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diamankan dan dipelihara secara tepat waktu dan akuntabel
70%
90%
3
Persentase mutasi dan penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tepat waktu dan akuntabel
70%
90%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Humas, Database, dan Kerjasama
Meningkatnya Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel
1
Persentase kelengkapan data pemasyarakatan dengan sistem informasi pemasyarakatan yang terjamin keamanannya dan online 24 jam ke seluruh unit kerja pemasyarakatan secara akurat dan up-to-date
70%
90%
Direktorat Humas, Data Base dan Kerjasama
2
Terbangunnya citra positif ditjen PAS
60%
80%
3
Persentase MoU kerjasama yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel
70%
90%
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak (P)
Menigkatnya Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat
1
Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang terintegrasi dan terklarifikasi secara tepat waktu dan akuntabel
62%
82%
Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak
2
Persentase anak yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel
60%
80%
3
Persentase anak yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat watu dan akuntabel
60%
80%
4
Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat waktu dan akuntabel
60%
80%
5
Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas secara tepat waktu dan akuntabel
70%
90%

PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana (P)
Meningkatnya Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel
1
Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel
62%
82%
Direktorat Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
2
Persentase tahanan yang memperoleh pelayanan dan bantuan hukum secara tepat waktu dan akuntabel
60%
80%
3
Persentase narapidana yang memperoleh program reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel
60%
80%
4
Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat waktu dan akuntabel
60%
80%
5
Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat waktu dan akuntabel
60%
90%
Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan
Meningkatnya Persentase Perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PAS
1
Persentase aparatur Ditjen PAS yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis di bidang PAS serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
60%
80%
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
2
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi secara sinkron dan sinergi dengan UPT PAS dan akuntabel serta memenuhi SOP
70%
90%
3
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
70%
90%
4
Persentase administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel
70%
90%
5
Persentase pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
70%
90%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
PROGRAM PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN HKI
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel dan seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak atas asasinya
1
Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan
80%
90%
DIREKTORAT JENDERAL HKI
2
Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum
20%
100%
3
Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum
20%
100%
4
Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum
20%
100%
5
Jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional
80%
90%
6
Jumlah layanan HKI yang bisa di akses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat
20%
100%
7
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen. HKI
80%
90%
Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI
Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelanggaran di bidang HKI yang dilakukan penyidikan
-
Persentase penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI
80%
90%
DIREKTORAT PENYIDIKAN
-
Persentase kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar
80%
90%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P)
Peningkatan kualitas sistem hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
-
Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar
20%
100%
DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
-
Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar
20%
100%
-
Persentase pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
20%
100%
-
Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar
20%
100%
-
Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar
20%
100%
Penyelenggaraan Sistem Paten (P)
Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
-
Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan, mutasi dan lisensi paten sesuai standar
80%
90%
DIREKTORAT PATEN
-
Persentase pengklasifikasian dan penelusuran permohonan paten sesuai standar internasional
80%
90%
-
Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar
20%
100%
-
Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar
20%
100%
-
Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P)
Peningkatan kualitas sistem merek dan indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
-
Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar
20%
100%
DIREKTORAT MEREK
-
Persentase pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis
-
Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek
-
Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar
-
Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar
-
Persentase pelayanan hukum di bidang merek
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI (P)
Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional
-
Jumlah permohonan HKI yang diterima oleh DJHKI
70.000
78.000
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PROMOSI
-
Persentase kerjasama Internasional di bidang HKI
80%
90%
-
Persentase kerja sama nasional dibidang HKI
80%
90%
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI
Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat
-
Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya
20%
100%
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI
-
Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham
20%
100%
-
Persentase informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date
20%
100%
-
Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital
20%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
8
9
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI
Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif Ditjen HKI
-
Persentase aparatur DITJEN HKI yang memiliki kemampuan teknis di bidang HKI dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
80%
90%
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
-
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif DITJEN HKI
80%
90%
-
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
80%
90%
-
Persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel
80%
90%
-
Persentase pengelolaan BMN dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
80%
90%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang akuntabel
1.
Persentase Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
80%
90%
Direktorat Jenderal Imigrasi
2.
Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian
80%
85%
Persentase Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel
80%
85%
3.
Persentase Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah (N)
85%
90%
Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel
85%
90%
4.
Persentase Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur
50%
60%
Persentase Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang terukur
5.
Persentase Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur
80%
85%
Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur
Direktorat Jenderal Imigrasi
6.
Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur
75%
80%
Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional
7.
Persentase Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur
75%
80%
Persentase Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi
Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
-
Persentase Administrasi ketatausahaan dan penyelesaian masalah hukum yang akuntabel serta terbangunnya citra positif imigrasi
80%
85%
Sekretariat Jenderal Imigrasi
-
Persentase Perencanaan penganggaran program kegiatan. perancangan peraturan perundang-undangan keimigrasian dan penyusunan laporan kegiatan yang terintegrasi. tepat waktu dan akurat
-
Persentase Pengelolaan barang milik negara dan barang persediaan yang tepat waktu dan terintegrasi dan akuntabel
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
2010
2014
1
2
3
4
5
6
-
Persentase aparatur Ditjen Imigrasi yang memiliki kemampuan teknis keimigrasian dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
-
Persentase Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan yang tepat waktu. terintegrasi dan akuntabel
Pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian (P)
Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian
-
Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat
80%
85%
Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
-
Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat
-
Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat
-
Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar
-
Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar
Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel
Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel
80%
85%
Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian (P)
Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah
-
Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan
85%
90%
Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
-
Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar
-
Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal yang responsif, implementatif dan akuntabel
-
Jumlah Perumusan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif, implementatif dan akuntabel
85%
90%
Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian
Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur
-
Persentase Data intelijen keimigrasian yang akurat dan up to date untuk pemetaan potensi permasalahan keimigrasian
50%
60%
Direktorat Intelijen Keimigrasian
-
Persentase Hasil pertukaran informasi yang valid antar komunitas intelijen
-
Persentase Orang asing yang ilegal terdeteksi di wilayah Indonesia
-
Jumlah produk intelijen keimigrasian yang didistribusikan
Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang terukur
-
Jumlah Rumusan kebijakan teknis di bidang intelijen keimigrasian yang responsive, implementatif dan akuntabel
Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian
Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur
-
Persentase pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik
80%
85%
Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
-
Persentase Orang asing yang tidak dikehendaki keberadaannya dikenakan tindakan keimigrasian
Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date
-
Persentase Data cegah tangkal yang akurat dan up to date
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang terukur
-
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian yang responsif. implementatif. dan akuntabel
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri
Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur
-
Persentase daerah perbatasan yang memilki Border Control Management (BCM)
75%
80%
Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian
-
Jumlah implementasi kesepakatan kerjasama lintas batas
Jumlah negara yang memilki kesepakatan kerjasama keimigrasian dengan Indonesia
-
Persentase hasil kerjasama dengan organisasi internasional
-
Persentase perwakilan RI yang menerapkan standar pelayanan keimigrasian dan perwakilan asing di Indonesia yang berkoordinasi
-
Hasil kerjasama dengan organisasi internasional yang diimplementasikan
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional
-
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang lintas batas dan kerjasama keimigrasian antar negara dan organisasi internasional yang responsif dan akuntabel
Penyelenggaraan Sistem Informasi Managemen Keimigrasian
Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur
-
Jumlah aplikasi sistem informasi keimigrasian yang terjamin keamanannya dan on line 24 jam keseluruh unit kerja layanan imigrasi
75%
80%
Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian
-
Persentase Kelengkapan data keimigraisan secara akurat dan up to date
-
Persentase kerjasama sistem informasi dalam dan luar negeri yang memenuhi standar
-
Persentase Desain dokumen keimigrasian dan kartu elektronik serta pendistribusiannya yang memenuhi standar
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang sistem informasi keimigrasian yang terukur
-
Jumlah rumusan rancangan kebijakan teknis di bidang keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Tersusunnya perencanaan pembangunan hukum nasional termasuk Prolegnas, penelitian dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, penyuluhan hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional.
1
Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan
50% Pusat ; 10% Daerah
85% Pusat ; 50% Daerah
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2
Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran substansi, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi hasil penelitian
50%
85%
3
Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap
15%
50%
4
Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum
0,5% desa
5%
5
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPHN
75%
90%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional (P)
Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional dan terwujudnya sistem administrasi pengurusan tenaga peneliti hukum di lingkup KemHukHam
-
Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran substansi hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan
50%
85%
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
-
Persentase pemetaan efektifitas & kemutakhiran kelembagaan hukum nasional & jumlah rekomendasi yg diberikan
50%
85%
-
Persentase pemetaan efektifitas dan kemutakhiran budaya hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan
50%
85%
-
Jumlah fungsional peneliti hukum Kementerian Hukum dan HAM yg memiliki kompetensi & kualifikasi sesuai bidang dengan administrasi yg akuntabel.
27 Orang
80 Orang
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional. (P)
Tersusunnya konsep perencanaan pembangunan hukum nasional, dan Prioritas Prolegnas Pemerintah serta Naskah Akademik Peraturan Perundang undangan dan koordinasi penyusunan Ranperda serta tersusunnya data prioritas Ranperda yang sinergis
-
Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional secara terintegrasi u/ jangka panjang (PPHN), menengah (Prolegnas) & tahunan.
50%
75%
Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
-
Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat Daerah yang terintegrasi dgn Prolegnas untuk jangka menengah dan tahunan
10%
50%
-
Persentase perencanaan di tingkat Pusat (Prolegnas) yang dilengkapi Naskah Akademiknya secara tepat waktu
50%
70%
Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional
Terwujudnya pelayanan informasi hukum dengan didukung tersedianya bahan-bahan hukum (hardcopy), bahan digital dan secara online di seluruh Indonesia dengan dukungan seluruh anggota jaringan.
-
Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum nasional
15%
50%
Pusat Jaringan Hukum Nasional
-
Persentase kelengkapan dokumentasi hukum yg dapat diakses scr hardcopy media digital maupun online melalui sistem jaringan informasi hukum nasional
20%
50%
-
Jumlah pemustaka serta jumlah & ragam bahan pustaka di perpustakaan hukum nasional
2000 orang pemustaka dan 150 eksemplar buku hukum baru.
15.000 orang pemustaka dan 1000 eksp buku hukum baru.
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional. (P)
Meningkatnya jumlah desa sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh instansi pemerintah/swasta dan masya-rakat yang peduli dengan masalah hukum.
-
Jumlah desa sadar hukum & kelompok KADARKUM di setiap wilayah
800 desa/Kel Kadarkum
1200 desa/Kel Kadarkum
Pusat Penyuluhan Hukum
-
Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh & kader penyuluh hukum
500 penyuluh /Kader penyuluh
2500 penyuluh/ Kader penyuluh
-
Jumlah Unit Pelayanan Hukum & jumlah instansi Pusat maupun Daerah serta Ormas yg aktif dlm pemberdayaan masyarakat di bidang hukum
66 unit
120 unit
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPHN
Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM yang handal, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif BPHN
-
Persentase aparatur BPHN yg memiliki kualifikasi & kemampuan teknis di bidang pembinaan hukum serta persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yg akuntabel
75%
90%
Sekretariat Badan
-
Persentase perencanaan, penganggaran & pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi & akuntabel serta terbangunnya kerjasama & citra positif BPHN
75%
95%
-
Persentase pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran yg konsisten, tepat waktu, terintegrasi & akuntabel
80%
100%
-
Persentase administrasi ke-tatausahaan dan kerumah tanggaan yang akuntabel
85%
95%
-
Persentase pengelolaan BMN dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
75%
90%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PENINGKATAN KINERJA APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
1
Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja
92%
97%
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2
Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang teknis pada unit kerjanya
92%
97%
3
Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya
92%
97%
4
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM
92%
97%
5
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan
92%
97%
6
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
92%
97%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P)
Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen
-
Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif
92%
97%
Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
-
Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien
92%
97%
-
Persentase lulusan kinerjanya sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat
92%
97%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P)
Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat teknis
-
Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif
92%
97%
Pusat Pengembangan Teknis
-
Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien
92%
97%
-
Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat
92%
97%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P)
Peningkatan kualitas kinerja lulusan diklat fungsional dan HAM
-
Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efektif
92%
97%
Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
-
Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien
92%
97%
-
Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat
92%
97%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM
Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk untuk meningkatkan citra positif BPSDM serta peningkatan kualitas ilmu Pemasyarakatan dan keimigrasian
-
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
92%
97%
Sekretariat Badan
-
Persentase administrasi perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel
90%
98%
-
Persentase aparatur BPSDM Hukum dan HAM dan pejabat fungsional widyaiswara Dep.Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
90%
98%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
-
Persentase perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya kerja sama dan citra positis BPSDM Hukum dan HAM
90%
98%
Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P)
Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian
-
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.
92%
97%
Akademi Ilmu Pemasyarakatan
-
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
92%
97%
Akademi Ilmu Imigrasi
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HAK ASASI MANUSIA
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak asasi manusia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
1
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
50%
85%
BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN HAM
2
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
50%
85%
3
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
50%
85%
4
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
50%
85%
5
Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang HAM.
65%
85%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik
Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
1
persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.
50%
90%
Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik
2
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
40%
75%
3
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
60%
90%
Kegiatan Penelitian, Evaluasi Dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
1
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.
50%
90%
Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
2
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
40%
75%
3
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
60%
90%
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik
Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
1
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.
50%
90%
Puslitbang Transformasi Konflik
2
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
40%
75%
3
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
60%
90%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Kegiatan Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus
Terlaksana penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
1
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional & global.
50%
90%
Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus
2
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dijadikan bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
40%
75%
3
Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang dipublikasikan dan dimasyarakatkan melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
60%
90%
Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM
Meningkatkan persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Balitbang HAM.
1
Persentase aparatur Balitbang HAM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya dengan kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel
70%
90%
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
2
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.
75%
90%
3
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.
85%
90%
4
Persentase administrasi perlengkapan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang akuntabel.
70%
90%
5
Persentase kanwil, pusat studi HAM dan Balitbangda yang terintegrasi secara online dengan data yang up-to-date dan akurat.
30%
60%
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 1
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan HAM
1.
Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM
34 kab/kota
34 kab/kota
DITJEN HAM
2.
Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM
10%
10%
3.
Jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM
156
850
4.
Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional
440 DN, 10 LN
440 DN, 10 LN
5.
Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM
25%
55%
6.
Persentase perencaaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM
80%
90%
Diseminasi HAM (P)
Meningkatnya K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM
1.
Jumlah K/L atau Daerah yang telah melaksanakan RAN HAM
34 kab/kota
34 kab/kota
DIREKTORAT DISEMINASI HAM
2.
Jumlah Penyuluh HAM
136 penyuluh
680 penyuluh
3.
Jumlah Evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM
34 kab/kota
34 kab/kota
4.
Persentase produk laporan, evaluasi, metodologi, bahan materi diseminasi dan pembudayaan nilai-nilai HAM
100%
100%
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Penguatan HAM (P)
Meningkatnya Jumlah K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM
1.
Jumlah pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM
10
50
DIREKTORAT PENGUATAN HAM
2.
Persentase K/L yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM
10%
10%
3.
Jumlah Program Pembelajaran HAM
40
200
4.
Jumlah bahan ajar HAM
10
50
Informasi HAM (P)
Meningkatnya jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kab/Kota tentang HAM
1.
Jumlah data HAM yang diolah dari K/L Propinsi/Kabupaten
156
850
DIREKTORAT INFORMASI HAM
2.
Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM
156
850
3.
Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet
156
850
4.
Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik
156
850
Kerjasama HAM (P)
Meningkatnya Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional
1.
Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM
10 Negara/NGO
10 Negara/NGO
DIREKTORAT KERJASAMA HAM
2.
Jumlah Kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/ RANHAM
440 Pusat & Daerah
440 Pusat & Daerah
3.
Persentase Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM
100%
100%
4.
Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional dan naskah akademik instrumen HAM internasional
6/lnst 2/NA
6/lnst 12/NA
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
TARGET
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2010
2014
1
2
3
4
5
6
Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Meningkatnya Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM
1.
Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah I
25%
55%
DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
2.
Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah II
25%
55%
3.
Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM di wilayah III
25%
55%
4.
Persentase provinsi yang memiliki pemetaan potensi pelanggaran HAM secara akurat dan up to date, serta prosentase penanganan pelanggaran HAM Indonesia di luar negeri
50%
80%
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya
Meningkatnya Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM
1.
Persentase aparatur Ditjen HAM yang memiliki kemampuan teknis di bidang HAM dan persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel.
50%
95%
SEKRETARIAT DITJEN HAM
2.
Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen HAM.
80%
90%
3.
Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.
80%
95%
4.
Persentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel.
85%
95%
5.
Persentase pengelolaan kerumahtanggaan, BMN (Barang Milik Negara) dan barang persediaan yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.
90%
100%
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 2010-2014
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
FORMULIR 2
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
A.
ALOKASI PROGRAM DASAR/GENERIK
Rp 3.964.001.640,0
Rp 4.340.879.411,0
Rp 4.464.128.896,0
Rp 4.699.330.629,0
Rp 4.947.287.239,0
1.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENKUMHAM
Rp 3.229.900.000,0
Rp 3.525.529.467,0
Rp 3.561.502.739,0
Rp 3.695.139.133,0
Rp 3.835.128.661,0
1
Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Program dan Kegitan Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dan Berbasis Kinerja
Rp 33.608.111,0
Rp 34.646.071,0
Rp 35.331.675,0
Rp 36.030.993,0
Rp 37.386.417,0
2
Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Kemenkumham
Rp 94.777.318,0
Rp 96.672.864,0
Rp 98.606.322,0
Rp 100.578.448,0
Rp 102.590.017,0
3
Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham (P)
Rp 14.451.238,0
Rp 21.878.897,0
Rp 22.602.177,0
Rp 24.089.292,0
Rp 25.178.396,0
4
Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham
Rp 240.418.655,0
Rp 245.227.028,0
Rp 250.131.569,0
Rp 255.134.200,0
Rp 260.236.884,0
5
Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Kemenkumham
Rp 1.815.487,0
Rp 1.851.797,0
Rp 1.888.833,0
Rp 1.926.609,0
Rp 1.965.141,0
6
Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham
Rp 20.431.298,0
Rp 20.839.924,0
Rp 21.256.722,0
Rp 21.681.857,0
Rp 22.115.494,0
7
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenkumham
Rp 5.537.402,0
Rp 5.648.150,0
Rp 5.761.113,0
Rp 5.876.335,0
Rp 5.993.862,0
9
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Kemenkumham
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
10
Pengelolaan Administratif, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham
Rp 2.818.860.491,0
Rp 3.098.764.736,0
Rp 3.125.924.328,0
Rp 3.249.821.399,0
Rp 3.379.662.450,0
2.
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEMENKUMHAM
Rp 617.160.085,0
Rp 688.407.759,0
Rp 769.032.489,0
Rp 860.295.352,0
Rp 957.104.315,0
1
Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana PUSAT
Rp 104.947.288,0
Rp 107.046.234,0
Rp 109.187.158,0
Rp 111.370.902,0
Rp 113.598.320,0
2
Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL
Rp 512.212.797,0
Rp 581.361.525,0
Rp 659.845.331,0
Rp 748.924.450,0
Rp 843.505.995,0
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
3.
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM (Itjen)
Rp 24.998.902,0
Rp 26.816.453,0
Rp 28.706.320,0
Rp 31.167.884,0
Rp 33.838.005,0
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Rp 13.771.102,0
Rp 13.936.355,0
Rp 14.674.982,0
Rp 15.731.581,0
Rp 17.068.765,0
2
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
Rp 1.632.600,0
Rp 1.635.865,0
Rp 1.648.952,0
Rp 1.731.400,0
Rp 1.852.598,0
3
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
Rp 1.632.600,0
Rp 1.635.865,0
Rp 1.648.952,0
Rp 1.731.400,0
Rp 1.852.598,0
4
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
Rp 1.632.600,0
Rp 1.635.865,0
Rp 1.648.952,0
Rp 1.731.400,0
Rp 1.852.598,0
5
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
Rp 1.632.600,0
Rp 1.635.865,0
Rp 1.648.952,0
Rp 1.731.400,0
Rp 1.852.598,0
6
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
Rp 1.632.600,0
Rp 1.635.865,0
Rp 1.648.952,0
Rp 1.731.400,0
Rp 1.852.598,0
7
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (P)
Rp 3.064.800,0
Rp 4.700.773,0
Rp 5.786.578,0
Rp 6.779.303,0
Rp 7.506.250,0
4.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM (Balitbang HAM)
Rp 20.154.611,0
Rp 22.673.646,0
Rp 23.739.248,0
Rp 25.004.581,0
Rp 26.827.914,0
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BalitbangHAM
Rp 14.426.662,0
Rp 16.573.646,0
Rp 17.507.248,0
Rp 18.140.581,0
Rp 19.231.914,0
2
Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik
Rp 1.492.667,0
Rp 1.525.000,0
Rp 1.558.000,0
Rp 1.716.000,0
Rp 1.899.000,0
3
Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak Ekosob
Rp 1.423.152,0
Rp 1.525.000,0
Rp 1.558.000,0
Rp 1.716.000,0
Rp 1.899.000,0
4
Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Transformasi Konflik
Rp 1.353.360,0
Rp 1.525.000,0
Rp 1.558.000,0
Rp 1.716.000,0
Rp 1.899.000,0
5
Penelitian, Evaluasi, dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus
Rp 1.458.770,0
Rp 1.525.000,0
Rp 1.558.000,0
Rp 1.716.000,0
Rp 1.899.000,0
5.
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BPSDM)
Rp 71.788.042,0
Rp 77.452.086,0
Rp 81.148.100,0
Rp 87.723.679,0
Rp 94.388.344,0
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM
Rp 43.244.487,0
45.612.000,0
Rp 47.919.000,0
Rp 52.385.500,0
Rp 56.750.000,0
2
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (P)
Rp 6.836.810,0
7.262.330,0
Rp 7.462.330,0
Rp 8.107.930,0
Rp 8.450.623,0
3
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (P)
Rp 6.598.190,0
7.342.918,0
Rp 7.485.900,0
Rp 7.935.022,0
Rp 8.240.275,0
4
Kegiatan Pendidikan Kedinasan (P)
Rp 9.070.300,0
9.430.845,0
Rp 9.800.471,0
Rp 10.694.792,0
Rp 11.264.011,0
5
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM (P)
Rp 6.038.255,0
7.803.993,0
Rp 8.480.399,0
Rp 8.600.435,0
Rp 9.683.435,0
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
B.
ALOKASI PROGRAM TEKNIS
Rp 645.702.851,0
Rp 742.558.278,7
Rp 853.942.020,4
Rp 982.033.323,5
Rp 1.129.338.322,0
6.
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM (Ditjen PP)
Rp 41.171.479,0
Rp 44.294.709,0
Rp 46.825.814,0
Rp 50.326.994,0
Rp 53.381.004,0
1
Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P)
Rp 13.429.140,0
Rp 14.429.140,0
Rp 15.000.597,0
Rp 15.946.633,0
Rp 16.194.490,0
2
Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (P)
Rp 5.707.920,0
Rp 6.698.020,0
Rp 7.688.120,0
Rp 8.678.220,0
Rp 9.727.720,0
3
Kegiatan Pengundangan, Penyebarluasan, dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan
Rp 2.136.371,0
Rp 1.986.371,0
Rp 2.036.371,0
Rp 2.086.371,0
Rp 2.136.371,0
4
Kegiatan Litigasi Perundang-undangan
Rp 2.240.236,0
Rp 2.040.236,0
Rp 2.054.277,0
Rp 2.140.236,0
Rp 2.240.236,0
5
Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (P)
Rp 1.590.360,0
Rp 2.190.360,0
Rp 2.290.360,0
Rp 2.390.360,0
Rp 2.538.560,0
6
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN PP
Rp 16.067.452,0
Rp 16.950.582,0
Rp 17.756.089,0
Rp 19.085.174,0
Rp 20.543.627,0
7.
PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (Ditjen AHU)
Rp 66.417.000,0
Rp 66.809.000,0
Rp 71.691.000,0
Rp 79.075.000,0
Rp 97.619.000,0
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Rp 31.875.000,0
Rp 29.803.000,0
Rp 27.866.000,0
Rp 26.055.000,0
Rp 24.662.000,0
2
Administrasi Hukum Perdata
Rp 27.892.094,0
Rp 15.574.503,0
Rp 13.044.006,0
Rp 11.725.907,0
Rp 10.446.298,0
3
Administrasi Hukum Pidana
Rp 842.000,0
Rp 787.000,0
Rp 736.000,0
Rp 688.000,0
Rp 644.000,0
4
Administrasi Hukum Tatanegara
Rp 2.250.000,0
Rp 2.104.000,0
Rp 1.967.000,0
Rp 1.839.000,0
Rp 1.720.000,0
5
Administrasi Hukum Hukum Internasional
Rp 2.262.000,0
Rp 2.115.000,0
Rp 1.977.000,0
Rp 1.849.000,0
Rp 1.729.000,0
6
Administrasi Badan Hukum (P)
Rp 0,0
Rp 15.000.000,0
Rp 23.250.000,0
Rp 33.782.000,0
Rp 54.968.000,0
7
Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi
Rp 1.295.906,0
Rp 1.425.497,0
Rp 2.850.994,0
Rp 3.136.093,0
Rp 3.449.702,0
8.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN (Ditjen PAS)
Rp 36.121.313,0
Rp 38.500.431,0
Rp 41.101.674,0
Rp 44.105.776,0
Rp 47.411.206,0
1
Pembinan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban (P)
Rp 492.488,0
Rp 1.220.000,0
Rp 1.293.200,0
Rp 1.364.326,0
Rp 1.439.363,0
2
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan (P)
Rp 743.350,0
Rp 2.100.000,0
Rp 2.226.000,0
Rp 2.348.430,0
Rp 2.477.593,0
3
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (P)
Rp 241.926,0
Rp 800.000,0
Rp 848.000,0
Rp 894.640,0
Rp 943.845,0
4
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Registrasi dan informasi
Rp 966.096,0
Rp 600.000,0
Rp 636.000,0
Rp 670.980,0
Rp 707.883,0
5
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak (P)
Rp 1.300.670,0
Rp 600.000,0
Rp 1.696.000,0
Rp 1.789.280,0
Rp 1.887.690,0
6
Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana (P)
Rp 615.482,0
Rp 1.750.000,0
Rp 1.855.000,0
Rp 1.957.025,0
Rp 2.064.661,0
7
Dukungan Manajemen dan Dukukungan Teknis lainnya Ditjen Pemasyarakatan
Rp 31.761.301,0
Rp 30.430.431,0
Rp 32.547.474,0
Rp 35.081.095,0
Rp 37.890.171,0
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
9.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN (Ditjen IMIGRASI)
Rp 367.227.344,0
Rp 390.300.000,0
Rp 414.800.002,0
Rp 440.500.000,0
Rp 468.242.656,0
1.
Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, visa dan Fasilitas Keimigrasian (P)
Rp 6.606.648,0
Rp 7.927.978,0
Rp 9.513.572,0
Rp 11.416.288,0
Rp 13.699.546,0
2.
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (P)
Rp 520.212,0
Rp 624.255,0
Rp 749.105,0
Rp 898.927,0
Rp 1.078.712,0
3.
Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian
Rp 1.942.387,0
Rp 2.330.865,0
Rp 2.797.038,0
Rp 3.356.445,0
Rp 4.027.734,0
4.
Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian
Rp 1.942.387,0
Rp 2.330.865,0
Rp 2.797.038,0
Rp 3.356.445,0
Rp 4.027.734,0
5.
Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri
Rp 3.399.312,0
Rp 4.079.175,0
Rp 4.895.012,0
Rp 5.874.012,0
Rp 7.048.814,0
6.
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
Rp 123.286.002,0
Rp 132.756.794,0
Rp 140.528.155,0
Rp 156.003.785,0
Rp 169.025.870,0
7
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi
Rp 229.530.396,0
Rp 240.250.068,0
Rp 253.520.082,0
Rp 259.594.098,0
Rp 269.334.246,0
10.
PROGRAM PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN HKI (Ditjen HKI)
Rp 68.625.400,0
Rp 76.661.000,0
Rp 80.600.000,0
Rp 85.125.000,0
Rp 89.888.400,0
1
Penyelenggaraan Penyidikan di Bidang HKI
Rp 731.000,0
Rp 762.000,0
Rp 980.600,0
Rp 1.037.000,0
Rp 1.101.300,0
2
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (P)
Rp 1.226.600,0
Rp 1.505.000,0
Rp 1.754.000,0
Rp 2.024.000,0
Rp 2.090.400,0
3
Penyelenggaraan Sistem Paten (P)
Rp 1.640.700,0
Rp 2.438.600,0
Rp 2.828.600,0
Rp 3.288.600,0
Rp 3.803.600,0
4
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis (P)
Rp 2.441.400,0
Rp 2.931.400,0
Rp 3.431.400,0
Rp 3.976.400,0
Rp 4.619.400,0
5
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI
Rp 9.277.000,0
Rp 9.000.000,0
Rp 9.000.000,0
Rp 9.000.000,0
Rp 9.000.000,0
6
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI (P)
Rp 3.604.600,0
Rp 10.370.300,0
Rp 11.970.300,0
Rp 14.814.900,0
Rp 16.939.900,0
7
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya DITJEN HKI
Rp 49.704.100,0
Rp 49.653.700,0
Rp 50.635.100,0
Rp 50.984.100,0
Rp 52.333.800,0
11.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM (Ditjen HAM)
Rp 25.944.988,0
Rp 27.799.999,0
Rp 29.799.999,0
Rp 32.299.998,0
Rp 35.079.997,0
1
Kegiatan Diseminasi HAM (P)
Rp 1.350.840,0
Rp 1.485.924,0
Rp 1.634.516,0
Rp 1.724.414,0
Rp 1.819.257,0
2
Kegiatan Penguatan HAM (P)
Rp 1.645.907,0
Rp 1.810.498,0
Rp 1.991.547,0
Rp 2.190.702,0
Rp 2.409.772,0
3
Kegiatan Informasi HAM (P)
Rp 1.247.820,0
Rp 1.322.689,0
Rp 1.402.051,0
Rp 1.479.163,0
Rp 1.560.517,0
4
Kegiatan Kerjasama HAM (P)
Rp 1.697.452,0
Rp 1.799.299,0
Rp 1.907.257,0
Rp 2.012.156,0
Rp 2.122.824,0
5
Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Rp 1.257.269,0
Rp 1.332.705,0
Rp 1.412.667,0
Rp 1.490.364,0
Rp 1.572.334,0
6
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen HAM
Rp 18.745.700,0
Rp 20.048.884,0
Rp 21.451.961,0
Rp 23.403.199,0
Rp 25.595.293,0
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
12.
PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
Rp 40.195.327,0
Rp 47.803.327,0
Rp 49.926.116,0
Rp 50.545.116,0
Rp 51.330.114,0
1
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional (P)
Rp 6.121.000,0
Rp 5.750.000,0
Rp 5.950.000,0
Rp 6.029.000,0
Rp 6.150.000,0
2
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Per-temuan Ilmiah dalam rangka pengem-bangan Sistem Hukum Nasional (P)
Rp 8.155.000,0
Rp 8.170.000,0
Rp 8.190.000,0
Rp 8.210.000,0
Rp 8.260.000,0
3
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional (N)
Rp 7.926.000,0
Rp 8.390.000,0
Rp 8.410.000,0
Rp 8.430.000,0
Rp 8.544.000,0
4
Penyelenggaraan pelayanan teknis, publikasi, pengolahan data hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional
Rp 5.000.000,0
Rp 5.250.000,0
Rp 5.500.000,0
Rp 5.750.000,0
5
Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPHN
Rp 17.993.327,0
Rp 20.493.327,0
Rp 22.126.116,0
Rp 22.376.116,0
Rp 22.626.114,0
TOTAL
Rp 4.609.704.491,0
Rp 5.033.047.877,0
Rp 5.198.873.501,0
Rp 5.481.308.513,0
Rp 5.790.239.616,0

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar