Jumat, 24 Februari 2012

Pelaksanaan Standard Operating (SOP)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DI REKTORAT JEN DERAL PEMASYARAKATAN
JALAN VETERAN NO. 11
JAKARTA PUSAT
r
PAS - OT.02.02- 42t
1 (satu) berkas
Pelaksanaan Stondord Operoting
Procedure (SOP)
31 Mei 2011
Nomor
Lampiran
Hal
KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I
Dt-
SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan $elah disusun dan dilegalisasinya Standard Operating
Procedure (SOP) Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
serta telah disahkannya Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 31 Mei
2011 Nomor : PAS - 420.0T.02.02 TAHUN 2011 Tentang Standard Operating Procedure
(SOP) Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, dalam rangka
mendukung Reformasi Birokrasi yang sedang dilaksanakan di Jajaran Pemasyarakatan
yang hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek
kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya
manusia.
Tujuan Reformasi Birokrasi di Jajaran Pemasyarakatan secara umum adalah
untuk membentuk profil dan perilaku Petugas Pemasyaiakatan yang berintegritas
tinggi, produktif dan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk
membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, dan akuntabel
dengan sasaran untuk mengubah pola pikir (rnind set), budaya kerja ltulture sef) dan
sistem manajemen pemasyara katan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Saudara untuk segera
menyampaikan dan melakukan pemantauan, petunjuk, bimbingan serta evaluasi
terhadap pelaksanaan SOP dimaksud ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja masing-masing.
Demikian untuk'dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.. Menteri Hukum dan HAM R.l diJakarta (sebagai laporan);
2. lnspekturJenderal Kementerian Hukum dan HAM R.l diJakarta.
197509 1001

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

1
LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH-01.PW.02.03.Tahun 2011...
Tanggal 5 Agustus 2011..
PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK SASI MANUSIA
BAB I
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. Pengertian
Disclaimer akibat dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern, sehingga membuka peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN, antara lain kelemahan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Negara, termasuk terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Inventaris Aset di pusat maupun di daerah.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan Unit kerja dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini adalah penggunaan unsur-unsur SPIP di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) untuk menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta keefektifannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.
B. Konsistensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pembangunan SPIP di lingkungan Kementerian bertujuan untuk mewujudkan pengendalian yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, bahwa program atau kegiatan terlaksana dengan baik secara Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E), sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan
2
keuangan Kementerian menuju Wajar Tanpa Pengecualian. SPIP diharapkan menjadi sistim pengendalian yang lebih menekankan pada aspek soft control dan berbasis resiko terhadap pengelolaan keuangan sehingga tercipta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengamanan aset yang tinggi, laporan keuangan yang handal, serta dapat menekan perilaku korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
SPIP telah merinci pengendalian intern dalam 5 (lima) unsur yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan.
Setiap Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Satuan Tugas SPIP (Tim SATGAS SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP pada unit kerja yang berada dibawah lingkungan pengendaliannya. Pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja dilakukan dengan melaksanakan unsur-unsur pengendalian sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian :
Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam seluruh Organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung manajemen yang sehat.
a. Aspek Organisasi :
1) Pimpinan Unit Kerja telah Menetapkan Struktur Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2) Pimpinan telah Menetapkan Organisasi Pengelola Anggaran pada Unit Kerja yang bersangkutan;
3) Pimpinan Unit kerja telah Menetapkan Organisasi Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Kerja yang bersangkutan;
4) Pimpinan Unit kerja telah Menetapkan Organisasi Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Kerja yang bersangkutan;
5) Organisasi telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi, Bagan, Wewenang, Uraian Tugas dan Fungsi;
6) Struktur Organisasi, Bagan, Wewenang, Uraian Tugas dan Fungsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian;
7) Pimpinan Unit kerja melaksanakan evaluasi dan penilaian Struktur Organisasi, Wewenang, Uraian Tugas, Fungsi dan wewenang yang diperlukan sebagai respons atas lingkungan yang berubah.
3
b. Aspek Kebijakan :
1) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Operasional terhadap Kegiatan Strategis berupa Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis;
3) Pimpinan Kementerian telah Menetapkan Kebijakan dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4) Pimpinan telah Menetapkan Mekanisme Pengaduan Masyarakat beserta Tindak Lanjut Pengaduan;
5) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
6) Pimpinan telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas;
7) Kebijakan Pimpinan telah disosialisasikan kepada pelaksana kegiatan;
8) Kebijakan Pimpinan telah dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
9) Pimpinan Unit Kerja melakukan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait:
- Dengan Instansi Pemerintah Pengelola Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan;
- Dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Pusat berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja.
c. Aspek Sumber Daya Manusia :
1) Pimpinan Unit Kerja telah menyusun atau menegakan kode etik khusus atau peraturan mengenai perilaku di unit kerjanya;
2) Kode etik atau peraturan mengenai perilaku sudah disosialisasikan dan diimplementasikan pada seluruh Pegawai di Unit Kerjanya;
3) Pimpinan telah melakukan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) secara transparan yang meliputi proses rekrutmen yang terbuka dan transparan, tersedianya sistem penilaian kinerja, serta proses mutasi dan promosi yang terbuka dan transparan;
4) Pimpinan telah menegakkan kedisiplinan kehadiran kepada jajarannya;
5) Apabila terjadi pelanggaran, pimpinan telah menegakkan sanksi atau tindakan korektif kedisiplinan kepada jajarannya;
6) Pimpinan menerapkan latar belakang Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dasar penetapan pegawai dalam organisasi;
4
7) Pimpinan merancang kebutuhan Diklat bagi peningkatan kapabilitas pegawai;
8) Pimpinan menciptakan alokasi rumpun Jabatan Fungsional pada Unit Kerjanya.
d. Aspek Prosedur :
1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi unit Kerja yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat terhadap seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya (sampai dengan tingkat Eselon IV telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis);
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan masyarakat telah disusun dan ditetapkan;
3) Standar Operasional Prosedur (SOP) perjalanan dinas telah disusun dan ditetapkan;
4) Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan aset telah disusun dan ditetapkan;
5) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan anggaran pengambilan uang muka kerja telah di susun dan ditetapkan;
6) Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut diatas telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada Unit Kerja masing-masing di lingkungan Kementerian.
2. Penilaian Resiko :
a. Aspek Penilaian Resiko :
1) Kegiatan strategis yang telah dijalankan telah dibuatkan Term Of Reference (TOR) terlebih dahulu;
2) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis memuat tahapan kegiatan, tujuan, target dan jadwal pelaksanaan;
3) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis telah selaras dengan kebijakan pada RKT dan RENSTRA;
4) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis telah mendeskripsikan resiko pada tahapan kegiatan dominan (titik kritis);
5) Pemetaan terhadap kegiatan dominan (titik kritis) yang rawan terjadi penyimpangan.
b. Aspek Penanganan Resiko :
1) Pimpinan telah menyusun dan menetapkan kriteria beserta Action Plan untuk mengantisipasi terjadinya risiko terhadap kegiatan dominan (titik kritis) yang rawan akan terjadinya penyimpangan;
5
2) Pimpinan melakukan pertemuan (insidentil atau berkala) guna penanganan risiko;
3) Pimpinan mendokumentasikan tindak lanjut penanganan risiko secara tertulis;
4) Pimpinan siap melaporkan kepada Inspektorat Jenderal apabila menemukan kendala atau risiko yang dihadapinya ternyata sulit untuk dikendalikan.
c. Aspek Pemantauan dan Evaluasi Resiko :
1) Pimpinan telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantauan dan evaluasi resiko yang didokumentasikan dan telah dilengkapi dengan saran dan rekomendasi;
2) Saran dan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern ditindaklanjuti pada penyusunan Term Of Reference (TOR) kegiatan terbaru, mengacu pada kelemahan Term Of Reference (TOR) kegiatan tahun sebelumnya.
3. Kegiatan Pengendalian :
a. Pimpinan telah Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi secara tertulis pada Unit Kerja masing-masing di lingkungan Kementerian;
b. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi mengacu pada tugas dari unit kerja atau satuan kerja;
c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi, seperti pembatasan akses berdasarkan tanggung jawab;
d. Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang di tetapkan;
e. Pimpinan telah melakukan pengendalian berupa updating data secara berkala;
f. Pimpinan telah melakukan kegiatan reviu capaian indikator kinerja secara berkala terhadap kegiatan strategis;
g. Pimpinan Menetapkan Personil untuk melakukan Pemantauan Indikator atau Ukuran Kinerja untuk Kegiatan Strategis;
h. Pendokumentasian yang baik atas Penerapan Sistim Pengendalian Intern (SPI) terhadap transaksi atau kejadian penting di Unit Kerja atau Satuan Kerja;
i. Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan, Standar dan Prosedur Pengamanan Aset.
j. Pimpinan telah menyimpan dan mengamankan uang tunai dan surat-surat berharga dalam tempat yang terkunci, dan akses ke aset tersebut dikendalikan secara ketat.
6
k. Penyimpanan uang di brankas tidak melebihi Rp10.000.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah);
l. Pimpinan telah melakukan kas opname setiap 3 (tiga) bulan dan melakukan stock opname setiap setahun sekali;
m. Instansi telah menyelenggarakan SAI dan menyelenggarakan Penatausahaan barang (SIMAKBMN);
n. Instansi telah membuat kode inventaris barang;
o. Instansi telah mengamankan aset dengan alarm, penjagaan keamanan dan pemadam kebakaran;
p. Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Penggunaan Aset di Luar Jam Kerja;
q. Pimpinan telah Menunjuk Petugas Penanggungjawab Pemakai Aset;
4. Informasi dan Komunikasi :
a. Aspek Informasi :
1) Pimpinan Menetapkan Mekanisme atau Prosedur mengenai Pencatatan, Penyusunan dan Penyampaian Data atau Dokumen;
2) Pengelolaan informasi telah menghasilkan keluaran berupa laporan;
3) Laporan hasil kegiatan telah menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada kegiatan strategis;
4) Laporan tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan pemberi tugas dengan tepat waktu.
b. Aspek Komunikasi :
1) Pimpinan Menetapkan Mekanisme atau Prosedur secara tertulis mengenai Pelaksanaan Komunikasi;
2) Kegiatan informasi atau komunikasi telah menghasilkan laporan hasil kegiatan dan menyajikan analisis terhadap 3E + 1T;
3) Laporan hasil kegiatan telah berisi penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kegiatan;
4) Materi kendala dan rekomendasi telah dilaporkan dalam laporan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
c. Aspek dan Bentuk Sarana Informasi dan Komunikasi :
1) Pimpinan telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis untuk pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi;
2) Pimpinan telah Menetapkan atau Membentuk Tim atau Petugas Khusus yang Memantau dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi;
7
3) Sarana dan prasarana unit kerja untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan jenis layanan unit kerja;
4) Pimpinan segera melakukan tindakan korektif bila terjadi kesalahan di bidang informasi dan komunikasi, serta mencegah agar kesalahan tidak terulang kembali;
5) Pimpinan telah memantau, dan mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi tim pengelola Sistem Informasi dan Komunikasi.
5. Pemantauan :
a. Evaluasi terpisah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
1) Pimpinan Unit Kerja Menetapkan Mekanisme atau Prosedur secara tertulis mengenai Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian terpisah;
2) Hasil dari evaluasi dan penilaian berupa laporan yang menyajikan kondisi yang di bandingkan dengan kriteria, kendala dan rekomendasi;
3) Waktu penyelesaian evaluasi, penilaian dan penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, serta telah dimanfaatkan oleh Pimpinan;
4) Pelaporan hasil evaluasi dan penilaian diarsipkan dan didokumentasikan dengan tertata rapi.
b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
1) Pimpinan telah Menetapkan Pegawai yang bertugas menyelesaikan TLHP;
2) Pimpinan telah memiliki mekanisme atau prosedur secara tertulis guna menindaklanjuti temuan atau rekomendasi LHP intern maupun ekstern;
3) Pimpinan Unit Kerja telah memantau dan mengawasi tindaklanjut atas temuan hasil audit dan telah mencegah agar tidak terjadinya temuan yang sama pada tahun berikutnya.
4) Pimpinan secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan TLHP kepada Aparat Pengawasan Intern (Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK).
8
BAB II
KOMITMEN PIMPINAN UNIT KERJA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis (3E).
Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan upaya negara untuk memenuhi tujuan melaksanakan mandat publik secara efektif, efisien dan ekonomis, serta melaksanakan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Kementerian sebagai salah satu entitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan salah satu sebagai penyelenggaraan negara, memiliki karakteristik tugas pelayanan yang beragam dengan tuntutan kompleksitas tersendiri. Terlebih lagi dalam merespon isu strategis terkait tuntutan masyarakat terhadap reformasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk merespon tuntutan percepatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, diperlukan Komitmen dari Pimpinan Unit Kerja beserta jajarannya untuk mewujudkan “Anti Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi“ dan membuat Rencana Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010–2025 sebagai langkah strategis dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih komprehensif yang dijadikan acuan. Pada tanggal 8 Desember 2010, Kementerian melakukan kegiatan “Kampanye Pencanangan Satker Bebas dari Korupsi” dengan lebih dari 300 (tiga ratus) peserta yang terdiri dari para Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, serta Kepala UPT se-JABODETABEK melakukan Pernyataan Bersama Anti Korupsi.
Dalam rangka upaya untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar memiliki dampak yang konkrit bagi kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh instrumen pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan mengimplementasikan Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sebagai wujud Komitmen Pimpinan, yaitu dengan mulai melaksanakan program–program Wilayah Bebas Korupsi dengan langkah awal melakukan evaluasi terhadap seluruh instrumen
9
pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan mengimplementasikan 7 (tujuh) Instrumen PIAK, yaitu:
1. Kode Etik;
2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan;
4. Peningkatan Transparansi Penyelenggaraan Negara;
5. Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama;
6. Pelaksanaan Rekomendasi KPK/BPK/APIP;
7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi.
INSTRUMEN PIAK
A. Pengertian
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan unit kerja dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi. PIAK ditujukan untuk mengukur unit kerja yang telah menerapkan sistem dan mekanisme secara efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya.
B. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian menerapkan Instrumen PIAK :
VARIABEL UTAMA
1. Kode Etik :
a. Ketersediaan Kode Etik;
b. Mekanisme pemberlakuan Kode Etik dan Pelembagaan Majelis Kode Etik;
c. Penegakan Kode Etik.
2. Peningkatan transparansi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia :
a. Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan.
b. Sistem penilaian kinerja yang terukur;
c. Proses promosi, mutasi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan.
3. Peningkatan transparansi dalam pengadaan Barang dan Jasa:
a. Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (E-Announcement dan E-Procurement);
b. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elekronik;
c. Mekanisme kontrol pengadaan barang dan jasa oleh pihak eksternal.
10
4. Peningkatan transparansi Penyelenggara Negara:
a. Persentase kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01-KP.07.06 Tanggal 4 Mei 2011;
b. Mekanisme pelaporan adanya Gratifikasi.
GRATIFIKASI :
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan dan mendefinisikan Gratifikasi adalah setiap orang yang memberi hadiah, janji atau suap kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah, janji atau suap dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.
Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima suatu pemberian hadia, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :
(1). Ketentuan pada Pasal 12 C ayat (1) mengenai Gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
(2). Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima;
(3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan Gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
(4). Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status Gratifikasi diatur menurut undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
11
5. Peningkatan akses publik atau masyarakat dalam memperoleh informasi unit kerja:
a. Kebijakan Pimpinan Unit Kerja dalam menyebarkan informasi mengenai unit kerja seluas-luasnya kepada masyarakat.
b. Kegiatan unit kerja melakukan penyebaran informasi baik melalui media masa maupun melalui
6. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh KPK/BPK/APIP:
a. Action Plan atas saran perbaikan;
b. Persentase serta inventarisasi dari pelaksanaan saran perbaikan;
c. Laporan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan terutama terkait dengan temuan pada bidang keuangan. (Jumlah kerugian Negara yang masih belum ditindaklanjuti).
7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi:
a. Kegiatan Promosi Internal;
b. Kegiatan Promosi Eksternal.
VARIABEL INOVASI
Dalam variabel inovasi mencakup mengenai kecukupan dan efektivitas dari inisiatif anti korupsi lainnya (selain dari variabel utama yang dikalsanakan oleh unit kerja untuk mendukung pemberantasan korupsi).
12
BAB III
PENETAPAN KINERJA
A. Pengertian
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi atau Pimpinan Unit Kerja yang menerima amanah atau tanggungjawab atau kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab atau kinerja. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat Penerima Amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
B. Penetapan Kinerja
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian melakukan Penetapan Kinerja Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
a. Penetapan kinerja (TAPKIN) yang mengacu kepada TAPKIN unit kerja atasannya;
Format Penetapan Kinerja :
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA KEMENTERIAN
Unit Kerja : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Jumah Anggaran
Kegiatan............: Rp ………. (c)
…………, ……….. 2011
Pimpinan Unit Kerja…… Pejabat Yang Mebuat TAPKIN
(………………………….) (……………………………)
13
Petunjuk Pengisian:
1) Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja;
2) Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
3) Kolom (1) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau sasaran kegiatan utama sesuai dengan dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah. Sasaran Kegiatan unit kerja sekurang-kurangnya adalah output dan sub output penting;
4) Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Organisasi Unit Kerja sesuai dengan dokumen perencanaan Jangka Menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini sekurang- kurangnya adalah indikator kinerja output;
5) Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan di capai dari setiap indikator kinerja (Jika indikatornya berupa jumlah/ kuantitas perlu disertakan satuannya);
6) Footer (c) diisi dengan Total jumlah atau nilai pagunaan anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan.
b. Pengukuran kinerja yang merupakan hasil capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam TAPKIN sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA KEMENTERIAN
Unit Kerja : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun...b..................... : Rp .................. ( c )
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun b........ : Rp .................. ( d )
14
Petunjuk Pengisian:
1. Header (a) di isi dengan kode dan nama unit kerja;
2. Header (b) di isi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) di isi dengan sasaran kegiatan unit kerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) di isi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dari unit kerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) di isi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) di isi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) di isi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;
8. Footer (c) di isi total jumlah atau nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) di isi total jumlah atau nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;
15
BAB IV
PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI
A. PENGERTIAN
Wilayah Bebas Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah wilayah yang di dalamnya terselenggara pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabilitas, dan Profesional (KIRAP) dan melaksanakan kriteria penilaian penetapan WBK.
Area WBK ditetapkan sesuai dengan kesiapan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dan terus berkembang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima dan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
B. PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK).
1. WBK diberlakukan pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian.
2. Kepada Pimpinan Unit Kerja yang menetapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kriteria WBK diberikan reward (penghargaan) oleh Menteri.
3. Pimpinan Unit Kerja melaporkan telah melaksanakan kriteria WBK dan menetapkan area WBK di lingkungan kerjanya sebagaimana ditetapkan area WBK pada :
a. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sistem E-Procurement, dan akan ditetapkan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian secara bertahap sesuai kesiapan sarana dan prasarana.
b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum WBK pada pelayanan yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara tepat waktu, transparan dan bebas pungli;
c. Kantor Wilayah Kementerian, WBK pada Pelayanan:
1. Pelayanan Fidusia , selesai tepat waktu, transparan dan bebas dari pungli.
2. Pelayanan Hak-hak Warga Binaan:
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas secara tepat waktu, transparan dan bebas pungli.
16
d. Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian
WBK pada pelayanan Paspor yang diurus secara langsung oleh yang bersangkutan (perorangan) selesai yang tepat waktu (4 hari) , transparan, bebas dari pungli.
e. Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan
(1). WBK pada pelayanan kunjungan, yang transparan dan bebas dari pungli.
(2). WBK pada Pelayanan Informasi terbuka khususnya dalam pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, yang tepat waktu, trasnparansi dan bebas dari pungli.
(3). Pelayanan perawatan kesehatan.
4. Laporan pimpinan unit kerja akan diaudit dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi.
C. PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN WBK YANG TEPAT WAKTU, TRANSPARANSI DAN BEBAS PUNGLI, MELALUI INSTRUMEN :
1. Transparansi dalam proses pelayanan antrian melalui sistem antrian elektronik dan atau sistem antrian manual yang dapat menampilkan jumlah urut pemohon dan jumlah permohonan yang telah diselesaikan;
2. Transparansi Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan Pelayanan;
3. Costumer Care;
4 Setiap Napi Harus mendapatkan informasi secara transparan atas Hak-hak Warga Binaan berkaitan dengan pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dengan tersedia layanan informasi berbasis sistem teknologi informasi maupun manual (papan pengumuman) yang mudah dibaca tahanan, WBP, keluarga dan masyarakat dengan mudah;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;
6. Tersedianya infrastruktur whistleblower (misalnya telepon khusus, kotak keluhan, surat, complain center, atau pengaduan online );
17
7. Pemasangan spanduk/ banner, mengenai kesediaan sarana Informasi pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan langsung kepada Inspektorat Jenderal , sebagai berikut :
SPANDUK/BANNER YANG WAJIB DIPASANG PADA SEMUA UPT DENGAN INFORMASI:
“PELAKU SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DAPAT DIPIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR. 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001)”.
SEGERA LAPORKAN KEPADA INSPEKTORAT JENDERAL MELALUI :
a. SMS ke Nomor 083899753219
FORMAT SMS: LPISI PENGADUAN, NAMA, ALAMAT, Nomor KTP/Identitas
b. Email: itjen@depkumham.go.id
8. Disamping penetapan WBK disiapkan kriteria dalam rangka peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus diimplementasikan oleh setiap unit kerja, yaitu:
a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
b. Komitmen pimpinan unit kerja terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi (mengimplementasikan instrument PIAK);
c. Penetapan Kinerja.
18
BAB V
MONITORING, EVALUASI,
DAN LAPORAN PELAKSANAAN
A. Pengertian
Monitoring, evaluasi dan laporan WBK adalah suatu aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas Kementerian dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi yang dilakukan secara terus menerus oleh Atasan secara berjenjang.
B. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan WBK
1. Pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan WBK di unit kerjanya kepada Inspektorat Jenderal. Laporan menggunakan bentuk bab yang memuat hasil pelaksanaan SPIP, Komitmen Pimpinan Unit Kerja terhadap Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Implementasi Instrumen PIAK) dan Penetapan Kinerja serta Penetapan Area WBK).
2. Inspektorat Jenderal melaksanakan :
a. Monitoring dan evaluasi atas laporan pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri.
b. Penilaian Unit Kerja yang telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan WBK berdasarkan kriteria :
1). Implementasi Sistem Pengendalian Intern;
2) Indikator PIAK dan penandatangan Pakta Integritas;
3) Penetapan Kinerja.
3. Penghargaan dalam rangka pelaksanaan WBK
Kepada Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian, yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan WBK, akan diberikan penghargaan oleh Menteri, berupa :
1) Tanda jasa;
2) Kenaikan pangkat istimewa; atau
3) Bentuk penghargaan lainnya.
19
C. Penyusunan LAKIP
a. Secara umum, LAKIP harus memenuhi Aspek Administrasi dan Sistematika Penyajian serta Pengungkapan Informasi dalam LAKIP berupa:
1). LAKIP disusun sesuai SAKIP dan disampaikan tepat waktu;
2). LAKIP disajikan dengan penyajian yang menarik
3). LAKIP disajikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti
4). LAKIP melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran). Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran belum terdapat dalam LAKIP, lampiran ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan Anggaran.
5). LAKIP disertai data pendukung yang memadai
6). LAKIP disajikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang diamahkan oleh peraturan perundan-undangan yang berlaku.
b. Aspek Materi LAKIP
Aspek Materi berupa:
1) Rumusan Visi, Misi, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
Telah terdapat Visi, Misi, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dijabarkan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian terutama Kegiatan Prioritas yang menjadi Program Prioritas (platform) Presiden terpilih;
2) Rencanaan Strategis (Renstra) yang diturunkan dari Renstra Atasannya atau Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasinal (RPJMN) 2010-2014, Renstra telah sesuai dengan dengan RPJMN 2010-2014, serta menjadi acuan proses perencanaan selanjutnya;
3) Rumusan Indikator Kinerja yang diturunkan dari Indikator Kinerja Utama Atasannya dalam RPJMN 2010-2014, IKU telah sesuai dengan RPJMN 2010-2014 terutama berkaitan dengan Program dan Kegiatan Prioritas (platform) Presiden terpilih. Indikator Kinerja Sasaran (impact), Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output) telah tersusun;
4) Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja:
Menerapkan Sistem AKIP secara menyeluruh diseluruh lingkungan Kementerian melalui penyusunan:
1. RENSTRA Unit Kerja baik Unit Utama Eselon I maupun Kantor Wilayah yang menunjang Visi dan Misi Kementerian dengan
20
melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang dimasyarakat sebagai nilai tambah yang disesuaikan dengan pemenuhan Anggaran;
2. Penetapan Kinerja (TAPKIN) secara berjenjang sebagai penjabaran TAPKIN Menteri kepada para Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, dan seterusnya dari Para Pimpinan Unit Utama Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sampai kepada staf pelaksana sesuai dengan rentang kendali manajemen sehingga dapat melakukan penilaian atas akuntabilitas dan kinerja seluruh jajaran Kementerian;
3. Menerapkan manajemen biaya dalam menunjang kinerja efektifitas, efisiensi dan ekonomis pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
5) Belum terdapat analisis rinci berkaitan dengan pencapaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja terutama kinerja yang berkaitan dengan Program Prioritas (platform) Presiden terpilih, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Analisis Keselarasan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dengan RENSTRA Kementerian 2010-2014;
2. Analisis Perbandingan Kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan untuk periode tahun 2010 dan 2009;
3. Analisis Perkembangan Kinerja dalam melihat trend pencapaian target kinerja guna mengetahui prediksi pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2014.
6) Harus dapat memberi umpan balik baik perbaikan maupun kemungkinan revisi sesuai kondisi aktual target kinerja, indikator kinerja, sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian.

SOP PB, CMB DAN CB

1
LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH-01.PW.02.03.Tahun 2011...
Tanggal 5 Agustus 2011..
PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK SASI MANUSIA
BAB I
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
A. Pengertian
Disclaimer akibat dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern, sehingga membuka peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN, antara lain kelemahan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Negara, termasuk terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan Inventaris Aset di pusat maupun di daerah.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan Unit kerja dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini adalah penggunaan unsur-unsur SPIP di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) untuk menuju pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta keefektifannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.
B. Konsistensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pembangunan SPIP di lingkungan Kementerian bertujuan untuk mewujudkan pengendalian yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, bahwa program atau kegiatan terlaksana dengan baik secara Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E), sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan
2
keuangan Kementerian menuju Wajar Tanpa Pengecualian. SPIP diharapkan menjadi sistim pengendalian yang lebih menekankan pada aspek soft control dan berbasis resiko terhadap pengelolaan keuangan sehingga tercipta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengamanan aset yang tinggi, laporan keuangan yang handal, serta dapat menekan perilaku korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
SPIP telah merinci pengendalian intern dalam 5 (lima) unsur yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi Serta Pemantauan.
Setiap Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Satuan Tugas SPIP (Tim SATGAS SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP pada unit kerja yang berada dibawah lingkungan pengendaliannya. Pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja dilakukan dengan melaksanakan unsur-unsur pengendalian sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian :
Pimpinan Unit Kerja dan seluruh pegawai pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam seluruh Organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung manajemen yang sehat.
a. Aspek Organisasi :
1) Pimpinan Unit Kerja telah Menetapkan Struktur Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2) Pimpinan telah Menetapkan Organisasi Pengelola Anggaran pada Unit Kerja yang bersangkutan;
3) Pimpinan Unit kerja telah Menetapkan Organisasi Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Kerja yang bersangkutan;
4) Pimpinan Unit kerja telah Menetapkan Organisasi Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Kerja yang bersangkutan;
5) Organisasi telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi, Bagan, Wewenang, Uraian Tugas dan Fungsi;
6) Struktur Organisasi, Bagan, Wewenang, Uraian Tugas dan Fungsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian;
7) Pimpinan Unit kerja melaksanakan evaluasi dan penilaian Struktur Organisasi, Wewenang, Uraian Tugas, Fungsi dan wewenang yang diperlukan sebagai respons atas lingkungan yang berubah.
3
b. Aspek Kebijakan :
1) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Operasional terhadap Kegiatan Strategis berupa Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis;
3) Pimpinan Kementerian telah Menetapkan Kebijakan dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4) Pimpinan telah Menetapkan Mekanisme Pengaduan Masyarakat beserta Tindak Lanjut Pengaduan;
5) Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
6) Pimpinan telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas;
7) Kebijakan Pimpinan telah disosialisasikan kepada pelaksana kegiatan;
8) Kebijakan Pimpinan telah dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
9) Pimpinan Unit Kerja melakukan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait:
- Dengan Instansi Pemerintah Pengelola Anggaran, Akuntansi dan Perbendaharaan;
- Dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Pusat berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja.
c. Aspek Sumber Daya Manusia :
1) Pimpinan Unit Kerja telah menyusun atau menegakan kode etik khusus atau peraturan mengenai perilaku di unit kerjanya;
2) Kode etik atau peraturan mengenai perilaku sudah disosialisasikan dan diimplementasikan pada seluruh Pegawai di Unit Kerjanya;
3) Pimpinan telah melakukan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) secara transparan yang meliputi proses rekrutmen yang terbuka dan transparan, tersedianya sistem penilaian kinerja, serta proses mutasi dan promosi yang terbuka dan transparan;
4) Pimpinan telah menegakkan kedisiplinan kehadiran kepada jajarannya;
5) Apabila terjadi pelanggaran, pimpinan telah menegakkan sanksi atau tindakan korektif kedisiplinan kepada jajarannya;
6) Pimpinan menerapkan latar belakang Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dasar penetapan pegawai dalam organisasi;
4
7) Pimpinan merancang kebutuhan Diklat bagi peningkatan kapabilitas pegawai;
8) Pimpinan menciptakan alokasi rumpun Jabatan Fungsional pada Unit Kerjanya.
d. Aspek Prosedur :
1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi unit Kerja yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat terhadap seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya (sampai dengan tingkat Eselon IV telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis);
2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan masyarakat telah disusun dan ditetapkan;
3) Standar Operasional Prosedur (SOP) perjalanan dinas telah disusun dan ditetapkan;
4) Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan aset telah disusun dan ditetapkan;
5) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan anggaran pengambilan uang muka kerja telah di susun dan ditetapkan;
6) Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut diatas telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada Unit Kerja masing-masing di lingkungan Kementerian.
2. Penilaian Resiko :
a. Aspek Penilaian Resiko :
1) Kegiatan strategis yang telah dijalankan telah dibuatkan Term Of Reference (TOR) terlebih dahulu;
2) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis memuat tahapan kegiatan, tujuan, target dan jadwal pelaksanaan;
3) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis telah selaras dengan kebijakan pada RKT dan RENSTRA;
4) Term Of Reference (TOR) dari kegiatan strategis telah mendeskripsikan resiko pada tahapan kegiatan dominan (titik kritis);
5) Pemetaan terhadap kegiatan dominan (titik kritis) yang rawan terjadi penyimpangan.
b. Aspek Penanganan Resiko :
1) Pimpinan telah menyusun dan menetapkan kriteria beserta Action Plan untuk mengantisipasi terjadinya risiko terhadap kegiatan dominan (titik kritis) yang rawan akan terjadinya penyimpangan;
5
2) Pimpinan melakukan pertemuan (insidentil atau berkala) guna penanganan risiko;
3) Pimpinan mendokumentasikan tindak lanjut penanganan risiko secara tertulis;
4) Pimpinan siap melaporkan kepada Inspektorat Jenderal apabila menemukan kendala atau risiko yang dihadapinya ternyata sulit untuk dikendalikan.
c. Aspek Pemantauan dan Evaluasi Resiko :
1) Pimpinan telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantauan dan evaluasi resiko yang didokumentasikan dan telah dilengkapi dengan saran dan rekomendasi;
2) Saran dan rekomendasi Aparat Pengawasan Intern ditindaklanjuti pada penyusunan Term Of Reference (TOR) kegiatan terbaru, mengacu pada kelemahan Term Of Reference (TOR) kegiatan tahun sebelumnya.
3. Kegiatan Pengendalian :
a. Pimpinan telah Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi secara tertulis pada Unit Kerja masing-masing di lingkungan Kementerian;
b. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi mengacu pada tugas dari unit kerja atau satuan kerja;
c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi, seperti pembatasan akses berdasarkan tanggung jawab;
d. Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang di tetapkan;
e. Pimpinan telah melakukan pengendalian berupa updating data secara berkala;
f. Pimpinan telah melakukan kegiatan reviu capaian indikator kinerja secara berkala terhadap kegiatan strategis;
g. Pimpinan Menetapkan Personil untuk melakukan Pemantauan Indikator atau Ukuran Kinerja untuk Kegiatan Strategis;
h. Pendokumentasian yang baik atas Penerapan Sistim Pengendalian Intern (SPI) terhadap transaksi atau kejadian penting di Unit Kerja atau Satuan Kerja;
i. Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan, Standar dan Prosedur Pengamanan Aset.
j. Pimpinan telah menyimpan dan mengamankan uang tunai dan surat-surat berharga dalam tempat yang terkunci, dan akses ke aset tersebut dikendalikan secara ketat.
6
k. Penyimpanan uang di brankas tidak melebihi Rp10.000.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah);
l. Pimpinan telah melakukan kas opname setiap 3 (tiga) bulan dan melakukan stock opname setiap setahun sekali;
m. Instansi telah menyelenggarakan SAI dan menyelenggarakan Penatausahaan barang (SIMAKBMN);
n. Instansi telah membuat kode inventaris barang;
o. Instansi telah mengamankan aset dengan alarm, penjagaan keamanan dan pemadam kebakaran;
p. Pimpinan telah Menetapkan Kebijakan Penggunaan Aset di Luar Jam Kerja;
q. Pimpinan telah Menunjuk Petugas Penanggungjawab Pemakai Aset;
4. Informasi dan Komunikasi :
a. Aspek Informasi :
1) Pimpinan Menetapkan Mekanisme atau Prosedur mengenai Pencatatan, Penyusunan dan Penyampaian Data atau Dokumen;
2) Pengelolaan informasi telah menghasilkan keluaran berupa laporan;
3) Laporan hasil kegiatan telah menyajikan kondisi lapangan, kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada kegiatan strategis;
4) Laporan tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan pemberi tugas dengan tepat waktu.
b. Aspek Komunikasi :
1) Pimpinan Menetapkan Mekanisme atau Prosedur secara tertulis mengenai Pelaksanaan Komunikasi;
2) Kegiatan informasi atau komunikasi telah menghasilkan laporan hasil kegiatan dan menyajikan analisis terhadap 3E + 1T;
3) Laporan hasil kegiatan telah berisi penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kegiatan;
4) Materi kendala dan rekomendasi telah dilaporkan dalam laporan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
c. Aspek dan Bentuk Sarana Informasi dan Komunikasi :
1) Pimpinan telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis untuk pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi;
2) Pimpinan telah Menetapkan atau Membentuk Tim atau Petugas Khusus yang Memantau dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi;
7
3) Sarana dan prasarana unit kerja untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan jenis layanan unit kerja;
4) Pimpinan segera melakukan tindakan korektif bila terjadi kesalahan di bidang informasi dan komunikasi, serta mencegah agar kesalahan tidak terulang kembali;
5) Pimpinan telah memantau, dan mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi tim pengelola Sistem Informasi dan Komunikasi.
5. Pemantauan :
a. Evaluasi terpisah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
1) Pimpinan Unit Kerja Menetapkan Mekanisme atau Prosedur secara tertulis mengenai Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian terpisah;
2) Hasil dari evaluasi dan penilaian berupa laporan yang menyajikan kondisi yang di bandingkan dengan kriteria, kendala dan rekomendasi;
3) Waktu penyelesaian evaluasi, penilaian dan penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, serta telah dimanfaatkan oleh Pimpinan;
4) Pelaporan hasil evaluasi dan penilaian diarsipkan dan didokumentasikan dengan tertata rapi.
b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
1) Pimpinan telah Menetapkan Pegawai yang bertugas menyelesaikan TLHP;
2) Pimpinan telah memiliki mekanisme atau prosedur secara tertulis guna menindaklanjuti temuan atau rekomendasi LHP intern maupun ekstern;
3) Pimpinan Unit Kerja telah memantau dan mengawasi tindaklanjut atas temuan hasil audit dan telah mencegah agar tidak terjadinya temuan yang sama pada tahun berikutnya.
4) Pimpinan secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan TLHP kepada Aparat Pengawasan Intern (Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK).
8
BAB II
KOMITMEN PIMPINAN UNIT KERJA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis (3E).
Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan upaya negara untuk memenuhi tujuan melaksanakan mandat publik secara efektif, efisien dan ekonomis, serta melaksanakan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Kementerian sebagai salah satu entitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan salah satu sebagai penyelenggaraan negara, memiliki karakteristik tugas pelayanan yang beragam dengan tuntutan kompleksitas tersendiri. Terlebih lagi dalam merespon isu strategis terkait tuntutan masyarakat terhadap reformasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk merespon tuntutan percepatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, diperlukan Komitmen dari Pimpinan Unit Kerja beserta jajarannya untuk mewujudkan “Anti Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi“ dan membuat Rencana Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010–2025 sebagai langkah strategis dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih komprehensif yang dijadikan acuan. Pada tanggal 8 Desember 2010, Kementerian melakukan kegiatan “Kampanye Pencanangan Satker Bebas dari Korupsi” dengan lebih dari 300 (tiga ratus) peserta yang terdiri dari para Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, serta Kepala UPT se-JABODETABEK melakukan Pernyataan Bersama Anti Korupsi.
Dalam rangka upaya untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar memiliki dampak yang konkrit bagi kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh instrumen pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan mengimplementasikan Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sebagai wujud Komitmen Pimpinan, yaitu dengan mulai melaksanakan program–program Wilayah Bebas Korupsi dengan langkah awal melakukan evaluasi terhadap seluruh instrumen
9
pelaksanaan Program Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan mengimplementasikan 7 (tujuh) Instrumen PIAK, yaitu:
1. Kode Etik;
2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan;
4. Peningkatan Transparansi Penyelenggaraan Negara;
5. Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama;
6. Pelaksanaan Rekomendasi KPK/BPK/APIP;
7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi.
INSTRUMEN PIAK
A. Pengertian
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan unit kerja dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi. PIAK ditujukan untuk mengukur unit kerja yang telah menerapkan sistem dan mekanisme secara efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya.
B. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian menerapkan Instrumen PIAK :
VARIABEL UTAMA
1. Kode Etik :
a. Ketersediaan Kode Etik;
b. Mekanisme pemberlakuan Kode Etik dan Pelembagaan Majelis Kode Etik;
c. Penegakan Kode Etik.
2. Peningkatan transparansi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia :
a. Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan.
b. Sistem penilaian kinerja yang terukur;
c. Proses promosi, mutasi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan.
3. Peningkatan transparansi dalam pengadaan Barang dan Jasa:
a. Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (E-Announcement dan E-Procurement);
b. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elekronik;
c. Mekanisme kontrol pengadaan barang dan jasa oleh pihak eksternal.
10
4. Peningkatan transparansi Penyelenggara Negara:
a. Persentase kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01-KP.07.06 Tanggal 4 Mei 2011;
b. Mekanisme pelaporan adanya Gratifikasi.
GRATIFIKASI :
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan dan mendefinisikan Gratifikasi adalah setiap orang yang memberi hadiah, janji atau suap kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah, janji atau suap dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.
Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima suatu pemberian hadia, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :
(1). Ketentuan pada Pasal 12 C ayat (1) mengenai Gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
(2). Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima;
(3). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan Gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
(4). Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status Gratifikasi diatur menurut undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
11
5. Peningkatan akses publik atau masyarakat dalam memperoleh informasi unit kerja:
a. Kebijakan Pimpinan Unit Kerja dalam menyebarkan informasi mengenai unit kerja seluas-luasnya kepada masyarakat.
b. Kegiatan unit kerja melakukan penyebaran informasi baik melalui media masa maupun melalui
6. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh KPK/BPK/APIP:
a. Action Plan atas saran perbaikan;
b. Persentase serta inventarisasi dari pelaksanaan saran perbaikan;
c. Laporan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan terutama terkait dengan temuan pada bidang keuangan. (Jumlah kerugian Negara yang masih belum ditindaklanjuti).
7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi:
a. Kegiatan Promosi Internal;
b. Kegiatan Promosi Eksternal.
VARIABEL INOVASI
Dalam variabel inovasi mencakup mengenai kecukupan dan efektivitas dari inisiatif anti korupsi lainnya (selain dari variabel utama yang dikalsanakan oleh unit kerja untuk mendukung pemberantasan korupsi).
12
BAB III
PENETAPAN KINERJA
A. Pengertian
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi atau Pimpinan Unit Kerja yang menerima amanah atau tanggungjawab atau kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab atau kinerja. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat Penerima Amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
B. Penetapan Kinerja
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian melakukan Penetapan Kinerja Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
a. Penetapan kinerja (TAPKIN) yang mengacu kepada TAPKIN unit kerja atasannya;
Format Penetapan Kinerja :
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA KEMENTERIAN
Unit Kerja : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Jumah Anggaran
Kegiatan............: Rp ………. (c)
…………, ……….. 2011
Pimpinan Unit Kerja…… Pejabat Yang Mebuat TAPKIN
(………………………….) (……………………………)
13
Petunjuk Pengisian:
1) Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja;
2) Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan;
3) Kolom (1) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau sasaran kegiatan utama sesuai dengan dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah. Sasaran Kegiatan unit kerja sekurang-kurangnya adalah output dan sub output penting;
4) Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Organisasi Unit Kerja sesuai dengan dokumen perencanaan Jangka Menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini sekurang- kurangnya adalah indikator kinerja output;
5) Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan di capai dari setiap indikator kinerja (Jika indikatornya berupa jumlah/ kuantitas perlu disertakan satuannya);
6) Footer (c) diisi dengan Total jumlah atau nilai pagunaan anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan.
b. Pengukuran kinerja yang merupakan hasil capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam TAPKIN sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA KEMENTERIAN
Unit Kerja : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun...b..................... : Rp .................. ( c )
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun b........ : Rp .................. ( d )
14
Petunjuk Pengisian:
1. Header (a) di isi dengan kode dan nama unit kerja;
2. Header (b) di isi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) di isi dengan sasaran kegiatan unit kerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) di isi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dari unit kerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) di isi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) di isi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) di isi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: (realisasi/target x 100)%;
8. Footer (c) di isi total jumlah atau nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) di isi total jumlah atau nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;
15
BAB IV
PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI
A. PENGERTIAN
Wilayah Bebas Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah wilayah yang di dalamnya terselenggara pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabilitas, dan Profesional (KIRAP) dan melaksanakan kriteria penilaian penetapan WBK.
Area WBK ditetapkan sesuai dengan kesiapan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dan terus berkembang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima dan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
B. PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK).
1. WBK diberlakukan pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian.
2. Kepada Pimpinan Unit Kerja yang menetapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kriteria WBK diberikan reward (penghargaan) oleh Menteri.
3. Pimpinan Unit Kerja melaporkan telah melaksanakan kriteria WBK dan menetapkan area WBK di lingkungan kerjanya sebagaimana ditetapkan area WBK pada :
a. Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sistem E-Procurement, dan akan ditetapkan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian secara bertahap sesuai kesiapan sarana dan prasarana.
b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum WBK pada pelayanan yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara tepat waktu, transparan dan bebas pungli;
c. Kantor Wilayah Kementerian, WBK pada Pelayanan:
1. Pelayanan Fidusia , selesai tepat waktu, transparan dan bebas dari pungli.
2. Pelayanan Hak-hak Warga Binaan:
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas secara tepat waktu, transparan dan bebas pungli.
16
d. Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian
WBK pada pelayanan Paspor yang diurus secara langsung oleh yang bersangkutan (perorangan) selesai yang tepat waktu (4 hari) , transparan, bebas dari pungli.
e. Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan
(1). WBK pada pelayanan kunjungan, yang transparan dan bebas dari pungli.
(2). WBK pada Pelayanan Informasi terbuka khususnya dalam pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, yang tepat waktu, trasnparansi dan bebas dari pungli.
(3). Pelayanan perawatan kesehatan.
4. Laporan pimpinan unit kerja akan diaudit dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi.
C. PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN WBK YANG TEPAT WAKTU, TRANSPARANSI DAN BEBAS PUNGLI, MELALUI INSTRUMEN :
1. Transparansi dalam proses pelayanan antrian melalui sistem antrian elektronik dan atau sistem antrian manual yang dapat menampilkan jumlah urut pemohon dan jumlah permohonan yang telah diselesaikan;
2. Transparansi Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan Pelayanan;
3. Costumer Care;
4 Setiap Napi Harus mendapatkan informasi secara transparan atas Hak-hak Warga Binaan berkaitan dengan pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dengan tersedia layanan informasi berbasis sistem teknologi informasi maupun manual (papan pengumuman) yang mudah dibaca tahanan, WBP, keluarga dan masyarakat dengan mudah;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;
6. Tersedianya infrastruktur whistleblower (misalnya telepon khusus, kotak keluhan, surat, complain center, atau pengaduan online );
17
7. Pemasangan spanduk/ banner, mengenai kesediaan sarana Informasi pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan langsung kepada Inspektorat Jenderal , sebagai berikut :
SPANDUK/BANNER YANG WAJIB DIPASANG PADA SEMUA UPT DENGAN INFORMASI:
“PELAKU SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DAPAT DIPIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR. 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001)”.
SEGERA LAPORKAN KEPADA INSPEKTORAT JENDERAL MELALUI :
a. SMS ke Nomor 083899753219
FORMAT SMS: LPISI PENGADUAN, NAMA, ALAMAT, Nomor KTP/Identitas
b. Email: itjen@depkumham.go.id
8. Disamping penetapan WBK disiapkan kriteria dalam rangka peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus diimplementasikan oleh setiap unit kerja, yaitu:
a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
b. Komitmen pimpinan unit kerja terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi (mengimplementasikan instrument PIAK);
c. Penetapan Kinerja.
18
BAB V
MONITORING, EVALUASI,
DAN LAPORAN PELAKSANAAN
A. Pengertian
Monitoring, evaluasi dan laporan WBK adalah suatu aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas Kementerian dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi yang dilakukan secara terus menerus oleh Atasan secara berjenjang.
B. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan WBK
1. Pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan WBK di unit kerjanya kepada Inspektorat Jenderal. Laporan menggunakan bentuk bab yang memuat hasil pelaksanaan SPIP, Komitmen Pimpinan Unit Kerja terhadap Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Implementasi Instrumen PIAK) dan Penetapan Kinerja serta Penetapan Area WBK).
2. Inspektorat Jenderal melaksanakan :
a. Monitoring dan evaluasi atas laporan pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri.
b. Penilaian Unit Kerja yang telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan WBK berdasarkan kriteria :
1). Implementasi Sistem Pengendalian Intern;
2) Indikator PIAK dan penandatangan Pakta Integritas;
3) Penetapan Kinerja.
3. Penghargaan dalam rangka pelaksanaan WBK
Kepada Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian, yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan WBK, akan diberikan penghargaan oleh Menteri, berupa :
1) Tanda jasa;
2) Kenaikan pangkat istimewa; atau
3) Bentuk penghargaan lainnya.
19
C. Penyusunan LAKIP
a. Secara umum, LAKIP harus memenuhi Aspek Administrasi dan Sistematika Penyajian serta Pengungkapan Informasi dalam LAKIP berupa:
1). LAKIP disusun sesuai SAKIP dan disampaikan tepat waktu;
2). LAKIP disajikan dengan penyajian yang menarik
3). LAKIP disajikan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti
4). LAKIP melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran). Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran belum terdapat dalam LAKIP, lampiran ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan Anggaran.
5). LAKIP disertai data pendukung yang memadai
6). LAKIP disajikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang diamahkan oleh peraturan perundan-undangan yang berlaku.
b. Aspek Materi LAKIP
Aspek Materi berupa:
1) Rumusan Visi, Misi, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
Telah terdapat Visi, Misi, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dijabarkan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian terutama Kegiatan Prioritas yang menjadi Program Prioritas (platform) Presiden terpilih;
2) Rencanaan Strategis (Renstra) yang diturunkan dari Renstra Atasannya atau Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasinal (RPJMN) 2010-2014, Renstra telah sesuai dengan dengan RPJMN 2010-2014, serta menjadi acuan proses perencanaan selanjutnya;
3) Rumusan Indikator Kinerja yang diturunkan dari Indikator Kinerja Utama Atasannya dalam RPJMN 2010-2014, IKU telah sesuai dengan RPJMN 2010-2014 terutama berkaitan dengan Program dan Kegiatan Prioritas (platform) Presiden terpilih. Indikator Kinerja Sasaran (impact), Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output) telah tersusun;
4) Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja:
Menerapkan Sistem AKIP secara menyeluruh diseluruh lingkungan Kementerian melalui penyusunan:
1. RENSTRA Unit Kerja baik Unit Utama Eselon I maupun Kantor Wilayah yang menunjang Visi dan Misi Kementerian dengan
20
melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang dimasyarakat sebagai nilai tambah yang disesuaikan dengan pemenuhan Anggaran;
2. Penetapan Kinerja (TAPKIN) secara berjenjang sebagai penjabaran TAPKIN Menteri kepada para Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, dan seterusnya dari Para Pimpinan Unit Utama Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sampai kepada staf pelaksana sesuai dengan rentang kendali manajemen sehingga dapat melakukan penilaian atas akuntabilitas dan kinerja seluruh jajaran Kementerian;
3. Menerapkan manajemen biaya dalam menunjang kinerja efektifitas, efisiensi dan ekonomis pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
5) Belum terdapat analisis rinci berkaitan dengan pencapaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja terutama kinerja yang berkaitan dengan Program Prioritas (platform) Presiden terpilih, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Analisis Keselarasan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dengan RENSTRA Kementerian 2010-2014;
2. Analisis Perbandingan Kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan untuk periode tahun 2010 dan 2009;
3. Analisis Perkembangan Kinerja dalam melihat trend pencapaian target kinerja guna mengetahui prediksi pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2014.
6) Harus dapat memberi umpan balik baik perbaikan maupun kemungkinan revisi sesuai kondisi aktual target kinerja, indikator kinerja, sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian.

Sabtu, 13 November 2010

HARI RAYA IDUL ADHA 10 DZULHIJAH 1431 H

KEPALA RUTAN JEPARA BESERTA SELURUH STAF MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 10 DZULHIJAH 1431 H / 16 NOPEMBER 2010.

Senin, 26 April 2010

CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-OT.02.02 TAHUN 2009
TENTANG
CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang
berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pemasyarakatan perlu dilakukan langkah-langkah pembaharuan
pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
b. bahwa untuk menjamin kesamaan atau keseragaman pengertian
dalam pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, perlu
disusun suatu cetak biru sebagai pedoman bagi petugas
pemasyarakatan dan semua pihak yang terkait serta
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru
Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
1997;
9. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-
01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN.
Pasal 1
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu dokumen
yang menjabarkan pemikiran, gagasan dan aspirasi dalam penyelenggaraan sistem
Pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi objektif guna merumuskan suatu
formula perbaikan dan perubahan.
Pasal 2
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dimaksudkan sebagai
pedoman yang lebih rinci bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemasyarakatan.
Pasal 3
Unit Eselon I di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Pasal 4
Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA
BAB III HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGALEMBAGA
PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU
BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN ORGANISASI
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB VII POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN,
PEMBINAAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN
BAB VIII PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
BAB IX MANAJEMEN PERUBAHAN
BAB X PENUTUP
Pasal 5
Ketentuan mengenai Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 05 NOMOR 2009
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-OT.02.02 TAHUN 2009
TENTANG
CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN
SISTEMATIKA
PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Cakupan Penyusunan
D. Alur Penyusunan
BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA
A. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan
B. Isu-isu Sentral dalam Sistem Pemasyarakatan
C. Catatan Reflektif
BAB III HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA
PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU
A. Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
B. Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya (Proses) Administrasi Peradilan
Pidana
BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN ORGANISASI
A. Struktur Organisasi Pemasyarakatan dalam Hubungannya dengan Perangkat
Organisasi lainnya di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
B. Organisasi dan Tata Kerja dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Pengadaan Pegawai Pemasyarakatan
B. Pembinaan Karier
C. Pendidikan dan Pelatihan
D. Akademi Ilmu Pemasyarakatan
E. Tunjangan Fungsional Petugas Pemasyarakatan
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
A. Perencanaan dan Penganggaran untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi
Pemasyarakatan
B. Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
BAB VII POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
PENGAMANAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN
A. Pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
B. Pelayanan di Rumah Tahanan
C. Pengelolaan Benda Sitaan Negara/Barang Rampasan Negara di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
D. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
E. Sistem Pengamanan
F. Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan
BAB VIII PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
A. Pengawasan Internal : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional
B. Pengawasan Eksternal
BAB IX MANAJEMEN PERUBAHAN
A. Alasan Perlunya Perubahan
B. Manajemen Perubahan Sistem Pemasyarakatan
BAB X PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesenjangan antara gagasan serta konsep-konsep ideal sistem pemasyarakatan yang
berkembang, rumusan-rumusan normatif yang telah diatur dalam berbagai ketentuan
peraturan perundangan maupun aturan teknis-pelaksanaan dengan realitas pelaksanaan
misi pemasyarakatan menjadi suatu permasalahan yang penting untuk diketengahkan
dalam ranah kebijakan pembaruan hukum nasional saat ini. Menempatkan posisi sistem
pemasyarakatan diranah strategis pembaruan hukum nasional, kenyataannya memang
belum mendapatkan perhatian secara memadai. Mengupayakan pembaruan pelaksanaan
sistem pemasyarakatan dalam kerangka pembaruan hukum nasional secara menyeluruh,
diperlukan suatu dokumen posisi yang menguraikan secara kritis, mendetail, dan tuntas
atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik
dalam konteks internal kelembagaan maupun faktor-faktor eksternal yang secara timbal
balik berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Sejak awal disadari bahwa menempatkan sistem pemasyarakatan dalam kerangka
pembaruan hukum nasional merupakan suatu usaha bertahap dan dinamis. Berpangkal
dari kesadaran tersebut, maka penting diupayakan membangun suatu argumentasi yang
didasarkan pada kondisi obyektif beserta analisis secara holistik atas unsur-unsur yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Sehingga
didapatkan suatu formula yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terindikasi
terjadi dalam bekerjanya sistem pemasyarakatan dengan langkah-langkah perubahan
yang jelas dan terukur. Dalam merangkum dan mengurai langkah-langkah pembaruan
tersebut maka disusunlah naskah Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem
Pemasyarakatan sebagai suatu dokumen posisi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
dalam menyikapi kondisi dan situasi sistem pemasyarakatan yang berjalan sekarang ini
serta rumusan-rumusan upaya perubahan kedepan.
Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah dokumen yang
menjabarkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi mengenai pembaruan dalam bekerjanya
sistem pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi-kondisi obyektif sistem
pemasyarakatan yang berjalan selama ini untuk merumuskan suatu formula perbaikan/
perubahan yang meliputi rencana tindak yang terperinci, konkrit, dan terukur yang
diharapkan menjadi arahan bagi kebijakan dimasa mendatang.
B. Tujuan
Secara umum tujuan disusunnya naskah cetak biru adalah terumuskannya suatu dokumen
yang lengkap dan tuntas yang menjadi panduan bagi semua pihak dalam upaya
meneguhkan posisi sistem pemasyarakatan untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, serta dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.
Secara khusus naskah cetak biru bertujuan untuk :
Pertama, memberikan gambaran mengenai kondisi obyektif saat ini sebagai sarana
refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
Kedua, merumuskan langkah-langkah strategis dimasa mendatang dalam kerangka
melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjawab tantangan dan
hambatan yang ada;
Ketiga, secara praktis naskah Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis
Pembangunan Direktorat Pemasyarakatan tahun 2010 – 2015.
C. Cakupan Penyusunan Cetak Biru
Cakupan dalam penyusunan cetak biru didasarkan pada aspek langkah-langkah
penyusunan naskah dan segi-segi pengelompokkan isu yang dimuat dalam cetak biru.
Cakupan langkah-langkah dalam penyusunan naskah cetak biru setidaknya terdiri dari
empat ruang lingkup aktivitas yakni ;
Pertama, analisa terhadap berbagai faktor yang membentuk dan mempengaruhi
lingkungan dimana sistem pemasyarakatan berada dan bekerja;
Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam bekerjanya sistem
Pemasyarakatan;
Ketiga, merumuskan pilihan-pilihan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam
bekerjanya sistem pemasyarakatan; dan
Keempat, menyusun suatu rencana tindak dalam suatu kategori-kategori prioritas aksi
serta mengembangkan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi hambatan-hambatan
tersebut dalam jangka pendek dan menengah.
Sedangkan cakupan isu yang dimuat dalam naskah cetak biru, secara garis besar
menjangkau ranah internal organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara khusus
serta instansi-instansi lain yang terkait didalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Jangkauan pembahasan pada ranah internal ini mencakup analisa
terhadap berjalannya organisasi dan tata kerja dalam mengemban tugas pokok dan fungsi
pemasyarakatan dan kendala-kendala yang ada untuk melaksanakan misi
pemasyarakatan.
Ranah lain yang menjadi jangkauan dari pembahasan naskah cetak biru ini adalah
menyangkut hubungan Pemasyarakatan dengan sistem peradilan pidana yang saat ini
berjalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Cakupan substansi yang dibahas dalam
ranah hubungan Pemasyarakatan dengan sistem peradilan pidana adalah didasarkan pada
satu konsepsi sistem yang didalamnya terdapat kompleksitas dinamika dan interaksi
diantara institusi penegak hukum sebagai satu kesatuan hubungan dimana satu sama
lainnya saling bergantung.
Pokok-pokok bahasan yang dicakup dalam naskah cetak biru adalah :
 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia
 Hubungan dan Posisi Sistem Pemasyarakatan dengan Lembaga Penegak Hukum
Lainnya dalam Sitem Peradilan Pidaan Terpadu
 Tinjauan manajemen Organisasi
 Sumber Daya Manusia
 Perencanaan dan Penganggaran
 Pola Pelayanan, pembinaan, Pembimbingan, dan Pengelolaan
 Pengawasan dan Partisipasi Publik
D. Alur Penyusunan Cetak Biru
Rancangan disain program penyusunan cetak biru terdiri dari dua kegiatan pokok, yakni
penelitian dan penyusunan naskah cetak biru. Dua kegiatan tersebut secara programatik
merupakan satu rangkaian kegiatan. Hasil analisa dari penelitian yang dilakukan, akan
menjadi bahan bahan utama dalam penyusunan cetak biru. Untuk itu penyusunan disain
penelitian, telah diarahkan untuk mengacu kepada kerangka isu-isu krusial yang akan
dimuat dalam naskah cetak biru.
Dalam penelitian setidaknya terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisa dan
pengambilan kesimpulan yakni :
Pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka ini dilakukan terhadap sejumlah penelitian yang
telah dihasilkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi sistem pemasyarakatan.
Selain melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan,
tim peneliti juga melakukan pengkayaan referensi terkait khusunya dengan disiplin ilmu
hukum, ilmu pemasyarakatan, kriminologi, dan sosiologi. Analisis mengenai kerangka
kerja hukum dan kebijakan juga dilakukan untuk memberikan ulasan atas kondisi
normatif yang memiliki pengaruh terhadap performa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
petugas pemasyarakatan dan bekerjanya sistem pemasyarakatan.
Kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dirancang sebagai langkah-langkah
konfirmasi atas sejumlah temuan penelitian serta bacaan terhadap analisa kerangka
hukum dan kebijakan. Hal lainnya adalah dimaksudkan untuk menemukan aspek-aspek
yang belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan observasi. Survey dipilih sebagai alat
untuk melakukan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan
secara komprehensif. Observasi dan wawancara mendalam terhadap respondenresponden
terpilih bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam.
Ketiga, diskusi kelompok terfokus. Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan
sejumlah pemangku kepentingan dalam sistem pemasyarakatan baik dikalangan petugas
pemasyarakatan maupun penegak hukum lainnya serta kalangan masyarakat yang
memiliki perhatian dan bekerja dalam bidang / isu sistem pemasyarakatan. Terdapat
empat tema sentral dalam diskusi kelompok terfokus yakni : pelaksanaan misi
pemasyarakatan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana serta faktor eksternal
lain yang mempengaruhinya; aspek-aspek internal, manajemen organisasi, dan
perencanaan–penganggaran dalam menjalankan misi pemasyarakatan; pola-pola
pembinaan, pembimbingan, pengelolaan, serta pengawasan dan partisipasi publik dalam
pelaksanaan tugas pokok fungsi pemasyarakatan; dan aspek pangarusutamaan gender
serta keadilan bagi anak dalam menjalankan misi pemasyarakatan.
Dalam penyusunan naskah cetak biru dilakukan dua besaran aktivitas sebagai berikut :
Pertama, penyusunan dan perumusan rancangan naskah cetak biru. Penyusunan dan
perumusan draft pertama didasarkan pada hasil penelitian. Dalam proses penyusunannya,
selanjutnya dilakukan pula langkah-langkah pengkayaan data/ informasi dan konfirmasi
ulang melalui serangkaian wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber terpilih.
Selain itu tim cetak biru juga didampingi oleh pembaca ahli yang akan memberikan
masukan bagi perbaikan naskah yang disusun.
Kedua, presentasi-presentasi naskah rancangan cetak biru. Presentasi dilakukan dalam
dua lingkungan yang berbeda. Presentasi pertama dilakukan secara terbatas dikalangan
internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan lingkungan terkait di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presentasi kedua dilakukan dengan lingkungan yang
lebih luas kepada pemangku kepentingan lainnya diluar Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain dua presentasi
tersebut dilakukan pula forum konsultasi publik naskah cetak biru Pemasyarakatan untuk
mendapatkan input yang lebih luas dari berbagai kalangan. Presentasi-presentasi tersebut
diatas dimaksudkan sebagai media untuk melakukan komunikasi dan menggali masukan
dari berbagai kalangan bagi jalan penyempurnaan naskah cetak biru.
BAB II
SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA
A. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan
1. Batasan dan Filosofi Pemasyarakatan
Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh
Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem
Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang
sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan
klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan
(yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga
Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk
pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barangbarang
milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan
untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.
Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak
meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi.
Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk
pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak
mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.
Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan
adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan
ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan
masyarakatnya (reintegrasi).
Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan
ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penegasan ini tentu saja
sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil Konferensi Dinas
Kepenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahruddin Suryobroto),
selain juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi kepenjaraan
tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan,
bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan yang hidup
bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana
diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi
negara secara aktif.
Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah
kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat
manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit
ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan
dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,
pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu juga ditegaskan
dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai
berikut:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan
pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan
demikian pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia
yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai
tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain
itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama
dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang
efektifitas.
Prinsip-prinsip ini pada dasarnya dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan
pelaksanaan Pemasyarakatan dewasa ini. Meskipun bila dilihat lebih jauh, indikator yang
dimaksud lebih berupa asas dan pemenuhan hak-hak narapidana. Namun demikian,
indikator ini justru menjadi ruh dari keseluruhan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
Indonesia. Indikator-indikator lain dalam melihat keberhasilan ini, seperti dari aspek
sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan Pemasyarakatan, merupakan indiaktor yang
akan didasari oleh asas pelaksanaan Pemasyarakatan ini. Bila mengacu pada Didin
Sudirman (2007), perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama
keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak dari Warga Binaan
Pemasyarakatan dan Tahanan. Sistem Pemasyarakatan dalam hal ini merupakan instansi
yang terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari tahap pre-adjudikasi, adjudikasi, dan
post-adjudikasi. Pada masing-masing tahap inilah Sistem Pemasyarakatan berperan
dalam memberikan perlindungan HAM. Pada tahap pre-adjudikasi, Sistem
Pemasyarakatan melalui Rutan berperan dalam memisahkan kewenangan yuridis
penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penahanan secara
fisik. Pemisahan ini ditujukan untuk check and balances agar tidak terjadi penyimpangan
atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki kewenangan secara yuridis.
Pada tahap adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan berperan
dalam memberikan pertimbangan berdasarkan penelitian kepada pengadilan. Penelitian
kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas diharapkan dapat memberi gambaran yang objektif
tentang latar belakang suatu peristiwa terjadi. Diharapkan setelah itu, pengadian dapat
memberikan keputusan yang tepat. Pada tahap pre-adjukasi dan adjudikasi ini, Rupbasan
juga berperan dalam melindungi hak atas benda yang harus disimpan untuk keperluan
barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan. Rupbasan dalam hal ini berperan dalam menjamin keselamatan dan
keamanan barang yang dimaksud.
Sementara itu, pada tahap post adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui UPT Lapas
berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi narapidana.
Pembinaan dalam hal ini menjadi pencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran
dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (narapidana) lebih
buruk dari pada sebelum ia masuk ke dalam Lapas.
Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan
adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi
hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan
perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam
institusi pejara/penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep
Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem
pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (punitive
sentiment) atau pembalasan (retributive).
Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa
ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, maka ke depannya posisi Sistem Pemasyarakatan akan semakin penting.
Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Sistem Pemasyarakatan secara eksplisit
telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Pada pasal 54
RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah;
a.Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat.
b.Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna.
c.Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Sementara itu pada pasal 54 (2) juga ditegaskan bahwa; pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rancangan ini ke depan akan
memperkuat posisi Sistem Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian integral Sistem
Peradilan Pidana sekaligus mewarnai nuansa bekerjanya sub-sub SPP lainnya dalam
konteks teknis dan filosofis.
2. Pemidanaan Masa Penjajahan
Diskusi tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai proses dan tujuan pemidanaan di
Indonesia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa
penjajahan Belanda dan masa-masa awal Indonesia merdeka. Sebagai negara yang pernah
dijajah, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem
pemidanaannya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bentuk Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda. KUHP yang disebut
dengan Wetboek van Strafrecht voor de Inlenders in Nederlandsch Indie ini telah
ditetapkan Belanda sejak tahun 1872. Penjara-penjara Belanda juga masih digunakan
hingga kini meskipun telah dirubah penamaannya menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
Kenyataan ini dalam banyak hal justru menjadi hambatan dalam implementasi
Pemasyarakatan yang muncul kemudian.
Dalam KUHP yang berlaku masa penjajahan Belanda tersebut, jenis pidana utama bagi
pribumi adalah pidana kerja, selain juga pidana mati dan denda. Pidana kerja ini dibagi
menjadi pidana kerja paksa dan pidana dipekerjakan. Dalam kenyataannya, pidana kerja
paksa ini identik dengan “pembuangan” karena pelaksanaannya dilakukan di luar dari
daerah tempat keputusan pengadilan pertama dijatuhkan. Pembuangan ini dianggap
sebagai upaya menambah penderitaan dari pidana kerja paksa tersebut. Tujuan utama dari
pidana ini adalah untuk menunjang kepentingan kolonial, terutama kepentingan ekonomi,
politik dan militer.
Tahun 1905 muncul kebijakan baru. Jika sebelumnya terpidana kerja paksa di tempatkan
jauh dari daerah asalnya, dengan kebijakan baru ini kerja paksa dilakukan dalam
lingkungan tembok penampungan terpidana. Alasan munculnya kebijakan baru ini adalah
kurangnya kegunaan pidana kerja paksa yang dilakukan sebelumnya, serta atas alasan
tidak adanya pengawasan yang efektif (dengan munculnya pelarian dan pekerja yang
“bermalasan”). Perubahan dengan alasan ini dianggap dapat memenuhi sifat “membuat
takut” dari pidana penjara. Dalam kebijakan ini dilakukan pengkonsentrasian para
terpidana kerja paksa pada pusat-pusat penampungan wilayah, disebut “penjara-penjara
pusat”, yang juga difungsikan untuk menampung tahanan, sandera, dan lainnya.
Untuk para terpidana kerja paksa inilah didirikan bangunan-bangunan “penjara” yang
menampung mereka pada malam hari. Pemisahan terpidana dalam “penjara” ini tidak
dilakukan. Perlakuan terhadap terpidana sangat tidak manusiawi. Sementara untuk
terpidana yang berasal dari kalangan Eropa sendiri, didirikan tempat pelaksanaan pidana
khusus yang disebut sebagai Centrale Gevangenis voor Europeanen (Penjara Pusat untuk
Orang-orang Eropa) ‘Jurnatan’ yang berada di Semarang. Berbeda dengan bangunanbangunan
“penjara” untuk pribumi yang dipidana kerja paksa, bangunan penjara
‘Jurnatan’ inilah bangunan pertama yang memang difungsikan khusus untuk tempat
pelaksanaan pidana di Indonesia.
Kebijakan baru perlakuan terhadap terpidana ini mulai dilaksanakan oleh Kepala Urusan
Kepenjaraan. Sejak saat ini pula kepenjaraan merupakan suatu urusan yang mempunyai
pimpinan pusat dengan dilengkapi oleh para pejabat-pejabat seperti inspektur, direktur,
pegawai teknik, dan administratif. Bangunan fisik penjara dikelilingi oleh tembok
setinggi 4,5 meter, terdiri dari kamar-kamar besar yang menampung sekitar 25 orang
terpidana. Namun demikian, karakteristik fisik penjara sentral yang besar, dengan
kapasitas 700-2700 terpidana potensial menjadi tempat penularan kejahatan serta
kekerasan antar narapidana.
Setelah ditetapkannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (sekarang dikenal
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tanggal 15 Oktober 1915 (diberlakukan
tanggal 1 Januari 1918), tidak dikenal lagi adanya “pidana kerja”, namun diganti dengan
“pidana hilang kemerdekaan”. Bersamaan dengan diberlakukannya Wetbuk van
Strafrecht ini diberlakukan pula Gestichten Reglement Staatsblad (Reglemen Penjara)
1917. Perubahan ini tidak terlalu menemukan kesulitan karena para terpidana kerja paksa
sebelumnya juga sudah dikonsentrasikan di penjara-penjara sentral untuk merampas
kebebasan bergeraknya. Pelaksanaan Reglemen Penjara ini baru benar-benar dilakukan
sesudah tahun 1920, ketika digantinya sistem Penjara-Penjara Sentral dengan Sistem
Penjara Pelaksana Pidana. Bersamaan dengan perubahan ke sistem Penjara Pelaksana
Pidana ini, ditetapkan pula Rumah Tahanan untuk menampung orang-orang yang masih
dalam proses pengadilan.
Salah satu keinginan dari Hijmans, Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda, dalam
pelaksanaan Sistem Penjara Pelaksana Pidana tahun 1921 adalah dilakukannya reformasi
penjara yang memberikan perhatian kepada terpidana anak dan pengklasifikasian
terpidana dewasa. Menurutnya, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun
ditempatkan di “rumah pendidikan”. Keinginan Hijmans ini disetujui pemerintah Hindia-
Belanda saat itu dengan ditetapkannya bangunan penjara lama di Madiun sebagai rumah
penjara perbaikan untuk anak-anak terpidana laki-laki di bawah umur 19 tahun. Rumah
penjara khusus untuk anak di Madiun ini merupakan penjara pertama untuk orang-orang
Indonesia yang difungsikan sebagai pelaksana pidana. Satu pemikiran Hijmans lainnya
terkait dengan kepentingan anak yang juga sangat maju saat itu adalah wacana
penempatan anak di luar penjara dengan syarat (probation) serta keharusan untuk selalu
mendahulukan penyelesaian perkara anak.
Pada masa pendudukan Jepang, struktur organisasi kepenjaraan dan bentuk-bentuk
perlakuan terhadap terpidana tidak jauh berbeda dengan yang telah diterapkan oleh
Belanda. Meskipun secara teoritis Jepang sudah berfikir untuk melakukan reformasi dan
rehabilitasi terhadap terpidana. Jepang juga melakukan pendidikan bagi petugas-petugas
kepenjaraan. Namun dalam kenyataannya perlakuan terhadap terpidana selama
pedudukan Jepang justru merupakan memori buruk bagi bangsa Indonesia. Perlakuan
yang tidak lebih sebagai eksploitasi atas manusia untuk kepentingan perang Jepang saat
itu.
3. Pemidanaan Masa Indonesia Merdeka (1945-1963)
Pemidanaan pasca kemerdekaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
periode sebelum dan sesudah munculnya Pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di
Indonesia. Adapun momentum awal kebijakan kepenjaraan di Indonesia terjadi sekitar
dua bulan setelah kemerdekaan, tepatnya saat dikeluarkannya Surat Edaran pertama dari
Menteri Kehakiman RI pertama, Mr.Dr.Supomo, nomor G.8/588 tanggal 10 Oktober
1945. Edaran ini berisi penegasan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI sehingga
perintah-perintah terkait kepenjaraan harus berasal dari Menteri Kehakiman atau dari Mr.
RP Notosusanto sebagai Kepala Bagian Urusan Penjara. Selain itu, edaran ini juga
menekankan perbaikan dalam perlakuan terhadap terpidana, seperti; mengutamakan
kesehatan terpidana khususnya kecukupan makanan, pemberian pekerjaan yang
bermanfaat bagi perubahan perilaku terpidana, serta perlakuan yang harus manusiawi dan
adil.
Pada 26 Januari 1946, Kepala Bagian Urusan Penjara mengeluarkan surat edaran yang
menyatakan bahwa Reglemen Penjara 1917 masih dinyatakan berlaku, meskipun
dilakukan sedikit perubahan dalam hal pengurusan dan pengawasan terhadap penjarapenjara.
Tahun 1947, melalui surat edaran Nomor G.8/290 dinyatakan bahwa dalam
proses pemindahan terpidana sedapat mungkin dilakukan tanpa harus berjalan kaki dan
dibelenggu. Pada tahun yang sama melalui edaran nomor G.8/437 diinstruksikan agar
dibentuknya bagian pendidikan dalam tata laksana kepenjaraan. Baik pendidikan untuk
terpidana maupun untuk pegawai yang saat itu masih banyak yang buta huruf. Sementara
itu, melalui edaran nomor G.8/1510 tahun 1948, Kepala Jawatan Kepenjaraan
menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat antara pelanggar hukum anakanak
dengan dewasa serta instruksi untuk menunjuk pegawai khusus untuk pendidikan
dan perawatan anak-anak terpenjara. Pada periode 1946-1948 muncul pula kebijakan
untuk melakukan diversi (langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana secara
formal) untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti mengemis. Pada
periode ini pula ditetapkan pemberian remisi (pemotongan masa pidana) setiap tanggal
17 Agustus.
Langkah maju lainnya dalam kebijakan pemenjaraan pasca kemerdekaan Indonesia
adalah munculnya edaran nomor J.H. 1.3/17/35 tahun 1952 tentang pedoman penempatan
terpidana berdasarkan jenis kejahatan, lama pidana, status pendidikan, batas umur, jenis
kelamin, status sosial, serta pemindahan terpidana dengan sisa pidana 3 (tiga) bulan ke
penjara tempat asalnya agar dekat dengan keluarganya. Tahun 1952 juga merupakan
tahun penyelenggaraan pertama kursus pengurus penjara. Sementara itu, tahun 1953
melalui edaran Kepala Jawatan nomor J.H. 3.18/4/33, dilakukan upaya memperoleh datadata
tentang terpidana tertentu mengenai latar belakang perbuatannya, kemungkinankemungkinan
untuk perbaikannya, cara-cara perlakuan yang sesuai, dan lainnya. Pada
tanggal 6 Februari 1956 muncul pula pernyataan bersama antara antara Kementrian
Sosial, Jawatan Kepenjaraan, Jawatan Pendidikan Masyarakat, Jawatan Penempatan
Tenaga, dan Kantor Pusat Jawatan Penerangan Agama, tentang nasib bekas terpidana.
Salah satu kesepakatan yang diambil adalah tetap merahasiakan status bekas terpidana.
Masih pada tahun 1956, tepatnya tanggal 20-24 Juli, diselenggarakan Konferensi Dinas
Kepenjaraan Kedua di Sarangan. Konferensi sebelumnya diselenggarakan di
Nusakambangan pada November 1951. Dalam konferensi Sarangan ini mulai muncul
pemikiran tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu mengembalikan terpidana ke masyarakat
sebagai seorang anggota yang bergunadan tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap
tata hukum masyarakat. Dalam hal ini dipahami pula bahwa dalam mewujudkan proses
pemberantasan kejahatan yang dimulai dari saat penangkapan oleh polisi sampai dengan
kembalinya pelanggar hukum ke tengah masyarakat diperlukan bantuan penuh dari
masyarakat dan instansi lain yang bersangkutan. Pengaruh dari konferensi Sarangan ini
adalah mulai diikutsertakannya terpidana tertentu dalam aktivitas-aktivitas yang
berlangsung di tengah masyarakat. Pada periode ini, tujuan pemidanaan secara
konseptual disebut dengan resosialisasi. Dalam perkembangannya, pengaruh pemikiranpemikiran
dalam kriminologi pada tahun 1960-an menciptakan pergeseran dalam
pandangan terhadap kejahatan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan kehidupan
pelaku kejahatan. Sebelumnya perhatian lebih banyak diberikan pada aspek individu
pelaku kejahatan itu sendiri.
4. Munculnya Pemasyarakatan Hingga Kini
Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh
Sahardjo SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum
kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah
Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya, Sahardjo menjelaskan
bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana
karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing
terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis
Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan.
Dalam beberapa diskusi yang dilakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin
Suryobroto disepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang lebih jauh dari apa
yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemidanaan, yaitu resosialisasi. Dalam hal
ini tidak lagi memandang terpidana sebagai semata-mata sebagai manusia yang tidak
lengkap sosialisasinya.
Perumusan lebih jauh konsep Pemasyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional
Kepenjaraan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964. Di dalam
konferensi ini, Bahrudin Suryobroto yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala
Direktorat Pemasyarakatan, lebih jauh menjelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya
tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali
kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana
dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut serta
secara aktif. Dalam hal inilah Pemasyarakatan berbeda dengan Resosialisasi yang lebih
menekankan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan
masyarakat.
Konsepsi Sahardjo tentang Pemasyarakatan yang juga dijelaskan lebih jauh oleh
Bahrudin Suryobroto dalam Konferensi Nasional Kepenjaraan tahun 1964 ini merupakan
momentum yang membedakan filosofi, proses, dan tujuan pemidanaan di Indonesia
dengan masa sebelumnya, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa Indonesia merdeka
1945 hingga awal 1963. Pada masa sebelum diperkenalkannya konsep Pemasyarakatan,
secara filosofis pemidanaan di Indonesia bertujuan untuk pembalasan, penjeraan, hingga
resosialisasi. Pada masa penjajahan filosofi pemidanaan sangat terkait dengan
kepentingan kontrol pemerintah kolonial terhadap pribumi. Sehingga upaya mencapai
tujuan pembalasan dan penjeraan dari pemenjaraan justru dilakukan secara tidak
manusiawi. Sementara pada periode Indonesia merdeka hingga sebelum diformalkannya
konsep Pemasyarakatan (1945-1963) filososi resosialisasi lebih dominan.
Pasca Konferensi Dinas Kepenjaraan Nasional tahun 1964, sebagai bentuk komitmen
pelaksanaan konsep Pemasyarakatan, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, melalui
Surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.6.8/506, menginstruksikan
agar dilakukan penggantian nama kantor dan kesatuan dalam lingkungan direktorat
dengan memakai Pemasyarakatan sebagai ganti dari Kepenjaraan. Semenjak tahun 1964
ini, sejumlah perubahan yang berpengaruh terjadi. Seperti pada periode 1975-1976
terselenggara sejumlah rapat kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap munculnya
manual-manual yang diperlukan dalam perlakuan terhadap terpidana berdasarkan
konsepsi Pemasyarakatan. Beberapa manual yang berhasil disusun adalah; tentang
Pembinaan Dalam Lembaga, Pembinaan Luar Lembaga, Manual Pembinaan Tuna Warga
yang berisi model-model formulir dan register, serta manual tentang Pembinaan Sarana
Sistem Pemasyarakatan. Pasca munculnya Pemasyarakatan, terjadi pula peningkatan
hubungan dengan masyarakat dan dunia internasional dalam bentuk keikutsertaan pada
kongres-kongres yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasca munculnya Pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan waktu lebih dari 30
tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang Pemasyarakatan.
Sebelum adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana
pemenjaraan di Indonesia masih menjadikan reglemen penjara sebagai “pedoman”. Hal
ini di satu sisi tidak mengundang masalah karena secara prinsip (filosofis) telah ada
komitmen besar untuk pemasyarakatan yang jauh berbeda dengan filosofi pemenjaraan.
Namun di sisi lain, lamanya rentang waktu untuk dibuatnya UU khusus tentang
Pemasyarakatan memperlihatkan lemahnya perhatian proses politik, di legislatif dan
eksekutif.
Namun demikian, perkembangan Pemasyarakatan sebagai sistem telah didukung oleh
sejumlah momentum parsial, seperti munculnya kebijakan struktural untuk pengkhususan
penanganan narapidana anak. Sejak bulan November 1966, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membawahi dua direktorat, yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan
Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Hal ini
menunjukkan bahwa dari awalnya Pemasyarakatan telah memiliki komitmen untuk
membedakan perlakuan antara narapidana anak dengan dewasa. Komitmen ini bahkan
berimplikasi pada aspek struktur organisasional. Hanya saja, pengalaman kekinian dari
Pemasyarakatan memperlihatkan masih terbengkalainya upaya perlakuan khusus bagi
narapidana anak. Meskipun sudah didirikannya Lapas khusus anak, namun pada struktur
Direktorat tidak ada unit khusus yang difungsikan untuk itu. Selama ini penanganan
narapidana anak berada di bawah Direktorat Pembinaan Kemasyarakatan, namun tidak
ada seksi khusus.
Perkembangan lainnya pasca munculnya Pemasyarakatan yang juga penting nilainya
adalah difungsikanya unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak
asasi manusia. Seiring dengan munculnya Pemasyarakatan tahun 1964, tugas besar yang
ingin diemban adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Didin Sudirman (2007)
menjelaskan tentang hal ini. Rumah Tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas
perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat
dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang
mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan yang memanusiakan manusia, serta Balai
Pemasyarakatan yang mengupayakan pertimbangan-pertimbangan proporsional bagi anak
yang berhadapan dengan hukum di muka pengadilan.
Satu unit lain yang penting peranannya adalah Rupbasan. Sejumlah peraturan
memperjelas serta memperkuat peran yang dimainkan oleh Rupbasan dalam penegakan
hukum di Indonesia, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tujuan dari
ketentuan-ketentuan tersebut adalah agar dapat dihindarinya penyalahgunaan barang
bukti dan barang sitaan. Hal ini diupayakan melalui pemisahan fungsi antara pejabat yang
bertanggung jawab secara Yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik
atas barang-barang tersebut.
Selain mencatat sejumlah kemajuan, semenjak tahun 1980-an, Pemasyarakatan mulai
berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik masalah yang terkait dengan
narapidana maupun masalah organisasional. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan
perhatian publik adalah semakin rendahnya kemampuan tampung lembaga
pemasyarakatan, pelarian, kerusuhan, kekerasan, dan rendahnya kemampuan dalam
memenuhi hak-hak narapidana. Menurut Dirdjosisworo (1984), pelaksanaan
Pemasyarakatan di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah, seperti;
gedung atau bangunan penjara yang masih peninggalan Belanda, keterbatasan
pemahaman sumber daya manusia, biaya, dan masyarakat yang masih belum dapat
menerima kembali mantan narapidana. Pemasyarakatan secara filosofis tidak dapat
diselenggarakan dengan setting kepenjaraan. Bila sistem pemidanaan masih bersifat
pemberian derita yang tercermin dari bangunan penjara, cara perlakuan yang tidak
manusiawi, serta penelantaran hak-hak narapidana, maka selama itu pula sistem
pemidaan masih berbentuk kepenjaraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Duff dan Garland
(1994), untuk menguji filosofi penghukuman tidak dapat dilakukan saat masih di atas
kertas, namun lebih jauh dari itu dilakukan saat direalisasikan dalam praktek.
B. Isu-Isu Utama dalam Sistem Pemasyarakatan
1. Deinstitusionalisasi
Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan criminal policy (kebijakan
kriminal) yang menjadi salah satu bagian dari social management system (sistem
manajemen sosial). Secara umum, manajemen sosial yang dilakukan melalui Sistem
Pemasyarakatan ini dapat dibedakan menjadi kebijakan pemenjaraan dan kebijakan non
pemenjaraan. Kebijakan non pemenjaraan, atau yang juga disebut dengan
deinstitusionalisasi, merupakan salah satu isu utama dalam Sistem Pemasyarakatan
dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal Sistem Pemasyarakatan maupun yang
terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan pidana lainnya. Deinstitusionalisasi
penghukuman oleh sub-sub sistem peradilan pidana di luar Sistem Pemasyarakatan dapat
berbentuk diskresi, diversi, keadilan restoratif, serta putusan hukuman percobaan atau
kerja sosial oleh pengadilan. Sementara deinstitusionalisasi penghukuman oleh Sistem
Pemasyarakatan dapat berbentuk pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk
penghukuman yang berbasis masyarakat seperti community based correction.
Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem
Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke
masyarakat. Oleh karenanya, dalam perkembangan lebih jauh dari filosofi reintegrasi
sosial tersebut muncul sejumlah sintesa yang sangat jelas memperlihatkan komitmen
untuk melakukan deinstitusionalisasi penghukuman. Beberapa perkembangan yang
dimaksud adalah munculnya Community Based Correction, restorative justice, dan
bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya. Sangat jelasnya perkembangan filosofis
reintegrasi sosial ini menuntut keterbukaan Pemasyarakatan untuk perubahan.
Perkembangan filosofi penghukuman ke arah deinstitusionalisasi ini pada
prakteknya telah coba diadaptasikan ke dalam sistem hukum Indonesia meskipun masih
sebatas rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, selain menuntut
keterbukaan Sistem Pemasyarakatan, yang jauh lebih adalah pemahaman bahwa ke depan
tugas bagi Sistem Pemasyarakatan akan semakin berat. Rancangan KUHP, sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 54 (1) dan (2) mempertagas pentingnya peran Sistem
Pemasyarakatan ke depan. Rancangan ini telah secara eksplisit menjelaskan bahwa
pemasyarakatan merupakan tujuan pemidanaan di Indonesia.
Selain itu, rancangan KUHP juga mulai beradaptasi dengan upaya
institusionalisasi penghukuman. Tentunya hal ini juga menuntut kesiapan dan peran aktif
Sistem Pemasyarakatan ke depan sebagai pelaksana hukuman. Dalam pasal 65 RKUHP
dijelaskan, bahwa pidana pokok terdiri dari; pidana penjara, pidana tutupan, pidana
pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Keberadaan pidana kerja sosial ini
jelas merupakan langkah deinstitusionalisasi penghukuman. Pelaksanaannya sangat
terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan. Oleh karenanya,
Sistem Pemasyarakatan perlu melakukan penguatan kapasitas dari Bapas sebagai
organisasi, terkait dengan perencanaan dan penganggarannya, serta penguatan kapasitas
dari sumber daya manusianya.
Perkembangan lain, selain RKUHP, juga menegaskan pentingnya peran Sistem
Pemasyarakatan di masa datang, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai
Pemasyarakatan. Dalam rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak (RUU PPA)
telah disinggung upaya deinstitusionalisasi penghukuman, sekaligus menjadi tuntutan
untuk penguatan fungsi-fungsi Lapas dan Bapas. Dua alternatif penyelesaian masalah
anak yang berhadapan dengan hukum menurut RUU PPA ini adalah diversi dan keadilan
restoratif. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga
melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai
antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi
keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, polisi, jaksa atau
hakim. Sementara keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana,
secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan
implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Pentingnya
memperkuat peran Lapas dan Bapas ini terkait dengan penegasan-penegasan eksplisit
dalam RUU PPA ini tentang pentingnya penelitian kemasyarakatan (pasal 37 RUU) serta
pembinaan dan pembimbingan anak (Bab XI RUU).
Tanpa melihat perkembangan dalam rancangan dalam RKUHP maupun RUU
PPA tersebut di atas pun pada dasarnya sejumlah kebijakan dalam Sistem
Pemasyarakatan telah mengarah ke deinstitusionalisasi tersebut. Seperti diberikannya
Pembebasan Bersyarat dan Cuti. Hanya saja dalam praktek kebijakan ini belum dapat
diterima oleh sebagian besar narapidana. Selain karena sejumlah penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan, belum maksimalnya implementasi PB dan cuti ini juga
sangat terkait dengan masih rendahnya kapasitas dari Bapas. Masih minimnya kebijakan
deinstitusionalisasi ini, meskipun memungkinkan, juga terkait dengan masih tingginya
sentimen penghukuman pada sub SPP lainnya. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi
filosofis serta koordinasi manajemen (organisasi) antara lembaga-lembaga yang
tergabung dalam SPP tersebut.
Terkait dengan dorongan ke arah deinstitusionalisasi penghukuman dalam Sistem
Pemasyarakatan, telah berkembang beberapa model yang pula dapat dikembangkan di
Indonesia. Bagian berikut ini akan menjelaskan dua model dominan dan terkait erat
dengan filosofi Reintegrasi Sosial dari Sistem Pemasyarakatan.
Community Based Correction
Menurut Snarr (1996), Community Based Correction (CBC) berkembang pada
paruh terakhir abad ke-20, khususnya mulai tahun 1967. Tulang punggung pelaksanaan
CBC di awal perkembangannya adalah probation (pidana bersyarat) dan parole
(pembebasan bersyarat). Secara umum, tema sentral dari CBC ini adalah penyediaan
pelayanan (pembinaan terhadap narapidana) dengan keterlibatan masyarakat. Tentang
keterkaitan erat antara konsep Reintegrasi Sosial dengan CBC ini, Snarr menegaskan,
bahwa (upaya) reintegrasi mengharuskan keterlibatan atau partisipasi dalam institusiinstitusi
komunitas. Dalam hal ini, reintegrasi berangkat dari premis yang mengatakan,
bahwa jika seseorang mampu untuk terlibat dalam institusi-institusi sosial utama serta
dalam setiap aktivitas masyarakat akan meningkatkan peluang bagi munculnya perilaku
taat hukum. Di lain pihak, secara ringkas Snarr menjelaskan CBC adalah setiap aktivitas
yang melibatkan komunitas (masyarakat) untuk tujuan mengintegrasikan kembali
terpidana dapat disebut sebagai upaya CBC. Meskipun dalam hal ini Snarr menegaskan
tidak secara otomatis setiap keterlibatan fasilitas lokal dalam hal pemidanaan dapat selalu
dikategorikan sebagai CBC, bila fasilitas lokal tersebut hanya difungsikan sebagai tempat
penahanan.
CBC dalam konteks kajian pencegahan kejahatan berasal dari strategi pencegahan
dengan pendekatan masalah-masalah sosial yang dalam prakteknya lebih menekankan
pada sumber daya masyarakat, selain pula perlunya dukungan dari pemerintah dan
kalangan bisnis pada tingkat lokal. Dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana
(SPP), keterbatasan kemampuan dari sub-sub sistem Peradilan Pidana dalam penegakan
hukum dan pencegahan kejahatan, seperti biaya pemenjaraan yang semakin besar akibat
over crowding, merupakan latar belakang utama mengapa diperlukannya keterlibatan
masyarakat secara lebih luas. Secara umum CBC sangat berpotensi membangun
pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab serta peran yang harus dimainkannya
dalam pencegahan kejahatan secara aktif.
Mengacu pada Snarr (1996), ada beberapa alasan munculnya Community Based
Correction sebagai alternatif dari pemenjaraan. Pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi
penjara, seperti overcrowding, dana yang tidak cukup, extreme idleness (ketiadaan
kegiatan atau pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai), kurangnya programprogram
yang bermanfaat, hingga ketidakamanan di dalam penjara. Satu kondisi lain
yang merupakan dampak dari kondisi-kondisi sebelumnya terjadinya prisonisasi, yaitu
proses pembelajaran kejahatan antar narapidana selama berada dalam penjara. Kedua,
alasan kemanusiaan, di mana hal ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijamin bila
seseorang berada di dalam penjara. Ketiga, efektivitas pembiayaan yang sulit sekali
dicapai dalam pemenjaraan tradisional. Dalam pelaksanaan Community Based
Correction, seorang terpidana akan berada di masyarakat dan melakukan kegiatan seperti
anggota masyarakat biasa lainnya. Dengan bekerja diharapkan narapidana mampu
memperoleh pendapatan, yang sekaligus akan mengurangi beban yang seharusnya
ditanggung dalam pelaksanaan pidana terhadap dirinya. Keempat, terciptanya
administrasi keadilan yang lebih baik. Community Based Correction menawarkan
peluang bagi kerjasama yang lebih besar antara kepolisian, pengadilan dan lembaga
koreksi (pemasyarakatan) pada tingkat lokal. Kelima, adalah posisinya CBC sebagai
intermediate sanctions. Muncul CBC pada dasarnya dapat menjadi pidana pengganti
dalam menanggulangi biaya operasional dari pemenjaraan.
Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan CBC ini sangat bergantung pada
beberapa aspek. Mengacu pada McCarthy, et.al. (2001) ada sejumah syarat dalam
tercapainya tujuan yang diharapkan oleh CBC ini, sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Pertama, lokasi yang didalamnya terdapat interaksi dengan meaningful community, yaitu
sebuah lingkungan yang menawarkan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan para
pelaku kejahatan. Efektivitas pelaksanaan CBC sangat memerlukan penerimaan dari
masyarakat karena tujuan akhirnya adalah integrasi. Syarat lokasi ini idealnya dilakukan
pada tempat di mana terpidana berasal, atau melakukan kejahatan. Namun dalam hal-hal
tertentu muncul penolakan dari masyarakat sehingga tujuan integrasi yang diharapkan
sulit tercapai. Kedua, terkait dengan syarat pertama, yaitu diperlukannya lingkungan yang
memiliki batasan fisik yang minimum, namun pelaku kejahatan tinggal dengan seseorang
yang bertanggung jawab dengan pengawasan yang minimal. Ketiga, adanya program
pendidikan, pelatihan, konseling, dan layanan-layanan dukungan lainnya yang berbasis
pada komunitas. Dalam hal ini disediakan oleh non lembaga koreksi dan lembaga swasta.
Jikapun ada keterlibatan petugas lembaga koreksi maka diorganisir dalam jejaring
penyedia layanan yang komprehensif. Keempat, diciptakannya kesempatan bagi pelaku
kejahatan untuk mengasumsikan dengan faktor usia. Dalam praktekknya, CBC sangat
mengharapkan keterlibatan aktif pesertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,
seperti bekerja. Sehingga untuk memungkinkan hal ini terjadi, maka narapidana yang
mengikuti program ini sebaiknya adalah mereka yang masih berada pada usia produktif
(usia 17-60 tahun). Ketiga, aspek gender. Program CBC akan efektif bila dilakukan
terhadap narapidana dengan jenis kelamin yang sama. Keempat, lamanya durasi program.
Secara ideal CBC diikuti oleh mereka yang masa pidananya paling sedikit enam bulan
sampai satu tahun. Kelima, karakteristik dari narapidana. Dalam praktek, CBC tidak
menerapkan pengawasan yang sangat ketat, sehingga untuk narapidana tertentu dengan
kecenderungan berbahaya dan emosional akan mengganggu pelaksanaan program.
Demikian pula dengan narapidana yang memiliki keterbatasan fisik karena ada
pekerjaan-pekerjan yang harus dilakukan, serta narapidana yang memiliki kebiasaan
penyimpangan seksual. Keenam, pengawasan terhadap narapidana yang memiliki
ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol, serta ditempatkan pada
lingkungan yang khusus.
Berdasarkan pengalaman beberapa negara, program-program CBC yang pernah
dipraktekkan adalah (lihat Rosyitawati, 2006), Boot Camp, yaitu kamp hunian dengan
kapasitas 50 orang dan menjalankan program-program bagi narapidana yang telah
disiapkan menjalani rehabilitasi. Boot Camp diterapkan justru bergaya militer dengan
disiplin yang ketat serta dengan berbagai kegiatan-kegiatan fisik. Lain lagi dengan
Halfway House, semacam rumah singgah untuk narapidana, baik yang tengah menjalani
pidana penjara dalam pelaksanaan parole (bebas bersyarat) maupun bagi pidana alternatif
(deinstitusionalisasi) bagi narapidana yang diberikan probation (hukuman bersyarat),
khususnya untuk masa pidana selama dua atau tiga bulan. Bentuk lainnya adalah
furlough, sebagai pemberian keleluasaan bagi narapidana untuk pergi bekerja atau
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di masyarakat secara lebih bebas selama hampir
10 jam. Larangan bepergian hanya dilakukan pada malam hari.
Dalam penelitiannya tentang penerapan CBC di Indonesia, Rosyitawati (2006)
menjelaskan bahwa selain asimilasi, cuti menjelang bebas (CMB), cuti mengunjungi
keluarga (CMK) dan pembebasan bersyarat (PB) bentuk lainnya dari pelaksanaan CBC di
Indonesia adalah pelaksanaan pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Pada
dasarnya, keberadaan lapas terbuka ini merupakan bentuk ideal dari Pemasyarakatan
yang sangat menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan
masyarakat. Meskipun bila diukur dengan sejumlah indikator keberhasilan CBC, lapas
terbuka belum mampu menjalankan proses idealnya. Beberapa kendala yang membuat
Lapas Terbuka belum mampu menerapkan prinsip CBC ini menurut Rosyitawati adalah
rendahnya kemampuan sumber daya manusia, masih kurangnya peran pemerintah dalam
bentuk anggaran, serta dukungan masyarakat secara keseluruhan.
Restorative Justice
Perkembangan lainnya dari filosofi reintegrasi sosial, sekaligus upaya
deinstitusionalisasi pemidanaan ini adalah restorative justice. Secara sederhana
restorative justice adalah upaya penyelesaian informal atau di luar peradilan pidana
secara bersama-sama kasus pelanggaran hukum dengan melibatkan pihak-pihak yang
lebih luas, khususnya pelaku pelanggaran, korban, komunitas lokal, dan dimediasi oleh
aparatur penegak hukum. Menurut Tony Marshall (1999), restorative justice adalah
seperangkat prinsip mendefinisikan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian
masalah kejahatan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait (pelaku dan korban),
komunitas umumnya, serta (melalui) hubungan yang aktif dengan pihak-pihak (penegak
hukum) yang berwenang. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dari restorative justice
adalah (Marshall, 1999):
B. Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka yang memiliki
kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara
keseluruhan).
C. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.
D. Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif)
E. Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas)
Dalam sejarah perkembangannya, restorative justice tidak lepas dari aspek sosiokultural
dari masyarakat timur yang memiliki ciri kolektivitas yang lebih tinggi dari pada
ciri individualitasnya. Salah satu aspek sosio-kultural tersebut adalah praktek
penyelesaian masalah dengan mekanisme adat. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian
restorative justice ini memiliki potensi besar untuk dilaksanakan untuk kejahatan tertentu
yang tidak terlalu berat.
2. Masalah Makro Struktural
Kejelasan posisi Sistem Pemasyarakatan sebagai upaya reintegrasi narapidana
dengan masyarakatnya di satu sisi sangat menjanjikan bagi terciptanya politik
pemidanaan yang sangat maju. Namun di sisi lain terus berlarutnya permasalahan dalam
Sistem Pemasyarakatan Indonesia saat ini memberikan indikasi masih jauhnya
Pemasyarakatan dari pencapaian seharusnya. Sejumlah penelitian memperlihatkan
adanya beberapa masalah yang sangat berpengaruh terhadap Sistem Pemasyarakatan
Indonesia selama ini. Masalah-masalah tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi
tiga bagian. Pertama, masalah organisasional yang dalam banyak kasus cenderung
menghambat tujuan pemasyarakatan. Isu utama terkait organisasional ini adalah
diskursus tentang format kelembagaan yang lebih terdesentralisasi, serta proses kebijakan
antara top down policy process atau bottom up policy process. Kedua, masalah teknis
pemasyarakatan yang secara umum menyangkut proses pembimbingan oleh Bapas,
Perawatan oleh Rutan, Pembinaan oleh Lapas, dan pengelolaan oleh Rupbasan. Beberapa
isu yang terkait dengan proses pembinaan ini adalah tidak berkembangnya metode
pembinaan dan rendahnya kemampuan pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak
narapidana. Ketiga, masalah pengawasan dan partisipasi. Dalam hal ini, mekanisme
internal di Departemen Hukum dan HAM belum cukup efektif dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan pemasyarakatan sehingga sejumlah penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu,
kelemahan internal ini justru tidak secara otomatis membuat departemen membuka diri
terhadap pengawasan eksternal.
Masih dalam kerangka ini, Sistem Pemasyarakatan juga belum mendapatkan
dukungan (support) berupa partisipasi pihak ketiga, baik dari unsur pemerintah, swasta,
maupun masyarakat sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sistem
Pemasyarakatan. Dengan semakin pentingnya peran Sistem Pemasyarakatan ke depan,
terkait dengan rencana pembangunan hukum dalam RKHUP yang semakin memperjelas
tujuan penghukuman dan keberadaan hukuman alternatif, dukungan bagi Sistem
Pemasyarakatan dari pihak ketiga sangat diperlukan. Terlebih bila dihadapkan dengan
kompleksitas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan sekarang
ini, seperti dalam manajemen organisasi, proses perencanaan dan penganggaran, teknis
pemasyarakatan dan lainnya.
Secara teoritis, masalah makro struktural tersebut dapat dikategorisasi menjadi
tiga bagian besar, yaitu masalah otonomi, masalah teknologi, dan masalah kontrol sosial.
Masalah otonomi (problem of autonomy) adalah masalah yang muncul karena kurangnya
otonomi dari Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah organisasi. Di Indonesia,
kewenangan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan juga Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan secara struktural cenderung terbatas hanya pada kewenangan teknis.
Kebijakan-kebijakan fasilitatif dan pengembangan sumber daya berada di Departemen,
khususnya pada Sekretariat Jenderal. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kurang
memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran sendiri, meskipun dapat
dianggap bahwa Direktorat adalah stakeholder yang paling berkepentingan dengan
berjalannya tugas pokok dan fungsi UPT-UPT dengan baik.
Masalah teknologi (problem of technology) adalah masalah yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi “kor bisnis” dari pemasyarakatan, mulai dari pembimbingan,
perawatan, pengelolaan dan pembinaan. Masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pemasyarakatan ini sangat terkait dengan masalah otonomi. Belum
terdesentralisasinya kewenangan perencanaan dan penganggaran di Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menyebabkan UPT-UPT Pemasyarakatan berhadapan dengan masalah
kurangnya sumber daya dana, manusia, dan aspek-aspek fasilitatif lainnya.
Sedangkan masalah kontrol sosial (problem of social control) terkait dengan
belum efektifnya pengawasan internal di lingkup Departemen dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan itu sendiri, serta belum terbukanya keterlibatan unsur masyarakat sipil
dalam pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pemasyarakatan itu.
Ketiga masalah tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan kondisi internal
Pemasyarakatan itu sendiri. Seperti kultur Rutan dan Lapas, serta etos kerja dan kapasitas
petugas. Inilah mengapa berbagai masalah di UPT, serta penyimpangan atau
penyalahgunaan kewenangan, seperti kekerasan antar narapidana, antara petugas dengan
narapidana, kerusuhan, pelanggaran hak dasar manusia, homoseksualitas, residivisme,
tidak dapat semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang dilatarbelakangi oleh motivasi
petugas atau warga binaan itu sendiri. Selain itu, ketiganya juga sangat terkait dengan
seberapa besar pemahaman serta dukungan yang diberikan oleh sub-sub SPP lainnya.
3. Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Pemasyarakatan di Depan, Tengah dan Penghujung SPP
Bila mengikuti apa yang selama ini dipahami tentang sistem peradilan pidana,
maka posisi sistem pemasyarakatan hanya berada di penghujung sistem. Dengan kata
lain, Pemasyarakatan hanyalah tempat menahan terpidana setelah diproses secara hukum
oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Permasalahannya, posisi pemasyarakatan sebagai
penghujung SPP ini juga ditegaskan oleh UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 itu
sendiri.
Dalam kenyataannya, pemasyarakatan tidaklah sistem yang berperan hanya di
penghujung SPP. Sebagaimana telah dijelaskan, Rutan dan Bapas berperan jauh sebelum
seseorang diputus menjadi terpidana oleh pengadilan. Sehingga kenyataan ini
mengharuskan masyarakat, khususnya sub-sub sistem peradilan pidana lainnya,
mengubah anggapan yang selama ini dominan. Bila pula dikaitkan dengan rencana
pembangunan hukum nasional, sebagaimana diperlihatkan oleh RKUHP, maka posisi
Sistem Pemasyarakatan semakin jelas tidak hanya sebagai penghujung SPP, namun juga
di awal dan di tengah proses peradilan pidana. Pada aspek filosofis, RKUHP justru
menjelaskan Pemasyarakatan adalah tujuan penghukuman yang harus diinternalisasi oleh
Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga Pengadilan.
Optimalisasi Kewenangan Sub SPP
Sejumlah masalah yang muncul dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini,
khususnya masalah overcrowded sangat terkait dengan peran yang seharusnya dapat
dimainkan oleh sub sistem peradilan pidana lainnya. Kenyataan sekarang ini
memperlihatkan adanya kecenderungan sub sistem peradilan pidana lainnya untuk
menahan dan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Hal ini dibuktikan dengan masih
minimnya keinginan polisi, jaksa, dan hakim menggunakan kewenangan yang mereka
miliki secara informal untuk mengalihkan seseorang dari penahanan atau pemenjaraan.
Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, perkembangan filosofi
sekarang ini lebih mengarah pada deinstitusionalisasi penghukuman. Rencana
pembangunan hukum di Indonesia pun mempertegas kecenderungan ini dalam RKUHP.
Pelaksanaannya tentu saja menuntut pemahaman yang sama serta dukungan dari sub
sistem peradilan pidana lainnya. Seperti pelaksanaan restorative justice yang
membutuhkan pengertian dari polisi.
Model-Model Sinkronisasi Kerja
Pada tingkat makro, sinkronisasi kerja antar sistem peradilan pidana memerlukan
perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan pada UU
Nomor 12 Tahun 1995, serta diformulasinya Undang-Undang khusus yang mengatur
sinkronisasi kerja sub-sub sistem peradilan pidana agar Integrated Criminal Justice
System benar-benar dapat diwujudkan. Beberapa prinsip yang harus didukung dalam hal
ini adalah:
 Secara eksplisit memposisikan Pemasyarakatan tidak hanya sebagai penghujung
sistem peradilan pidana. Namun juga berada dalam proses pra-ajudikasi dan
ajudikasi.
 Secara eksplisit mengharuskan sub-sub sistem peradilan pidana lainnya
melakukan sinkronisasi dengan tujuan-tujuan pemasyarakatan. Hal ini juga
mengingat kecenderungan di RKUHP. Tujuan pemidanaan adalah integrasi
kembali terpidana dengan masyarakat, sehingga model-model perlakuan yang
berbasis masyarakat perlu diprioritaskan. Salah satu bentuk sinkronisasi kerja
adalah dengan mengupayakan diversi (pengalihan) dari pemenjaraan melalui
kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana.
Setidaknya diprioritaskan untuk first offender untuk kejahatan yang ringan dan
anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
 Dalam jangka pendek, sinkronisasi kerja ini dapat diwujudan melalui
kesepahaman tertulis (Memmorandum of Understanding).
4. Perempuan dan Anak dalam Pemasyarakatan
Membahas Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem sering terjebak dalam
pola pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan narapidana laki-laki dewasa sebagai
mayoritas dari keseluruhan populasi narapidana di Indonesia. Sebagai konsekuensi, isuisu
yang spesifik tentang perempuan dan anak di dalam pemasyarakatan sering tidak
mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin pula dalam setiap kebijakan.
Ketidakpekaan terhadap aspek gender dalam sistem peradilan pidana secara
sosiologis sangat terkait dengan kultur masyarakat. Serta kebijakan-kebijakan negara
dalam konteks yang lebih luas. Di lain pihak saat ini dunia internasional telah membuat
konsensus formal tentang perlindungan terhadap diskriminasi gender, melalui sejumlah
instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women, Declaration on the Elimination of Violence against Women, General
Recommendation No.19 on Violence against Women, dan banyak lainnya. Terkait dengan
posisi Indonesia yang telah meratifikasi dua instrumen HAM terkait bias gender dan
anak, yaitu CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) dan
CRC (Konvensi Hak Anak), maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk dalam
sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemidanaan harus mulai mempertimbangkan
spesifik gender dan anak.
Kenyataannya, kebijakan-kebijakan dalam peradilan pidana, khususnya
pemidanaan (pemasyarakatan) belum sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan dunia
internasional. Dalam kebijakan Sistem Pemasyarakatan, hal yang spesifik gender baru
terbatas pada pembedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita,
yaitu di LP khusus wanita. Demikian pula dengan kebijakan khusus tentang pembinaan
(Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), sensitifitas gender dan kepekaan terhadap
anak baru diperlihatkan dalam pemberian makanan bagi tahanan dan narapidana khusus
perempuan. Secara prinsipil yang seharusnya dilakukan adalah menjadikan aspek spesifik
gender sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam
pemasyarakatan. Baik tercermin pada manajemen (struktur) organisasi, proses
perencanaan dan penganggaran, pengembangan sumber daya manusia Sistm
Pemasyarakatan, teknis Sistem Pemasyarakatan, serta dalam aspek pengawasan dan
partisipasi. Tujuan akhirnya adalah dihasilkannya kebijakan-kebijakan Sistem
Pemasyarakatan khusus perempuan dan juga anak yang berbeda dengan kebijakankebijakan
pemasyarakatan terhadap narapidana laki-laki dewasa. Selama ini proses
pembinaan untuk perempuan dan anak cenderung tidak memiliki perbedaan spesifik dan
terukur dengan laki-laki dewasa. Hal utama yang diperlukan adalah sebuah kebijakan
khusus yang komprehensif dan tidak bersifat parsial. Seperti dibuatnya aturan-aturan
khusus tentang pola pembinaan untuk perempuan dan anak, juga dalam proses
penganggaran.
Tentang pola pembimbingan, pelayanan, dan pembinaan spesifik yang sesuai
dengan kebutuhan anak dan perempuan perlu dirumuskan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan bersama dengan stakeholder terkait yang memiliki perhatian pada
masalah anak dan perempuan. Namun demikian secara umum pola pembimbingan,
pelayanan, dan pembinaan spesifik anak dan perempuan ini akan didasari oleh prinsip
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan spesifik anak dan perempuan; seperti penekanan
pada pendidikan pelayanan psikologis dan kesehatan. Serta yang jauh lebih penting
adalah optimalisasi deinstitusionalisasi penghukuman, di mana penjara adalah alternatif
terakhir bagi anak dan perempuan yang memiliki tanggungan anak.
Instrumen internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan; Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955), dalam aspek tertentu telah
memberikan pedoman tentang hal ini. Pada bagian I, aturan nomor 23 dari SMR sebagai
contoh menjelaskan, (1) dalam lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada
akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan
sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seorang
anak lahir dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran. (2)
Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang
disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas
yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan
ibu mereka.
Bloom et.al. (2002) menjelaskan bahwa banyak sistem yang menangani
perempuan di dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki kebijakan resmi dan tertulis
tentang manajemen dan supervisi para pelanggar hukum perempuan. Bilapun ada, aturan
yang digunakan adalah aturan yang awalnya dirancang untuk mengatur dan mensupervisi
warga binaan laki-laki. Lebih jauh Bloom, et.al. menegasan bahwa strategi-strategi
kebijakan pemidanaan yang responsif dan sensitif gender adalah yang mampu
menciptakan lingkungan dan pemahaman yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan
perempuan serta yang secara langsung menanggapi isu-isu perempuan.
Beberapa masalah yang dominan dalam pemasyarakatan narapidana perempuan
terkait dengan psikologis narapidana serta substansi pembinaan yang lebih menekankan
pembinaan yang bersifat ‘kewanitaan’. Masalah psikologis berupa kecemasan hingga
depresi yang dialami narapidana perempuan ini sangat terkait dengan tekanan struktur
sosial dan budaya (dominan patriarki). Selain itu beberapa narapidana perempuan juga
berhadapan dengan belum maksimalnya jaminan hak bagi untuk merawat dan mengasuh
anak (yang masih berusia di bawah 2 tahun) di dalam Lapas. Selain terbatasnya kamar
juga karena kondisi yang belum higienis. Selain itu, kebijakan menutup pintu kamar
membuat anak-anak turut ‘terpenjara’ bersama. Selain itu, tekanan psikologis lainnya
yang umum diderita narapidana perempuan adalah penceraian oleh suami akibat stigma
terhadap dirinya yang berstatus terpidana. Hal ini juga berujung pada tidak jelasnya nasib
anak.
Secara umum, permasalahan narapidana perempuan ini sangat terkait dengan
kesadaran, perhatian serta prioritas dari pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan
HAM. Keterbatasan anggaran membuat pihak Lapas sebagai UPT tidak dapat
memberikan kebutuhan serta fasilitas khusus bagi perempuan. Strategi kebijakan bagi
Lapas laki-laki dewasa, yang lebih menekankan aspek keamanan, menjadi acuan bagi
Lapas Wanita. Salah satu implementasinya adalah ditutupnya Blok dan kamar dalam
jangka waktu yang cukup lama setiap harinya. Selain mengabaikan kenyataan bahwa
tingkat pelarian Warga di Lapas Wanita sangat kecil, kebijakan ini juga merugikan para
Warga Binaan yang ingin agar anak-anaknya bisa menghirup udara di luar kamar lebih
lama. Kenyataan lainnya dari marjinalnya isu perempuan dan anak tergambar dari proses
perencanaan dan penganggaran. Beberapa kasus spesifik adalah tidak terdapatnya
anggaran khusus bagi perawatan kesehatan reproduksi, belum dipenuhinya kebutuhan
obat-obatan hormonal, serta dalam tindakan medis darurat.
Jauh sebelumnya, pemerintah khususnya aparatur penegak hukum belum bisa
memahami apa yang oleh Steffensmeier dan Allan (1996) sebagai konteks sosial dan
struktur masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Banyak di antara
kejahatan yang dilakukan adalah sebuah pilihan yang sulit di tengah keputusasaan. Oleh
karenanya, proses pemasyarakatan bagi perempuan jelas harus berbeda dengan yang
dominan diterapkan pada narapidana laki-laki dewasa.
Strategi kebijakan yang menekankan pada aspek keamanan yang jauh dari
sensitifitas gender juga mengurangi hak Warga Binaan perempuan untuk mendapatkan
Cuti Mengunjungi Keluarga karena kenyataan angka kembali yang rendah. Di lain pihak,
kenyataan ini tidak dapat dipahami secara sempit. Budaya Indonesia yang menempatkan
beban pengasuhan dan perawatan keluarga pada perempuanlah yang menyebabkan
Warga Binaan tidak kembali setelah mendapat CMK terkait adanya beban psikologis.
Oleh karenanya upaya antisipatifnya adalah membuka ruang komunikasi yang lebih baik
dengan keluarganya.
Selain permasalahan ketika di dalam lembaga, permasalahan spesifik narapidana
perempuan juga berlanjut hingga masa bebas. Penelitian Christine Wilkinson (2004)
menyimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan akan tempat tinggal,
mendapatkan nafkah dan dengan demikian juga memperoleh pekerjaan, pendidikan
ketrampilan yang menunjang untuk dapat memperoleh pekerjaan seharusnya
dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ia bebas dari penjara. Chesney-Lind dan Pasko
(2004) juga senada. Keduanya menawarkan strategi-strategi dan program-program
berbasis masyarakat sebagai upaya menurunkan jumlah perempuan di penjara dan
sebagai upaya pencegahan residivisme. Mengacu pada Studi Allegritti (2000) ada
sejumlah prinsip dari program-program yang dianggap sensitif dan responsif gender,
yaitu:
- Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman isu-isu perempuan dan
kebutuhan perempuan yang kompleks dan yang mengerti bagaimana
mengimplementasikan pelayanan yang sensitif gender secara praktis.
- Menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas perawatan dan
perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan
keputusan
- Menggunakan pendekatan holistik
- Mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender yang
dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi perempuan
- Menjamin bahwa fokusnya adalah pada mengembangkan dan mengimplementasikan
layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan perempuan, dan bukannya memaksakan
agar perempuan ‘cocok’ dengan layanan yang sudah ada sebelumnya yang hanya
memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang didominasi laki-laki.
Sama halnya dengan model pembinaan yang seharusnya diberikan kepada
narapidana perempuan, untuk narapidana anak juga terdapat sejumlah perkembangan
internasional yang mempengaruhinya. Di antara instrumen internasional khusus yang
harus mendasari proses pembinaan untuk anak adalah Konvensi tentang Hak-Hak Anak.
Prinsip penting dalam konvensi ini adalah;
 Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan
lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga,
disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana.
 Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat,
masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan
kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga
perawatan harus disediakan.
Mengacu pada Yablonski (2000), salah satu masalah umum yang selalu dihadapi
oleh narapidana anak adalah pendidikan. Yablonski menyimpulkan bahwa program
sekolah yang efektif dapat menjadi suatu solusi pencegahan residivisme anak-anak. Di
Indonesia hak anak untuk pendidikan di dalam lapas masih terkendala. Beberapa faktor
yang menyebabkan adalah kualitas dari tenaga pengajar, karena umumnya mereka bukan
guru namun petugas lapas. Dengan kondisi demikian maka kualitas pendidikan di Lapas
sangat jauh berbeda dengan pendidikan di sekolah umum, yang pada akhirnya
mempengaruhi kualitas kemampuan lulusannya. Oleh karenanya sangat dibutuhkan
pelatihan atau pendidikan yang memperkuat kemampuan mereka untuk mengajar anak,
menguasai metode pengajaran dan penguasaan materi bidang studi.
Selain karena kualitas SDM, masih rendahnya kualitas pemenuhan hak
pendidikan juga disebabkan oleh tidak adanya dana penunjang khusus. Mata anggaran
untuk lapas anak sama dengan struktur anggaran lapas lainnya dengan tidak tersedianya
secara khusus dana untuk pendidikan.
Rosenheim (2002) menjelaskan juvenile justice system merupakan seperangkat
lembaga yang membuat keputusan yang berkelanjutan dan saling berhubungan tentang
intervensi negara terhadap kehidupan anak-anak. Juvenile justice system mengacu pada
polisi, pengadilan anak, petugas yang menerima mereka masuk ke dalam sistem dan
petugas probation, kejaksaan, lembaga penahanan anak, fasilitas koreksional dan agenagen
sosial yang mengurus penempatan anak sesuai dengan perintah pengadilan anak.
Kelompok-kelompok ini tidak selalu bekerja sama dengan baik atau dengan nilai-nilai
yang sama. Beban kerja mereka berbeda-beda, demikian pula sudut pandang dan
kualifikasi profesional mereka. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keharmonisan kerja
sama kelompok-kelompok ini. Kondisi ini juga terjadi di sistem peradilan yang
menangani anak di Indonesia.
Selain SDM, minimnya dana, dan lemahnya koordinasi antar sub sistem peradilan
pidana, masalah lain yang dihadapi lapas anak adalah beban kerja lapas itu sendiri yang
sangat luas. Selain menyelenggarakan pendidikan, memberikan keterampilan, juga
”menjaga” keamanan. Hal ini tentu saja memunculkan banyak persoalan teknis.
Pelayanan kesehatan-pun dalam hal ini tidak maksimal. Padahal telah ada sejumlah
peluang dalam bentuk kesepakatan bersama dengan lembaga pemerintah terkait, namun
tidak maksimal. Pengalaman Indonesia memperlihatkan untuk mengantisipasi masalah
ini sangat tergantung pada figur dari kepala lapas.
Bila dilihat dari aspek legal framework, persoalan di lapas anak dan perempuan
ini berujung pada belum adanya aturan spesifik tentang pola pembinaan khusus anak dan
perempuan. Mulai dari tingkat lembaga hingga SDM muncul kebingungan tentang
bagaimana pembinaan terhadap Anak Didik seharusnya dilakukan.
Lebih jauh lagi ketiadaan metode pembinaan khusus bagi anak, membuat petugas
melakukan pembinaan terhadap anak dengan “cara atau pengalaman pribadi masingmasing“.
Antara lain dengan menempatkan diri sebagai orang tua dengan anak atau
sebagai kakak sehingga pola pembinaan identik dengan memberikan nasehat-nasehat
pada anak dan tentu saja membosankan anak. Muncie (1999) menjelaskan bahwa
penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa diwarnai dengan
kebingungan, ambiguitas dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga. Inilah yang
menjadi dasar mengapa perlu penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan
dengan hukum. Diperlukan adanya kesadaran bahwa anak-anak membutuhkan respon
yang tidak sama dengan respon terhadap orang dewasa yang melanggar hukum.
Beberapa cara pandang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
dapat dijeaskan sebagai berikut (Sienna dan Siegel 2001). Berdasarkan filosofi
rehabilitation negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak
sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Karena setiap anak dianggap
memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya, maka
sesuai filosofi ini, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui
upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak. Anak-anak lebih dipandang sebagai korban
keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi dengan demikian bertujuan
untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu (Snarr, 1996),
dan struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup.
Sementara intervensi berbasis kesejahteraan dirancang untuk membantu anakanak
yang bermasalah dan menjamin rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam
masyarakat umum; intervensi berbasis keadilan dirancang untuk memberikan hak yang
sama kepada anak dengan hak yang diberikan kepada orang dewasa; intervensi diversi
dirancang untuk mencegah anak-anak melakukan pelanggaran dan menjaga agar anakanak
tidak masuk ke dalam pengadilan atau lembaga-lembaga koreksi/custody.
Perkembangan lainnya dalam penanganan anak adalah pendekatan keadilan
restoratif (restorative justice). Pendekatan ini lebih pada upaya memperbaiki kerusakan
yang terjadi akibat adanya suatu pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dan bentukbentuk
community service atau kerja sosial (Walgrave, 1996). Selain juga tidak bertujuan
untuk menghukum atau untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti
kerugian-kerugian atau penderitaan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang terjadi.
Model ini sangat didukung oleh bentuk masyarakat komunitarian, yang memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi juga ikatan kebudayaan yang kuat. Dengan melihat
karakteristik ini model yang terakhir ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia.
5. Kelompok Rentan Lainnya
Isu perempuan dan anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dewasa ini
masih belum mendapatkan perhatian khusus. Meskipun instrumen-instrumen
internasional dan nasional telah mengatur dengan jelas, serta banyaknya unsur
masyarakat sipil yang mendorong isu ini masuk dalam agenda kebijakan, namun
keduanya belum cukup kuat untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Dalam
kenyataannya, minimnya perhatian dalam agenda kebijakan juga terjadi pada kelompok
rentan/minoritas lainnya; seperti kelompok usia tua (manula), orang cacat, serta
kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Termasuk dalam kebijakan Sistem
Pemasyarakatan, baik pada tingkat aturan hingga teknis di unit pelaksana teknis.
Instrumen internasional telah memberikan pedoman tentang hal ini. Terkait dengan
kebijakan khusus yang semestinya diberikan kepada orang cacat dan lanjut usia didasari
oleh Konvensi Internasional Hak Penyandang Cacat 2006 dan UU Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat, serta UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia. Sedangkan untuk kelompok dengan orientasi seksual berbeda dapat didasari
oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak
Ekonomi Sosial dan Budaya.
Hal yang ingin ditekankan oleh instrumen-instrumen ini adalah adanya perlakuan
spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik kelompok rentan dan minoritas tersebut,
serta melarang adanya tindakan-tindakan diskriminatif terlebih bila mengarah kepada
penyiksaan. Terkait dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menyusun
model pembimbingan, pelayanan dan pembinaan spesifik bagi kelompok-kelompok
rentan dan minoritas ini, sebagaimana juga diperlukan terhadap anak dan perempuan.
Selain itu, Sekretariat Jenderal Departemen perlu juga merencanakan dan menganggarkan
aspek-aspek fasilitatif terkait dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik anak, perempuan, dan
kelompok-kelompok rentan ini.
C. Catatan Reflektif
Perkembangan pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses yang
terus mencari bentuk. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat
bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah
resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul Pemasyarakatan
tahun 1964. Namun perkembangan tahun 1980-an hingga kini memberikan indikasi jelas
adanya kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan sehingga sangat
mungkin dipadukan dengan wacana-wacana baru dalam pemidanaan yang lebih maju.
Terkait dengan perkembangan filosofi dalam pemidanaan, Pemasyarakatan pada
dasarnya telah sangat maju. Namun demikian, Pemasyarakatan juga perlu membuka diri
terhadap perkembangan dalam filosofi penghukuman ini. Pasca filosofi Reintegrasi
Sosial, berkembang pula kemudian filosofi-filosofi alternatif dalam pemidanaan, seperti
Community Based Correction dan Restorative justice. Kedua filosofi ini sangat terkait
erat dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh Pemasyarakatan itu sendiri, yaitu
mengupayakan terintegrasinya kembali narapidana dengan masyarakatnya. Kedua
filosofi, yang juga disebut sebagai model pemidanaan ini, sangat mungkin diprioritaskan
pada kasus anak dan first Offender, atau narapidana yang dengan proses formal akan
pidana kurang dari satu tahun.
Beberapa upaya konkrit yang dapat dilakukan adalah formalisasi pidana alternatif,
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, perlu dilakukan upaya
kesepahaman dengan sub sistem peradilan pidana lainnya agar beberapa alternatif dari
pemenjaraan, yang sangat terkait dengan peran polisi, jaksa, dan hakim ini dapat
diwujudkan. Dalam konteks Pemasyarakatan, yang dapat dilakukan adalah revitalisasi
peran dari Bapas sebagai probation dan parole officer. Pada akhirnya, kesuksesan dari
pelaksanaan alternatif dari pemenjaraan ini akan sangat ditentukan oleh dukungan dari
masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi kepada publik tentang peran
yang dapat dimainkannya dalam proses pemasyarakatan.
Terkait dengan kompleksitas permasalahan Sistem Pemasyarakatan, perlu
dilakukan pembaruan. Perubahan aspek makro struktural yang dibutuhkan dalam hal ini
adalah perubahan struktur ke arah yang lebih terdesentralisasi, yang tidak hanya terbatas
pada aspek teknis seperti yang selama ini terjadi. Termasuk dalam hal ini adalah
perubahan dalam proses kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta inisiasi
kerjasama dengan pihak ketiga. Upaya-upaya perubahan ini baru dapat dilakukan dengan
perubahan kerangka peraturan terkait dengan organisasi dan tata laksana Departemen
Hukum dan HAM, Kantor Wilayah dan Direktorat. Terkait dengan proses kebijakan,
diperlukan adanya peraturan khusus tentang proses kebijakan bottom up yang berbasis
pada kebutuhan narapidana per UPT.
Dalam hal pengawasan, diperlukan penguatan pengawasan internal oleh atasan
langsung, dan inspektorat pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan pula penguatan
pengawasan eksternal, khususnya oleh unsur masyarakat sipil. Untuk mewujudkannya,
diperlukan konsistensi penyelesaian masalah pelanggaran administratif hingga
pelanggaran pidana. Oleh karenanya diperlukan transparansi dalam proses pemeriksaan
dan penindakan. Diperlukan pula laporan secara berkala kepada publik oleh inspektorat.
Sementara untuk pengawasan eksternal, diperlukan aturan yang menjamin kunjungan
berkala untuk pengawasan eksternal.
Terkait dengan upaya mewujudkan sinkronisasi kerja antar sub sistem peradilan
pidana, diperlukan aturan pada level Undang-Undang, sehingga benar-benar terwujud apa
yang disebut dengan Integrated Criminal Justice System. Untuk jangka pendek, dapat
dibuat kesepahaman antara sub-sub sistem peradilan pidana tentang sinkronisasi kerja,
khususnya untuk mendukung pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan. Keberadaan
aturan ini sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan bukanlah hanya penghujung dari
peradilan pidana, namun sudah mulai berperan saat proses pra-ajudikasi. Pada tingkat
teknis, masing-masing sub sistem peradilan pidana dapat mengoptimalkan kewenangan
diskresi atau diversi yang dimiliki untuk mengurangi kecenderungan memenjarakan
sebanyak mungkin orang. Terlebih terhadap first offender dan anak, serta terpidana
perempuan yang memiliki tanggungan.
Sementara itu, terkait dengan isu perempuan dan anak dalam sistem
pemasyarakatan, saran berada dapat berada di level makro hingga mikro. Pada level
makro, aspek yang berperan, pertama adalah nilai, prinsip, dan filosofi tentang
pengarusutamaan gender dan kepentingan anak. Kedua, aturan-aturan yang diperlukan
untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Termasuk dalam hal ini
diperlukannya peraturan khusus tentang proses pemasyarakatan khusus anak dan
perempuan. Pada level mikro, aspek yang berperan adalah diperlukannya aturan-aturan
pelaksanaan tentang proses pemasyarakatan anak dan perempuan. Selain itu, pada level
ini diperlukan pula intersifikasi serta diversifikasi pola dan substansi pembinaan bagi
anak dan perempuan, dengan catatan harus berbasis pada kebutuhan spesifk anak dan
perempuan.
BAB III
HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA PENEGAK
HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
A. Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Cara pandang kedepan terkait dengan pembaruan Pemasyarakatan, idealnya ditempatkan
dalam kerangka bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, dimana pada konteks
tersebut akan mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan pada sub sistem
pemasyarakatan harus direspon pula oleh sub sistem peradilan pidana yang lain.
Bekerjanya institusi-institusi penegak hukum dalam kerangka sistem yang terpadu,
didasari oleh konsepsi teori sistem yang menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu
kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi. Pendekatan sistem
mengandung implikasi adanya suatu proses interaksi. Terkait dengan kesatuan interaksi
tersebut, akan menempatkan ruang relasi masing-masing elemen dalam satu satu
kesatuan hubungan yang satu sama lainnya saling bergantung (interdependent). Sebagai
satu kesatuan maka suatu sistem tidak dapat dikenali jika ia dipisahkan atau dipahami
secara terpisah dari keseluruhan kesatuan tersebut. Jelas dalam konteks sistem peradilan
pidana, Pemasyarakatan sebagai intitusi yang terintegrasi dengan sub sistem lainnya –
yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan Advokat -, memiliki bobot dan peran
yang sama dalam bekerjanya sistem, sesuai dengan proporsi fungsi dan tugasnya
sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Konteks tersebut
menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan hasil interaksi antara
peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, berikut sikap tindak penegak hukum
dan masyarakat. Pada titik inilah misi pemasyarakatan penting untuk ditempatkan dalam
jaring relasi pada sistem peradilan pidana terpadu, sebagaimana dirumuskan melalui
Rencana Strategis Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2004 – 2009,
yakni ; melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan
Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum,
pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia.
Dalam konteks interaksi tersebut, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan yang
menggunakan hukum pidana materiil dan formil maupun hukum pelaksanaan pidana.
Sedangkan makna terpadu dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada sinkronisasi
dan keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum, substansi dalam hukum
positif (baik secara vertikal maupun horizontal), dan aspek kulturalnya dalam menghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari
berjalannya sistem peradilan pidana. Nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip dari
pendekatan sistem peradilan pidana yakni :
a. menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, serta Advokat);
b. menekankan adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan
oleh seluruh komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana;
c. menempatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama
daripada efisiensi penyelesaian perkara;
d. mengoptimalkan penggunaan hukum sebagai instrumen dalam rangka untuk
memantapkan administrasi peradilan pidana.
Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk dapat meminimalisir
adanya ego sektoral antar institusi penegak hukum. Bahwa konsep terpadu menegaskan
meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi
harus mempunyai satu tujuan / persepsi yang sama sehingga merupakan satu kekuatan
yang utuh yang saling mengikat erat dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan
Pemasyarakatan. Pada titik inilah konsep sistem Pemasyarakatan penting untuk diketahui
oleh setiap aparat penegak hukum, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya
sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dapat menyelaraskan konsep
Pemasyarakatan disetiap tindakan/ keputusan yang dihasilkan, dimana lebih khusus lagi
pada kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi
Pemasyarakatan .
Pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang konsep Pemasyarakatan dan sistem
peradilan pidana yang telah diuraikan tersebut diatas tidak seluruhnya dapat ditampung
dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku maupun regulasi-regulasi
ditiap-tiap lembaga. Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara dinamisnya
perkembangan pemikiran dengan hukum (dalam arti sempit : peraturan perundangundangan).
Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Satu
yang mengatur mengenai Aturan Umum tidak menguraikan tujuan pemidanaan, padahal
di buku satu tersebut memuat asas-asas hukum pidana nasional yang secara teoritis/
normatif menjadi acuan dalam operasionalisasi hukum pidana. Dalam perkembangannya
saat ini RUU KUHP telah mencantumkan adanya tujuan pemidanaan yang didalamnya
memuat lima tujuan yaitu : Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Kedua, memasyarakatkan
terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik da berguna;
Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Keempat,
membebaskan rasa bersalah pada teridana; dan Kelima, memaafkan terpidana.
Selanjutnya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia (Lihat Pasal 54 RUU KUHP). Melihat ketentuan tujuan
pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP, disimpulkan bahwa konsepsi
pemasyarakatan telah diadopsi dalam ketentuan hukum pidana yang akan berlaku dimasa
mendatang. Hal lain yang perlu dijadikan bahan rujukan terkait dengan tujuan
pemidanaan dan proses implementasi hukum pelaksanaan pidana adalah, peradilan
pidana khusus anak yang saat ini tengah dibahas, dimana Bapas memiliki kedudukan
yang signifikan dalam proses peradilan pidana sejak penyidikan hingga tahapan
pelaksanaan pidananya.
Pada dataran hukum proseduralnya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sarana untuk mengikat institusi yang
terkoneksi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, sangat minim menempatkan
peran Pemasyarakatan dalam bekerjanya peradilan pidana. Dalam KUHAP peran
Pemasyarakatan dimuat pada pasal-pasal mengenai penahanan (Pasal 22) dan mengenai
pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (khususnya Pasal 281 dan
Pasal 282). Selain KUHAP dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memuat aturan mengenai
Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25) dan mengenai Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 26 sampai dengan Pasal 34). Sedangkan Balai
Pemasyarakatan eksistensinya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat
peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan
belum memadai khususnya dalam hal menjalin keterhubungan dan bagaimana mengelola
kewenangan diantara sub sistem. Kondisi tersebut jika tidak diperhatikan dengan cermat
dapat mengakibatkan degradasi muatan konsep sistem peradilan pidana terpadu menjadi
hanya sebagai proses peradilan pidana semata. Mengingat bahwa sistem peradilan pidana
mensyaratkan interkoneksi antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan,
bukan relasi yang parsial/ sektoral.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pemasyarakatan baik UPT Balai Pemasyarakatan, UPT Rumah Tahanan Negara, UPT
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maupun UPT Lembaga Pemasyarakatan
dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan adalah belum terpahaminya konsep dan misi
Pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan
kecenderungan atas ketidakoptimalan bekerjanya sistem Pemasyarakatan dalam tata
peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara
lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih
menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi
diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan tugas-tugas Kepolisan dibidang
penyidikan, Kejaksaan dibidang penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim)
dalam pemeriksaan dipersidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif yang
berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Uraian dalam
bagian ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan UPT-UPT Pemasyarakatan
dalam rangka pelaksanaan misi Pemasyarakatan terkait dengan berkerjanya sistem
peradilan pidana.
Fenomena over kapasitas diberbagai UPT Pemasyarakatan (Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan), merupakan salah satu gejala nyata tidak adanya sinergitas
dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana
terpadu, masing-masing lembaga penegak hukum tidak bisa menafikan permasalahan
yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum lainnya yang secara langsung atau tidak
diakibatkan oleh kebijakan salah satu lembaga. Sebagai contoh adalah proses hukum
terhadap tindak pidana narkotika dan obat terlarang yang semakin menunjukkan
kecenderungan angka yang meningkat secara signifikan divonis pidana penjara.
Jumlah Tahanan dan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Rutan
dan Lapas se Indonesia
jumlah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(februari)
napi/ tahanan 67.960 71.587 88.887 88.707 112.774 127.238 131.339
napi/tahanan narkotika 7.211 11.973 17.060 21.082 32.067 38.172 37.867
Data : diolah dari Presentasi Direktur Bina Khusus Narkotika dalam Rakernis Ditjen PAS 2008
Jumlah tahanan dan narapidana dalam perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika
dalam tabel tersebut diatas semakin menunjukkan trend kenaikan. Padahal perlu
dipahami bahwa tidak semua terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan obat
terlarang harus dipidana dengan hukuman penjara. Pemilahan terhadap pelaku tindak
pidana dengan dasar pertimbangan tertentu (misalnya ; anak-anak atau status sebagai
pengguna narkotika dan obat terlarang) tidak dilakukan, padahal pihak yang terkait
seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengetahui permasalahan-permasalahan
kelebihan kapasitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan
Negara. Beberapa hal yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan
psikotropika, memang terdapat problem yuridis-normatif dimana dalam Pasal 64
Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 58 Undang-undang
Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memerintahkan bahwa yang terkait dengan
ketentuan pidana di undang-undang tersebut termasuk perkara yang didahulukan dari
perkara tindak pidana lainnya untuk diajukan ke pengadilan. Namun sebaliknya, patut
dicermati pula bahwa dalam memeriksa perkara untuk pecandu narkotika, Pasal 47
menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk
menjalani pengobatan/ perawatan. Dengan kondisi warga binaan yang melebihi kapasitas
tersebut, tugas dan fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak
maksimal. Hal ini terbukti dengan kecenderungan banyaknya warga binaan
Pemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkotika dan obat terlarang, dimana
kualifikasinya sebagai pengguna semestinya mendapatkan rehabilitasi atau penyembuhan
secara medis bukan sebagai narapidana di lembaga Pemasyarakatan.
Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem yang telah coba
dibangun dasar-dasarnya dalam KUHAP tidak berjalan dan berkembang secara memadai
dalam praktik peradilan pidana selama ini. Sistem peradilan pidana menekannya suatu
sistem yang menjangkau sebagai sarana siasat pencegahan kejahatan. Tidak semua
perkara harus masuk hingga proses persidangan dimuka pengadilan, untuk itu sistem
harus bekerja untuk menyeleksinya. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal,
bahwa dalam sistem peradilan pidana pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan
bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.
UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang eksistensinya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan atas penyimpanaan benda sitaan dan rampasan.
Dimana melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06.Tahun 1983
telah dijabarkan mengani pengelolaan benda sitaan dan rampasan di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang kemudian dijabarkan lagi dalam petunjuk
Teknsinya melalui Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10
Tahun 2002. Dalam hal kerjasama antar negara, terkait dengan fungsi UPT Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara, melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1)
sebagai lembaga yang berwenang untuk menyimpan barang, benda, atau harta kekayaan
sitaan hasil dari tindak pidana yang berdimensi lintas negara. Dalam praktiknya banyak
ditemukan permasalahan bahwa penyimpanan benda sitaan dan rampasan dalam proses
pidana tidak diserahkan atau setidaknya dilaporkan/ informasikan kepada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya
pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi
antar aparat penegak hukum lainnya khususnya ditingkat penyidikan dan penuntutan.
Mengenai kedudukan Cabang Rumah Tahanan Negara di Kepolisian dan Kejaksaan saat
ini masih kurang menempatkan Pemasyarakatan pada porsi kedudukannya yang memiliki
kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1983 pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa semua Cabang Rumah
Tahanan Negara adalah dibawah pengawasan dari Rumah Tahanan Negara mengingat
pembentukan Cabang Rumah Tahanan Negara dibentuk, diangkat, dan diberhentikan
oleh Menteri. Kedepan dengan penambahan dari segi jumlah Rumah Tahanan Negara
selain diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Kejaksaan, secara
bertahap diharapkan keberadaan Cabang Rumah Tahanan Negara diluar lingkungan
Pemasyarakatan sudah tidak diperlukan lagi/ dihapuskan. Hal tersebut juga berlaku pada
Cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, kedepan dengan meningkatkan
kualitas layanan dalam perawatan – pengelolaannya serta penambahan dari segi jumlah
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diharapkan keberadaan Cabang Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara diluar lingkungan Pemasyarakatan sudah tidak
diperlukan lagi/ dihapuskan. Kedudukan Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara sebagaiamana diatur melalui peraturan perundang-undangan
tersebut, hakikatnya adalah untuk menekankan pada penerapan sistem pengawasan/
kontrol lintas aparatur penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan dalam jaring administrasi peradilan pidana.
Pada tingkatan UPT Lembaga Pemasyarakatan, kemacetan dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan
Pengamat menunjukkan lemahnya koordinasi diantara Pemasyarakatan dengan
Pengadilan. Padahal bagian tersebut membawa semangat baru dalam konsep dan ruang
operasionalisasi sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP itu sendiri diatur hubungan
yang timbal balik diantara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas
dan Pengamat. Dalam pasal 280 Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki jangkauan
tugas pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah
dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula Kepala Lembaga Pemasyarakatan
dalam Pasal 281 KUHAP, atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat,
menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana
tertentu yang ada dalam pengamatan hakim. Mahkamah Agung sendiri, sebenarnya telah
menghasilkan beberapa surat edaran yang terkait dengan petunjuk pelaksnaan bagi hakim
pengawas dan pengamat, yakni Surat Edaran Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Tugas Kimwasmat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Melalui berbagai peraturan dan
petunjuk pelaksanaan tersebut revitalisasi kelembagaan Hakim Pengawas dan Pengamat
terrsebut dirasakan sangat penting untuk menjadi agenda perbaikan dan pembaruan
bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu.
Permasalahan lain yang terdapat sehubungan bekerjanya sistem Pemasyarakatan yang
juga patut dikaitkan dengan relasi antar sub sistem peradilan pidana adalah mengenai
kebuntuan-kebuntuan aspek teknis administrasi (administrasi peradilan pidana) yang
diakibatkan adanya kekosongan maupun kekurangjelasan aturan dalam peraturan
perundang-undangan. Permasalahan prosedural menyangkut upaya-upaya hukum yang
dilakukan oleh terpidana (grasi) terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati, dimana secara
teoritik sebenarnya dapat dipecahkan dengan koordinasi antar institusi yang terkait.
Karena ketidakpastian akan mempengaruhi pula tugas-tugas Pemasyarakatan, seperti
pembinaan dan pembimbingan. Sebagai satu sistem diatas kertas seharusnya kebuntuankebuntuan
yang diakibatkan peraturan perundangan dapat dipecahkan melalui kerjasama
dan koordinasi. Mengingat permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat
prosedural dapat dipecahkan melalui atuan-aturan teknis yang disepakati oleh masingmasing
institusi.
3. Saran Tindak
F. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan penting mendorong adanya desk khusus yang
dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-udangan maupun relasi lintas
institusi yang terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana.
G. Direktorat Jenderal Pemasyrakatan perlu merumuskan pokok-pokok pikiran dan
usulan rekomendasi terkait dengan perbaikan peraturan perundang-undangan yang
dapat menempatkan lembaga-lembaga penegak hukum sebagai kesatuan elemen dari
sistem peradilan pidana yang terpadu. Penyempurnaan terhadap KUHP, KUHAP,
dan Undang-undang Pengadilan Anak seharusnya menjadi prioritas; perlu
dipertimbangkan pula adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus
mengenai bekerjanya sistem peradilan pidana yang terkait dengan pembagian fungsi
dan kewenangan masing-masing lembaga; perubahan Undang-undang tentang
Pemasyarakatan terkait dengan penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem
peradilan pidana; dan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal tertentu atas undangundang
yang berpotensi untuk memidanakan orang dengan pidana penjara dan
berimplikasi terhadap fenomena over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (seperti
Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nonor
5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta undang-undang lainnya yang dapat memicu
over kapasitas).
4. Indikator Keberhasilan
 Terbentuknya Desk Khusus Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
Terpadu, yang terdiri setidaknya Mahkamah Agung Kepolisian RI, Kejaksaan Agung,
KPK, dan Komnas HAM yang dikoordinasikan oleh Kementrian Menteri Hukum dan
HAM.
 Konsep dan Misi Pemasyarakatan dapat diadopsi secara utuh dalam KUHP, KUHAP,
dan UU Peradilan Pidana Anak yang baru. Dalam KUHP materi mengenai tujuan
pemidanaan, pedoman pemidanaan dan jenis-jenis pidana yang berorientasi selaras
dengan konsep Pemasyarakatan. Sedangkan dalam KUHAP memuat kedudukan
Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lingkup kewenangan Pemasyarakatan
sesuai dengan fungsinya dalam sistem peradilan terpadu.
 Tersusunya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem
Peradilan Pidana Terpadu.
 Tersusunya Perbaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang
Sistem Pemasyarakatan
 Tersusunya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi perbaikan terhadap berrbagai
undang-undang yang memiliki kecenderungan untuk memicu over kapasitas
B. Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya Administrasi Peradilan Pidana.
A. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
KUHAP sebagai hukum pidana formil/ prosedural memiliki peran untuk menjadi
jembatan yang menghubungkan bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana.
Dalam hukum acara yang diatur di KUHAP terdapat empat tahapan pelaksanaan beracara
: yakni pertama, tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi; kedua,
tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa; ketiga, tahap pemeriksaan didepan sidang
pengadilan; dan keempat, tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa serta
Lembaga Pemasyarakatan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan. Dalam pentahapan
dan pembagian kewenangan dimasing-masing tahapan pelaksanaan beracara menandakan
garis kebijakan KUHAP sebagai mekanisme yang terpadu dalam operasionalisasi
administrasi peradilan pidana.
Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8
disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak
hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan
warga pembinaan Pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas
Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi
Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut
meliputi fungasi dan tugas dalam rangka pelayanan di Rumah Tahanan, pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan di Rumah
penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas
Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem
peradilan pidana yang terpadu. Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam
upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan
yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan
hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. Dalam konteks normatif
memang terdapat permasalahan yang cukup krusial mengenai posisi Pemasyarakatan
yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan
pidana. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang tentang Pemasyarakatan.
Namun jika menengok tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dalam undang-undang
tersebut, maka sebenarnya penempataan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem
peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat Pemasyarakatan telah berperan sejak awal
pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan
penguatan posisi Pemasyarakatan ditengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Berdasarkan KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
administrasi peradilan pidana, Petugas Pemasyarakatan telah bekerja untuk menjalankan
fungsinya sejak pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Balai Pemasyarakatan
dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 34,
menunjukkan peran Pembimbing Kemasyarakatan disemua lini tahapan proses
penanganan perkara pidana, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, putusan, hingga
pelaksanaan putusan. Posisi Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara, yang berwenang
secara fisik dan administratif juga mencakup tahapan pra adjudikasi hingga post
adjudikasi. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara, dan Rumah Tahanan Negara menguatkan kedudukan Pemasyarakatan bukan
sebagai akhir dari proses peradilan pidana. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana
garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan
tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga.
Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga.
Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki
kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi lainnya, Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan.
Permasalahan umum yang seringkali di hadapi oleh Balai Pemasyarakatan adalah
mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemeriksaan dimuka
sidang yang kurang ditempatkan sebagai faktor penting untuk memberikan pertimbangn
/masukan bagi penuntut umum dan hakim dalam perumusan dakwaan dan tuntutan serta
penyusunan putusan pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak Pasal 55 dan 56 ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan wajib
hadir di persidangan. Melalui pasal tersebut dinyatakan pula hakim wajib memberikan
kesempatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan penelitian
kemasyarakatan sebelum sidang dibuka. Dalam praktiknya, kedudukan Balai
Pemasyarakatan selaku Pembimbing Kemasyarakatan tidak ditempatkan pada porsi yang
sepatutnya untuk memberikan masukan substansi (rekomendasi penanganan anak yang
bermasalah dengan hukum) bagi penyusunan dakwaan/ tuntutan dan putusan. Ada dua
faktor penting yang menjadikan kondisi tersebut, yakni Penyidik, Penuntut Umum, serta
Hakim yang tidak melihat signifikansi peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan
dan/ atau faktor kualitas hasil penelitian kemasyarakatan yang kurang memadai sehingga
masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam proses
penanganan perkara pidana.
Permasalahan umum yang dihadapi oleh UPT Rumah Tahanan Negara adalah mengenai
surat penahanan yang telah habis/ perlu perpanjangan surat penahanan namun tidak bisa
berjalan secara baik karena tidak adanya koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian.
Hal yang sama juga terjadi dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan
hingga putusan. Pada tahapan pemeriksaan dimuka sidang terkait dengan ekstrak vonis,
yang tidak diterima seketika oleh UPT Rumah Tahanan Negara setelah terdakwa menjadi
terpidana. Dalam KUHAP sendiri Pasal 200 mengharuskan surat putusan untuk ditanda
tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan, hal ini dimaksudkan
agar ketentuan tersebut memberikan kepastian bagi terdakwa. Khusus untuk terdakwa
yang diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan Mahkamah Agung melalui SEMA
Nomor 5 tahun 2001 telah memerintahkan Pengadilan Negeri untuk terdakwa segera
dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan dibacakan dan pada saat itu telah ada setidaktidaknya
ringkasan putusan (extract vonis).
Penekanan proporsi fungsi dan peran diantara subsistem peradilan pidana, terkait dengan
Petugas Pemasyarakatan di Rumaha Tahanan Negara maupun di Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara adalah pembagian tanggung jawab yang menurut Peraturan
pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dibedakan menjadi dua yakni tanggung jawab yuridis
dan tanggung jawab fisik. Tanggung jawab secara fisik terhadap tahanan dan benda
sitaan/ rampasan menurut peraturan adalah menjadi tanggungjawab dari Pemasyarakatan
(Petugas Pemasyarakatan). Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) untuk
Rumah Tahanan Negara dan Pasal 30 ayat (2) dan (3) untuk Rumah penyimpanan Benda
Sitaan Negara.
Lebih lanjut, berkenaan dengan hubungan Rumah Tahanan Negara dengan Cabang
Rumaha Tahanan Negara dalam Pasal 38 ayat (3) KUHAP memerintahkan Kepala
Cabang Rutan untuk memberikan laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rutan.
Untuk itulah dalam penegasan penguatan posisi Pemasyarakatan, penting untuk
dilakukan langkah-langkah khusus mengenai pengawasan dan pembinaan tahanan di
cabang rumah tahanan yang ada di Kepolisian dan Kejaksaan agar terjadi sinergitas
dalam menjalankan sistem administrasi peradilan pidana yang menempatkan hukum dan
hak asasi manusia sebagai standart bersama. Hal yang sama juga berlaku pada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara, melalui pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1983 juga menegaskan kedudukan Cabang Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara yang dibentuk oleh Menteri. Pasal 39 ayat (3) memeintahkan bahawa
sebelum dibentuk Rumah penyimpanan Benda Sitaan negara penyimpanan benda sistaan
yang dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus melaporkannya kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan tiap enam bulan sekali.
Hal lain yang perlu dikemukakan adalah adanya aspirasi dikalangan Pemasyarakatan
untuk menambah kewenangan petugas Pemasyarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS). Kewenangan penyidikan tersebut tersebut dimaksudkan hanya terbatas
pada perkara pidana yang melibatkan narapidana yang dilakukan di Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Kewenangan sebagai PPNS tentunya
memiliki spesifikasi dan kualifikasi terentu, sehingga tidak semua petugas
Pemasyarakatan adalah sebagai penyidik PPNS. Pembatasan jumlah penyidik tersebut
bisa juga dilakukan dengan cara pemusatan Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal atau
pembatasan dari segi jumlah pada setiap UPT atau Penyidik PPNS tersebut berada
dibawah koordinasi dari Kadiv Pemasyarakatan di Kantor Wilayah. Dalam kerangka
kerjasama dengan institusi Penyidik, pelaksanaannya selama ini didalam Lembaga
Pemasyarakatan juga telah dibentuk Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan dimana
secara teknis telah bekerjasama dengan Kepolisan melalui nota kesepahaman yang
disusun dengan Pemasyarakatan.
3. Saran Tindak
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membentuk kelompok kerja untuk
menyusun rancangan dokumen kebijakan yang isinya adalah mengarahkan UPT Balai
Pemasyarakatan untuk mendorong peran aktif Pembimbing Kemasyarakatn untuk
terlibat dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi dalam proses
pemeriksaan perkara pidana;
- Direktorat Jenderal perlu membentuk kelompok kerja untuk menyusun rancangan
naskah kebijakan mengenai pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara dan Cabang
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berada di institusi Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membentuk kelompok kerja untuk
merumuskan kebijakan yang dapat mendorong keterpaduan bekerjanya administrasi
peradilan pidana dan pengembangan kerjasama lintas institusi yang diinisiasi oleh
UPT Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan persinggungan antara tugas-fungsi
Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Misalnya kerjasama
dan koordinasi terkait dengan adminitrasi tahanan/ registrasi dalam konteks tukarmenukar
data kriminal (data sidik jari dan identitas tersangka), pengeluaran tahanan
demi hukum, serta mengenai ekstrak vonis yang dapat disederhanakan lagi dengan
berita acara yang tentunya akan memudahkan administasi peradilan pidana ditingkat
UPT Pemasyarakatan.
- Pentingnya kajian mengenai signifikansi penambahan kewenangan Petugas
Pemasyarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Indikator Keberhasilan
 Dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan tentang Penguatan Peran
Pembimbing Kemasyarakatan dengan lampiran berupa pedoman kerja pelaksanaan
tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
 Tersusunnya Naskah Akademis Usulan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Rumah
Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Departemen Hukum
dan HAM
 Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pengeluaran Tahanan Demi
Hukum dan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan Data Kriminal.
 Tersusunnya naskah akademik atau kertas kerja mengenai kajian penambahan
kewenangan Petugas Pemasyarakatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Bag.I . HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU
NO
FOKUS
PEMBARUAN
PERMASALAHAN
SARAN TINDAK
INDIKATOR
KEBERHASILAN
RENCANA AKSI
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
A Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
1 Konsep dan Misi
Pemasyarakatan
Belum dipahaminya secara utuh konsep
dan misi Pemasyarakatan dalam
bekerjanya sistem peradilan pidana
terpadu oleh lembaga penegak hukum
lainnya, sehingga menimbulkan
ketidakpaduan dalam bekerjanya
masing-masing sub sistem peradilan
pidana.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
mendorong adanya desk
khusus yang
dikoordinasikan oleh
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia untuk
melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi
peraturan perundangundangan
maupun relasi
lintas institusi yang terkait
dengan bekerjanya
sistem peradilan pidana.
Terbentuknya Desk
Khusus Koordinasi
Pelaksanaan Sistem
Peradilan Pidana
Terpadu, yang
setidaknya terdiri dari
unsur-unsur
Mahkamah Agung
Kepolisian RI,
Kejaksaan Agung, KPK,
Komnas HAM, dan
Pemasyarakatan yang
dikoordinasikan oleh
Departemen Hukum
dan HAM.
a. Pembentukan tim
kerja Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan untuk
menyusun disain dan
tahapan pembentukan
desk khusus Koordinasi
Pelaksanaan Sistem
Peradilan Pidana pada
Departemen Hukum dan
HAM.
b. Pembentukan tim lobi
kebijakan Desk Khusus
Koordinasi Pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana
dengan penanggung
jawab pelaksanaannya
oleh Bagian Umum
Sekretariat Jenderal/ Sub
Bagian Humas dan
protokol untuk
melakukan pendekatan,
sosialisasi, dan dialog
ditingkat Departemen
Hukum dan HAM serta
lintas lembaga penegak
hukum.
Jangka pendek
(0 -2 tahun)
2 Konfigurasi peraturan Ketentuan peraturan perundang-  Perbaikan peraturan - Adanya KUHP , a. Direktorat Jenderal Jangka menengah
perundang-undangan
terkait dengan
bekerjanya sistem
peradilan pidana
terpadu
undangan yang memuat peran dan
fungsi Pemasyarakatan dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia belum
memadai, khususnya dalam hal
menjalin keterhubungan dan bagaimana
mengelola kewenangan diantara sub
sistem-sub sistem peradilan pidana.
perundang-undangan
yang dapat menempatkan
lembaga-lembaga
penegak hukum sebagai
kesatuan elemen dari
sistem peradilan pidana
yang terpadu, maka
diperlukan
penyempurnaan terhadap
KUHP , KUHAP, dan
UU tentang Pengadilan
Anak sebagai prioritas
kerja pembaharuan.
 Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
mendorong gagasan
adanya undang-undang
tentang sistem peradilan
pidana yang akan
memberikan legitimasi
yang kuat atas
bekerjanya sistem,
khususnya penguatan
bagi sistem
Pemasyarakatan.
 Perlunya perubahan
Undang-undang
tentang
Pemasyarakatan
KUHAP, dan UU
Peradilan Pidana Anak
baru yang dapat
memantapkan peran
masing-masing
institusi seperti
Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan
Pemasyarakatan dalam
suatu sistem peradilan
pidana yang terpadu.
- Adanya naskah
akademik dan
rancangan undangundang
tentang sistem
peradilan pidana
terpadu.
- Tersusunya
Perbaikan Naskah
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk melakukan analisa
terhadap komplikasikomplikasi
yang terdapat
dalam hukum acara dan
hukum materiil.
b. Menyusun analisa,
kertas kerja, maupun
naskah akademis bagi
rekomendasi perbaikan
peraturan perundangundangan
yang
disampaikan sebagai
pokok-pokok pikiran
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan kepada
kalangan internal
Departemen Hukum dan
HAM.
c. Tim kerja intensif
melakukan komunikasi
secara periodik dengan
Ditjen Peraturan
perundang-undangan
Departemen Hukum dan
HAM
d. Tim kerja
menginisiasi komunikasi
dan mendorong berbagai
pihak seperti Kepolisian,
Kejaksaan, dan
Mahkamah Agung untuk
mulai menyiapkan
(3 – 5 tahun)
terkait dengan
penguatan posisi
Pemasyarakatan
dalam sistem
peradilan pidana; dan
 Peninjauan kembali
terhadap pasal-pasal
tertentu atas undangundang
yang
berpotensi untuk
memidanakan orang
dengan pidana penjara
dan berimplikasi
terhadap fenomena
over kapasitas di
Lembaga
Pemasyarakatan
(seperti Undangundang
Nomor 22
tahun 1997 tentang
Narkotika dan
Undang-undang Nonor
5 tahun 1997 tentang
Psikotropika serta
Akademik dan
Rancangan Undangundang
tentang
Sistem
Pemasyarakatan.
- Tersusunnya pokokpokok
pikiran dan
rekomendasi
perbaikan terhadap
berbagai undangundang
yang
memiliki
kecenderungan
untuk memicu over
kapasitas
undang-undang payung
bagi bekerjanya sistem
peradilan pidana terpadu.
undang-undang
lainnya yang dapat
memicu over
kapasitas).
B Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya Administrasi Peradilan Pidana.
1 Penguatan Peran
Pembimbing
Kemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Lembaga penegak hukum seperti Polisi,
Jaksa, serta Hakim kurang memahami
signifikasi peran dari Pembimbing
Kemasyarakatan serta mengabaikan
peran dan fungsi Pembimbing
Kemasyarakatan dalam penanganan
perkara pidana terkait dengan anak yang
bermasalah dengan hukum.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
membentuk kelompok kerja
untuk menyusun rancangan
dokumen kebijakan yang
isinya adalah untuk
mengarahkan UPT Balai
Pemasyarakatan agar
mendorong peran aktif
Pembimbing
Kemasyarakatn untuk
terlibat dalam tahap pra
adjudikasi, adjudikasi, dan
post adjudikasi dalam
proses pemeriksaan perkara
pidana;
Dikeluarkannya Surat
Keputusan Dirjen
Pemasyarakatan tentang
Penguatan Peran
Pembimbing
Kemasyarakatan dengan
lampiran berupa pedoman
kerja pelaksanaan tugas
Pembimbing
Kemasyarakatan.
a. Pembentukan Tim
kerja dalam
Penyusunan SK
Dirjen
pemasyarakatan
tentang penguatan
Peran pembimbing
Kemasyarakatan.
b. Tim Kerja bekerja
dengan melibatkan
partisipasi dari institusi
penegak hukum lainnya
dalam penyusunan
Pedoman Kerja
Pelaksnaan pembimibng
Kemasyarakatan
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
2 Hubungan antara
lembaga-lembaga
yang termasuk bagian
dari sistem peradilan
pidana dalam
bekerjanya
administrasi peradilan
pidana terpadu.
Hubungan antara lembaga-lembaga
yang bernaung dalam sistem peradilan
pidana cenderung tidak sinergis, dimana
dalam pelaksanaan tugas masingmasing
sub sistem tidak mempunyai
acuan prosedur teknis dalam
menjalankan administrasi peradilan
pidana yang terpadu dan sistemik yang
tercermin dalam lemahnya koordinasi
dalam menangani data kriminal,
Pengembangan acuan
prosedur bersama dalam
koordinasi tukar-menukar
data kriminal (data sidik jari
dan identitas tersangka),
pengeluaran tahanan demi
hukum, dan mengenai
ketentuan adanya ekstrak
vonis yang dapat
disederhanakan melalui
a. Tersusunnya Rancangan
Peraturan Menteri
mengenai Pengeluaran
Tahanan Demi Hukum
dan Rancangan Peraturan
Menteri mengenai
Pengelolaan Data
Kriminal.
a. Pembentukan Tim
Kerja Penyusunan
Peraturan Menteri
mengenai Pengeluaran
Tahanan Demi
Hukum, Peraturan
Menteri mengenai
Pengelolaan Data
Kriminal, dan
Penyusunan SKB
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
pengeluaran tahanan demi hukum, serta
mengenai masalah ekstrak vonis.
berita acara yang diberikan
setelah putusan hakim
dibacakan di pengadilan.
b. Adanya ketentuan yang
diatur dalam Surat
Kesepakatan Bersama
antara Mahkamah Agiung
dengan Menteri Hukum
dan HAM atau adanya
ketentuan internal di
Mahkamah Agung yang
mengatur mengenai
kewajiban dari pengadilan
untuk memberikan berita
acara sebagai pengganti
sementara ekstrak vonis
setelah putusan hakim
dibacakan.
dengan Mahkamah
Agung mengenai
kewajiban Pengadilan
memberikan salinan
berita acara pada saat
setelah putusan
dibacakan.
b. Tim kerja mengusulkan
naskah akademik dan
Rancangan peraturan
Menteri kepada
Departemen Hukum
dan HAM/ Ditjen
Peraturan Perundangundangan.
c. Tim Kerja melakukan
melakukan
komunikasi dan lobi
dengan Mahkamah
Agung untuk
menyusun dan
mengkaji bentuk
ketentuan yang tepat
sebagai acuan
prosedur mengenai
kewajiban untuk
memberikan salinan
berita acara.
3 Kedudukan Cabang
Rumah Tahanan
Negara dan Cabang
Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara
H. Cabang Rumah Tahanan Negara di
Kepolisian dan Kejaksaan saat ini
masih kurang menempatkan
Pemasyarakatan pada porsi
kedudukannya yang memiliki
kewenangan dalam pengawasan
dan pembinaan.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
membentuk kelompok kerja
untuk menyusun rancangan
naskah kebijakan mengenai
pengelolaan Cabang Rumah
Tahanan Negara dan
Tersusunnya Naskah
Akademis Usulan
Perumusan Kebijakan
Pengelolaan Rumah
Tahanan Negara dan
Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara
a. Pembentukan Tim
Kerja Penyusunan
Kebijakan Pengelolaan
Cabang Rumah Tahanan
Negara dan Cabang
Rumah penyimpanan
Benda Sitaan Negara.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
I. Hal yang sama juga berlaku pada
Cabang Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara, yang
berdasarkan kewenangannya
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara seharusnya menerima
laporan dari pihak Kepolisian atau
Kejaksaan mengenai status dan
kondisi benda yang disita atau
dirampas.
Cabang Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan
Negara yang berada di
institusi Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan.
Departemen Hukum dan
HAM
b. Tim kerja mengusulkan
draft rumusan kebijakan
yang terkait dengan
regulasi teknis serta
penyiapan peraturan
perundangan untuk
mengatur pengelolaan
Cabang Rutan dan
Cabang Rupbasan
4 Petugas
Pemasyarakatan
sebagai PPNS
Berbagai permasalahan di Rutan
dan Lapas yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana mendorong
kalangan Pemasyarakatan untuk
mempertimbangkan perlu adanya
penambahan kewenangan Petugas
Pemasyarakatn sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
Perlunya kajian mengenai
penambahan kewenangan
Petugas Pemasyarakatan
sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.
Adanya kajian mengenai
penambahan kewenangan
Petugas Pemasyarakatan
sebagai PPNS.
a. Pembentukan Tim
Kerja Khusus yang
mengkaji tentang
penambahan
kewenangan Petugas
pemasyarakatan
sebagai PPNS
b. Penyusunan Naskah
Akademik maupun
kertas-kertas kerja yang
akan dipergunakan oleh
Tim untuk melakukan
lobi-lobi dalam rangka
menyakinkan pihak
eksternal Ditjen
Pemasyarakatan akan
pentingnya PPNS
Petugas
Pemasyarakatan.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)

BAB IV
TINJAUAN MANAJEMEN ORGANISASI
Penyelenggaraan kegiatan Pemasyarakatan dalam struktur birokrasi Departemen Hukum
dan HAM dilaksanakan oleh tiga jenjang, pertama oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, kedua oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melalui
Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ketiga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri
dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan
(Bapas) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Aturan mengenai
organisasi dan tata kerja dari ketiga jenjang tersebut adalah sebagai berikut:
K. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10
Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM
R.I
L. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : M – 01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
M. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan diatur
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03
Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
N. Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan diatur
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03
Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak
O. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diatur dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara
 Struktur Organisasi Pemasyarakatan Dalam Hubungannya Dengan Perangkat
Organisasi Lainnya Di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Kondisi Normatif, Empiris Dan Permasalahannya
Pada dasarnya organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif
melalui kegiatan yang terpadu (J. Winardi, Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi
dan Manajemen : 2005). Namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana di
Departemen Hukum Dan HAM bila dihubungkan dengan tata struktural antara
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis di lapangan. Dalam garis
birokrasi struktural Departemen Hukum dan HAM, Kepala Lapas sebagai salah satu
unit pelaksana teknis misalnya, bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala
Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Hukum dan HAM sedangkan Kakanwil
bertanggungjawab langsung kepada Menteri Departemen Hukum dan HAM, sistem
ini dikenal dengan sebutan integrated. Posisi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
berada dibawah organisasi departemen dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Sedangkan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas),bertanggungjawab kepada
Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Tidak ada garis struktural secara langsung
antara Dirjen Pas, Kadiv Pas dan Ka.Lapas sebagai Unit Pelaksana Teknis.
Hubungan antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Kadiv
Pemasyarakatan, dan satuan unit pelaksana teknis dibawahnya hanya bersifat teknis
fungsional. Sebagai contoh dalam Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa bimbingan teknis Pemasyarakatan kepada
Lapas secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Demikian juga
dalam Pasal 61 ayat (3) dan (4) Peraturan No: M – 01.PRa.07.10 Tahun 2005 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah yang menyebutkan bahwa Kepala Divisi
Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur
Jenderal atau Kepala Badan yang bersesuaian melalui Kepala Kantor Wilayah. Dalam
hal-hal tertentu yang bersifat teknis, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dapat
melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur Jenderal atau Kepala
Badan yang bersesuaian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
Disisi ini terlihat dualisme tata hubungan dalam tatanan struktural dan teknis
organisasi, dimana secara struktur organisasi yang sama-sama menjalankan fungsi
pemasyarakatan itu tunduk pada hierarki organisasi strukturalnya masing-masing
meskipun secara teknis organisasi-organisasi tersebut saling berhubungan. Bidang
struktural yang menitikberatkan pada dukungan fasilitatif, kepegawaian dan anggaran
kepada bidang teknis yang menjalankan fungsi-fungsi Pemasyarakatan sejatinya
berada dalam satu hierarki manajemen terpadu. Dalam banyak hal, tata hubungan
tersebut tidak terselenggara dalam sistem organisasi pemasyarakatan di Departemen
Hukum dan HAM.
Pada akhirnya sistem ini menjadi faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam
keberhasilan kinerja sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.Dikatakan
bermasalah karena tidak adanya kesatuan kerja yang baik meskipun dikatakan sistem
tersebut adalah sistem yang “integrited”.
Permasalahan lain yang kiranya belum maksimal dilakukan adalah pemberdayaan
SDM yang berasal dari Pemasyarakatan untuk dapat berkarier di jabatan-jabatan
strategis di Departemen sepanjang yang bersesuaian dengan bidang Pemasyarakatan
misalnya di BPSDM, Sekjen untuk biro perencanaan, pegawaian.
- Saran Tindak
Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang diemban oleh
organisasi pemasyarakatan sangat berat mengingat terus meningkatnya jumlah pelaku
tindak pidana yang di hukum mulai dari kategori anak, wanita hingga dewasa.
Dengan kondisi tersebut maka seyogyanya kemandirian organisasi pemasyarakatan
perlu dipertimbangkan sehingga dualisme tata hubungan baik dalam kerangka teknis
fungsional dan struktural dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sedapatnya
diminimalisir.
Terkait dengan permasalahan dalam struktur organisasi pemasyarakatan mungkin
perlu dipertimbangkan kembali bahwa peran Direktorat Jenderal dalam organisasi
pemasyarakatan merupakan “Pembina Teknis” kepada unit pelaksana teknis yang
menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Wacana atau ide untuk mengatasi
dualisme tata hubungan yang terjadi perlu memperhatikan kondisi tersebut dengan
alas strategi koordinatif dalam kerangka pembagian peran yang jelas dimasingmasing
bidang atau tingkatan manajemen. Dengan status sebagai pembina teknis
maka lingkup pelaksanaan tugasnya meliputi peran teknis-substantif sedangkan dalam
kerangka administratif-fasilitatif peran tersebut dimainkan oleh Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM. Faktual, dalam sistem integrated yang dianut oleh
departemen, bidang-bidang yang memainkan peran administratif-fasilitatif lebih
dominan ketimbang bidang-bidang yang memainkan peran teknis-substantif, kondisi
ini pada akhirnya disikapi dengan prinsip koordinatif agar terjadi keseimbangan
dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan.
Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM, saat ini tengah menyusun Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen (bindalmin) yang didalamnya
mengatur mengenai pola tata hubungan kerja antara unit-unit satuan utama di
Departemen. Prinsip koordinatif diharapkan tergambarkan dalam substansi
penyusunan pola bindalmin tersebut, dimana tidak saja diatur mengenai tata kerja
antara unit-unit satuan utama tetapi juga tata hubungan antara unit satuan utama di
departemen dengan unit-unit kerja yang ada di kanwil serta unit pelaksana teknis di
daerah terutama dalam kerangka pelaksanaan tugas administratif – fasilitatif.
Pencapaian kemandirian organisasi pemasyarakatan dalam upaya menciptakan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak selalu diikuti
dengan restrukturisasi organisasi secara keseluruhan. Dengan sendirinya beragam
pandangan mengenai bentuk atau model organisasi yang ideal diantara pilihan
holding atau integrated dapat disikapi dengan penggunaan prinsip-prinsip koordinatif
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.
Prinsip koordinatif merupakan jalan terbaik untuk memaksimalkan peran organisasi
pemasyarakatan baik ditingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi
Pemasyarakatan hingga ke Unit Pelaksana Teknis. Koordinasi pelaksanaan tugas
tersebut sebaiknya diatur dalam organisasi dan tata kerja masing-masing bidang
melalui Peraturan Menteri sehinga ada mekanisme yang jelas. Bidang-bidang yang
membutuhkan koordinasi yang jelas meliputi bidang anggaran dan bidang
kepegawaian namun demikian tidak tertutup kemungkinan bidang-bidang lain seperti
pada bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Hal-hal yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya mekanisme koordinasi di
organisasi pemasyarakatan meliputi;
P. Adanya tugas dan fungsi serta kewenangan yang diperoleh organisasi
pemasyarakatan baik di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala
Divisi Pemasyarakatan hingga ke Unit Pelaksana Teknis.
Q. Prinsip koordinasi dilaksanakan dalam lingkup tugas yang berhubungan
dengan anggaran, pembinaan kepegawaian, rekrutmen termasuk yang
berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia pemasyarakatan.
R. Prinsip koordinasi di masing-masing bidang diatur dengan mekanisme yang
jelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dituangkan dalam
ketentuan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing bidang sesuai level
birokrasinya, dalam pelaksanaannya tentunya prinsip ini sebangun dengan
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen yang saat ini
sedang disusun oleh Sekertariat Jenderal Departemen Hukum dam HAM.
S. Untuk menjalankan prinsip koordinasi tugas dan fungsi pemasyarakatan yang
telah dituangkan dalam organisasi dan tata kerja perlu dibuat standar
operasional prosedur atau standar bekerja yang mengatur mengenai
mekanisme teknis implementasi prinsip dimaksud.
T. Agar lebih efektif dalam penerapan prinsip koordinatif tersebut maka
penempatan personil di Kesekretariatan Jenderal Departemen Hukum dan
HAM atau bidang tugas lainnya seperti Inspektorat Jenderal atau BPSDM
sepanjang yang berhubungan dengan organisasi pemasyarakatan sedapat
mungkin ditempati oleh pegawai yang berasal dari kalangan pemasyarakatan
sehingga dapat mengetahui dengan cermat kondisi yang terjadi di
pemasyarakatan. Penempatan personil tersebut berdasarkan syarat
administratif dan substantif yang jelas dan transparan.
- Indikator Keberhasilan
- Terlaksananya koordinasi kewenangan meliputi bidang anggaran, kepegawaian
dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi organisasi pemasyarakatan
- Ketentuan mengenai desentralisasi kewenangan sebagai bentuk koordinasi diatur
dengan peraturan Menteri yang tertuang dalam organisasi dan tata kerja masingmasing
tingkatan organisasi pemasyarakatan
- Ditempatkannya SDM dari pemasyarakatan di beberapa posisi yang berhubungan
dengan pemasyarakatan baik di Sekjen atau BPSDM agar memudahkan
koordinasi
 Organisasi Dan Tata Kerja Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi
Suatu organisasi yang baik dan efektif pada dasarnya memiliki ciri-ciri antara lain :
 mempunyai tujuan organisasi yang jelas dan realistis
 pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub sistem atau bagianbagian
harus baik dan jelas
 organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan
 tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi
 unit-unit kerja ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan kerja
 job description setiap jabatan harus jelas dan tidak tumpang tindih
 rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak
terlalu banyak
 sumber perintah dan tanggungjawab harus jelas, melalui jarak yang terpendek
 jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas
 tidak adanya kesalahan manajemen dalam penempatan karyawan
 hubungan antara bagian jelas dan serasi
 pendelegasian wewenang harus berdasarkan job decription karyawan
 diferensiasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus baik
 organisasi harus luwes dan fleksibel
(H.P Malayu Hasibuan, “Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah/ Jakarta, Bumi
Aksara:2001)
Beberapa ciri organisasi diatas dijadikan alat untuk mengukur efektifitas dan efisiensi
organisasi Pemasyarakatan pada Departemen Hukum dan HAM saat ini.
2. Tujuan Organisasi
1.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Saat ini terdapat kondisi dimana ada kesenjangan dalam mengartikulasikan tujuan
organisasi pemasyarakatan baik ditingkat pusat maupun di tingkatan unit-unit
pelaksana teknis. Sebagai contoh, dibeberapa unit pelaksana teknis tujuan organisasi
pemasyarakatan bisa dijalankan dengan baik, namun tidak sedikit visi dan misi serta
tujuan organisasi tersebut di tempat lain terlihat sangat kurang. Pada akhirnya program
kerja yang dibuat tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi pemasyarakatan.
Kurangnya memahami visi dan misi organisasi mengakibatkan kemajuan dan
kemunduran suatu UPT Pemasyarakatan ditentukan oleh siapa yang memimpin
sehingga terlihat perbedaan kualitas kerja yang cukup besar antara setiap unit
pelaksana teknis. Sudah seharusnya tujuan organisasi yang diaplikasikan dalam visi
dan misi organisasi mulai dikembangkan kembali terutama di unit-unit pelaksana
teknis. Diharapkan kemajuan suatu organisasi khususnya ditingkatan UPT adalah
berdasarkan tujuan yang telah disusun oleh organisasi bukan bergantung dari siapa
yang memimpin. Catatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa suatu Visi
dan Misi Organisasi Pemasyarakatan bisa berkembang dan tidak statis hal tersebut
secara dinamis berhubungan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang sudah
digariskan dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dengan demikian Direktorat jenderal pemasyarakatan perlu secara aktif
memasukan perencanaan strategisnya organisasinya kepada Sekjen atau Departemen
agar dapat menjadi bagian dari Rencana Strategis Departemen. Substansi Renstra
Pemasyarakatan seyogyanya perlu disempurnakan disesuaikan dengan visi, misi serta
tujuan dan kebutuhan organisasi. Disamping itu pola penyusunan program kerja
pemasyarakatan di tingkat Kadiv PAS dan unit-unit pelaksana teknis masih perlu
dikuatkan mengingat belum disesuaikan dengan Renstra Pemasyarakatan berdasarkan
visi, misi serta tujuan organisasi yang ingin dicapai
1.2 Saran Tindak
Pada dasarnya Visi dan misi serta tujuan organisasi yang terkandung dalam Renstra
bersifat dinamis dan sesuai kebutuhan serta sedapatnya meliputi seluruh sub sistem
pemasyarakatan mulai dari Rutan, Lapas, Bapas dan Rupbasan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan tujuan organisasi dengan
merumuskan visi dan misi berdasarkan karakteristik tugas dan fungsinya yang sesuai
dengan arah dan perkembangan dalam perencanaan pembangunan nasional baik
perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Visi dan misi yang disusun
tersebut sedapatnya meliputi seluruh unsur pemasyarakatan mulai dari Rutan, Lapas,
Bapas dan Rupbasan. Visi dan misi tersebut seharusnya ditransformasikan secara
jelas kepada sub organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan
seperti kepada Kadiv Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis dibawahnya. Oleh
karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mendorong agar Kadiv
Pemasyarakatan beserta semua unit pelaksana teknis yang berada dibawah
koordinasi Kadiv Pemasyarakatan mempunyai program yang sejalan dengan visi dan
misi pemasyarakatan berdasarkan tingkat atau level birokrasinya masing-masing.
Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai pedoman baku mengenai arah bekerjanya
organisasi sehingga baik pimpinan dan staf mempunyai paradigma yang sama untuk
mencapai tujuan bersama, dengan demikian kemajuan dan keberhasilan dalam
mencapai tujuan organisasi bukan tanggungjawab Kepala UPT saja, atau Kadiv
Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan saja tetapi seluruh insan
Pemasyarakatan.
1.3 Indikator Keberhasilan
a. Adanya substansi Renstra yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang
mencakup keseluruhan sub sistem pemasyarakatan Rutan, Lapas, Bapas dan
Rupbasan
b. Adanya surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mengatur agar
penyusunan program kerja di setiap unit pelaksana teknis atau Divisi PAS di
Kanwil dalam menyusun program kerja harus berdasarkan rencana strategis
(renstra) organisasi Pemasyarakatan
.
diharapkan dengan adanya kedua indikator ini Visi dan misi dan tujuan organisasi
dapat diimplementasikan secara baik di setiap level birokrasi mulai ditingkat
Direktorat Jenderal, Kadiv Pemasyarakatan dan unit Pelaksana Teknis
2. Penyesuaian Tipe Organisasi dan Struktur dengan Kebutuhan Organisasi
2.1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2.1.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor: M.09-PR.07.10
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM
R.I. setidaknya ada enam (6) direktorat teknis yang melaksanakan tugas dan
fungsi pemasyarakatan di Direktorat Jenderal diantaranya sebagai berikut:
U. Direktorat Registrasi dan Statistik
V. Direktorat Perawatan
W. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan
X. Direktorat Latihan Kerja dan Produksi
Y. Direktorat Kemanan dan Ketertiban
Z. Direktorat Bina Khusus Narkotika
Gambar :Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Pola struktur organisasi yang saat ini berlaku di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
disusun menggunakan pendekatan proses. Pengalaman dalam penerapan pola struktur
tersebut, dirasakan mengandung beberapa kelemahan. Terutama terkait dengan
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Berkenaan
dengan pola strukturnya, struktur yang berlaku saat ini tidak konsisten dengan pola
organisasi yang dirancang dalam organisasi Pemasyarakatan (quasi process). Misalnya
keberadaan Direktorat Bina Khusus Narkotika, yang menunjukan bahwa pola yang
disusun tidak lagi menggunakan pendekatan proses tetapi melalui pendekatan bidang.
Namun di sisi lain tugas dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Bina Khusus Narkotika
tidak jauh berbeda dengan Direktorat Perawatan sehingga menjadi kurang efektif dan
cenderung tumpang tindih. Kelemahan lainnya dengan pola organisasi Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan yang berlaku saat ini, menunjukkan bidang-bidang teknis
seperti Bapas dan Rupbasan kurang terakomodasi secara baik, sehingga berimbas pada
kurang optimalnya dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi kedua bidang tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena pola organisasi
yang dibangun saat ini adalah berdasarkan suasana dan logika proses pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi yang ada di Lapas dan Rutan. Pola organisasi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan saat ini terdapat kesamaan dengan pola organisasi di Lapas atau Rutan.
Model struktur tersebut cenderung kurang mendorong Bapas dan Rupbasan berkembang
secara optimal terutama yang berkaitan dengan pemenuhan perlakuan dan pembinaan
khusus terhadap anak dan perempuan.
.
Bidang Humas
Permasalahan lain cukup penting untuk diketengahkan mengenai Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan adalah Sub Bagian Hubungan Masyarakat. Menurut Pasal
399 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.09-PR.07.10 tahun
2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM R.I.
disebutkan bahwa Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan
masyarakat dan protokol. Kedudukan Humas ini ada dibawah bagian tata usaha
direktorat yang berada langsung dibawah Sekertariat Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
Seiring dengan keterbukaan informasi pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan
prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka peran Humas sebagai garda
terdepan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan informasi yang
benar dan akurat mengenai kondisi-kondisi yang terjadi dan berkembang di
masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan
menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan secara profesional. Minimnya
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
DIREKTORAT BINA
REGISTRASI DAN
STATISTIK
DIREKTORAT
BINA
PERAWATAN
DIREKTORAT BINA
BIMBINGAN
KEMASYARAKTAN
DIREKTORAT BINA
LATIHAN KERJA
DAN PRODUKSI
DIREKTORAT
BINA KHUSUS
NARKOTIKA
DIREKTORAT BINA
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
DIREKTORAT
JENDERAL
PEMASYARAKATAN
upaya-upaya untuk pengembangan informasi publik dalam memberikan wacana
dari sudut pandang internal organisasi pemasyarakatan terhadap pemberitaan
negatif dan pencitraan publik terhadap kinerja organisasi pemasyarakatan, dapat
dikatakan sebagai gagalnya peran humas mengantisipasi hal tersebut.
Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kedudukan humas secara
struktural setara dengan eselon IV sehingga secara birokratis sulit untuk
menentukan atau setidaknya mempunyai kapasitas meminta informasi, keterangan,
dari UPT atau Kadiv Pemasyarakatan secara cepat apabila ada permasalahan di
daerah yang berskala nasional, serta dapat memberikan keterangan kepada publik
karena jabatan yang diembannya untuk kepentingan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dan Departemen Hukum dan HAM. Berdasarkan tata organisasi
saat ini, kapasitas menyiapkan informasi, memberikan informasi, dan
menyampaikannya kepada publik menurut aturan dalam organisasi dan tata kerja
Departemen berada di Kepala Biro Humas Departemen Hukum dan HAM. Unitunit
Humas yang berada di tiap-tiap Direktorat Jenderal tidak mempunyai
kewenangan tersebut dalam organisasi dan tata kerja Departemen. Pengelolaan dan
pengembangan komunikasi publik pada lembaga-lembaga pemerintahan saat ini
merupakan salah satu kebutuhan yang relatif penting diprioritaskan. Humas
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan posisinya perlu didorong untuk ditingkatkan
menjadi bagian serta ditambahkan kewenangan untuk berkomunikasi dan
memberikan informasi kepada masyarakat yang ditegaskan dalam Peraturan
Menteri sehingga Humas Direktorat dapat bekerja secara optimal.
Selain gradasi struktural faktor lain yang berpengaruh adalah belum terlihatnya
strategi media yang efektif yang dilakukan oleh subbagian Humas Direktorat
terutama dalam merespon segala hal yang berkembang di masyarakat dan di media
yang terkait dengan pemasyarakatan. Humas pemasyarakatan terkesan hanya
menunggu jika diklarifikasi oleh media, peran Humas pasif sehingga pencitraan
pemasyarakatan tergantung bagaimana inisiatif media mengemasnya bukan karena
strategi yang diterapkan oleh Humas. Dengan kata lain bahwa SDM Humas kurang
memadai dan perlu peningkatan selain itu hingga kini Jabatan Humas di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan belum dikategorikan sebagai jabatan fungsional sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.1.2 Saran Tindak
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Secara keseluruhan diperlukan penilaian dan pengkajian yang mendalam terkait
struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan perlu menyiapkan kelompok kerja untuk membahas
mengenai restrukturisasi organisasi Dirjen Pemasyarakatan. Penyusunan pola
struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan idealnya disusun
berdasarkan “bidang” bukan berdasarkan “proses”. Hal ini dimaksudkan agar
semua pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat diakamodasi secara
memadai. Pola struktur yang diusulkan agar lebih mengakomodasi tugas pokok
dan fungsi organisasi pemasyarakatan secara optimal adalah melalui penyesuaian
pola struktur organisasi yang terdiri dari:
AA. Direktorat Lapas
BB. Direktorat Rutan
CC. Direktorat Bapas
DD. Direktorat Rupbasan
EE. Direktorat Anak & Perempuan
Namun demikian komposisi struktur ini masih diperlukan kajian yang mendalam
oleh Tim khusus.
Konsepsi usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Melalui struktur tersebut, terlihat prinsip miskin struktur kaya fungsi dapat
diterapkan dengan baik sedangkan disisi lain semua bidang tugas unit pelaksana
teknis dapat diakomodir dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Hal penting lainnya adalah tidak adanya lagi inkonsistensi atau
tumpang tindih struktur dengan Berubahnya struktur organisasi Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dari pendekatan quasi process menjadi pendekatan
Bidang. Namun demikian untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih dimungkinkan untuk membuat
Direktorat baru sepanjang bersesuaian dengan konsep bidang yang dianut dalam
penyusunan perencanaan tupoksinya.
Bidang Humas
Dalam rangka meningkatkan peran Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
agar dapat berperan maksimal maka tingkatan jabatan dalam struktur organisasi
sebaiknya ditingkatkan dari eselon IV menjadi Eselon III sehingga setara dengan
Kepala Bagian. Dengan kapasitas tersebut diharapkan kendala-kendala birokratis
dapat diminimalisir, sebagai perbandingan jabatan Humas di Direktorat Jenderal
Imigrasi sejak lama ditempati oleh eselon III. Agar Humas direktorat dapat
berperan secara maksimal dan memainkan peran startegi media yang aktif dan
efektif maka kualitas SDM dibidang Humas harus ditingkatkan dengan
memberikan pelatihan khusus kehumasan dan berkesinambungan. Dalam konteks
pelaksanaan tugas dan fungsi sebenarnya Humas dikategorikan dalam jabatan
fungsional Juru Penerangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Pedoman untuk merealisasikan jabatan fungsional kehumasan tersebut, terdapat
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang
Kehumasan yang disusun oleh Departemen Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia. Departemen Hukum dan HAM perlu menempatkan status
humas dalam kerangka jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan
Keppres tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil sedangkan ketentuan
teknis angka kredit dan jenjang jabatan dan uraian spesifikasi tugas kehumasan
dapat mengacu pada bahan yang sudah disiapkan oleh Depkominfo.
2.1.3 Indikator Keberhasilan
a. Berubahnya struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari
pendekatan quasi process menjadi pendekatan Bidang
b. Meningkatnya eselonisasi Humas dari eselon IV menjadi eselon III
c. Memberikan kesempatan yang luas bagi SDM Humas untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan kehumasan secara berkesinambungan
d. Diimplementasikannya sepesifikasi jabatan humas sebagai jabatan fungsional
pegawai negeri sipil dalam rumpun juru penerangan
2.2 Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2.2.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
DIREKTORAT
LAPAS
DIREKTORAT
RUTAN
DIREKTORAT
RUPBASAN
DIREKTORAT BAPAS
DIREKTORAT
JENDERAL
PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT ANAK
& PEREMPUAN
Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Bapas secara normatif diatur
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :
M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
Keberadaan peraturan tersebut mengubah nomenklatur Bispa menjadi Balai
Pemasyarakatan yang disingkat Bapas. Bapas mempunyai tugas memberikan
bimbingan kemasyarakatan namun satu hal yang patut dicermati perubahan
nomenklatur Bapas secara signifikan telah menghilangkan peran “Pengentasan
Anak” sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan
dan pembimbingan anak menjadi kurang terselenggara dengan baik. Pada
umumnya tugas Bapas dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :
a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
1) membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak
nakal;
2) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik
pemasyarakatan di lapas anak;
3) menentukan program perawatan tahanan di rutan;
4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien
pemasyarakatan.
b. melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien
pemasyarakatan;
c. memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta
data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
d. mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan
tugas pembimbingan; dan
e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana
pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua,
wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi
tugas pembimbingan.
Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban :
a. menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah
dilakukannya;
b. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data,
saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah
dilakukannya;
c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna
memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di
pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah
dilakukannya;
d. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapas.
Melihat tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan
yang begitu penting maka kualifikasi dan kompetensi pembimbing kemasyarakatan
perlu ditingkatkan. Permasalahannya syarat-syarat pembimbing kemasyarakatan
yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
:M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi
Pembimbing Kemasyarakatan kurang mencerminkan kebutuhan akan kualifikasi
dan kompetensi tersebut. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman disebutkan bahwa
untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah :
a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial;
2) Sekolah Menegah Umum atau Kejuruan lainnya.
b. telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi
lulusan :
1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial berpengalaman
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman sekurangkurangnya
3 (tiga) tahun.
c. sehat jasmani dan rohani;
d. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);
e. telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan;
f. mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial; dan
g. semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani
hukuman disiplin.
2.2.2 Saran Tindak
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mendorong perbaikan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01-PK.04.10 Tahun 1998
Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai empat peran penting yakni melakukan
penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan di sidang pengadilan,
melakukan pengawasan putusan hakim dan melaksanakan pembimbingan pada
narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Untuk menyiapkan sumber daya
manusia pembimbing kemasyarakatan yang handal maka empat kualifikasi
khusus tersebut sedapatnya dijadikan pertimbangan dalam proses rekrutmen
tenaga pembimbing kemasyarakatan. Dengan kualifikasi tersebut maka dirasakan
syarat pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01-PK.04.10 Tahun 1998
Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
sebaiknya direvisi kembali untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
pemasyarakatan saat ini.
2.2.3 Indikator Keberhasilan
Adanya revisi terhadap Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor :M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-
Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
2.3 Rumah Tahanan Negara (Rutan) & Cabang Rutan
2.3.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara diatur
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03
Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Ketentuan mengenai Rutan juga
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai
koreksi mengingat kedepan pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan menjadi
kompleks maka struktur organisasi Rutan perlu ditinjau kembali seiring dengan
kemandirian pengaturan tupoksinya dengan tidak dijadikan satu regulasi dengan
Rupbasan.
Salah satu fungsi utama Rutan adalah memberikan pelayanan kepada tahanan.
Adanya fungsi pelayanan tersebut dalam dalam struktur organisasi terdapat seksiseksi
seperti pelayanan yang memberikan perawatan dan mengurus kesehatan
tahanan, pemberian bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dari
Penasihat hukum, penyuluhan jasmani dan rohani serta pemberian bimbingan dan
kegiatan untuk tahanan. Beberapa permasalahan di Rutan yang menjadi titik
perhatian dalam blue print ini diantaranya sebagai berikut;
Permasalahan pada umumnya adalah peran untuk memberikan bantuan hukum
kepada tahanan atau memberikan kesempatan kepada tahanan untuk mendapatkan
bantuan hukum dari penasehat hukum yang dirasakan sangat kurang. Hal tersebut
dipersulit dengan tidak adanya standard operasional prosedur yang dimiliki oleh
petugas rutan dalam menentukan model bantuan hukum seperti apa yang
seharusnya diberikan kepada tahanan. Kelemahan lainnya adalah kualitas sumber
daya manusia dimana yang ditempatkan di seksi bantuan hukum adalah pegawai
pemasyarakatan yang bukan dengan kualifikasi sarjana hukum. Hingga saat ini
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menggandeng asosiasi penasihat
hukum atau asosiasi advokat seperti Peradi atau asosiasi-asosiasi lainnya untuk
terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada
tahanan yang tidak mampu menggunakan jasa advokat khususnya bagi mereka
yang diancam dengan hukuman lima tahun keatas. Aspek lainnya yang terkait
erat dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah segi pembiayaan.
Alokasi anggaran untuk bantuan hukum saat ini berada di Kanwil Departemen
Hukum dan HAM. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan hukum
bagi tersangka/ terdakwa yang tidak mampu, perlu diupayakan agar dana
mengenai bantuan hukum sebaiknya digunakan untuk mendukung pelaksanaan
tugas pemberian bantuan hukum bagi tahanan di rutan.
Masalah lainnya secara struktural kedudukan Kepala Rutan yang hanya eselon IV
dalam tata pergaulan birokrasi di unsur-unsur pemerintahan dan unsur-unsur
penegak hukum lainnya terlihat tidak sepadan dan cenderung diremehkan karena
dalam kepangkatan ataupun kedudukan yang tidak setara. Kondisi ini secara
psikologis berpengaruh pada kinerja kepala rutan sehingga kiranya persyaratan
jabatan bagi kepala rutan dan seluruh UPT lainnya (Bapas, Lapas dan Rupbasan)
ditempati oleh mereka yang menduduki jabatan eselon III.
Selain Rutan permasalahan lain di cabang rutan adalah mengenai organisasi dan
tata kerja penyelenggaraan cabang-cabang rutan khusus di instansi lain seperti
Cabang Rutan Kejaksaan Agung, Cabang Rutan Polda Metro Jaya, dan Cabang
Rutan Brigade Mobil. Meskipun nomenklatur organisasi disebut dengan ‘Cabang
Rutan” namun organisasi ini menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 secara hierarki tidak berada
dibawah organisasi rutan. Cabang-cabang Rutan tersebut secara otonom
mempunyai kedudukan yang sama dengan UPT lainnya. Kedudukan otonom
tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman yang mengatur
secara khusus tata kerja cabang-cabang Rutan tersebut. Akibatnya peran
koordinatif antara cabang rutan khusus dengan unit pelaksana teknis seperti rutan
di daerah hukum yang sama kurang berjalan dengan baik.
Sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan tahanan di cabang rutan
khusus tersebut semuanya berisi personil dari kesatuan masing-masing cabang
rutan tersebut. Sebagai contoh yang menjadi staf pada cabang rutan Kejaksaan
Agung adalah pegawai kejaksaan dan bukan pegawai pemasyarakatan, demikian
juga yang terjadi di Cabang Rutan Brigade Mobil adalah Polisi, Cabang Rutan
Polda Metro Jaya dan lain-lain. Akibatnya koordinasi dan kerjasama
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 antara Cabang Rutan dan Rutan tidak berjalan
dengan efektif. Permasalahan tersebut menyebabkan pemenuhan hak-hak dan
perlakuan terhadap tahanan di rutan-rutan khusus tersebut berbeda dengan
tahanan yang ditempatkan di rutan pada umumnya.
2.3.2 Saran Tindak
Bahwa sebagai unit pelaksana teknis yang tugas dan fungsi utamanya
memberikan pelayanan kepada tahanan maka peran untuk memberikan bantuan
hukum kepada tahanan atau memberikan kesempatan kepada tahanan untuk
mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum merupakan hal yang
seharusnya dilaksanakan oleh rutan sebagaimana diamanatkan dalam tugas pokok
dan fungsinya. Hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan adalah menyusun suatu juklak dan juknis yang berisi standard
operasional prosedur tentang model dan teknis pelaksanaan bantuan hukum yang
dapat diberikan oleh petugas pemasyarakatan di rutan kepada tahanan yang
membutuhkan bantuan hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga perlu
membuat perjanjian dan kerjasama dengan asosiasi advokat yang ada di Indonesia
untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tahanan yang
secara ekonomi tidak mampu menggunakan jasa advokat terutama bagi mereka
yang diancam hukuman lima tahun keatas sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Pada dasarnya kedudukan seseorang dalam jabatan tertentu ditentukan
berdasarkan kemampuan dan penilaian tertentu berdasarkan standard kompetensi
untuk menempati posisi tersebut. Oleh karena seksi Bantuan Hukum di rutan
bersentuhan langsung dengan aturan hukum baik hukum pidana materil maupun
hukum pidana formil maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mendorong
agar Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
memperhatikan syarat Sarjana Hukum dalam menempatkan pegawai yang duduk
dalam seksi pelayanan di Rutan. Demikian juga mengenai anggaran bantuan
hukum yang ada di Kanwil sebaiknya dialokasikan kepada Rutan yang
menyelenggarakan program bantuan hukum. Selain itu Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan juga perlu mendorong agar Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Departemen Hukum dan HAM agar memperhatikan jabatan Kepala
Rutan sebaiknya diprioritaskan bagi mereka yang pangkatnya telah mencapai
eselon III agar setara dengan kedudukan birokrasi pemerintah dan unit penegak
hukum lainnya seperti lurah dan Kepala Kantor Kejaksaan Negeri atau Kepala
Kepolisian Resort. Disamping itu perlu dibuat suatu ketentuan mengenai
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tentang organisasi dan tata kerja Rutan dan
Cabang Rutan yang terpisah dengan Rupbasan.
Dalam konteks organisasi cabang rutan sebaiknya ditempatkan di bawah struktur
organisasi rutan. Pegawai cabang rutan terutama bagi cabang rutan khusus
misalnya di Kejaksaan Agung, Cabang Rutan Brigade Mobil dan lain-lain
sebaiknya berasal dari petugas pemasyarakatan agar kepentingan-kepentingan
yang terkait dengan kebutuhan anggaran, kebutuhan sumber daya manusia dan
dukungan teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas cabang rutan
dapat dilaksanakan secara integral dan efektif. Diharapkan dengan sistem hierarki
yang menempatkan cabang rutan berada dibawah koordinasi kepala rutan maka
hubungan kerja antara cabang rutan dan rutan dapat berjalan dengan baik.
Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03
Tahun 1985, cabang rutan disamakan dengan rutan dimana kepala cabang rutan
secara struktural bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM. Tentunya nomenklatur yang berbeda tetapi mempunyai tugas
dan fungsi dan hubungan tanggungjawab yang sama merupakan suatu
kejanggalan. Penting untuk dipertimbangkan untuk menyamakan status cabang
rutan agar dijadikan rutan sehingga tidak ada lagi cabang-cabang rutan di
Indonesia. Selanjutnya bagi cabang-cabang rutan yang akan menjadi rutan,
sumber daya manusianya harus berasal dari petugas pemasyarakatan bukan
berasal dari instansi tempat dimana rutan tersebut berada. Oleh karena itu
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mengkaji kembali ketentuan kerjasama
terdahulu antara Menteri Kehakiman dengan Jaksa Agung atau dengan Kapolri
dan pejabat lainnya mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi cabang rutan di
masing-masing instansi tersebut.
2.3.3 Indikator Keberhasilan
a. Adanya suatu pedoman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
berisi standard operasional prosedur tentang model dan teknis pelaksanaan
bantuan hukum yang dapat diberikan oleh petugas pemasyarakatan di rutan
kepada tahanan yang membutuhkan bantuan hukum.
b. Adanya naskah perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan
dengan organisasi profesi advokat di seluruh Indonesia agar dapat
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di rutan bagi tahanan yang
tidak mampu.
c. Anggaran bantuan hukum yang selama ini berada di kanwil sebaiknya
dialokasikan rutan yang menyelenggarakan program bantuan hukum kepada
tahanan
d. Penempatan petugas pemasyarakatan yang menduduki jabatan sebagai kepala
seksi pelayanan atau kepala seksi bantuan hukum sekurang-kurangnya
berijasah Sarjana Hukum
e. Jabatan kepala rutan dan seluruh UPTdi Indonesia (termasuk Lapas, Bapas
dan Rupbasan) diduduki oleh mereka yang telah mencapai jabatan eselon III
f. Adanya kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
mengenai ketentuan kerjasama terdahulu antara Menteri Kehakiman dengan
Jaksa Agung atau dengan Kapolri dan pejabat lainnya mengenai
penyelenggaraan tugas dan fungsi cabang rutan di masing-masing instansi
tersebut. Bahannya digunakan sebagai acuan perubahan model kerjasama
antara Instansi yang menitikberatkan pada penyerahan sepenuhnya tugas dan
tanggungjawab pengelolaan cabang rutan di instansi tersebut kepada
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
g. Dalam konteks hierarki struktural cabang rutan ditempatkan dibawah
tanggung jawab kepala rutan.
h. Adanya revisi ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan
Negara diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
2.4 RUPBASAN
2.4.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat
benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Dasar hukum
pengaturan Rupbasan diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara.
Kedudukan Rupbasan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Penyelenggaraan bimbingan teknis
pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Rupbasan secara fungsional
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kanwil Departemen Hukum
dan HAM. Penempatan Rupbasan dalam kewenangan Departemen Hukum dan HAM
merupakan perintah dari PP. No 27 tahun 1983. Kedudukan Rupbasan dalam lingkup
kewenangan Departemen Hukum dan HAM didasarkan atas pembagian kewenangan dan
kontrol lintas penegak hukum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana serta dalam
konteks perlindungan hak asasi manusia. Dalam organisasi dan tata kerja departemen
Hukum dan HAM, Rupbasan secara teknis tunduk pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
Dalam struktur organisasi Rupbasan, sebaiknya ditempatkan kelompok jabatan
fungsional yang ditempatkan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.
Kelompok ini akan berperan dalam kerangka pengelolaan dan perawatan barang sitaan
dengan perlakuan-perlakuan khusus terhadap barang-barang tertentu yang karena sifat,
bentuk dan cara penanganannya membutuhkan keahlian khusus. Barang dengan
spesifikasi penanganan khusus tersebut misalnya yang berhubungan dengan bahan-bahan
kimia atau barang-barang yang mudah terbakar dan barang-barang yang sensitif dalam
kategori berbahaya. Disisi lain Kualitas SDM pegawai pemasyarakatan yang
ditempatkan di Rupbasan sangat rendah karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang
diperoleh terutama yang menyangkut pengujian dan penyimpanan serta perlakuan
terhadap barang bukti Disamping itu sebaiknya aturan mengenai organisasi dan tata kerja
Rupbasan sebaiknya dipisahkan dengan organisasi dan tata kerja Rutan mengingat
pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berbeda
2.4.2 Saran Tindak
Peraturan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan Rupbasan perlu
direvisi dimana diperlukan adanya pengaturan secara khusus mengenai organisasi dan
tata kerja Rupbasan. Hal ini memungkinkan mengingat perkembangan penyelesaian
perkara begitu tinggi salah satunya pada penanganan perkara korupsi sehingga
membutuhkan tempat-tempat penyimpanan dan perawatan benda sitaan yang lebih
banyak.
Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan perencanaan
terhadap formasi kebutuhan tenaga fungsional lain yang bertugas di Rupbasan dengan
memperhatikan kompetensi pendidikan, keahlian dan syarat khusus lainnya untuk
menciptakan aparatur petugas Rupbasan yang professional.
Rancangan tersebut diajukan kepada Sekjen untuk menjadi bahan masukan untuk
kepentingan rekrutmen petugas Rupbasan
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rupbasan adalah dengan
memberikan pelatihan-pelatihan khusus guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Rupbasan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menyusun perencanaan pendidikan dan
pelatihan bagi petugas Rupbasan. Hasil dari perencanaan dan kurikulumnya diserahkan
kepada BPSDM atau pihak III yang terlibat dalam hal itu. Pelatihan-pelatihan tersebut
harus diberikan secara berjenjang dan berkesinambungan
2.4.3 Indikator Keberhasilan
a. Adanya peraturan Menteri Hukum dan Ham yang mengatur secara khusus
tentang Rupbasan
b. Penerimaan calon petugas Rupbasan didasarkan pada syarat kompetensi
pendidikan, keahlian dan syarat khusus lainnya berdasarkan rumpun jabatan
fungsional yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Rupbasan
c. Adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan secara berjenjang dan
berkesinambungan kepada petugas Rupbasan
2.5 LAPAS
2.5.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03
Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dasar
klasifikasi Lapas dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja
sehingga diseluruh Indonesia ada tiga kelas Lapas yakni Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB
secara umum struktur organisasinya tidak ada yang berbeda. Disetiap kelas Lapas
tersebut, terdapat bidang atau seksi yang menyelenggarakan kegiatan tata usaha, kegiatan
pembinaan atau bimbingan narapidana, penyelenggaraan kegiatan kerja, administrasi
keamanan dan tata tertib serta satuan pengamanan.
Pembidangan dalam penyelenggaraan organisasi Lapas tersebut kurang dapat
mencerminkan karakter kebutuhan masing-masing jenis Lapas berdasarkan kualifikasi
yang telah ditentukan. Tipe organisasi Lapas yang telah ditentukan tidak tergambar
dengan jelas dalam aturan dan struktur organisasi tata kerjanya. Struktur organisasi
berdasarkan kelas tersebut pada akhirnya digunakan pula sebagai struktur pada Lapas
Anak, Lapas Wanita, Lapas Terbuka dan Lapas Narkotika.
2.5.2 Saran Tindak
Dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Lapas yang berlaku saat ini nomenklatur kelas
menunjukan kapasitas penghuni dan tempat kedudukan dari sebuah organisasi Lapas,
sedangkan titik berat pencapaian tujuan organisasi diarahkan pada kegiatan kerja.
Dengan kondisi Pemasyarakatan yang berkembang seiring dengan tuntutan peningkatan
pembinaan dan pembimbingan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dengan
standar-standar internasional yang berlaku maka sudah sepantasnya titik berat pencapaian
tujuan organisasi diarahkan kepada pembinaan dan pembimbingan narapidana dan tidak
terfokus kepada kegiatan kerja semata. Tipe organisasi yang tergambar dalam struktur
organisasi Lapas seharusnya berdasarkan jenis penghuni atau narapidana agar tidak
terjadi kerancuan. Tegasnya, klasifikasi Lapas di bentuk berdasarkan kapasitas, tempat
kedudukan dan kegiatan kerja sedangkan struktur organisasi di susun berdasarkan
karakteristik atau jenis penghuni dan model pembinaan dan pembimbingannya masingmasing.
Dengan konsep yang baru maka secara umum perpaduan antara struktur organisasi dan
klasifikasi Lapas yang ada di Indonesia memperhatikan karakteristik sebagai berikut:
 Jenis penghuni Anak, Wanita, Pemuda/Dewasa
 Kapasitas Penghuni (Padat, Sedang atau Sedikit)
 Kedudukan Lapas Di Suatu Wilayah Propinsi, Kota/Kabupaten
 Model Pembinaan berdasarkan jenis penghuni dan tindak pidana yang
dilakukan.
 Model Kegiatan Kerja berdasarkan jenis penghuni
 Model Pengamanan berdasarkan jenis penghuni
2.5.3 Indikator Keberhasilan
a. Adanya perubahan atau revisi terhadap ketentuan organisasi dan tata kerja
Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang mengatur tipe dan struktur
organisasi yang berbeda berdasarkan klasifikasi lapas, jenis penghuni Lapas
dan model pembinaan yang diselenggarakan.
b. Adanya pembuatan pola dan klasifikasi Lapas untuk seluruh UPT Lapas di
Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan termasuk aturan mengenai
peningkatan Rutan menjadi Lapas
3. Penyesuaian Struktur dalam rangka Efektivitas Kerja Organisasi
3.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai kapasitas
mengendalikan tugas dan fungsi teknis pemasyarakatan dalam kenyataanya masih
menyimpan permasalahan terutama dalam perencanaan atau pembentukan direktorat di
organisasi. Seperti halnya di UPT di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada dua
Direktorat yang tugas dan fungsinya terlihat sama yakni Direktorat Bina Khusus
Narkotika dan Direktorat Perawatan. Guna efisiensi terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab teknis maka sebaiknya kedua unit kerja tersebut dapat disatukan.
Sama halnya di organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di setiap unit pelaksana
teknis Lapas terdapat dua sub organisasi yang berbeda namun menyelenggarakan tugas
yang sama. Kedua sub organisasi itu adalah Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) yang
melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan keamanan dan Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib yang menjalankan fungsi adminstratif keamanan. Meskipun kedua sub
organisasi ini mempunyai hubungan kerja yang erat namun secara struktur keduanya
tidak ditempatkan dalam satu kesatuan unit kerja melainkan menjadi dua unit kerja yang
berbeda dan berdiri sendiri. Secara empiris sering terjadi benturan karena masing-masing
unit merasa lebih utama dalam struktur keorganisasian.
Organisasi dan tata kerja kedua unit kerja ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian khusus untuk Kesatuan Pengamanan
juga tunduk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.08.PR.07.10 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengamanan
Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman.
3.2 Saran Tindak
Dua unit kerja KPLP dan Administrasi Kemanaan dan Tata Tertib yang menjalankan
tugas yang sama dengan fungsi berbeda seharusnya dijadikan satu unit kerja saja
berdasarkan eratnya hubungan kerja dari kedua unit tersebut. Kondisi yang ideal dalam
struktur organisasi adalah masuknya Bidang atau Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib menjadi satu nomenklatur saja yakni menjadi KPLP. Dengan demikian struktur
organisasi menjadi ramping struktur kaya fungsi.
3.3 Indikator Keberhasilan
Adanya penggabungan unit kerja KPLP dan Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
menjadi satu unit kerja dengan alasan eratnya hubungan kerja antara kedua unit
tersebut. Nomenklatur Administrasi dan Tata Tertib difusikan menjadi satu unit saja
menjadi unit KPLP saja. Penggabungan tersebut menjadi bagian dari revisi
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun
1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
4. Deskripsi Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Deskripsi kerja (job description) untuk setiap jabatan secara umum telah diatur dalam
ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing organisasi pemasyarakatan
baik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang
terkait dengan Divisi Pemasyarakatan dan unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan
dibawahnya. Dalam rangka menguraikan deskripsi kerja diperlukan adanya standar
operasional prosedur yang mengakomodasi ketentuan-ketentuan teknis yang digariskan
dalam organisasi dan tata kerja. Standar Operasi Prosedur yang ada saat ini masih
bersifat parsial dan belum lengkap. Yang dimaksud dengan parsial adalah terpisah-pisah
dalam aturan-aturan yang dikeluarakan oleh Direktorat Jenderal baik yang berbentuk
keputusan maupun edaran. Selain itu saat ini ada juga Standar Operasional Prosedur
yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas-tugas Pemasyarakatan di UPT, ketentuan tersebut tertuang dalam
bentuk Prosedur Tetap (PROTAP).
Selain ditingkat UPT kiranya deskripsi kerja dan standar operasional prosedur di
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri perlu diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut.
Masih tumpang tindihnya pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara
masing-masing Direktorat, Sub Direktorat dan seksi-seksi sebagai akibat kurang
efisiennya struktur organisasi menjadi permasalahan yang perlu dibenahi.
Selain standar operasional yang berkaitan dengan kegiatan organisasi struktural
diperlukan juga standar operasional yang berbentuk manual atau pedoman yang
berhubungan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis pemasyarakatan dimasing-masing bidang
baik itu di Lapas, Bapas, Rutan hingga Rupbasan. Hal ini dimungkinkan sebagai upaya
untuk menjelaskan kepada petugas apa dan bagaimana suatu tugas dan fungsi teknis itu
dijalankan. Sisi positif dari adanya pedoman ini untuk menutupi lemahnya peningkatan
kualitas SDM melalui Diklat-Diklat teknis yang dirasakan kurang penyelenggaraannya.
Pedoman yang dimaksud seperti pedoman pelaksanaan tugas pembimbing
kemasyarakatan, pedoman pelaksanaan pidana pengganti denda, pedoman penyimpanan
dan perlakuan serta perawatan barang sitaan, pedoman pelaksanaan pemberian bantuan
hukum bagi tahanan dan WBP, pedoman penyelenggaraan penggeledahan bagi
pengunjung, pedoman penyelenggaraan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan
pedoman penerimaan pengaduan dan kunjungan serta pedoman-pedoman teknis lainnya.
4.2 Saran Tindak
Pada dasarnya deskripsi kerja yang kemudian diuraikan kembali secara detail dalam
standar operasional prosedur dibuat berdasarkan ketentuan yang termuat dalam organisasi
dan tata kerja baik ditingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kadiv Pemasyarakatan
di Kanwil Departemen Hukum dan HAM dan unit pelaksana teknis seperti Lapas, Bapas,
Rutan dan Rupbasan. Saat ini standar operasional prosedur yang dibuat berdasarkan
sistematika deskripsi kerja dalam organisasi dan tata kerja dalam organisasi
Pemasyarakatan belum sempurna sebagai contoh dalam PROTAP ketentuan mengenai
Rupbasan tidak banyak diuraikan prosedur per-unit kerjanya sehingga perlu dilengkapi
demikian juga untuk unit pelaksana teknis. Contoh lain adalah di Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan sendiri yang hingga kini belum ada standar operasional prosedur
perbidang. Disamping itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis
pemasyarakatan diperlukan standar atau pedoman yang aplikatif agar petugas mempunyai
arahan mengenai apa dan bagaimana suatu tugas teknis dilaksanakan.
Sehubungan dengan adanya program reformasi organisasi pemasyarakatan maka seluruh
ketentuan organisasi dan tata kerja baik ditingkat direktorat hingga pada tingkat unit
pelaksana teknis Pemasyarakatan akan mengalami perubahan. Tentunya ini dijadikan
momentum yang tepat untuk menghimpun atau membuat satu standar operasional
prosedur yang terpadu untuk seluruh organisasi pemasyarakatan baik dalam kerangka
administrasi maupun teknis sehingga dapat dijadikan pedoman bersama dalam efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan ke depan. Penyusunan standar operasional
prosedur ini perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan Pola Bindalmin yang
sedang disusun oleh Sekertaris Jenderal melalui Biro Perencanaan.
4.3 Indikator Keberhasilan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat standar operasional prosedur berdasarkan
deskripsi kerja yang diatur dalam organisasi dan tata kerja diseluruh unit organisasi
Pemasyarakatan mulai tingkat Direktorat Jenderal hingga ke unit pelaksana teknis.
Standar operasional ini mencakup juga standar yang berhubungan pelaksanaan tugas dan
fungsi teknis pemasyarakatan yang dituangkan dalam bentuk pedoman atau juklak dan
juknis
5. Kelompok Jabatan Fungsional Lain
5.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Jabatan fungsional dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 1994. menurut PP tersebut jabatan fungsional adalah
suatu kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan /atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pada dasarnya organisasi
pemasyarakatan sangat membutuhkan tenaga-tenaga fungsional sebagaimana telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Sebut saja tenaga fungsional dokter untuk Rutan,
Lapas dan Bapas. Tenaga fungsional pekerja sosial baik di Lapas atau Bapas dan
Rupbasan, tenaga arsiparis, tenaga komputer, psikolog, guru, bendaharawan dan tenaga
fungsional penting lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi pemasyarakatan.
Permasalahannya pengorganisasian tenaga fungsional di unit pelaksana teknis sebagian
belum tertata dengan baik. Dalam struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman terlihat ada bagian Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya
langsung bertanggungjawab kepada Kakanwil. Tetapi pada tingkatanUPT seperti Rutan,
Lapas dan Bapas, dan Rupbasan tidak terdapat struktur semacam itu. Justru tenaga
fungsional sangat berperan besar dalam mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan
terutama dalam ranah perawatan dan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan di unitunit
pelaksana teknis. Ketiadaan struktur tersebut mengakibatkan jabatan fungsional lain
tersebut tidak terorganisir secara baik. Misalnya jabatan fungsional dokter di Lapas
diletakkan dibawah koordinasi seksi bimbingan kemasyarakatan.
Di sisi lain penghargaan terhadap jabatan fungsional yang telah mendukung kerja-kerja
pemasyarakatan dirasakan belum maksimal. Sebagai contoh tunjangan jabatan
fungsional seperti dokter, psikolog, pekerja sosial telah diatur secara standard oleh
Pemerintah melalui Keputusan Presiden. Namun tunjangan fungsional yang diberikan
kepada mereka yang bekerja di Departemen Hukum dan HAM dirasakan belum sesuai
dengan ketentuan yang diatur tersebut. Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian
secara memadai, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja tenaga fungsional di
lapangan.
5.2 Rekomendasi
Dengan kondisi serta permasalahan yang terjadi, maka sudah seharusnya Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan membuat struktur tersendiri untuk jabatan fungsional lain di
tingkat UPT seperti di Rutan, Lapas dan Bapas serta Rupbasan. Kedudukan kelompok
jabatan fungsional tersebut berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala UPT.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan kebutuhan dan beban kerja ditiap-tiap unit
perlaksana teknis. Tiap-tiap jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh kepala UPT.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mendorong agar Departemen Hukum dan
HAM melalui Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM melakukan peninjauan
terhadap besarnya tunjangan dan penghargaan yang diterima oleh seluruh jabatan
fungsional yang mengabdi di Pemasyarakatan. Besarnya penghargaan atau tunjangan
disesuaikan dengan Keputusan Presiden yang berlaku dan tidak boleh kurang dari itu.
Hal itu secara positif meningkatkan kinerja dan menimbulkan daya tarik untuk berkarir di
Departemen Hukum dan HAM.
5.3 Indikator Keberhasilan
a. adanya struktur jabatan fungsional dalam struktur organisasi dan tata kerja di unitunit
pelaksana teknis. Jabatan fungsional tersebut berkedudukan dan
bertanggungjawab kepada Kepala unit pelaksana teknis
b. Departemen Hukum dan HAM memberikan tunjangan kepada seluruh jabatan
fungsional yang berkarier di pemasyarakatan berdasarkan standard tunjangan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
BAB IV. MANAJEMEN ORGANISASI
NO
FOKUS
PEMBARUAN
PERMASALAHAN
SARAN TINDAK
INDIKATOR
KEBERHASILAN
RENCANA AKSI
JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN
A STRUKTUR
ORGANISASI
PEMASYARAKATAN
HUBUNGANNYA
DENGAN
PERANGKAT
ORGANISASI
LAINNYA DI
DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAM
1. Adanya dualisme tata
hubungan pelaksanaan
tugas baik secara
struktural dan teknis.
Bidang struktural yang
menitikberatkan pada
dukungan fasilitatif,
kepegawaian dan anggaran
kepada bidang teknis yang
menjalankan fungsi-fungsi
pemasyarakatan sejatinya
berada dalam satu hierarki
manajemen terpadu.
2. belum maksimalnya
Pemberdayaan SDM yang
berasal dari
Pemasyarakatan untuk
dapat berkarier di jabatanjabatan
strategis di
Departemen sepanjang
yang bersesuaian dengan
bidang Pemasyarakatan
misalnya di BPSDM,
Sekjen untuk biro
perencanaan, pegawaian.
1. Untuk memaksimalkan
peran organisasi
pemasyarakatan baik
ditingkat Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan, Kepala
Divisi Pemasyarakatan
hingga ke Unit Pelaksana
Teknis maka penerapan
prinsip-prinsip
koordinasi dapat
dilakukan meliputi
bidang anggaran, bidang
kepegawaian dan bidang
penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan.
2. Prinsip koordinasi
tersebut diatur melalui
Peraturan Menteri
tentang Organisasi dan
tata kerja masing-masing
bidang sehingga ada
mekanisme yang jelas.
3. Diberdayakannya SDM
Pemasyarakatan untuk
bidang-bidang yang
berhubungan dengan
pemasyarakatan
i. Terlaksananya
koordinasi
kewenangan meliputi
bidang anggaran,
kepegawaian dan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan bagi
organisasi
pemasyarakatan
j. Ketentuan mengenai
prinsip koordinasi dan
batasan
kewenangannya diatur
dengan peraturan
Menteri yang tertuang
dalam organisasi dan
tata kerja masingmasing
tingkatan
organisasi
pemasyarakatan
k. Ditempatkannya SDM
dari pemasyarakatan di
beberapa posisi yang
berhubungan dengan
pemasyarakatan baik
di Sekjen atau BPSDM
agar memudahkan
koordinasi
1. Menyusun draft
akademis tentang
organisasi dan tata
kerja setiap
organisasi
pemasyarakatan
dengan perspektif
desentralisasi
2. Mengajukan draft
akademis kepada
Menteri
3. Mengusulkan atau
mengajukan
kepada Menteri
SDM yang
berkualitas untuk
menempati posisi
yang berhubungan
dengan pem
pemasyarakatan di
perangkat
organisasi lain
sepanjang
menyangkut
bidang dan tugas
pemasyarakatan
Jangka Menengah
B
ORGANISASI DAN TATA KERJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1 Perencanaaan Strategis
Organisasi
 Substansi Renstra
Pemasyarakatan perlu
disempurnakan disesuaikan
dengan visi, misi serta
tujuan dan kebutuhan
organisasi
 Pola penyusunan program
kerja pemasyarakatan di
tingkat Kadiv PAS dan
unit-unit pelaksana teknis
belum disesuaikan dengan
Renstra Pemasyarakatan
berdasarkan visi, misi serta
tujuan organisasi yang ingin
dicapai
3 Visi dan misi serta tujuan
organisasi yang
terkandung dalam
Renstra bersifat dinamis
dan sesuai kebutuhan
serta sedapatnya meliputi
seluruh sub sistem
pemasyarakatan mulai
dari Rutan, Lapas, Bapas
dan Rupbasan
4 Visi dan misi dan tujuan
yang termuat dalam
Renstra
ditransformasikan secara
jelas kepada sub
organisasi yang
melaksanakan tugas dan
fungsi pemasyarakatan
seperti kepada Kadiv
Pemasyarakatan dan unit
pelaksana teknis
dibawahnya sebagai
dasar dalam penyusunan
program kerja.
4.1 Adanya substansi
Renstra yang sesuai
dengan kebutuhan
organisasi yang
mencakup keseluruhan
sub sistem
pemasyarakatan Rutan,
Lapas, Bapas dan
Rupbasan
4.2 Adanya surat keputusan
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan yang
mengatur agar
penyusunan program
kerja di setiap unit
pelaksana teknis atau
Divisi PAS di Kanwil
dalam menyusun
program kerja harus
berdasarkan rencana
strategis (renstra)
organisasi
Pemasyarakatan
- Menyiapkan Tim
agar dalam
menyusun
Renstra, visi dan
misi serta tujuan
organisasi yang
terkandung dalam
Renstra bersifat
dinamis dan
sesuai kebutuhan
serta mencakup
keseluruhan sub
sistem
pemasyarakatan
Rutan, Lapas,
Bapas dan
Rupbasan
- Menyusun dan
memberlakukan
Surat Keputusan
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
tentang
implementasi
Visi, Misi
danTujuan
organisasi
pemasyarakatan
sebagai pedoman
dan arah
penyusunan
program kerja
bagi Kadiv PAS
Jangka Pendek
dan unit-unit
pelaksana teknis
2 Tipe Organisasi Dan Strukturnya Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
2.1 Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Adanya kelemahan dalam
Struktur organisasi Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
dimana struktur dibangun
berdasarkan pendekatan “quasi
process” bukan pendekatan
“bidang”. Sebagai contoh selain
ada Direktorat Bina Perawatan
maka ada Direktorat Bina
Narkotika yang mempunyai
tugas dan fungsi yang sama.
Kelemahan lain adalah kurang
terakomodirnya pelaksanaan
tugas-tugas BAPAS dan
RUPBASAN secara maksimal
Struktur organisasi
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan idealnya
disusun berdasarkan
“Bidang” bukan berdasarkan
“Proses”. Hal ini
dimaksudkan agar semua
pelaksanaan tugas dan fungsi
pemasyarakatan dapat
diakamodir secara baik.
Dengan pendekatan Bidang
maka pola struktur
organisasi diusulkan
menjadi:
a. Direktorat Lapas
b. Direktorat Rutan
c. Direktorat Bapas
d. Direktorat Rupbasan
e. Direktorat Anak &
Perempuan
Berubahnya struktur
organisasi Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
dari pendekatan quasi
process menjadi
pendekatan Bidang
1. Dilakukannya
penelitian yang
mendalam terkait
struktur
organisasi dan
tata kerja
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
2. diajukannya draft
tersebut kepada
Menteri untuk
melakukan revisi
Peraturan Menteri
tentang
Organisasi dan
Tata Kerja
Departemen
Hukum danHAM
sepanjang
menyangkut
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
Jangka Pendek
1. Kedudukan Humas di
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan secara
struktural setara dengan
eselon IV sehingga secara
birokratis sulit untuk
menentukan atau
setidaknya mempunyai
kapasitas meminta
informasi, keterangan, dari
UPT atau Kadiv
Pemasyarakatan secara
cepat apabila ada
permasalahan di daerah
yang berskala nasional.
Selain itu Humas kurang
dapat memberikan
keterangan secara bebas
baik kepada media atau
masyarakat
2. Selain gradasi struktural
faktor lain yang
berpengaruh adalah belum
terlihatnya strategi media
yang efektif yang
dilakukan oleh subbagian
Humas Direktorat terutama
dalam merespon segala hal
yang berkembang di
masyarakat dan di media
yang terkait dengan
pemasyarakatan. Humas
pemasyarakatan terkesan
hanya menunggu jika
diklarifikasi oleh media,
peran Humas pasif
sehingga pencitraan
pemasyarakatan tergantung
bagaimana inisiatif media
mengemasnya bukan
karena strategi yang
diterapkan oleh Humas.
Dengan kata lain bahwa
SDM Humas kurang
memadai dan perlu
c. Agar Humas Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
berperan maksimal maka
gradasi struktural jabatan
sebaiknya ditingkatkan
dari eselon IV menjadi
Eselon III sehingga
setara dengan Kepala
Bagian sehingga
kendala-kendala
birokratis dapat
diminimalisir.
d. Agar Humas direktorat
dapat berperan secara
maksimal dan
memainkan peran
startegi media yang aktif
dan efektif maka kualitas
SDM dibidang Humas
harus ditingkatkan
dengan memberikan
pelatihan khusus
kehumasan dan
berkesinambungan.
e. Agar tujuan organisasi
pemasyarakatan dapat
didukung oleh kualitas
SDM humas yang
memadai dan profesional
maka diusulkan agar
jabatan Humas
dikategorikan sebagai
jabatan fungsional
dimana dalam kerangka
jabatan fungsional
sebagaimana diatur
dalam ketentuan Keppres
tentang jabatan
fungsional sedangkan
ketentuan teknis angka
kredit dan jenjang
jabatan dan uraian
spesifikasi tugas
kehumasan dapat
f. Meningkatnya
eselonisasi Humas dari
eselon IV menjadi
eselon III
g. Memberikan
kesempatan yang luas
bagi SDM Humas
untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan
kehumasan secara
berkesinambungan
h. Diimplementasikannya
sepesifikasi jabatan
humas sebagai jabatan
fungsional pegawai
negeri sipil dalam
rumpun juru
penerangan
d. Dibentuknya tim
khusus yang akan
melakukan kajian
mengenai
kehumasan yang
mencakup
peningkatan
eselonering, dan
pengembangan
spesifikasi
Humas sebagai
jabatan
fungsional
e. Hasil kajian akan
menjadi bahan
masukan untuk
perubahan
peraturan menteri
tentang
organisasi dan
tata kerja
Departemen
Hukum dan
HAM khususnya
pada Direktorat
Pemasyarakatan
f. Melakukan
assessment dan
menentukan
sumber daya
manusia
kehumasan di
direktorat yang
akan mengikuti
pelatihanpelatihan
kehumasan
Jangka Pendek
2.2 BAPAS Pembimbing Kemasyarakatan
mempunyai empat peran penting
yakni melakukan penelitian
kemasyarakatan, melakukan
pendampingan di sidang
pengadilan, melakukan
pengawasan putusan hakim dan
melaksanakan pembimbingan
pada narapidana dan anak didik
pemasyarakatan
Sayangnya Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia
Nomor :M.01-PK.04.10 Tahun
1998 Tentang Tugas, Kewajiban
Dan Syarat-Syarat Bagi
Pembimbing Kemasyarakatan
kurang mencerminkan
kebutuhan akan kualifikasi dan
kompetensi tersebut.
Keputusan Menteri
Kehakiman Republik
Indonesia Nomor :M.01-
PK.04.10 Tahun 1998
Tentang Tugas, Kewajiban
Dan Syarat-Syarat Bagi
Pembimbing
Kemasyarakatan sebaiknya
direvisi kembali disesuaikan
dengan kondisi dan
perkembangan
pemasyarakatan yang
berlaku saat ini.
Adanya revisi terhadap
Keputusan Menteri
Kehakiman Republik
Indonesia Nomor :M.01-
PK.04.10 Tahun 1998
Tentang Tugas, Kewajiban
Dan Syarat-Syarat Bagi
Pembimbing
Kemasyarakatan
Dibentuknya tim
yang akan melakukan
revisi terhadap
keputusan Menteri
tentang tugas,
kewajiban dan syarat
syarat bagi
Pembimbing
Kemasyarakatan
disesuaikan dengan
tugas dan fungsi yang
ada saat ini
Jangka Menengah
2.3 RUTAN Belum adanya standard
operasional prosedur yang
dimiliki oleh petugas Rutan
dalam menentukan model
bantuan hukum seperti apa yang
seharusnya diberikan kepada
tahanan.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
menyusun suatu Juklak atau
Juknis tentang model dan
teknis pelaksanaan bantuan
hukum yang dapat diberikan
oleh petugas
pemasyarakatan di Rutan
kepada tahanan yang
membutuhkan bantuan
hukum.
Adanya Juklak atau Juknis
tentang model dan teknis
pelaksanaan bantuan
hukum yang dapat
diberikan oleh petugas
pemasyarakatan di Rutan
kepada tahanan yang
membutuhkan bantuan
hukum.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Membentuk Tim yang
akan menyusun
Juklak atau Juknis
tentang pemberian
bantuan hukum bagi
tahanan
Jangka Pendek
Pegawai Pemasyarakatan yang
ditempatkan di sub seksi
bantuan hukum di beberapa
UPT adalah pegawai
pemasyarakatan yang bukan
lulusan Sarjana Hukum
sehingga pelaksanaan tugas
pelayanan pemberian bantuan
hukum kurang tercapai
Penempatan petugas
pemasyarakatan yang
bertugas dibidang sub seksi
bantuan hukum perlu
memperhatiakan
kompetensi sarjana hukum
untuk bidang tugas tersebut
Adanya petugas
pemasyarakatan yang
mempunyai kompetensi
pendidikan sarjana hukum
yang ditempatkan di sub
seksi bantuan hukum di
tiap-tiap UPT
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
mengusulkan kepada
biro kepegawaian
Sekertariat Jenderal
Departemen agar
kompetensi sarjana
hukum dijadikan
salah satu syarat
untuk menempati
posisi di sub seksi
bantuan hukum bagi
petugas
pemasyarakatan
Jangka Pendek
Secara empiris anggaran bantuan
hukum ada di Kanwil Departemen
Hukum dan HAM bukan di unitunit
pelaksana teknis UPT.
anggaran tersebut pada akhirnya
kurang terserap dengan baik
mengingat Kanwil secara teknis
tidak mempunyai mekanisme
pelayanan pemberian bantuan
hukum untuk tahanan
Diusulkan agar dana mengenai
bantuan hukum sebaiknya
digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pemberian
bantuan hukum bagi tahanan di
Rutan
Adanya pengalokasian
anggaran bantuan hukum
yang ada di Kanwil kepada
Rutan atau UPT lain yang
menyelenggarakan
program bantuan hukum.
Perencanaan
anggaran yang
mengalokasikan dana
bantuan hukum
kepada unit pelaksana
teknis yang
menjalannkan
program pemberian
bantuan hukum
Jangka Pendek
Belum adanya kerjasama antara
Direktorat Jenderal PAS dengan
lembaga-lembaga bantuan
hukum untuk memberikan
bantuan hukum kepada tahanan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
membuat perjanjian dan
kerjasama dengan asosiasi
advokat yang ada di
Indonesia untuk dapat
memberikan bantuan hukum
kepada tahanan
Adanya lembaga bantuan
hukum yang bekerjasama
dengan pemasyarakatan
untuk memberikan
pelayanan pemberian
bantuan hukum kepada
tahanan
Bidang kerjasama
Dirjen Pas Membinaa
kerjasama dengan
Peradi dan AAI
sebagai pihak III yang
ikut terlibat dalam
pemberian pelayanan
hukum di Rutan/Cab.
Rutan
Jangka Pendek
Secara struktural kedudukan
Kepala Rutan yang hanya eselon
IV dalam tata pergaulan
birokrasi di unsur-unsur
Pemerintah dan unsur-unsur
penegak hukum lainnya terlihat
tidak sepadan dan cenderung
diremehkan karena dalam
kepangkatan ataupun kedudukan
tidak setara misalnya dengan
Kapolres atau Kajari.
Diusulkan agar Jabatan
Kepala Rutan diprioritaskan
bagi mereka yang
pangkatnya telah mencapai
eselon III
Jabatan Kepala Rutan dan
seluruh unit pelaksana
teknis di Indonesia yang
meliputi (Lapas, Bapas dan
Rupbasan) diduduki oleh
mereka yang telah
mencapai jabatan eselon III
Perencanaan formasi
Kepala unit Pelaksana
Teknis yang berasal
dari mereka yang
telah memenuhi
syarat kepangkatan
eselon III dengan
melakukan
assessment dan uji
kelayakan
Jangka Menengah
Struktur organisasi dan
pengaturan mengenai tugas
pokok dan fungsi RUTAN yang
diatur dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.04.PR.07.03 Tahun
1985 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Rumah Tahanan
perlu dikaji kembali mengingat
struktur yang dibangun belum
menggambarkan fungsi
pelayanan dan perawatan dalam
struktur organisasinya.
Bahwa ketentuan mengenai
organisasi dan tata kerja
RUTAN sebaiknya diatur
tersendiri tidak disatukan
dengan RUPBASAN mengingat
kedepan dengan adanya
peningkatan jumlah dan jenis
kejahatan dimungkinkan untuk
dibangun Rutan-rutan yang
mempunyai spesifikasi khusus.
Adanya revisi Ketentuan
mengenai organisasi dan
tata kerja Rumah Tahanan
Negara diatur dalam
Keputusan Menteri
Kehakiman Republik
Indonesia Nomor
M.04.PR.07.03 Tahun 1985
dengan mempertimbangkan
hal-hal: yang menyangkut
perluasan tugas dan fungsi
penyelenggaran pelayanan,
perawatan dan kegiatan
tahanan di Rutan
.Disamping itu untuk
mengatisipasi kemungkinan
dibangunnya Rutan-rutan
khusus
Adanya ketentuan
mengenai Peraturan
Menteri Hukum Dan HAM
tentang organisasi dan tata
kerja Rutan dan Cabang
Rutan yang terpisah
dengan Rupbasan
Direktorat Jenderal
PAS membentuk Tim
yang melakukan
kajian dan
penyusunan
rancangan organisasi
dan tata kerja Rutan
dan Cabang Rutan
Jangka Menengah
2.4 CABANG RUTAN Meskipun nomenklatur
organisasi disebut dengan
‘Cabang Rutan” namun
organisasi ini menurut
Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.04.PR.07.03 Tahun 1985
secara hierarki tidak berada
dibawah organisasi Rutan.
Cabang-cabang Rutan tersebut
secara otonom mempunyai
kedudukan yang setara dengan
unit pelaksana teknis lainnya.
Keorganisasian Cabang
Rutan sebaiknya
ditempatkan di bawah
hierarki organisasi Rutan.
Diharapkan dengan sistem
hierarki yang menempatkan
Cabang Rutan berada
dibawah koordinasi Kepala
Rutan maka hubungan kerja
antara Cabang Rutan dan
Rutan dapat berjalan dengan
baik.
Dikelolanya cabang-cabang
Rutan di seluruh Indonesia
secara hierarki dibawah
Rutan
Pemetaan terhadap
semua cabang rutan
yang dikelola oleh
pemasyarakatan
maupun diluar
pemasyarakatan
untuk dilakukan
pengkajian dan
analisis penyatuan
secara organisatoris
dibawah Rutan-rutan
setempat
Jangka Menengah
Organisasi dan tata kerja
penyelenggaraan Cabangcabang
Rutan khusus di Instansi
lain seperti Cabang Rutan
Kejaksaan Agung, Cabang
Rutan Polda Metro Jaya,
Cabang Rutan Brigade Mobil,
Cabang Rutan Bea Cukai hingga
saat ini dianggap bermasalah.
Karena bertentangan dengan
prinsip pengelolaan cabang
Rutan sebagaimana diatur dalam
PP tentang pelaksanaan Hukum
Acara Pidana
Menurut PP 27 tahun 1993
tentang ketentuan pelaksana
KUHAP keberadaan
Cabang Rutan ditentukan
atau ditunjuk oleh Menteri
Kehakiman. kewenangan
pengelolaan Rutan dan
Cabang Rutan dilaksanakan
oleh Menteri yang
bertanggungjawab secara
fisik untuk itu. Oleh karena
seharusnya pengelolaan
Cabang-cabang Rutan
khusus di instansi lain harus
diserahkan kepada
Departemen Hukum dan
HAM yang bertugas untuk
mengelola setidak-tidaknya
berkoordinasi dalam
kerangka pelayanaan dan
perawatan tahanan.
Dikelolanya cabangcabang
Rutan yang berada
di instansi-instansi khusus
di seluruh Indonesia secara
hierarki dibawah
Departemen Hukum dan
HAM cq Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
1. Pemetaan
terhadap semua
cabang rutan
yang dikelola
oleh instansi
penegak hukum
lainnya untuk
dilakukan
pengkajian dan
analisis dalam
kerangka
penyatuan secara
organisatoris
dibawah
Departemen
Hukum dan
HAM
2. Meninjau
kembali MOU
yang pernah
dibuat oleh
Menteri
Kehakiman
dengan pimpinan
masing-masing
instansi penegak
hukum yang
mengelola
Cabang Rutan
agar dapat
ditinjau kembali
dan dilakukan
revisi
Jangka Menengah
2.5 RUPBASAN
Aturan mengenai organisasi dan
tata kerja Rupbasan sebaiknya
dipisahkan dengan organisasi
dan tata kerja Rutan mengingat
pelaksanaan tugas dan fungsinya
yang berbeda
Peraturan Menteri
Kehakiman tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Rutan Rupbasan perlu
direvisi dimana diperlukan
adanya pengaturan secara
khusus mengenai organisasi
dan tata kerja Rupbasan. Hal
ini memungkinkan mengingat
perkembangan penyelesaian
perkara begitu tinggi salah
satunya pada penanganan
perkara korupsi sehingga
membutuhkan tempat-tempat
penyimpanan dan perawatan
benda sitaan yang lebih
banyak.
Adanya peraturan Menteri
Hukum dan Ham yang
mengattur secara khusus
tentang Rupbasan
Direktorat
menyiapkan Tim
untuk melakukan
kajian dan menyusun
rancangan aturan
mengenai organisasi
dan tata kerja
Rupbasan
Jangka Pendek
Hingga kini di Rupbasan belum
ada tenaga fungsional lain yang
dalam strukturnya
bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Rupbasan.
Tenaga fungsional lain tersebut
bertugas untuk melakukan
perawatan terhadap barangbarang
yang memang
membutuhkan perawatan dan
perlakuan khusus
Bagian Kepegawaian
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
melakukan perencanaan
terhadap formasi kebutuhan
tenaga fungsional lain yang
bertugas di Rupbasan
dengan memperhatikan
kompetensi pendidikan,
keahlian dan syarat khusus
lainnya untuk menciptakan
aparatur petugas Rupbasan
yang professional.
Rancangan tersebut
diajukan kepada Sekjen
untuk menjadi bahan
masukan untuk kepentingan
rekrutmen petugas
Rupbasan
Penerimaan calon petugas
Rupbasan didasarkan pada
syarat kompetensi
pendidikan, keahlian dan
syarat khusus lainnya
berdasarkan rumpun
jabatan fungsional yang
dibutuhkan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Rupbasan
Assessment tenaga
dan formasi yang
dibutuhkan untuk
semua Rupbasan di
seluruh Indonesia
yang berdasarkan
kompetensi dan
keahlian yang
dibutuhkan oleh
Rupbasan
Jangka Pendek
Kualitas SDM pegawai
pemasyarakatan yang
ditempatkan di Rupbasan sangat
rendah karena kurangnya
pendidikan dan pelatihan yang
diperoleh terutama yang
menyangkut pengujian dan
penyimpanan serta perlakuan
terhadap barang bukti
untuk meningkatkan
kualitas sumber daya
manusia di Rupbasan adalah
dengan memberikan
pelatihan-pelatihan khusus
guna menunjang
pelaksanaan tugas dan
fungsi Rupbasan.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
menyusun perencanaan
pendidikan dan pelatihan
bagi petugas Rupbasan.
Hasil dari perencanaan dan
kurikulumnya diserahkan
kepada BPSDM atau pihak
III yang terlibat dalam hal
Adanya pelatihan-pelatihan
yang diberikan secara
berjenjang dan
berkesinambungan kepada
petugas Rupbasan
 Melakukan
assessment
terhadap petugas
Rupbasan yang
berhak mengikuti
pendidikan dan
pelatihan.
 Menyusun
prioritas
pendidikan dan
pelatihanpelatihan
yang
akan diberikan
kepada petugas
Rupbasan
Jangka Pendek
itu. Pelatihan-pelatihan
tersebut harus diberikan
secara berjenjang dan
berkesinambungan
2.6 LAPAS Struktur Lapas tidak tergambar
dengan jelas dalam aturan
organisasi dan tata kerja yang
ada saat ini. Apakah struktur
organisasi yang mau dibangun
berdasarkan karakteristik
penghuni dan model pembinaan
atau dengan klasifikasi
sebagaimana yang ada saat ini.
Hal ini perlu dicermati
mengingat saat ini ada tiga
model organisasi Lapas yakni
berdasarkan klasifikasi Kelas
yakni I, IIA dan IIB, kemudian
ada klasifikasi penghuni yakni
Lapas Anak, Lapas Wanita dan
klasifikasi berdasarkan model
pembinaan yakni Lapas Terbuka
dan Lapas Narkotika dengan
struktur organisasi yang
semuanya sama
Klasifikasi Lapas dibentuk
berdasarkan kapasitas
penghuni, tempat
kedudukan, karakteristik
atau jenis penghuni dan
model pembinaan dan
pembimbingan.
Karakteristik yang
mempengaruhi struktur
organisasinya berdasarkan
pada:
Jenis penghuni (Anak,
Wanita, Pemuda/dewasa)
Kapasitas Penghuni (padat,
sedang atau sedikit)
Kedudukan Lapas Di Suatu
Wilayah (Propinsi,
Kota/Kabupaten)
Model Pembinaan
(Berdasarkan jenis penghuni
dan tindak pidana yang
dilakukan)
Model Kegiatan Kerja
(Berdasarkan jenis
penghuni)
Model Pengamanan
(Berdasarkan jenis
penghuni)
e. Adanya perubahan
struktur organisasi
Lapas sebagaimana
diatur dalam Peraturan
Menteri Kehakiman
tentang organisasi dan
tata kerja Lapas
f. Adanya pembuatan
pola dan klasifikasi
Lapas untuk seluruh
UPT Lapas di Indonesia
oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
termasuk aturan
mengenai peningkatan
Rutan menjadi Lapas
3. Mengadakan
studi tentang tipe
dan struktur
organisasi yang
ideal untuk Lapas
berdasarkan jenis
penghuni,
kedudukannya di
suatu wilayah,
model
pembinaan,
model kegiatan
kerja yang sesuai
dan model
pengamanan
yang tepat sesuai
prinsip-prinsip
pemasyarakatan
4. bahan studi
dijadikan
referensi untuk
menyusun
perubahan
regulasi
mengenai
organisasi dan
tata kerja Lapas
termasuk
didalamnya
adalah ketentuan
mengenai adanya
Jangka Menengah
pola dan
klasifikasi Lapas
3 Unit-unit Kerja
Ditetapkan Berdasarkan
Atas
Eratnya Hubungan
Kerja
Di setiap unit pelaksana teknis
Lapas terdapat dua sub
organisasi yang berbeda namun
menyelenggarakan tugas yang
sama. Kedua sub organisasi itu
adalah Kesatuan Pengamanan
Lapas (KPLP) yang
melaksanakan fungsi teknis
penyelenggaraan keamanan dan
Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib yang menjalankan
fungsi adminstratif keamanan.
Mengenai dua unit kerja
KPLP dan Administrasi
Kemanaan dan Tata Tertib
seharusnya dijadikan satu
unit kerja saja.
Kondisi yang ideal dalam
struktur organisasi adalah
masuknya Bidang atau
Seksi Administrasi
Keamanan dan Tata Tertib
menjadi satu nomenklatur
saja yakni menjadi KPLP.
Penggabungan unit KPLP
dan Administrasi Kamtib
tersebut menjadi bagian
dari revisi Keputusan
Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun
1985 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan
1. Melakukan kajian
dan assesment
tentang
penyatuan
organisasi dan
tata kerja
administrasi
kemanan dan tata
Tertib dan unit
kerja KPLP
2. hasil kajian
dijadikan bahan
dukungan untuk
melakukan revisi
Keputusan
Menteri tentang
Organisasi dan
tata kerja Lapas
Jangka Menengah
4 Deskripsi Kerja &
Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Standar Operasi Prosedur yang
ada saat ini masih bersifat
parsial dan belum lengkap.
Yang dimaksud dengan parsial
adalah terpisah-pisah
diantaranya berbentuk
keputusan maupun edaran
Dirjen baik yang masih berlaku
atau tidak berlaku lagi
Lemaahnya deskripsi kerja dan
standar operasional prosedur
juga terlihat di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
Sehubungan dengan adanya
program reformasi
Organisasi Pemasyarakatan
maka seluruh ketentuan
organisasi dan tata kerja
baik ditingkat Direktorat
hingga pada tingkat unit
pelaksana teknis
pemasyarakatan tentunya
mengalami perubahan.
Tentunya ini dijadikan
momentum yang tepat untuk
menghimpun atau membuat
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat
standar operasional
prosedur berdasarkan
deskripsi kerja yang diatur
dalam organisasi dan tata
kerja diseluruh unit
organisasi Pemasyarakatan
mulai tingkat Direktorat
Jenderal hingga ke unit
pelaksana teknis.
Standar operasional ini
mencakup juga standar
FF. Membentuk Tim
untuk menyusun
SOP dan
menyempurnaka
n Protap untuk
pemasyarakatan
GG. Melakukan
assesment
terhadap
pelaksanaan
tugas dan fungsi
petugas
pemasyarakatan
EE. Menyusun buku
Jangka Pendek
sehingga dalam pelaksanaannya
masih terlihat tumpang tindih
satu standar operasional
prosedur yang terpadu untuk
seluruh organisasi
Pemasyarakatan baik dalam
kerangka adminsitrasi
maupun teknis sehingga
dapat dijadikan pedoman
bersama dalam efektifitas
pelaksanaan tugas-tugas
pemasyarakatan ke depan.
yang berhubungan
pelaksanaan tugas dan
fungsi teknis
pemasyarakatan yang
dituangkan dalam bentuk
pedoman atau juklak dan
juknis
pedoman
pelaksanaan
tugas teknis dan
administrasi
pada Direktorat
Jenderal
pemasyarakatan
– pada kadiv
pemasyarakatan
dan pada UPT
5 Kelompok Jabatan
Fungsional Lain
Pada dasarnya organisasi
pemasyarakatan sangat
membutuhkan tenaga-tenaga
fungsional. Seperti tenaga
fungsional dokter untuk Rutan,
Lapas dan Bapas serta
Rupbasan. Tenaga Fungsional
Pekerja Sosial baik di Lapas
atau Bapas, Tenaga arsiparis,
tenaga komputer, Psikolog,
Guru, Bendaharawan dan tenaga
fungsional lainnya.
Permasalahannya
pengorganisasian tenaga
fungsional tersebut di unit
pelaksana teknis kurang begitu
baik. Dalam struktur belum
terlihat kelompok jabtan
fungsional menjadi bagian
dalam struktur di setiap UPT
Dengan kondisi serta
permasalahan yang terjadi,
maka sudah seharusnya
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat
struktur tersendiri untuk
jabatan fungsional lain di
tingkat unit pelaksana teknis
seperti di Rutan, Lapas,
Bapas dan Rupbasan.
Kedudukan kelompok
jabatan fungsional tersebut
berada dan
bertanggungjawab langsung
kepada Kepala unit
pelaksana teknis
adanya struktur kelompok
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi dan tata
kerja di unit-unit
pelaksanaa teknis. Jabatan
fungsional tersebut
berkedudukan dan
bertanggungjawab kepada
Kepala unit pelaksana
teknis
1. Membentuk
kelompok kerja
yang akan
melakukan
assesment tentang
jabatan fungsional
yang dibutuhkan
oleh semua UPT
2. Pokja melakukan
kajian terhadap
urgensi kebutuhan
petugas jabatan
fungsional lain
dalam
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
organisasi
pemasyarakatan
berdasarkan
analisis kebutuhan
dan analisis beban
kerja di tiap-tiap
UPT
Jangka Pendek
Termasuk dalam hal ini
pemberian tunjangan sesuai
ketentuan perundang-undangan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan mendorong
agar Departemen Hukum
dan HAM melalui
Sekretariat Jenderal
melakukan peninjauan
terhadap besarnya tunjangan
dan penghargaan yang
diterima oleh seluruh
jabatan fungsional
disesuaikan dengan
Keputusan Presiden yang
berlaku.
Departemen Hukum dan
HAM memberikan
tunjangan kepada seluruh
jabatan fungsional yang
berkarier di
Pemasyarakatan
berdasarkan standard
tunjangan sesuai dengan
ketentuan perundangundangan
yang berlaku
adanya standarisasi
pemberian tunjangan
kepada pejabat
fungsional sesuai
ketentuan perundangundangan
Jangka Pendek
BAB V
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik untuk menentukan
aspek ”manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut,
menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Manajemen sumber daya
manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai
keberhasilan melalui orang (Sedarmayanti, “Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi
Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil”; 2007). Dalam kerangka reformasi birokrasi
dalam organisasi Pemasyarakatan aspek manajemen sumber daya manusia menjadi titik
perhatian utama yang menjadi pokok uraian dalam Bab ini yang meliputi rekrutmen,
pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan serta perencanaan gaji dan tunjangan.
II. Pengadaan Pegawai Pemasyarakatan
Pada dasarnya pengadaan pegawai dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong di
setiap unit kerja baik ditingkat pusat maupun di daerah. Pengadaan pegawai
dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengumuman,
pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil hingga diangkat
menjadi pegawai negeri sipil.
1.Perencanaan Kebutuhan Pegawai
1.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Pada dasarnya setiap akhir tahun Lapas akan mengirimkan data kebutuhan SDM sesuai
bidang yang diperlukan ke Kanwil dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
Oleh Dirjen Pemasyarakatan data tersebut diolah dan disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal Departemen sebagai bahan menyusun formasi pegawai negeri sipil (PP Nomor 54
Tahun 2003) sebagai bagian dari rencana pengadaan calon pegawai negeri sipil pada tahun
anggaran yang akan datang. Formasi tersebut setelah diolah kembali oleh Sekjen
Departemen Hukum dan HAM disampaikan kepada Menteri sebagai Pembina
Kepegawaian selanjutnya draft formasi tersebut diusulkan, dibahas dan ditetapkan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Masalahnya data formasi pegawai
Pemasyarakatan yang telah diusulkan kepada Sekretaris Jenderal pada umumnya selalu
berubah dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pemasyarakatan. Kondisi ini
berimbas pada pemenuhan jumlah dan mutu sumber daya manusia dalam organisasi
pemasyarakatan secara keseluruhan. Asumsi yang berkembang adalah Biro
Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Departemen dalam menyusun rencana formasi
pegawai pemasyarakatan tidak menggunakan analisis kebutuhan yang tepat yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal. Analisis kebutuhan dalam proses rekrutmen
merupakan kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan para
pegawai yang didalamnya mengandung deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan (Alex S.
Nitisemito,” Manajemen Personalia” ; 1982). Dimana deskripsi jabatan adalah dokumen
yang memuat informasi tentang tugas, kewajiban dan tanggungjawab suatu
pekerjaan/jabatan. Sedangkan spesifikasi jabatan merupakan kualifikasi minimum yang
harus dimiliki seseorang agar dapat melakukan pekerjaan tertentu
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa
Formasi masing-masing satuan organisasi Negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan
dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan
norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Analisis kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai
berikut:
a. jenis pekerjaan;
b. sifat pekerjaan;
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
jangka waktu tertentu;
d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
e. peralatan yang tersedia.
Sedangkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan
Pelaksana PP No.97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana
telah diubah dengan PP. No.54 tahun 2003 Lampiran I, Nomor: 09 tahun 2001 disebutkan
bahwa analisis kebutuhan selain dilakukan berdasarkan ketentuan diatas ditambahkan
satu ketentuan lagi yakni perhatian terhadap kemampuan keuangan negara
Dalam kerangka reformasi pada semua organisasi Pemasyarakatan maka setidaknya ada
ukuran yang jelas mengenai perlunya analisis kebutuhan dalam menyusun formasi,
sehingga tidak terjadi lagi kondisi dimana yang dibutuhkan tenaga dokter yang datang
tenaga tata usaha, atau yang dibutuhkan tenaga keamanan namun yang dibutuhkan tidak
kunjung dipenuhi. Untuk mendukung perencanaan formasi kebutuhan pegawai di
Departemen Hukum dan HAM, saat ini Sekretariat Jenderal Departemen melalui Biro
Kepegawaian sedang menyusun perencanaan formasi kebutuhan pegawai dilingkungan
Departemen
A. Saran Tindak
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membuat standar analisis kebutuhan untuk
petugas pemasyarakatan selaku pejabat fungsional penegak hukum yang berpedoman
pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri. Disamping itu
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu juga membuat standar analisis jabatan dengan
dasar pemikiran bahwa Jabatan Fungsional Penegak Hukum bagi petugas
Pemasyarakatan adalah barang lama model baru karena itu dibutuhkan analisis jabatan
mengingat adanya perubahan struktur organisasi unit pelaksana teknis berdasarkan
karakteristik tugas dan fungsinya masing-masing.
Analisis jabatan merupakan proses yang sistematis untuk menentukan ketrampilan, tugas
dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam organisasi.
Tujuan analisis jabatan untuk memperoleh jawaban:
- tugas fisik dan mental apa yang dilakukan oleh karyawan
- kapan pekerjaan harus diselesaikan
- dimana pekerjaan dilakukan
- bagaimana karyawan melakukan pekerjaan
- untuk apa pekerjaan dilakukan
- persyaratan apa yang diperlukan
Dalam penyusunan standar analisis jabatan ini diperlukan juga rumusan spesifikasi
jabatan yang berisi:
 persyaratan pendidikan
 pengalaman
 sifat kepribadian
 kemampuan fisik
Analisis jabatan merupakan uraian teknis dan mendalam sebagai kerangka dalam
membuat analisis kebutuhan
B. Indikator Keberhasilan
- Adanya standard analisis kebutuhan sebagai bahan penyusunan dan perencanaan
formasi pegawai pemasyarakatan yang dapat dijadikan pedoman bagi unit-unit
pelaksana teknis di daerah
- Adanya standar analisis jabatan
2. Kebutuhan Persyaratan Khusus Dalam Rekrutmen Pegawai Pemasyarakatan
2.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Rekrutmen didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas mencari dan memikat pelamar
kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna
menutupi kekurangan yang teridentifikasi dalam perencanaan kepegawaian Ambar
Teguh Sulistiyani dan Rosidah, “Manajemen Sumber Daya Manusia ; Konsep Teori dan
Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik”: 2003). Rekrutmen pegawai
pemasyarakatan saat ini secara terpusat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM dimana dalam pelaksanaanya memaksimalkan peran
Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai syarat-syarat
umum yang harus dipenuhi pelamar. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
adalah:
5. Warga Negara Indonesia;
6. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35
(tiga puluh lima) tahun;
7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu
tindak pidana kejahatan;
8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta;
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
10. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
11. Berkelakuan baik;
12. Sehat jasmani dan rohani;
13. Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara
lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
14. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan
Rekrutmen pegawai Departemen Hukum dan HAM tunduk pada ketentuan Pasal 6
tersebut. Pengalaman selama ini Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
kurang memperhatikan karakteristik khusus yang harus dipenuhi dalam merekrut
pegawai untuk memenuhi kebutuhan bagi pegawai pemasyarakatan. Karakteristik
khusus tersebut berkenaan dengan fungsi yang diemban oleh petugas pemasyarakatan
disetiap unit-unit pelaksana teknis misalnya Rutan mengemban fungsi pelayanan,
Bapas mengemban fungsi pembimbingan, Lapas mengemban fungsi pembinaan dan
ketrampilan kerja, Rupbasan mengemban fungsi perawatan barang bukti. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang
mempunyai keahlian. Rutan misalnya membutuhkan seorang Sarjana Hukum karena
ada seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum, Bapas membutuhkan profesi
psikologi anak karena fungsi pendampingan dan pemberi pertimbangan dalam
persidangan, demikian juga pada Lapas yang membutuhkan dokter, psikiater,
psikolog dan tenaga fungsional lain seperti guru misalnya, Rupbasan yang
membutuhkan ahli kimia untuk perawatan atau pengelolaan barang bukti berupa
barang kimia dan obat-obatan terlarang. Disisi lain petugas pemasyarakatan harus
mengetahui dan menguasai keseluruhan tugas dan fungsi tersebut unit pelaksana
teknis tersebut secara utuh sehingga dapat menjadi insan penegak hukum yang
profesional.
2.2 Saran Tindak
Perlunya persyaratan khusus adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dikatakan
bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pembinaan, pengamanan,
dan pembimbingan serta perawatan. Dengan demikian Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu membuat ketentuan-ketentuan yang dijadikan persyaratan
khusus yang digunakan dalam rekrutmen petugas pemasyarakatan. Selain merekrut
sarjana dari disiplin ilmu yang lain maka unsur utama dalam rekruitmen petugas
pemasyarakatan adalah Sarjana Hukum mengingat tugas dan fungsinya sebagai
Jabatan Fungsional Penegak Hukum telah diatur dalam UU Pemasyarakatan.
Sedangkan yang tidak termasuk dalam kriteria jabatan fungsional diarahkan untuk
menduduki jabatan administrasi dan tata usaha.
2.3 Indikator Keberhasilan
a. Adanya rumusan yang dibuat oleh Dirjen Pemasyarakatan mengenai persyaratanpersyaratan
khusus bagi pelamar dalam tahap rekrutmen pegawai Departemen
Hukum dan HAM khususnya untuk petugas pemasyarakatan
b. Digunakannya persyaratan khusus tersebut dalam proses pengadaan pegawai petugas
pemasyarakatan kedepan
JJ. Pembinaan Karier
1. Pola Karier Petugas Pemasyarakatan
1.1 Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Pembinaan karier dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja (Undang-undang Nomor 43 tahun 1999). Sistem pembinaan karier yang harus
dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara yang
memungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen / Lembaga / Propinsi
/ Kabupaten / Kota yang satu ke Departemen / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota
yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat
manajerial. Pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Pola Karier yang menggambarkan alur pengembangan karier yang
menunjukan keterkaitan dan keserasian antara Jabatan, Pangkat, Pendidikan, Pelatihan
Jabatan, serta Masa Jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan
tertentu hingga pensiun (PP Nomor 13 Tahun 2002)..
Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.KP.01.05 Tahun 1994 Tanggal 8 Pebruari 1994 tentang Pola Penjenjangan Karier
Pejabat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman menyebutkan Persyaratan dan unsur
pendukung pada setiap jenjang adalah :
a. Kemampuan dan prestasi kerja;
b. Pendidikan, kursus atau latihan;
c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
d. Senioritas;
e. Kesehatan, dan
f. Penilaian dan Pertimbangan khusus dari Menteri Kehakiman
Meskipun aturan pola karier sudah sangat lengkap, kondisi ketidaktertiban sangat
dirasakan pada pelaksanaan pembinaan karier petugas Pemasyarakatan. Disisi lain
indikasi adanya kolusi/ nepotisme dalam proses pembinaan karier juga terjadi dimana ada
pegawai Lapas yang selalu melakukan pendekatan dengan pejabat di Kanwil, di Ditjen
Pemasyarakatan dan di Sekjen agar mendapatkan jabatan yang diinginkan. Kondisi ini
secara psikologis berpengaruh pada etos dan semangat kerja pegawai lain yang hanya
berharap pada proses keterbukaan dan objektif serta akuntabilitas penilaian terhadap
kerja-kerja yang sudah mereka lakukan.
1.2. Saran Tindak
Pertama harus ditegaskan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya instrumen atau aturanaturan
mengenai pola karier yang saat ini berjalan sebenarnya tidak bermasalah. Prinsip
pembinaan karier dalam penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dilaksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang justru kurang berjalan
dengan baik. Permasalahan terletak pada mekanisme implementasi pembinaan karier
yang dianggap kurang transparan, kurang objektif dan kurang akuntabel. Oleh karena itu
Departemen Hukum dan HAM melalui saluran pengawasan struktural perlu melakukan
pengawasan yang seksama terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembinaan karier dan
pengendalian kepangkatan dijajaran Biro Kepegawaian Sekertariat Jenderal Departemen.
Dalam hal pengelolaan pembinaan karier petugas pemasyarakatan masih dalam
kewenangan Biro Kepegawaian Sekertariat Jenderal Departemen maka Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang mengusulkan orang yang akan diangkat
atau menduduki jabatan tertentu perlu menyiapkan mekanisme kontrol terhadap petugaspetugas
Pemasyarakatan yang dipromosikan untuk menduduki jabatan tersebut. Di masa
mendatang petugas pemasyarakatan harus diarahkan untuk lebih profesional, maka perlu
disiapkan satu Instrumen Penilaian Kinerja Personal sebagai instrumen kontrol terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Instrumen ini dapat digunakan sebagai alat untuk
mengukur objektifitas terkait dengan kepentingan pembinaan karier pegawai, dimana
usulan dan penetapan pemberian hukuman atau pemberian penghargaan terhadap petugas
pemasyarakatan dapat dilakukan secara obyektif dengan syarat-syarat yang sesuai dengan
pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Instrumen penilaian kinerja ini berbeda
dengan format Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) yang berlaku saat ini
perbedaannya terletak pada unsur-unsur penilaian dimana instrumen penilaian kinerja
lebih difokuskan kepada penyelenggaraan tugas dalam jabatan yang sebelumnya telah
dirumuskan dalam analisis jabatan yang kemudian terakomodir dalam deskripsi jabatan.
Deskripsi jabatan ini adalah dokumen yang memuat informasi tentang tugas, kewajiban
dan tanggungjawab suatu pekerjaan/jabatan. Pada dasarnya manfaat penilaian kinerja
adalah sebagai berikut :
4.2.2 Perbaikan kinerja
4.2.3 Penyesuaian kompensasi
4.2.4 Pemberian reward
4.2.5 Keputusan penempatan
4.2.6 Kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan
4.2.7 Perencanaan dan pengembangan karier
4.2.8 Memberikan kesempatan kerja yang sama
4.2.9 Menjawab tantangan dari luar
4.2.10 Sebagai sarana menunggu umpan balik terhadap aktifitas sumber
daya manusia
1.3.Indikator Keberhasilan
4.2.10.1 Adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh
Departemen Hukum dan HAM dengan menindak atau menghukum pegawai yang
terlibat dalam praktek KKN dalam proses pengendalian kepangkatan baik yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
4.2.10.2 Adanya Instrumen Penilaian Kinerja personal petugas
pemasyarakatan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
berdasarkan analisis jabatan dan deskripsi kerja. Agar dapat digunakan sebagai
alat untuk mengukur objektifitas pembinaan karier pegawai, termasuk pemberian
hukuman atau pemberian penghargaan terhadap petugas pemasyarakatan yang
berprestasi.
2. Jabatan Fungsional Penegak Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan
2.1.Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak
hukum yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga
binaan pemasyarakatan. Pemberian label pejabat fungsional penegak hukum kepada
petugas pemasyarakatan adalah suatu langkah positif yang berorientasi kepada efektifitas
pelaksanaan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Permasalahannya jabatan fungsional penegak hukum tersebut hanya sebatas pengaturan
tetapi tidak diimplementasikan oleh Departemen Hukum dan HAM. Sebagai penegak
huku, kedudukan petugas pemasyarakatan adalah sejajar dengan aparat penegak hukum
lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam sistem peradilan pidana polisi, jaksa dan
hakim serta petugas pemasyarakatan mempunyai hubungan kerja seimbang dan masingmasing
mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh unsur penegak hukum lainnya.
Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut serta Hakim sebagai pemutus apakah
seorang bersalah atau tidak. Jika seorang bersalah maka orang tersebut harus
menjalankan hukuman dimana kewenangan pembinaannya dilaksanakan oleh petugas
pemasyarakatan.
Kondisi kesetaraan penegak hukum bagi petugas Pemasyarakatan dengan jabatan
penegak hukum lainnya seharusnya tidak dilihat secara parsial namun harus dilihat
dengan perspektif yang utuh sebagai satu kesatuan sistem. Peran petugas Pemasyarakatan
dalam hukum dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh keterlibatan
petugas pemasyarakatan bisa dilihat ketika seorang anak bermasalah dengan hukum
kemudian berurusan dengan penyidik (polisi) maka peran Bapas yang menyelenggarakan
pendampingan terhadap anak tersebut seharusnya dibenarkan mengingat tugas penelitian
kemasyarakatan yang dilakukan akan berperan pada tahap persidangan.
Demikian juga di rutan ketika seorang bermasalah dengan hukum seorang akan ditahan
baik ditingkat penyidikan atau penuntutan maka di Rutan ada bidang bantuan hukum dan
penyuluhan hukum yang berperan mengarahkan orang yang bermasalah agar dapat
memahami segala ketentuan yang menyangkut hak dan kewajibannya dalam proses
hukum yang sedang dijalaninya guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan oleh negara melalui petugas penegak hukum lain. Kepala Rutan
atau Kalapas dapat melakukan pembinaan bagi orang yang di hukum di samping itu
berwenang untuk mengeluarkan seseorang demi hukum atau membebaskannya apabila
masa tahanan atau hukumannya sudah selesai, memberikan hak untuk mendapatkan cuti
menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan diskresi lainnya yang tidak ada pada aparat
penegak hukum lainnya. Tidak salah jika petugas Pemasyarakatan mempunyai tugas dan
fungsi seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan sebagai koridor inti
pelaksanaan tugasnya sebagai Penegak hukum.
Dalam kondisi saat ini seharusnya jabatan petugas pemasyarakatan telah memenuhi
kualifikasi sebagai jabatan fungsional apabila diukur dengan ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
petugas pemasyarakatan dapat dikategorikan dalan dua jabatan fungsional yakni jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan fungsional keahlian
adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
g. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya
berijazah sarjana (Strata 1);
h. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan,
peningkatan, dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan
penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
i. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
Petugas Pemasyarakatan yang dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian
ini adalah petugas Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi Pelayanan
Pembimbingan dan Pembinaan Pemasyarakatan serta Perawatan
Jabatan Fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan
tugasnya:
l. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan/atau penunjang profesional
dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau
Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III
(D3);
m. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan
konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;
n. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya
Untuk kategori jabatan fungsional ketrampilan ini diarahkan pada petugas
Pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi Pengamanan dan Perawatan.
2.2.Saran Tindak
Perkembangan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang sangat cepat dengan mendasarkan
pada pemenuhan prinsip-prinsip Hak asasi manusia dengan sendirinya menuntut agar
organisasi Pemasyarakatan menyiapkan SDM yang profesional dan berkualitas.
Pembentuk UU Pemasyarakatan jauh-jauh hari telah memikirkan kondisi itu oleh karena
itu pembentuk UU tidak segan-segan memberikan standar yang tinggi bagi petugas
pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional penegak hukum. Untuk menjawab tantangan
dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemasyarakatan kedepan pemenuhan perintah UU
agar jabatan petugas pemasyarakatan dijadikan sebagai jabatan fungsional penegak
hukum secepatnya diwujudkan. Oleh karena itu Departemen Hukum dan HAM harus
secepatnya mendorong agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara segera menetapkan
petugas Pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional penegak hukum.
Konsekuensi dari peningkatan status tersebut maka secepatnya Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat dan menyusun :
g. Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas Pemasyarakatan
h. Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
i. Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
j. Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasyarakatan
2.3.Indikator Keberhasilan
a. Adanya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menetapkan
petugas pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil dan menjadi
bagian dalam rumpun hukum dan Peradilan yang kegiatannya berhubungan dengan
penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional,
serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan
perundang-undangan, serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang
aspek hukum, dan pelaksanaan peradilan.
b. Adanya konsep atau rancangan tentang:
k. Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas Pemasyarakatan
l. Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
m. Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
n. Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasyarakatan
KK. Pendidikan Dan Pelatihan
1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemasyarakatan di selenggarakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM (selanjutnya
disebut dengan BPSDM). Ketentuan organisasi dan tata kerja BPSDM diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I. Guna melaksanakan
tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya
manusia untuk seluruh unit kerja di Departemen Hukum dan HAM maka organisasi
BPSDM terbagi menjadi tiga Pusat yakni:
i. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
j. Pusat Pengembangan Teknis
k. Pusat Pengembangan Fungsional.
Petugas Pemasyarakatan yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di
BPSDM maka secara umum mengikuti ketentuan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan
agenda atau program yang disusun oleh BPSDM.
Kondisi empiris menunjukan bahwa rata-rata petugas Pemasyarakatan tidak puas dengan
penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM. Salah satu faktor penyebab
tidak efisiennya penyelenggaraan diklat disebabkan struktur organisasi BPSDM
dilakukan dengan pendekatan sistem fungsi yang terbagi atas Pusat Pengembangan
Kepemimpinan dan Manajemen, Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan
Fungsional dan HAM, keseluruhan Pusat ini mengadakan pelatihan untuk seluruh unit
utama di Departemen Hukum dan HAM termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Dengan pendekatan fungsi ini kekhususan pengembangan SDM bidang Pemasyarakatan
kurang terlaksana dengan baik. Adanya sistem diklat terpusat ini menimbulkan efek
negatif karena masih banyak petugas Pemasyarakatan yang belum mengikuti diklat
hingga memasuki tahap pensiunnya. Fakta ini perlu disikapi secara serius oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.
Jika diutamakan dengan pendekatan per/bidang misalnya diharapkan pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai pemasyarakatan
lebih terarah dan dapat menunjang kekhususan masing-masing bidang. Yang dimaksud
dengan pendekatan per/bidang adalah spesifikasi pelaksanaan diklat akan terbagi
menjadi:
4. Diklat Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang wajib ditempuh oleh
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sebagai
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Dalam Jabatan. Yang meliputi:
3. Diklat Pembentukan Petugas Pemasyarakatan; Diklat ini diadakan terkait
dengan peningkatan status Petugas Pemasyarakatan sebagai jabatan
fungsional penegak hukum oleh karena itu mereka yang ikut Diklat ini adalah
Sarjana Hukum dan apabila lulus dari diklat ini maka statusnya menjadi
petugas Pemasyarakatan. Bagi mereka yang tidak berstatus fungsional
penegak hukum maka sebutannya adalah pegawai Pemasyarakatan
4. Diklat Pimpinan; adalah Pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratan bagi
pegawai Pemasyarakatan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki
jabatan Struktural di Organisasi Pemasyarakatan.
5. Diklat Teknis Pemasyarakatan; adalah Pendidikan dan pelatihan untuk
mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas pokok, fungsi dan wewenang Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan,
Pembimbingan. Pembinaan, Pengamanan dan Pengelolaan
6. Diklat Tenaga Fungsional Lain; adalah Pendidikan dan pelatihan yang
dipersyaratkan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan jenis dan
jenjang Jabatan Fungsional tertentu seperti Dokter, Psikolog, Psikiater,
Arsiparis, Bendahara dan lain-lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemasyarakatan
Dengan konsep tersebut maka diharapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Petugas Pemasyarakatan pada
khususnya atau Pegawai Departemen Hukum dan HAM pada umumnya. Sebagai
perbandingan sistem dan struktur organisasi penyelenggaraan diklat seperti ini sudah
dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dimana setelah menjadi Badan
Diklat akan diturunkan menjadi beberapa Pusat yang khusus menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan mengikuti sistem dan mekanisme sebagaimana disebutkan
diatas.
Perbaikan pada struktur penyelenggara Diklat tersebut diimbangi dengan penyempurnaan
sistem penyelenggaraan diklat itu sendiri mulai dari aspek seleksi peserta, perbaikan
kurikulum, penyelenggara diklat, pengajar/widyaiswara, metode pengajaran aspek sarana
dan prasaran dan aspek-aspek lain pada umumnya. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia petugas pemasyarakatan menjadi permasalahan yang ditemui di lapangan.
Kondisi ini setidaknya menggambarkan efek negatif dari penerapan sistem organisasi
dan sistem penyelenggaraan diklat yang ada saat ini di Departemen Hukum dan HAM.
2. Saran Tindak
Departemen Hukum dan HAM perlu menyempurnakan kembali struktur organisasi
BPSDM. Pembagian Pusat berdasarkan fungsi sebagaimana berlaku saat ini dirasakan
tidak sesuai dengan arah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang ada. Konsep parsial seperti tergambar dalam struktur “Pusat” di BPSDM
ternyata mengakibatkan tujuan pendidikan dan pelatihan kurang tercapai karena tidak
terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu restrukturisasi organisasi BPSDM sebaiknya
menggunakan pendekatan perbidang sehingga penyelenggaraan diklat menjadi terpadu
dalam satu manajemen sehingga tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan secara
maksimal dapat tercapai.
Untuk mengakomodasi peningkatan status petugas Pemasyarakatan sebagai jabatan
fungsional penegak hukum maka perlu diadakan diklat khusus yang mana out put yang
dihasilkan adalah gelar jabatan fungsional bukan gelar akademis. Dengan demikian
amanat Pasal 8 UU Pemasyarakatan dapat tercapai tidak saja dalam kapasitas pembinaan
karier dan tunjangan fungsionalnya saja tetapi lebih dari itu sejak awal pembentukannya
jabatan fungsional petugas pemasyarakatan benar-benar disiapkan untuk lebih profesional
dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Penyempurnaan sistem
penyelenggaraan diklat mulai dari aspek seleksi peserta, perbaikan kurikulum,
penyelenggara diklat, pengajar/widyaiswara, metode pengajaran aspek sarana dan
prasarana harus dimulai oleh BPSDM kalau tidak mau ketinggalan dalam menghadapi
tantangan dunia kerja yang ada saat ini. Setidaknya BPSDM harus mulai merencanakan
dan membuat konsep Pembaruan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia
Departemen Hukum dan HAM yang didalamnya memuat konsep pembaruan Diklat bagi
Petugas Pemasyarakatan.
Terkait dengan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan Diklat, maka Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan perlu mendorong agar Departemen Hukum dan HAM melalui
BPSDM dapat berkoordinasi dengan Direktorat terkait dengan penyusunan kurikulum
dan semua materi diklat serta usulan penyelenggaraan jenis diklat yang dibutuhkan oleh
petugas pemasyarakatan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Masih dalam
kerangka pengembangan sumber daya manusia pemasyarakatan maka perlu peningkatan
penyelenggaraan diklat oleh BPSDM dengan membangun balai-balai diklat di daerah
yang mana penyelenggaraannya bekerjasama dengan Kanwil. Konsep dapat
memperpendek jalur birokrasi pelaksanaan tugas BPSDM sehingga efisiensi dan
efektifitas dalam menciptakan kader petugas pemasyarakatan yang profesional dan siap
pakai dapat dilaksanakan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menyiapkan konsep
pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, selanjutnya
konsep itu diserahkan kepada Sekretariat Jenderal melalui BPSDM agar dapat
ditindaklanjuti.
Terkait dengan penentuan peserta diklat oleh Sekertariat Jenderal Departemen Hukum
dan HAM maka diharapkan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat
persyaratan-persyaratan khusus bagi peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Persyaratan khusus tersebut digunakan oleh Sekjen dalam melakukan rekrutmen peserta
diklat.
3. Indikator Keberhasilan
4. Perubahan struktur organisasi “Pusat” di BPSDM dalam ketentuan organisasi dan
tata kerja BPSDM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor:
M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Hukum Dan HAM R.I dimana pendekatannya tidak lagi berdasarkan fungsi
melainkan berdasarkan bidang dengan penekanan pada penyelenggaraan diklat
terpadu untuk tiap Direktorat Teknis, khususnya untuk Direktorat Pemasyarakatan .
5. Adanya Kertas kerja Pembaruan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia
Departemen Hukum dan HAM yang didalamnya memuat konsep pembaruan Diklat
bagi Petugas Pemasyarakatan. program ini bisa dilaksanakan bersama antara
BPSDM dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satunya adalah dalam
rangka penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan diklat–diklat teknis yang
dilaksanakan oleh BPSDM dilakukan setelah menerima masukan atau usul dan
saran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6. Adanya program penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan dibidang
administrative dan teknis baik di Rutan, Bapas, Lapas dan Rupbasan yang
dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh Direktorat Pemasyarakatan
maupun oleh kanwil dengan dukungan anggaran yang memadai
7. Diutamakannya peserta diklat yang berasal dari UPT yang beban tugasnya berat
namun presentasi petugas yang mengikuti diklat dari UPT tersebut masih sedikit.
Peserta yang mengikuti diklat sudah melalui proses seleksi dengan persyaratan
khusus
LL. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
AKIP pertama kali dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1964 bertujuan untuk menyiapkan
kader-kader pemasyarakatan untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem
pemasyarakatan sebagai konsekuensi perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan berdasarkan pembaruan konsep tujuan pemidanaan di Indonesia. AKIP
adalah perguruan tinggi kedinasan di Departemen Hukum dan HAM. Pembinaan AKIP
secara teknis akademik dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan teknis operasional dilaksanakan oleh BPSDM.
1. Manajemen Organisasi dan Tata Kerja AKIP
1.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
AKIP secara organisatoris berada dibawah pembinaan dan bertanggungjawab kepada
Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM. Dalam
Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I terlihat AKIP
diletakan dalam bagan tata struktur sub organisasi di bawah BPSDM Permasalahannya
dalam segi substansi aturan-aturan dalam Organisasi dan tata Kerja Departemen tidak
satu pasalpun yang secara khusus mengatur dan menjelaskan keberadaan AKIP terutama
tata hubungan kerjanya dengan BPSDM.
Organisasi dan Tata Kerja AKIP diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor. M. 07-PR.07.04 Tahun 1999. AKIP adalah perguruan tinggi kedinasan
dilingkungan Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggungjawab kepada Kepala BPSDM. AKIP mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma III yang ditujukan pada
keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan. AKIP menjalankan fungsi:
2. Pengembangan pendidikan profesional yang ditujukan pada keahlian khusus
bidang pemasyarakatan
3. Penelitian terapan, pengkajian teknologi dan masalah-masalah pemasyarakatan
4. Pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya
5. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkunganya
6. Pengelolaan administrasi akademi
Melihat ketentuan diatas maka ada dua permasalahan yang perlu dicermati. Yakni
kedudukan pertanggungjawaban Direktur AKIP yang statusnya eselon III langsung
bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang statusnya eselon I. Dan kedua status
AKIP yang cenderung bias apakah keberadaan AKIP mengarah pada pendidikan
profesional ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia Pemasyarakatan. untuk menjawab permasalahan pertama maka sesuai
prinsip manajemen yang baik hubungan pertanggungjawaban pekerjaan seharusnya
dilakukan dalam hierarki struktural terdekat. Dengan demikian Direktur AKIP yang
eselon III harusnya bertanggungjawab kepada eselon II diatasnya. Dalam struktur
organisasi BPSDM ada struktur “Pusat” yang dijabat oleh mereka yang berstatus eselon
II. Dalam konsepsi ideal apabila penataan ‘Pusat” di BPSDM dilakukan dengan
pendekatan per/bidang maka akan ada yang disebut “Pusat Pendidikan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan”, didalamnya diselenggarakan
pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk Prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis,
diklat fungsional dan satu lagi AKIP. Dengan sistem ini maka tanggungjawab Direktur
AKIP langsung ditujukan kepada Kepala Pusat yang eselon II dan masuk dalam satu
genus yakni Pemasyarakatan. Status kepegawaian di Pusat Pendidikan dan
Pengembangan SDM Pemasyarakatan tunduk pada status Kepagawaian di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan tidak dibawah BPSDM, sedangkan dukungan fasilitatif dan
anggaran tetap dibawah BPSDM.
Untuk permasalahan mengenai keberadaan AKIP apakah mengarah pada pendidikan
profesional ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia Pemasyarakatan seharusnya bisa dijawab. Bahwa jika AKIP ini
menyelenggarakan pendidikan yang profesional maka segala bentuk intervensi birokrasi
kedinasan dikesampingkan. AKIP harus menjalankan seluruh kegiatan mulai dari
rekrutmen hingga pelaksanaan penyerahan kelulusan taruna secara mandiri. Untuk
kondisi ini Struktur Organisasi dan Tata Kerja AKIP harus jelas. Kemandirian AKIP
untuk penyelenggaraan pendidikan yang profesional bebas dari intervensi birokrasi perlu
dibuat dalam satu pedoman atau petunjuk pelaksana penyelenggaraan pendidikan AKIP
di Departemen Hukum dan HAM. Dengan status ini maka kedudukan AKIP jelas, out
put yang dihasilkan adalah gelar akademis. Dengan demikian penyelenggaraan AKIP
harus memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah melalui Sistem Pendidikan
Nasional (SISDIKNAS)
Kondisi yang kiranya menjadi perhatian dan cukup berpengaruh adalah status
kelembagaan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan kedinasan nomenklatur
“Akademi” sesungguhnya diarahkan kepada proses penjaringan taruna bagi mereka yang
tamat SMA dengan lama mengikuti proses pendidikan selama 3 tahun dengan raihan
gelar akademis setara D3. Saat ini sudah saatnya AKIP dijadikan Sekolah Tinggi Ilmu
Pemasyarakatan (sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Instansi lain misalnya IPDN
pada Departemen Dalam Negeri atau STAN pada Departemen Keuangan). Dengan status
tersebut mereka lulusan AKIP adalah setara S1 atau S2 artinya nomenklatur AKIP sudah
tidak menjadi “Akademi” melainkan berubah menjadi “Sekolah Tinggi Ilmu
Pemasyarakatan” tentunya konsekuensi dan tanggungjawab yang di emban menjadi
sangat besar.
1.2. Saran Tindak
Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I perlu direvisi dengan
usulan ada satu pasal yang mengatur mengenai kedudukan AKIP dan hubungannya
dengan BPSDM sehingga tidak seperti sekarang ada strukturnya dalam Peraturan Menteri
tetapi tidak ada ketentuan pengaturannya. Sebagaimana uraian permasalahan diatas maka
sebaiknya AKIP melalui BPSDM juga perlu mengajukan konsep untuk merevisi
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 07-PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi
dan Tata Kerja AKIP. Dimana substansi pengaturan adalah AKIP melaksanakan
pendidikan kedinasan yang profesional dan Mandiri bebas dari intervensi Birokrasi lain.
Direktur AKIP bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan yang eselon II jadi tidak
bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPSDM.
Sebaiknya AKIP diselenggarakan secara profesional dengan capaian melahirkan gelar
akademis sebagai hasil dari pemberian pendidikan, artinya tidak ada lagi pegawai
pemasyarakatan yang ingin menggembangkan kemampuan teknis mengikuti pendidikan
AKIP. Jika syarat lulusannya adalah untuk S1 maka nomenklatur “Akademi” kiranya
tidak sesuai lagi dengan teknis penyelenggaraannya sehingga nomenklatur yang tepat
adalah sebutan untuk “Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan”. Oleh karena itu sebaiknya
konsistensi penyelenggaran dan pengembangan organisasi AKIP diarahkan kepada tujuan
untuk membentuk “Sekolah Tinggi” agar nuansa akademis lebih dirasakan dengan
capaian akhir secara umum adalah peningkatan strata pendidikan sumber daya manusia
petugas pemasyarakatan. Dengan status D3 penjurusan bagi taruna AKIP agak sulit
untuk diterapkan. Namun demikian apabila jika diarahkan untuk lulusan S1 maka
penjurusan bisa dilakukan pada Tingkat III penjurusan ini diusulkan sejalan dengan
pengangkatan Taruna AKIP menjadi PNS dari sebelumnya berstatus CPNS. Dengan
sistem ini diharapkan penyelenggaraan dan pemanfaatan lulusan taruna AKIP lebih
efektif dan efisien.
Bila struktur organisasi BPSDM disusun dengan pendekatan bidang maka Status
pembinaan karier pegawai AKIP sebaiknya tunduk pada manajemen kepegawaian di
BPSDM saja sebagai pembina fungsi. Yang bertanggungjawab kepada SDM, anggaran
dan kepegawaian sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggungjawab
sebagai pembina teknis hanya mengurus masalah kurikulum dan usulan peserta diklat
sehingga seharusnya jelas status kepegawain tenaga pengajar di AKIP
1.3. Indikator Keberhasilan
a. Adanya revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10
Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM
R.I dengan usulan ada satu pasal yang mengatur mengenai kedudukan AKIP dan
hubungannya dengan BPSDM
b. Adanya revisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 07-PR.07.04 Tahun
1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKIP
c. AKIP dijadikan sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan (STIP) dengan rintisan
gelar S1 dengan standar yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional
d. Adanya penjurusan taruna AKIP pada saat mencapai semester III yang sejalan
dengan proses pengangkatan taruna menjadi PNS
e. Pembinaan karier Pegawai AKIP sepenuhnya diserahkan kepada BPSDM sebagai
Pembina fungsi
2. Penyelenggaraan Rekrutmen Taruna AKIP
2.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Penerimaan taruna di AKIP dilaksanakan dengan sistem dua pintu yakni pintu pertama
bagi mereka yang bukan pegawai Departemen Hukum dan HAM atau yang berasal
lulusan dari Sekolah Menengah Umum atau sederajat (fresh graduate) dan pintu kedua
yang berasal dari pegawai Departemen Hukum dan HAM. Seleksi dilaksanakan oleh
Panitia yang terdiri dari Panitia Pusat dan Panitia Wilayah. Panitia Pusat diketuai oleh
Kepala BPSDM. Wakil Ketua Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sedangkan
Direktur AKIP bertugas sebagai sekretaris dibantu dengan anggota-anggota sedangkan
yang menjadi penasehat dalam Kepanitian tersebut adalah Sekretaris Jenderal
Departemen Hukum dan HAM. Panitia Wilayah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah
sebagai penasehat, Kepala Divisi Administrasi sebagai Ketua Panitia, Kepala Bagian
Umum sebagai sekretaris dibantu dengan anggota-anggota termasuk Kepala Divisi
Pemasyarakatan.
Status taruna yang dijadikan pegawai negeri sipil pada saat mengikuti pendidikan
membuat ruh akademis menjadi hilang. Apabila status taruna sudah menjadi pegawai
maka intervensi birokratis pada penyelenggaraan pendidikan sangat kental. Status AKIP
sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tidak lagi mandiri. Seharusnya jika
mengarah pada profesionalitas maka rekrutmen harus diselenggarakan oleh AKIP sendiri
tidak melibatkan unsur-unsur struktural apalagi yang berkaitan dengan bidang
kepegawaian dalam kepanitian.
Dalam hal rekrutmen taruna AKIP tetap menjadi kewenangan Sekjen maka AKIP melalui
BPSDM sebaiknya membuat suatu persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi.
Syarat khusus tersebut digunakan oleh Sekjen untuk melakukan perekrutan taruna AKIP.
2.2. Saran Tindak
Dengan keinginan agar AKIP menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan
mandiri apalagi diharapkan untuk menjadi Sekolah Tinggi maka dalam proses rekrutmen
sebaiknya dilaksanakan oleh AKIP sendiri bebas dari intervensi birokratis. Kepanitian
rekrutmen seharusnya dari unsur AKIP saja tidak berasal dari unsur lain. Hal lainnya
adalah perlunya taruna yang masuk dalam AKIP sebaiknya tidak berstatus pegawai
negeri sipil. Setelah taruna tersebut lulus dari AKIP baru direkrut menjadi pegawai
negeri sipil yang penempatannya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di
pemasyarakatan. Namun ada pilihan lain yang ditawarkan, dimana status kepegawaian
selama mengikuti pendidikan dapat diberikan secara berjenjang dimana pada tingkat II
dijadikan sebagai Calon Pegawai dan pada tingkat III taruna AKIP baru diangkat menjadi
pegawai. Selain itu ditingkat III AKIP perlu ada penjurusan sesuai dengan jenis UPT
yang ada di organisasi pemasyarakatan dengan mekanime assessment berdasarkan
parameter khusus. Hal ini dimaksudkan agar lulusan AKIP tidak terkosentrasi di satu unit
pelaksana teknis semata.
Dalam hal ini AKIP melalui BPSDM harus membuat pedoman penyelenggaraan
pendidikan di AKIP mulai dari sistem penerimaan taruna AKIP hingga sistem
penggunaannya untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman ini sebaiknya
diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri tentang kemandirian AKIP untuk
menyelenggarakan proses seleksi untuk taruna AKIP termasuk didalamnya merubah
status PNS taruna menjadi taruna/mahasiswa biasa. Dengan kondisi ini tentunya AKIP
harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tentang sistem
pendidikan nasional.
Dalam hal pelaksanaan rekrutmen taruna AKIP tetap menjadi kewenangan Sekjen
Departemen maka perlu dipersiapkan persyaratan khusus yang diajukan oleh AKIP
melalui BPSDM. Persyaratan khusus dalam penerimanaan taruna ini berkaitan dengan
kebutuhan akan pemenuhan kualitas sumber daya manusia bagi Pemasyarakatan
3. Indikator Keberhasilan
MM. Rekrutmen taruna AKIP dilaksanakan secara mandiri oleh AKIP tidak lagi
oleh Sekjen yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan pegawai.
NN. Adanya pengajuan persyaratan khusus pada tahapan rekrutmen taruna AKIP
dimana persyaratan khusus disusun oleh AKIP melalui BPSDM kemudian
disampaikan kepada Sekjen Departemen.Adanya Peraturan Menteri Hukum
dan HAM yang mengatur mengenai kemandirian dan profesionalitas
penyelenggaraan Pendidikan di AKIP.
OO. Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mengenai
kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan Pendidikan di AKIP
PP. Tunjangan Fungsional Petugas Pemasyarakatan
Struktur gaji Pegawai pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4
tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 66 tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain gaji
pemerintah juga memberikan tunjangan. Pada umumnya klasifikasi tunjangan dapat
dibagi menjadi empat jenis (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006),
yakni:
3. Tunjangan Jabatan Struktural yakni tunjangan jabatan yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan
struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Tunjangan Jabatan Fungsional yakni tunjangan jabatan yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan adalah Tunjangan
Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti
Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan
pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera,
Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunung api bagi
Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, dan tunjangan jabatan lain yang
diberikan kepada, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Tunjangan Umum yakni tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional,
atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Struktur gaji pegawai Departemen Hukum dan HAM pada umumnya dan petugas
pemasyarakatan pada khususnya, mengacu kepada standar umum gaji pegawai negeri
sipil yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2007 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2005 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan mengenai tunjangan
tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang
Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. Oleh sebab pengaturan gaji pegawai negeri
diterapkan secara standard dan berlaku untuk pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia
dan merupakan kebijakan umum pemerintah maka kiranya tidak ada permasalahan
sehingga tidak dibahas dalam blue print ini. Akan tetapi mengenai tunjangan petugas
pemasyarakatan kiranya perlu ditinjau lagi secara mendalam.
Dalam butir menimbang Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006
tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan disebutkan:
a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, petugas
pemasyarakatan merupakan jabatan fungsional;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai petugas
pemasyarakatan, perlu diberikan tunjangan sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawab pekerjaannya;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja pegawai negeri sipil
yang bersangkutan serta sambil menunggu ditatanya jabatan fungsionalnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur
tunjangan petugas pemasyarakatan dengan peraturan presiden.
Besarnya tunjangan bagi Petugas Pemasyarakatan menurut Peraturan Presiden Nomor 21
tahun 2006 adalah sebagai berikut :
NO JABATAN GOLONGAN BESARNYA TUNJANGAN
1. Petugas Pemasyarakatan IV Rp. 210.000,00
2. Petugas Pemasyarakatan III Rp. 200,000,00
3. Petugas Pemasyarakatan II Rp. 190.000,00
4. Petugas Pemasyarakatan I Rp. 180.000,00
Permasalahannya apakah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah termasuk dalam
klasifikasi jabatan fungsional atau bukan? Meskipun pemerintah mengakui bahwa
petugas Pemasyarakatan merupakan jabatan fungsional sebagaimana dalam diktum
menimbang huruf (a) Peraturan Presiden Nonor 21 tahun 2006, namun diktum
menimbang huruf (c) justru mengindikasikan bahwa tunjangan yang diberikan kepada
petugas pemasyarakatan belum masuk dalam klasifikasi besaran tunjangan yang
diberikan kepada jabatan fungsional. Pemerintah masih menunggu diaturnya kriteria
jabatan fungsional petugas pemasyarakatan. Apabila status jabatan fungsional tersebut
sudah ditetapkan secara jelas sesuai ketentuan yang di maksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, maka sudah tentu Tunjangan Jabatan Fungsional bagi petugas
pemasyarakatan akan disesuaikan dengan klasifikasi jabatannya. Terlihat Klasifikasi
tunjangan yang diberikan pemerintah kepada petugas pemasyarakatan saat ini adalah
“Tunjangan Yang Dipersamakan Dengan Tunjangan Jabatan” sebagaimana di maksud
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu nomenklatur dalam Peraturan
Presiden nomor 21 tahun 2006 disebutkan sebagai “Tunjangan Petugas Pemasyarakatan”
bukan “Tunjangan Jabatan Fungsional Petugas Pemasyarakatan”.
2. Saran Tindak
Berdasarkan kondisi empiris tersebut maka secepatnya Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat:
3. Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas Pemasyarakatan
4. Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan.
5. Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
6. Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasyarakatan
Rancangan tersebut kemudian diberikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (Menpan) melalui Menteri Hukum dan HAM. Dengan bahan tersebut
dapat diajukan perubahan besaran tunjangan bagi petugas Pemasyarakatan kepada
Pemerintah agar disesuaikan dengan klasifikasi jabatan fungsional petugas
Pemasyarakatan sehingga tidak lagi berdasarkan tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan sebagaimana yang berlaku saat ini.
3. Indikator Keberhasilan
a. Adanya draft yang diajukan ke Menpan sebagai bahan ditetapkannya petugas
pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional yang meliputi
QQ. Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas
Pemasyarakatan
RR. Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas
Pemasyarakatan
SS. Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas Pemasyarakatan
TT. Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas Pemasyarakatan
b. Adanya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Tunjangan Jabatan
Fungsional Petugas Pemasyarakatan sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor
21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
BAB V : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
NO FOKUS
PEMBARUAN
PERMASALAHAN SARAN TINDAK INDIKATOR
KEBERHASILAN
RENCANA AKSI JANGKAWAKTU
PELAKSANAAN
A PENGADAAN PEGAWAI
1 Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
Data formasi pegawai
pemasyarakatan yang telah
diusulkan kepada Sekertaris
Jenderal pada umumnya selalu
berubah dan tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi
pemasyarakatan.
kondisi ini berimbas pada
pemenuhan jumlah dan mutu
sumber daya manusia dalam
organisasi pemasyarakatan
secara keseluruhan.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
membuat standar analisis
kebutuhan petugas
pemasyarakatan yang
berpedoman pada Pasal 4
Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas
Peraturan Nomor 97
Tahun 2000 Tentang
Formasi Pegawai Negeri
Adanya standard analisis
kebutuhan sebagai bahan
penyusunan dan
perencanaan formasi
pegawai pemasyarakatan
yang dapat dijadikan
pedoman bagi unit-unit
pelaksana teknis di daerah
Membentuk tim untuk
menyusun standar analisis
kebutuhan dan analisis
jabatan di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
Standar analisis yang
disusun disampaikan
kepada Sekjen
Departemen agar
digunakan sebagai dasar
penyusunan formasi
Jangka Pendek
Terkait dengan pembaruan
pelaksanaan sistem
pemasyarakatan akan banyak
perubahan struktur yang terjadi.
Konsekuensi yang timbul adalah
perlunya penyusunan analisis
jabatan untuk mengetahui
jumlah jabatan yang harus
dipenuhi tiap-tiap organisasi
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat
standard analisis jabatan
bagi petugas
pemasyarakatan
berdasarkan karakteristik
tugas dan fungsi tiap-tiao
organisas pemasyarakatan
dari tingkat Pusat
(Direktorat Jenderal PAS)
hingga UPT
Adanya standar analisis
jabatan
2 Kebutuhan Persyaratan
Khusus Dalam
Rekrutmen Pegawai
Pemasyarakatan
Sekretariat Jenderal Departemen
Hukum dan HAM kurang
memperhatikan karakteristik
atau persyaratan khusus yang
harus dipenuhi dalam merekrut
pegawai untuk memenuhi
kebutuhan bagi pegawai
pemasyarakatan. Persyaratan
khusus tersebut berkenaan
dengan fungsi yang diemban
oleh petugas pemasyarakatan
disetiap unit-unit pelaksana
teknis
Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil telah
mengatur mengenai
syarat-syarat khusus yang
harus dipenuhi pelamar
diantaranya mensyaratkan
adanya kualifikasi
pendidikan, kecakapan,
keahlian dan ketrampilan
yang diperlukan serta
Syarat lain yang
ditentukan dalam
persyaratan jabatan
Persyaratan khusus perlu
diperhatikan mengingat
Petugas Pemasyarakatan
merupakan Pejabat
Fungsional Penegak
Hukum yang
melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang
pelayanan, pembinaan,
pengamanan, dan
pembimbingan serta
perawatan bagi WBP dan
tahanan
Adanya rumusan
yang dibuat oleh Dirjen
Pemasyarakatan mengenai
ratan-persyaratan khusus
bagi pelamar dalam tahap
rekrutmen pegawai Departemen
Hukum dan HAM khususnya
untuk petugas pemasyarakatan
Digunakannya persyaratan khusus
tersebut dalam proses pengadaan
pegawai petugas pemasyarakatan
kedepan
Membentuk tim untuk
merumuskan persyaratan khusus
bagi petugas pemasyarakatan yang
akan digunakan dalam proses
pengadaan pegawai.
Hasil rumusan tim disampaikan
dan dikonsultasikan kepada
Sekertariat Jenderal agar dapat
digunakan pada setiap pengadaan
pegawai bagi petugas
pemasyarakatan.
Jangka Pendek
B PEMBINAAN KARIER
1 Pola Karier Petugas
Pemasyarakatan
Sistem pembinaan karier yang
dikelola oleh Sekertariat
Departemen Hukum dan
HAM melalui saluran
15. Adanya peningkatan
pengawasan yang
Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
Jangka Pendek
Jenderal Departemen dianggap
kurang transparan, kurang
objektif dan kurang akuntabel
sehingga pada akhirnya
melahirkan keadaan bahwa
petugas pemasyarakatan tidak
percaya lagi dengan
pengelolaan sistem pembinaan
karier yang ada
pengawasan struktural
perlu melakukan
pengawasan yang seksama
terhadap pelaksanaan
tugas-tugas pembinaan
karier dan pengendalian
kepangkatan dijajaran
Biro Kepegawaian
Sekertariat Jenderal
Departemen.
dilakukan oleh
Departemen Hukum
dan HAM dengan
menindak atau
menghukum pegawai
yang terlibat dalam
praktek KKN dalam
proses pengendalian
kepangkatan baik
yang dilakukan secara
langsung maupun
tidak langsung.
16. Adanya Instrumen
Penilaian Kinerja
personal petugas
pemasyarakatan yang
disusun oleh
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
berdasarkan analisis
jabatan dan deskripsi
kerja. Agar dapat
digunakan sebagai alat
untuk mengukur
objektifitas pembinaan
karier pegawai,
termasuk pemberian
hukuman atau
pemberian
penghargaan terhadap
petugas
pemasyarakatan yang
berprestasi.
mengoptimalkan peran pengawasan
struktural dan fungsional dengan aktif
memberikan temuan-temuan
penyimpangan dalam proses
pengendalian kepangkatan
Membentuk
Pokja untuk menyusun Instrumen
Penilaian Kinerja petugas
pemasyarakatan. Instrumen tersebut
diberlakukan dengan Surat keputusan
2 Jabatan Fungsional
Penegak Hukum Bagi
Pasal 8 ayat (1) Undang-undang
No. 12 tahun 1995 tentang
Untuk menjawab
tantangan dalam
Adanya Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan
 Membentuk
Pokja untuk
Jangka Menengah
Petugas
Pemasyarakatan
Pemasyarakatan menyebutkan
bahwa Petugas Pemasyarakatan
merupakan Pejabat Fungsional
Penegak Hukum.
Permasalahannya jabatan
fungsional penegak hukum
tersebut hanya sebatas
pengaturan tetapi tidak
diimplementasikan secara serius
oleh Departemen Hukum dan
HAM
menjalankan tugas dan
fungsi pemasyarakatan
kedepan Departemen
Hukum dan HAM harus
secepatnya mendorong
agar Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara segera
menetapkan petugas
pemasyarakatan sebagai
jabatan fungsional
penegak hukum
Konsekuensi dari
peningkatan status
tersebut maka secepatnya
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat
dan menyusun kembali :
 Analisis jabatan dan
deskripsi jabatan
fungsional petugas
pemasyarakatan
 Angka Kredit jabatan
fungsional penegak
hukum petugas
pemasyarakatan
 Standar jenjang
jabatan fungsional
penegak hukum
petugas
pemasyarakatan
 Pedoman penyusunan
tunjangan fungsional
petugas
pemasyarakatan
Aparatur Negara yang
menetapkan petugas
pemasyarakatan sebagai
jabatan fungsional keahlian
dan menjadi bagian dalam
rumpun hukum dan Peradilan
Adanya ketentuan mengenai
Analisis jabatan dan deskripsi
jabatan fungsional petugas
pemasyarakatan
Adanya ketentuan mengenai
Angka Kredit jabatan
fungsional penegak hukum
petugas pemasyarakatan
Adanya ketentuan mengenai
Standar jenjang jabatan
fungsional penegak hukum
petugas pemasyarakatan
Adanya Pedoman
penyusunan tunjangan
fungsional petugas
pemasyarakatan
melakukan studi
tentang jabatan
fungsional
Petugas
Pemasyarakatan
 Fokus studi
meliputi
ketentuan
mengenai
Analisis jabatan
dan deskripsi
jabatan, angka
kredit, standar
jenjang jabatan
dan besaran
tunjangan.
 Hasil studi
disampaikan
kepada Menteri
dan menjadi
bagian dari
agenda reformasi
birokrasi di
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
C Pendidikan Dan Pelatihan
Penyelenggaran Diklat
Bagi Petugas
Pemasyarakatan
Salah satu faktor penyebab tidak
efisiennya penyelenggaraan
diklat disebabkan Struktur
organisasi BPSDM dilakukan
dengan pendekatan sistem
fungsi yang terbagi atas Pusat
Pengembangan Kepemimpinan
dan Manajemen, Pusat
Pengembangan Teknis dan Pusat
Pengembangan Fungsional dan
HAM, keseluruhan Pusat ini
mengadakan pelatihan untuk
seluruh unit utama di
Departemen Hukum dan HAM
termasuk Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
Departemen Hukum dan
HAM perlu
menyempurnakan kembali
struktur organisasi
BPSDM. restrukturisasi
organisasi BPSDM
sebaiknya menggunakan
pendekatan perbidang
sehingga penyelenggaraan
diklat menjadi terpadu
dalam satu manajemen
sehingga tujuan
diadakannya pendidikan
dan pelatihan secara
maksimal dapat tercapai
Perubahan struktur
organisasi “Pusat” di
BPSDM dalam ketentuan
organisasi dan tata kerja
BPSDM diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum
Dan Ham R.I Nomor:
M.09-PR.07.10 Tahun
2007 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja
Departemen Hukum Dan
HAM R.I.
Pembentukan Tim
kerja yang berafiliasi
antara Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan,
Sekjen Departemen
Hukum dan HAM
dan BPSDM untuk
melakukan kajian
pembaruan sistem
diklat bagi petugas
pemasyarakatan
Jangka Pendek
Belum ada konsep pembaruan
sistem Diklat di departemen
Hukum dan HAM bagi Petugas
Pemasyarakatan
BPSDM harus mulai
merencanakan dan
membuat konsep
Pembaruan Sistem
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Departemen Hukum dan
HAM yang didalamnya
memuat konsep
pembaruan Diklat bagi
Petugas Pemasyarakatan.
Adanya Kertas kerja
Pembaruan Sistem
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Departemen Hukum dan
HAM yang didalamnya
memuat konsep
pembaruan Diklat bagi
Petugas Pemasyarakatan
Kurangnya peningkatan
kapasitas yang diselenggarakan
secara mandiri oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
sebagai terobosan untuk
menutupi lemahnya
penyelenggaraan diklat
Terkait dengan
desentralisasi
penyelenggaraan dan
pengelolaan Diklat,
Direktorat PAS diberikan
kewenangan tertentu
untuk meningkatkan
kapasitas petugas
pemasyarakatan di daerah
dengan program dan
anggaran khusus yang
disiapkan oleh
Departemen
Adanya program
penguatan kapasitas
petugas pemasyarakatan
di bidang administratif
dan teknis baik di Rutan,
Bapas, Lapas dan
Rupbasan yang dilakukan
secara rutin dan
berkesinambungan oleh
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan maupun
oleh Kanwil dengan
dukungan anggaran yang
memadai
Pembentukan Tim
yang akan melakukan
Penyusunan program
penguatan kapasitas
berdasarkan usulan
dari tiap-tiap UPT
berdasarkan
kualifikasi tupoksi
masing-masing yang
dijadikan prioritas
Jangka Pendek
Peserta Diklat pada umumnya
diikuti oleh petugas
pemasyarakatan yang berada di
Kanwil. Bukan dari UPT
sehingga menimbulkan
ketimpangan kemampuan dan
kapasitas SDM di UPT.
Terkait dengan penentuan
peserta diklat oleh Kanwil
maka diharapkan agar
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat
persyaratan-persyaratan
khusus bagi peserta yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan. Persyaratan
khusus tersebut digunakan
oleh Sekjen dalam
melakukan rekrutmen
peserta diklat.
Diutamakannya peserta
diklat yang berasal dari
UPT yang beban tugasnya
berat namun presentasi
petugas yang mengikuti
diklat dari UPT tersebut
masih sedikit. Peserta
yang mengikuti diklat
sudah melalui proses
seleksi dengan
persyaratan khusus
Pembentukan Tim
Kerja yang
melakukan
assessment petugas
pemasyarakatan di
UPT yang belum
dan yang telah
mengikuti diklat
dengan
mengutamakan
petugas yang belum
mengikuti diklat
berdasarkan
kualifikasi dan
seleksi program
diklat yang berjalan
Jangka Pendek
D AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN (AKIP)
1 Manajemen Organisasi
dan Tata Kerja AKIP
Dalam Lampiran Peraturan
Menteri Hukum Dan Ham R.I
Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun
2007 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Hukum
Dan HAM R.I terlihat AKIP
diletakan dalam bagan tata
struktur sub organisasi di bawah
BPSDM Permasalahannya
dalam segi substansi aturanaturan
dalam Organisasi dan tata
Kerja Departemen tidak satu
pasalpun yang secara khusus
mengatur dan menjelaskan
keberadaan AKIP terutama tata
hubungan kerjanya dengan
BPSDM.
Peraturan Menteri Hukum
Dan Ham R.I Nomor:
M.09-PR.07.10 Tahun
2007 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja
Departemen Hukum Dan
HAM R.I perlu direvisi
dengan usulan ada satu
pasal yang mengatur
mengenai kedudukan
AKIP dan hubungannya
dengan BPSDM
Adanya revisi Peraturan
Menteri Hukum Dan Ham
R.I Nomor: M.09-
PR.07.10 Tahun 2007
Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen
Hukum Dan HAM R.I
dengan usulan ada satu
pasal yang mengatur
mengenai kedudukan
AKIP dan hubungannya
dengan BPSDM
Pembentukan Tim
kerja yang berafiliasi
antara Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan,
Sekjen Departemen
Hukum dan HAM
dan BPSDM dan tim
dari AKIP untuk
melakukan kajian
dan penyusunan
kertas kerja
pembaruan
penyelenggaraan
pendidikan bagi
taruna AKIP
Jangka Pendek
Direktur AKIP yang statusnya
eselon III bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Badan
yang statusnya eselon I
AKIP melalui BPSDM
perlu mengajukan konsep
untuk merevisi Keputusan
Menteri Kehakiman
Nomor. M. 07-PR.07.04
Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
AKIP. Dimana Direktur
AKIP bertanggungjawab
langsung kepada Kepala
Pusat Pendidikan dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pemasyarakatan yang
eselon II jadi tidak
bertanggungjawab
langsung kepada Kepala
BPSDM
Adanya revisi Keputusan
Menteri Kehakiman
Nomor. M. 07-PR.07.04
Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
AKIP.
Penyelenggaraan pendidikan
AKIP belum jelas apakah
mengarah pada pendidikan
profesional ataukah hanya untuk
memenuhi kebutuhan dan
peningkatan kualitas sumber
daya manusia
AKIP idealnya diarahkan
pada pendidikan yang
profesional dengan basis
akademis dengan program
rintisan gelar setara S1.
bentuknya menjadi
Sekolah Tinggi Ilmu
Pemasyarakatan. jika
AKIP diarahkan untuk
menjadi profesional maka
penyelenggaraan harus
memperhatikan ketentuan
sebagaimana diatur dalam
Sistem Pendidikan
Nasional. Sehingga
kualitas kelulusan yang
dihasilkan mendapat
pengakuan secara nasional
dan bermutu.
AKIP dijadikan sekolah
Tinggi Ilmu
Pemasyarakatan (STIP)
dengan rintisan gelar S1
dengan standar yang
sesuai dengan sistem
pendidikan nasional
Lulusan AKIP belum diarahkan
pada penjurusan dengan
spesifikasi kekhususan yang
dibutuhkan oleh semua sub
sistem organisasi
pemasyarakatan mulai dari
Rutan, Bapas, Lapas dan
Rupbasan
Dengan status D3
penjurusan bagi taruna
AKIP agak sulit untuk
diterapkan. Namun
demikian apabila jika
diarahkan untuk lulusan
S1 maka penjurusan bisa
dilakukan pada Tingkat III
penjurusan ini diusulkan
sejalan dengan
pengangkatan Taruna
AKIP menjadi PNS dari
sebelumnya berstatus
CPNS. Dengan sistem ini
diharapkan
penyelenggaraan dan
pemanfaatan lulusan
taruna AKIP lebih efektif
dan efisien.
Adanya penjurusan taruna
AKIP pada saat mencapai
semester III yang sejalan
dengan proses
pengangkatan taruna
menjadi PNS
Status pembinaan karier
Pegawai AKIP masih berdiri di
dua unit kerja utama yakni di
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dan di BPSDM
Bila struktur organisasi
BPSDM disusun dengan
pendekatan bidang maka
Status pembinaan karier
pegawai AKIP sebaiknya
tunduk pada manajemen
kepegawaian di BPSDM
saja sebagai pembina
fungsi. Yang
bertanggungjawab kepada
SDM, anggaran dan
kepegawaian sedangkan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
bertanggungjawab sebagai
pembina teknis hanya
mengurus masalah
kurikulum dan usulan
peserta diklat sehingga
seharusnya jelas status
kepegawain tenaga
pengajar di AKIP
Pembinaan karier
Pegawai AKIP
sepenuhnya diserahkan
kepada BPSDM sebagai
Pembina fungsi
2 Penyelenggaraan
Rekrutmen Taruna
AKIP
Rekrutmen AKIP dilakukan oleh
Departemen melalui mekanisme
penerimaan calon pegawai
departemen hukum dan HAM
dengan persyaratan penerimaan
pegawai. Sistem rekrutmen
tersebut dirasakan kurang
efektif apabila AKIP ingin
diarahkan menjadi sekolah
Tinggi Ilmu Pemasyarakatan.
Rekrutmen taruna AKIP yang
langsung diangkat menjadi
pegawai negeri ketika mengikuti
pendidikan menyebabkan
semangat untuk belajar dan
kompetensi dalam mencapai
prestasi terbaik dan berkualitas
dikhawatirkan kurang tercapai.
Apabila model
pengangkatan taruna
AKIP menjadi PNS
dilaksanakan pada Tingkat
III maka model perekrutan
taruna sebaiknya tidak
dilakukan bersama dengan
penerimaan pegawai.
Rekrutmen sebaiknya
berdasarkan standar
rekrutmen taruna semata.
Dengan demikian
kewenangan untuk
melakukan rekrutmen
dapat diserahkan kepada
AKIP tidak lagi di Sekjen.
Profesionalitas
penyelenggaraan
pendidikan taruna AKIP
diharapkan dapat tercapai
dengan model ini.
Model rekrutmen ini
diperkuat dengan adanya
persyaratan khusus
Rekrutmen taruna AKIP
dilaksanakan secara
mandiri oleh AKIP tidak
lagi oleh Sekjen yang
dilakukan bersamaan
dengan penerimaan
pegawai.
Adanya pengajuan
persyaratan khusus pada
tahapan rekrutmen
taruna AKIP dimana
persyaratan khusus
disusun oleh AKIP
melalui BPSDM
kemudian disampaikan
kepada Sekjen
Departemen.
Pembentukan Tim
kerja yang berafiliasi
antara Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan,
Sekjen Departemen
Hukum dan HAM
dan BPSDM dan tim
dari AKIP untuk
melakukan kajian
dan penyusunan
kertas kerja
pembaruan
penyelenggaraan
pendidikan bagi
taruna AKIP
Jangka Panjang
Belum adanya pedoman
penyelenggaraan pendidikan di
AKIP yang disusun secara
komprehensif berdasarkan visi
untuk maju dan professional
AKIP melalui BPSDM
harus membuat pedoman
penyelenggaraan
pendidikan di AKIP
mulai dari sistem
penerimaan taruna AKIP
hingga sistem
penggunaannya untuk
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, dengan
memperhatikan ketentuan
yang ada pada sistem
pendidikan Nasional
Adanya Peraturan
Menteri Hukum dan
HAM yang mengatur
mengenai kemandirian
dan profesionalitas
penyelenggaraan
Pendidikan di AKIP
E Tunjangan Petugas
Pemasyarakatan
Klasifikasi tunjangan yang
diberikan pemerintah kepada
petugas pemasyarakatan saat ini
adalah “Tunjangan Yang
Dipersamakan Dengan
Tunjangan Jabatan”. Oleh
karena itu nomenklatur dalam
Peraturan Presiden nomor 21
tahun 2006 disebutkan sebagai
“Tunjangan Petugas
Pemasyarakatan” bukan
“Tunjangan Jabatan Fungsional
Petugas Pemasyarakatan”.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan membuat:
 Analisis jabatan dan
deskripsi jabatan
fungsional petugas
pemasyarakatan
 Angka Kredit jabatan
fungsional penegak
hukum petugas
pemasyarakatan
 Standar jenjang
jabatan fungsional
penegak hukum
petugas
pemasyarakatan
 Pedoman penyusunan
tunjangan fungsional
petugas
pemasyarakatan
Dengan bahan tersebut
dapat diajukan perubahan
besaran tunjangan bagi
1. Adanya draft yang
diajukan ke Menpan
sebagai bahan
ditetapkannya petugas
pemasyarakatan
sebagai jabatan
fungsional yang
meliputi :
5 Analisis jabatan dan
deskripsi jabatan
fungsional petugas
pemasyarakatan
6 Angka Kredit jabatan
fungsional penegak
hukum petugas
pemasyarakatan
7 Standar jenjang
jabatan fungsional
penegak hukum
petugas
pemasyarakatan
8 Pedoman penyusunan
tunjangan fungsional
- Membentuk
Pokja untuk
melakukan studi
tentang
pembaruan
Sistem
Renumerasi bagi
Petugas
Pemasyarakatan
- Fokus studi
meliputi
penghitungan
besarn tunjangan
Petugas
pemasyarakatan
berdasarkan
analisis
kompetensi,
beban kerja dan
lain-lain
- Hasil studi
disampaikan
kepada Menteri
Jangka Menegah
petugas pemasyarakatan
kepada Pemerintah agar
disesuaikan dengan
klasifikasi jabatan
fungsional petugas
pemasyarakatan
petugas
pemasyarakatan
2. . Adanya Peraturan
Presiden yang
mengatur mengenai
Tunjangan Jabatan
Fungsional Petugas
Pemasyarakatan
sebagai pengganti
Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2006
tentang Tunjangan
Petugas
Pemasyarakatan
dan menjadi
bagian dari
agenda reformasi
birokrasi di
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
CCC. Perencanaan dan Penganggaran untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi
Pemasyarakatan.
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, proses perencanaan dan
penganggaran memainkan peranan yang sangat penting. Peranan tersebut semakin
penting dengan dikembangkannya sistem baru dalam perencanan dan penganggaran
yang berbasis pada program. Aspek pengelolaan keuangan negara memasuki babak baru
setelah lahirnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Halhal
yang dicakup dan diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara antara lain adalah
pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan
negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN
dan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan instansi lain mencakup
instansi pemerintah, swasta, pusat–daerah, dan pihak asing (antar negara), serta
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sebagai undang-undang payung
dalam hal pengelolaan kekayaan negara, tentunya undang-undang keuangan negara
mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang spesifik berkait dengan hal teknis
pengelolan keuangan negara.
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, semakin mengukuhkan kemanunggalan
perencanaan program dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Hal ini dikaitkan dengan aspek perencanaan dan pertanggungjawaban
program dan anggaran dalam satu indikator penilaian dengan basis kinerja. Rumusan
dalam arah kebijakan anggaran Indonesia menunjukkan bahwa dalam penyusunan
anggaran hingga di tingkatan Unit Pelaksana Teknis, juga merupakan dokumen program
yang menggambarkan rincian kerja dan sejauh mana capaian program yang hendak
dituju. Anggaran negara bukan sekedar dokumen keuangan saja yang berkutat dalam
urusan teknis keuangan namun bagaimana pengelolaan keuangan negara dijalankan
departemen/ unit pelaksana. Melalui anggaran dapat dilihat upaya-upaya dalam
melakukan memobilisasi sumber daya yang tersedia. Selanjutnya tekait dengan
penerapan anggaran berbasis kinerja, dalam pasal 8 PP Nomor 21 tahun 2004
memerintahkan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan melakukan pengukuran
kinerja. Penyusunan anggaran sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 25
tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan tiga hal yang
menjadi rangkaian kegiatan yang meliputi : proses perencanaan, proses penganggaran
dan proses pembuatan putusan politik.
Setelah diundangkannya Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terlihat perbaikan dalam
memandang pelaksanaan anggaran dalam kerangka operasionalisasi yang programatik.
Hal ini diindikasikan dengan adanya dokumen-dokumen Rencana Startegis Kementerian
dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga karena disyaratkan sebagai
dokumen untuk mengajukan anggaran harus dilakukan hingga pada setiap unit pelaksana
teknis. Aspek positifnya dari segi pengungkuran kinerja sebenarnya dokumen-dokumen
tersebut diatas sangat membantu banyak kalangan termasuk publik untuk melakukan
kontrol dan penilaian terhadap kinerja lembaga negara. Dalam konteks Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dokumen kebijakan pembangunan
jangka menengah hal yang dirasakan menonjol adalah tidak adanya mata rantai yang
mengikat diantara dokumen perencanaan pembangunan ditingkat Departemen –
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dokumen perencanaan pada tataran unit
pelaksanan teknis. Dalam konteks ini aspirasi pemasyarakatan dirasakan belum terwakili
secara memadai dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen dan Perencanaan
program kerja Departemen.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Keberadaan Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan pijakan bahwa sistem
penganggaran yang saat ini diterapkan dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan,
cenderung merupakan bentuk perencanaan penganggaran dengan basis program dan
pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk itu titik berat perhatiannya ditujukan
dari segi persiapan/ perencanaan yang dipertimbangkan secara matang dan cemat dengan
harapan agar realisasi rencana anggaran dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai
dengan perhitungan yang disusun. Untuk itulah terdapat setidaknya empat hal yang
mewarnai pelaksanaannya yakni : penyusunan rencana, penyusunan program, penyusunan
anggaran, dan pengendalian yang meliputi penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan
program dan anggarannya.
Secara garis besar ditemukan beberapa permaslahan yang berhubungan dengan postur
anggaran yang dirasakan kurang dapat merespon kebutuhan-kebutuhan baik ditingkat
direktorat hingga ditingkat satuan kerja. Keterbatasan tersebut khususnya dikaitkan dengan
postur anggaran organisasi Pemasyarakatan yang hanya dapat mendayagunakan tiga
program dari Departemen Hukum dan HAM (Tiga program tersebut meliputi : program
penerapan kepemerintahan yang baik, program penegakan hukum dan HAM, dan program
peningkatan kinerja lembaga peradilan). Artinya, dengan postur anggaran yang ada saat ini
melalui DIPA belum secara optimal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
Terkait dengan penyusunan program dan anggaran, Sekretariat jenderal Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun anggaran 2008 telah mulai merintis adanya
suatu rapat koordinasi penyusunan anggaran baik di tingkat Pusat maupun Wilayah
bersama semua Kepala Divisi dan UPT. Proses yang saat ini berjalan masih merupakan
rintisan. Artinya, forum tersebut dalam tataran koordinasi saja, belum pada tingkatan
untuk memfasilitasi masing-masing UPT dalam mengembangkan program-program dan
gagasan-gagasan untuk perbaikan pelaksanaan misi Pemasyarakatan secara umum.
Meskipun aspek substansi undang-undang telah berubah, namun ditemukan kenyataan
bahwa terdapat kecenderungan pola lama masih dipertahankan. Demikian pula dalam hal
segi kontrol dan standart akuntansi pemerintahan telah ada perubahan belum juga
menjamin pola lama dalam paradigma penyusunan perencanaan dan penganggaran. Hal
ini ditunjukkan dengan masih belum menampakan proses yang partisipatif. Padahal arus
semangat untuk menggali kebutuhan dari bawah telah ada, namun belum dilakukan
sebagai prosedur kerja yang baku dari tingkatan Departemen, Direktorat Jenderal, Kantor
Wilayah, hingga dimasing-masing Unit Pelaksana Teknis.
Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) yang diusulkan dari
Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan belum terintegrasi secara
optimal. Rencana Kerja dan Anggaran dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
dikirimkan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM yang kemudian
dihimpun dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan tembusannya seringkali tidak
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal lainnya adalah jikapun
dikirimkan sebagai tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tidak dilengkapi
dengan data pendukung yang memadai. Kondisi ini menyebabkan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan
teknis substantif menyangkut skala prioritas usulan-usulan program yang diajukan.
Permasalahan-permasalahan dalam proses perencanaan tersebut secara langsung
memiliki implikasi terhadap proses penganggaran misalnya dalam tahap penentuan pagu
indikatif.
Hal lain yang juga menjadi permasalahan utama dalam perencanaan dan penganggaran
adalah belum terinternalisasinya dokumen-dokumen pembangunan yang terkait dengan
arahan kebijakan Pemasyarakatan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan sebagai arahan kebijakan lima tahunan juga belum tersosialisasikan
dengan baik hingga ke Unit Pelaksana Teknis. Padahal dokumen tersebut merupakan
pedoman dalam mengembangkan strategi pengembangan kelembagaan selama lima
tahun. Dengan menekankan permasalahan perencanaan dan penganggaran sebagai satu
kesatuan yang saling mengkait maka permasalahan utama dalam bidang ini adalah
mengenai mekanisme/ prosedur-prosedur ditingkat Departemen, Kanwil, dan Unit
Pelaksana Teknis yang belum mapan hingga mampu menghasilkan suatu performa
perencanaan program dan anggaran yang memadai.
3. Saran Tindak
 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu merumuskan usulan kepada Departemen
Hukum dan HAM untuk menyempurnakan postur anggaran hingga tingkatan satuan
kerja sehingga mampu merespon kebutuhan organisasi satuan kerja dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
perlu merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan dan
penganggaran yang berbasis pada peforma program. Pengaturan prosedur dalam
pembahasan perencanaan dan penganggaran ini penting untuk memberikan acuan
bagi pelaksanaan forum pembahasan ditingkat teknis khususnya pada pembahasan di
Sekterariat Jenderal yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja terkait. Mekanisme
pembahasan dan prosedur-prosedur yang mengatur mengenai perencanaan dan
penganggaran tersebut harus diatur dalam Aturan mengenai Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Departemen.
 Perlunya disusun satu rancangan pendidikan dan latihan teknis mengenai perencanaan
dan penganggaran baik di Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kantor Wilayah
(khususnya Divisi Administrasi dan Divisi Pemasyarakatan), hingga pada Unit
Pelaksana Teknis.
4. Indikator Keberhasilan
- Adanya penyempurnaan postur anggaran ditingkatan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan hingga ke satuan kerja.
- Diterbitkannya Peraturan Menteri mengenai Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi yang memuat Prosedur Perencanan dan Penganggaran di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Diselenggarakannya pendidikan dan latihan teknis mengenai perencanaan dan
penganggaran oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
DDD. Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Dalam konteks perencanaan dan penganggaran pada organisasi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan terdapat dua peraturan utama yang terkait langsung dengan proses
perencanaan dan penganggaran yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.09-PR.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor : M- 01 P.R. 07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Secara garis besar proses penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan
perancanan program dan penganggaran tidak berlangsung sebagaimana yang telah
digariskan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Jikapun proses perencanaan dan
penganggaran ada, hal tersebut hanya berlkau sebagai formalitas semata, bukan pada
tataran dinamika yang substantif sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang.
Terkait dengan kekosongan proses penyusunan dokumen-dokumen prencanaan
pembangunan dapat ditilik dari perbandingan dua dokumen yakni Rencana Strategis dari
Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan Dokumen Rencana Kerja Unit Pelaksana
Teknis yang hanya mengutip/ memindahkan Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Sasaran yang
telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Padahal
seharusnya secara teoritik dan empirik permasalahan di tingkat Unit Pelaksana Teknis
tentunya memiliki kekhasan dan penangganan pendekatan program yang spesifik.
Terkait dengan teknis penyusunan anggaran, dikalangan pengambil kebijakan di
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis umumnya terdapat kesan
bahwa masalah anggaran merupakan ranah yang statis dan terbatas. Pada titik tertentu
inovasi atau kreativitas untuk mengembangkan proram tidak berjalan, pelaksana ditingkat
teknis hanya mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ada dan telah ditetapkan.
Konteks situasi ini sebenarnya tidak selaras dengan nafas dari garis kebijakan yang
didorong melalui Undang-undang tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional.
Jika dikaitkan dengan konteks teknisnya maka perencana program telah terkunci dalam
kode-kode mata anggaran yang telah dibakukan bagi unit pelaksana teknis. Sementara
untuk pengajuan proyek-proyek pembangunan umumnya ditingkat unit pelaksana teknis
pesimis akan terealisir mengingat kondisi anggaran negara yang terbatas saat ini.
Secara umum kondisi saat ini mengindikasikan bahwa proses perubahan dalam
pengelolaan program dan pangganggaran belum terealisasi dengan baik. Sosialisasi dan
pengembangan sumber daya manusia memang masih terus dijalankan oleh departemen/
lembaga terkait lainnya, namun dalam pelaksanaannya seringkali dikeluhkan oleh
pelaksana di tingkat unit pelaksana teknis mengingat akselerasi yang dijalankan kurang
berjalan cepat. Dalam kerangka perencanaan dan penganggaran posisi Biro Perencanaan
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam proses
perencanaan dan penganggaran. Hal ini terkait dengan tugas biro perencanaan untuk
melaksanakan pembinaan, koordinasi penyusunan rencana dan anggaran,
pengorganisasian, ketatalaksanaan serta evaluasi dan penyusunan laporan Departemen.
Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.09-
PR.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, disebutkan bahwa Biro Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan Departemen;
b. penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang,
rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan;
c. penyusunan program dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Departemen;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Departemen;
e. penyusunan evaluasi rencana dan laporan Departemen;
f. pelaksanaan pembinaan organisasi di lingkungan Departemen;
g. pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.
Sedangkan ditingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bagian Penyusunan Program
dan Laporan merupakan mitra utama dari biro perencanaan dalam melakukan
pembahasan perencanaan dan penganggaran bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kantor Wilayah yang menjalankan tugas perencanaan dan penganggaran serta pembinaan
dan bimbingan teknis dibidang Pemasyarakatan. Demikian pula ditingkat Kantor
Wilayah, terdapat dua bagian penting dari birokrasi yang terkait dengan perencanaan dan
penganggran yakni, Divisi Admiisatasi dan Divisi Pemasyarakatan. Secara umum
kordinasi dan hubungan diantara masing-masing bagian yang terlibat dalam perencanaan
dan penganggaran masih belum menunjukkan lintas interaksi yang kondusif bagi proses
perencanaan dan penganggaran yang mendukung pelaksanaan misi Pemasyarakatan
secara memadai. Padahal dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, sistem
penganggaran harus menciptakan lingkungan yang kondusif dengan karakteristikkarakateristik
sebagai berikut : Pertama, Mengaitkan kebijakan, Perencanaan, dan
Penganggaran; Kedua, Mengendalikan pengambilan keputusan pada hal-hal yang dalam
kendala anggaran; Ketiga, Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
diharapkan; Keempat, Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil
dan review kebijakan; Kelima, Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan
berkompetisi satu sama lain yang sangat penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap
pelaksanaan nantinya; dan Keenam, Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk
melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Proses perencanaan dan penganggran sebagaiaman yang dikehendaki oleh undangundang
secara umum belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam sistem organisasi
dan tata kerja dalam lingkungan pemasyarakatan saat ini. Orientasi yang dibangun dalam
perencanaan dan penganggaran masih ditopang oleh paradigma lama yakni orientasi bujet
semata bukan orientasi program sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.
Dengan menitikberatkan pada kesatuan perencanaan program dan anggaran maka proses
pematangan diaras penyusunan program seharusnya berjalan. Pada kenyataannya proses
tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hampir semua proses perencanaan dan
penganggaran yang dilaksanakan hanaya didasarkan pada segi-segi pemenuhan
persyaratan administrasi dan formalisme semata.
Peran Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan tidak maksimal untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan prioritas
program dikarenakan kendala kurang adanya dukungan dari tingkat Kantor Wilayah dan
Unit Pelaksana Teknis yang tidak memadai dalam memberikan laporan/ tembusan
dokumen dan data pendukung. Hambatan tersebut tentunya memiliki implikasi
pembahasan-pembahasan dalam penentuan skala prioritas program dan pagu indikatif
anggaran bagi Pemasyarakatan secara umum. Dalam sistem yang baru saat ini kontestasi
ide dan program merupakan modal utama dalam membangun sutau performa yang baik
atas pelaksnaan misi Pemasyarakatan. Dalam logika ini jika suatu unit organisasi
Pemasyarakatan lemah dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran tentunya
akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
Pada tingkatan wilayah Kepala Divisi Pemasyarakatan tidak memiliki peran dalam proses
perencanaan dan penganggaran, padahal fungsi Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam
menjalankan misi pemasyarakjatan sangat penting yakni melakukan pembinaan dan
bimbingan teknis di bidang Pemasyarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan teknis di
bidang Pemasyarakatan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di
bidang Pemasyarakatan. Tentunya proses perencanaan dan penganggaran selama ini
yang hanya terfokus ada Kepala Divisi Admisnitrasi akan kurang optimal terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
Ditingkat pelaksanaan program kerja, terdapat permasalahan yang terkait dengan tata
laksana mengenai pengadaan barang dan jasa ditingkat UPT. Keberadaan Keputusan
Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah adalah suatu kebijakan yang cukup baik dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat situasi yang dapat
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program karena ketidaksiapan secara teknis
maupun kapasitas. Disisi lain muncul ketidakantusiasan dari pelaksana untuk memimpin
proyek karena beratnya kualifikasi administrasi. Kebutuhan UPT akan sertifikasi
keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dikatakan cukup mendesak untuk
dipenuhi, khususnya bagi pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran (seperti ; Kepala
Balai Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan negara, Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan) yang akan bertanggung
jawab terhadap pengelolaan anggaran.
3. Saran Tindak
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
perlu merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan dan
penganggaran yang berbasis pada peforma program. Pengaturan prosedur dalam
pembahasan perencanaan dan penganggaran ini penting untuk memberikan acuan
bagi pelaksanaan forum pembahasan ditingkat teknis khususnya pada pembahasan di
tingkatan Kantor Wilayah. Penting untuk menambahkan peran dari kepala Divisi
pemasyarakatan dalam perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi dengan
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah. Mekanisme pembahasan dan prosedurprosedur
yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran tersebut harus
dimuat dalam Aturan mengenai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kantor Wilayah dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 Perlunya disusun satu rancangan pendidikan dan latihan teknis mengenai perencanaan
dan penganggaran baik di Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kantor Wilayah
(khususnya Divisi Admnistrasi dan Divisi Pemasyarakatan), hingga pada Unit
Pelaksana Teknis.
 Perlunya ditingkatan Wilayah, dengan dukungan dari Sekretariat Jenderal Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, untuk mengembangkan latihan-latihan ketrampilan bagi
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk meningkatkan jumlah tenaga
yang memiliki sertifikasi keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang memuat Prosedur Perencanaan dan Penganggaran di Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Diselenggarakannya pendidikan dan latihan teknis mengenai perencanaan dan
penganggaran oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga UPT.
c. Peningkatan jumlah pimpinan/ staf yang memperoleh sertifikasi keahlian untuk
pengadaaan barang/ jasa di setiap Kantor Wilayah.
Bag. IV. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
NO
FOKUS
PEMBARUAN
PERMASALAHAN
SARAN TINDAK
INDIKATOR
KEBERHASILAN
RENCANA AKSI
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
A
Perencanaan dan Penganggaran untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan
1 Reorientasi Pola
Perencanaan dan
Penganggaran.
a. Masih terdapat kelemahan
dalam postur anggaran di
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang kurang
optimal dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pemasyarakatan.
b. Meskipun dalam hal segi
mekanisme perencanaan dan
penganggaran telah ada
perubahan, belum juga
menjamin pola lama /
paradigma lama masih
terjadi dalam proses
perencanaan dan
penganggaran.
a. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
merumuskan usulan
kepada Departemen
Hukum dan HAM untuk
menyempurnakan postur
anggaran hingga tingkatan
satuan kerja sehingga
mampu merespon
kebutuhan organisasi
satuan kerja dalam
melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.
b. Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
merumuskan suatu
mekanisme yang
kondusif bagi
perencanaan dan
penganggaran yang
berbasis pada performa
program.
a. Adanya penyempurnaan
postur anggaran
ditingkatan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
hingga ke satuan kerja.
b. Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang
memuat Prosedur
Perencanan dan
Penganggaran di
Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
a. Ditjen Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
penyusun
penyempurnaan
postur anggaran
Direktorat hingga
satuan kerja. Melalui
tim tersebut usulan
tersebut disampaikan
kepada Departemen
Hukum dan HAM
dan Departemen
Keuangan / Dirjen
Anggaran
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khusunya mengenai
prosedur perencanaan
dan penganggaran di
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
c. Mekanisme pembahasan
dan prosedur-prosedur
yang mengatur mengenai
perencanaan dan
penganggran tersebut
akan lebih kuat jika
dimasukkan pada
Peraturan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
c. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
menindaklanjuti
tahapan-tahan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran
2 Internalisasi dokumendokumen
yang menjadi
pedoman penyusunan
perencanaan dan
penganggaran
dilingkungan Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
Belum tersosialisasikannya dan
terinternalisasinya dokumendokumen
pembangunan yang
terkait dengan arahan kebijakan
pemasyarakatan hingga ke Unit
Pelaksana Teknis.
Perlunya disusun satu
rancangan pendidikan dan
latihan teknis mengenai
perencanaan dan
penganggaran baik di
Direktorat Jendral
Pemasyarakatan, Kantor
Wilayah (khususnya Divisi
Admnistrasi dan Divisi
Pemasyarakatan), hingga
pada Unit Pelaksana Teknis.
Diselenggarakannya
pendidikan dan latihan teknis
mengenai perencanaan dan
penganggaran oleh
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
a. Dibentuk satu tim
kerja untuk
penyusunan materi
(kurikulum/ silabus)
pelatihan bagi semua
jajaran di Ditjen
Pemasyarakatan
hingga pada satuan
kerja terkecil.
EEE.
b. Tim pelaksana
pendidikan dan
pelatihan bekerja
berdasarkan muatanmuatan
materi yang
dirumuskan tim
kerja.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
B Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
1 Peran Bagian
Penyusunan Program
Peran Bagian Penyusunan
Program dan Laporan pada
Pengoptimalan peran
Bagian Penyusunan
Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai Organisasi
a. Ditjen
Pemasyarakatan
Jangka pendek
(0- 2 tahun)
dan Laporan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan tidak
maksimal untuk merumuskan
kebijakan-kebijakan dan
prioritas program dikarenakan
kendala kurang adanya
dukungan dari tingkat Kantor
Wilayah dan Unit Pelaksana
Teknis.
Program dan Laporan pada
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dalam
proses perumusan
kebijakan-kebijakan dan
prioritas program.
dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang
memuat Prosedur Koordinasi
Perencanan dan Penganggaran
di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khususnya mengenai
prosedur perencanaan
dan penganggran di
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
menindaklanjuti
tahapan-tahapan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran.
2 Peran Kepala Divisi
Pemasyarakatan
Pada tingkatan wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
tidak memiliki peran dalam
proses perencanaan dan
penganggaran
Penting untuk
menambahkan peran dari
kepala Divisi
Pemasyarakatan dalam hal
perencanaan dan
penganggaran dengan
berkoordinasi dengan
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah.
Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai Organisasi
dan Tata Kerja Kantor wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang memuat
Prosedur Perencanan dan
Penganggaran di Kantor
Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang
menegaskan peran Kadiv
Pemasyarakatan dalam
a. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khusunya mengenai
prosedur perencanaan
dan penganggran di
Jangka Pendek
(0 – 2 tahun)
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran.
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
menindaklanjuti
tahapan-tahan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran
3 Pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
Terkait dengan tata laksana
mengenai pengadaan barang
dan jasa ditingkat UPT, terdapat
kecenderungan keengganan
dari pelaksana untuk memimpin
proyek karena beratnya syarat
kualifikasi administrasi yang
ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
Perlunya ditingkatan
Wilayah, dengan dukungan
dari Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, untuk
mengembangkan latihanlatihan
ketrampilan bagi
pengguna anggaran/ kuasa
pengguna anggaran untuk
meningkatkan jumlah
tenaga yang memiliki
sertifikasi keahlian dalam
pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Adanya peningkatan jumlah
pimpinan/ staf yang
memperoleh sertifikasi
keahlian untuk pengadaaan
barang/ jasa di setiap Kantor
Wilayah
a. Dibentuk satu tim
kerja untuk
penyusunan materi
(kurikulum/ silabus)
pelatihan bagi
pengguna anggaran/
kuasa pengguna
anggaran khusunya
di UPT-UPT
b. Tim pelaksana
pendidikan dan
pelatihan bekerja
berdasarkan muatanmuatan
materi yang
dirumuskan tim
kerja.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
1 Reorientasi Pola
Perencanaan dan
Penganggaran.
a. Masih terdapat kelemahan
dalam postur anggaran di
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang kurang
optimal dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pemasyarakatan.
b. Meskipun dalam hal segi
mekanisme perencanaan dan
penganggaran telah ada
perubahan, belum juga
menjamin pola lama /
paradigma lama masih
terjadi dalam proses
perencanaan dan
penganggaran.
a. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
merumuskan usulan
kepada Departemen
Hukum dan HAM untuk
menyempurnakan postur
anggaran hingga
tingkatan satuan kerja
sehingga mampu
merespon kebutuhan
organisasi satuan kerja
dalam melaksanakan
tugas pokok dan
fungsinya.
b. Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
merumuskan suatu
mekanisme yang
kondusif bagi
perencanaan dan
penganggaran yang
berbasis pada performa
program.
c. Mekanisme pembahasan
dan prosedur-prosedur
yang mengatur mengenai
perencanaan dan
penganggran tersebut
akan lebih kuat jika
dimasukkan pada
a. Adanya penyempurnaan
postur anggaran
ditingkatan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
hingga ke satuan kerja.
b. Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang
memuat Prosedur
Perencanan dan
Penganggaran di
Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
a. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
penyusun
penyempurnaan
postur anggaran
Direktorat hingga
satuan kerja. Melalui
tim tersebut usulan
tersebut disampaikan
kepada Departemen
Hukum dan HAM
dan Departemen
Keuangan / Dirjen
Anggaran
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khusunya mengenai
prosedur perencanaan
dan penganggaran di
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
c. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
menindaklanjuti
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
Peraturan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
tahapan-tahan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran
2 Internalisasi dokumendokumen
yang menjadi
pedoman penyusunan
perencanaan dan
penganggaran
dilingkungan Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
Belum tersosialisasikannya dan
terinternalisasinya dokumendokumen
pembangunan yang
terkait dengan arahan kebijakan
pemasyarakatan hingga ke Unit
Pelaksana Teknis.
Perlunya disusun satu
rancangan pendidikan dan
latihan teknis mengenai
perencanaan dan
penganggaran baik di
Direktorat Jendral
Pemasyarakatan, Kantor
Wilayah (khususnya Divisi
Admnistrasi dan Divisi
Pemasyarakatan), hingga
pada Unit Pelaksana Teknis.
Diselenggarakannya
pendidikan dan latihan teknis
mengenai perencanaan dan
penganggaran oleh
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
a. Dibentuk satu tim
kerja untuk
penyusunan materi
(kurikulum/ silabus)
pelatihan bagi semua
jajaran di Ditjen
Pemasyarakatan
hingga pada satuan
kerja terkecil.
b. Tim pelaksana
pendidikan dan
pelatihan bekerja
berdasarkan muatanmuatan
materi yang
dirumuskan tim
kerja.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
B Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
1 Peran Bagian
Penyusunan Program
dan Laporan
Peran Bagian Penyusunan
Program dan Laporan pada
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan tidak
maksimal untuk merumuskan
kebijakan-kebijakan dan
prioritas program dikarenakan
kendala kurang adanya
dukungan dari tingkat Kantor
Wilayah dan Unit Pelaksana
Pengoptimalan peran
Bagian Penyusunan
Program dan Laporan pada
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dalam
proses perumusan
kebijakan-kebijakan dan
prioritas program.
Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai Organisasi
dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang
memuat Prosedur Koordinasi
Perencanan dan Penganggaran
di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan
a. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khususnya mengenai
prosedur perencanaan
Jangka pendek
(0- 2 tahun)
Teknis.
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
dan penganggran di
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
menindaklanjuti
tahapan-tahapan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran.
2 Peran Kepala Divisi
Pemasyarakatan
Pada tingkatan wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
tidak memiliki peran dalam
proses perencanaan dan
penganggaran
Penting untuk
menambahkan peran dari
kepala Divisi
Pemasyarakatan dalam hal
perencanaan dan
penganggaran dengan
berkoordinasi dengan
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah.
Diterbitkannya Peraturan
Menteri mengenai Organisasi
dan Tata Kerja Kantor wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang memuat
Prosedur Perencanan dan
Penganggaran di Kantor
Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang
menegaskan peran Kadiv
Pemasyarakatan dalam
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran.
a. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim
perumus untuk
penyusunan
perubahan/ perbaikan
peraturan menteri
mengenai Ortala
khusunya mengenai
prosedur perencanaan
dan penganggran di
Departemen Hukum
dan Hak Asasi
Manusia.
b. Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk
Jangka Pendek
(0 – 2 tahun)
menindaklanjuti
tahapan-tahan
perubahan dalam
Peraturan Menteri
mengenai Ortala
terkait dengan
Prosedur
Perencanaan dan
Penganggaran
3 Pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa
Terkait dengan tata laksana
mengenai pengadaan barang
dan jasa ditingkat UPT, terdapat
kecenderungan keengganan
dari pelaksana untuk memimpin
proyek karena beratnya syarat
kualifikasi administrasi yang
ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
Perlunya ditingkatan
Wilayah, dengan dukungan
dari Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, untuk
mengembangkan latihanlatihan
ketrampilan bagi
pengguna anggaran/ kuasa
pengguna anggaran untuk
meningkatkan jumlah
tenaga yang memiliki
sertifikasi keahlian dalam
pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Adanya peningkatan jumlah
pimpinan/ staf yang
memperoleh sertifikasi
keahlian untuk pengadaaan
barang/ jasa di setiap Kantor
Wilayah
a. Dibentuk satu tim
kerja untuk
penyusunan materi
(kurikulum/ silabus)
pelatihan bagi
pengguna anggaran/
kuasa pengguna
anggaran khusunya
di UPT-UPT
b. Tim pelaksana
pendidikan dan
pelatihan bekerja
berdasarkan muatanmuatan
materi yang
dirumuskan tim
kerja.
Jangka pendek
(0 – 2 tahun)
BAB VII
POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
PENGAMANAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN
A. PEMBIMBINGAN MELALUI BAPAS
FFF. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Ditinjau dari segi perannya, Bapas merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, yang
berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post
adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu
disertai dengan penegasan implementasinya di dalam sistem pemasyarakatan maupun
sistem peradilan pidana. Tugas Bapas, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan,
adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan
pendampingan.
Sebagaimana disebutkan dalam KepMen Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun
1998 bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas adalah:
a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
1) membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak
Nakal (bermasalah dengan hukum);
2) menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik
Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
3) menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN;
4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien
Pemasyarakatan.
b. melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien
Pemasyarakatan;
c. memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau
hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
d. mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas
pembimbingan; dan
e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan,
Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua
asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dilaksanakan
untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna
kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam Pasal 59 UU Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa guna kepentingan anak, hakim wajib
memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.
Tugas lainnya adalah pembimbingan, yang juga dilakukan dengan maksud memberikan
tuntunan bagi peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien
Pemasyarakatan. Tugas pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas ditujukan kepada
pihak-pihak dengan status sebagai berikut :
 Terpidana bersyarat;
 Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas;
 Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan
kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada
orang tua asuh atau badan sosial; dan
 Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada
orang tua atau walinya.
 Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
 Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai
pengganti pidana denda.
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam pembuatan Litmas dan pendampingan
anak selaku tersangka / terdakwa dalam proses persidangan, dan untuk tersangka dewasa
dalam tindak pidana tertentu serta Litmas untuk kepentingan perawatan tahanan dan
pembinaan narapidana menunjukkan keterlibatan Bapas sejak awal proses hukum hingga
kembalinya seorang narapidana dan anak didik kepada masyarakat. Terkait dengan
pembinaan Narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan
masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ( after care ) ke masyarakat harus
melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ditekankan bahwa proses integrasi
kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai
sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Bapas sudah berperan untuk membuat
rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas yang
dilakukan sejak masa hukuman dijalankan (pre-entry), sudah dapat digunakan untuk
menentukan program pembinaan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi
orientasi ( atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan /
Mapenaling ), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap tahap
yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam
pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMB hingga pada tahap akhir
pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.
Kondisi Obyektif saat ini, peran penting Bapas sebagai bagian dari Sistem
Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana belum berjalan optimal. Peran yang
diharapkan dari Bapas sebagai ujung tombak sistem pemasyarakatan belum terwujud.
Kedepan, penguatan tugas pokok dan fungsi Bapas haruslah diupayakan untuk menjawab
tantangan yang lebih berat bagi Bapas .
- Uraian mengenai Permasalahan
Permasalahan umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas, antara lain
terkait dengan terbatasnya jumlah UPT, kurang memadainya kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia ( SDM ), serta minimnya anggaran dan sarana prasarana. Jumlah
UPT Bapas saat ini masih terbatas. Keterbatasan jumlah ini berakibat pada luasnya
wilayah kerja, namun tidak didukung sarana yang memadai seperti alat transportasi dan
perangkat komunikasi.
Bapas diseluruh Indonesia berjumlah 70 unit dengan jumlah pegawai 1.700 orang yang
terdiri dari 931 pembimbing kemasyarakatan ( PK ), 193 pembantu PK dan 576 non PK.
Jika dilihat dari konteks tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, SDM yang ada saat ini
baik dari segi kualitas dan kuantitas masih sangat kurang. Sebagai contoh dengan
meningkatnya angka hunian di Lapas, tentunya, jumlah klien Bapas pun akan semakin
meningkat. Dari segi kualitas, Pembimbing Kemasyarakatan belum mampu untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini juga disebabkan kurangnya
pengetahuan tentang tugas dan pedoman kerja yang adapun kurang menjelaskan secara
rinci tugas Bapas yang menjadi ujung tombak pemasyarakatan. Tantangan kedepan,
untuk mengantisipasi penerapan diversi untuk anak yang bermasalah dengan hukum
berbagai alternatif penghukuman non pemenjaraan seperti pidana pengawasan dan pidana
kerja sosial sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-undang KUHP dan
Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak, tentunya akan menuntut
penguatan Bapas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Kondisi yang kurang kondusif lainnya adalah terkait dengan minimnya anggaran untuk
melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan anak bermasalah dengan
hukum. Anggaran yang dirasakan minim tersebut dapat berimplikasi terhadap buruknya
kualitas Litmas serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
Hal lainnya yang perlu dicermati adalah tidak adanya standar baku dalam pembuatan
Litmas yang tentunya juga berkontribusi atas baik dan buruknya kualitas laporan Litmas.
Kondisi eksternal juga mempengaruhi penerimaan hasil litmas, misalnya laporan yang
disampaikan belum menjadi prioritas hakim dalam mengambil putusan. Namun
demikian, beberapa beberapa daerah memang terdapat hakim yang benar-benar
mempertimbangkan hasil litmas dan saran yang diberikan oleh Bapas. Status hasil
Litmas yang seharusnya mengikat, dan persoalan perspektif anak harus diakui masih
kurang dipahami oleh dunia peradilan baik hakim, jaksa maupun polisi, di mana hasil
litmas bagi anak yang bermasalah dengan hukum belum menjadi bahan yang wajib
menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan
proses peradilan pidana, seperti penyusunan dakwaan, penuntutan, hingga putusan hakim.
Dalam konteks relasi diantara penegak hukum, masalah koordinasi dengan hakim, jaksa,
dan polisi memang masih lemah. Sebagai salah satu contoh, pidana percobaan atau
pidana bersyarat yang seharusnya dilaporkan ke Bapas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
tidak terkomunikasikan dengan baik.
Dalam konteks internal pemasyarakatanpun, Bapas belum maksimal diposisikan sebagai
unit yang penting. Misalnya koordinasi antara Lapas dengan Bapas, masih sebatas
pembimbingan dan Penelitian Kemasyarakatan terkait dengan pemberian pembebasan
bersyarat dan CMB narapidana dalam Lapas. Seringkali dalam praktiknya,
pemberitahuan dan permohonan akan Litmas oleh Lapas tidak memberikan cukup waktu
dan kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga yang terjadi adalah terlambatnya proses
dalam pengurusan pembebasan bersyarat. Bahkan terdapat kebijakan yang justru
mereduksi peran Bapas dalam proses pembinaan di Lapas, seperti kebijakan terkait
dengan cuti bersyarat yang tidak melibatkan Bapas dalam proses pembuatannya namun
cukup dibuat oleh wali warga binaan pemasyarakatan di Lapas. Idealnya Litmas untuk
cuti bersyarat pun menjadi kewenangan Bapas. Berperannya Bapas dalam proses preentry
dan admisi orientasi di Lapas sebenarnya dapat membantu Lapas dalam
menentukan program pembinaan, dan hal ini perlu untuk segera diimplementasikan guna
mendukung keberhasilan proses pembinaan dalam Lapas.
Kerjasama dengan instansi lain dan kelompok masyarakat yang berhubungan dengan
tugas Bapas saat ini masih perlu didorong. Seperti dengan Departemen Sosial atau
lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian dan keterkaitan kerja dengan Bapas.
Dengan segala keterbatasan yang dimiliki saat ini dan tantangan kedepan, Bapas
seharusnya dapat mengembangkan kerjasama dengan instansi lain dan kelompok
masyarakat untuk dapat membantu proses penguatan Bapas sebagai bagian dari sistem
Pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana.
 Saran Tindak
17. Revisi kebijakan teknis tentang penegasan posisi dan peran vital Bapas pada
proses peradilan anak dan proses pembinaan narapidana serta diterbitkannya
pedoman pelaksanaan tugas Bapas dalam Pola Pembimbingan.
18. Pembangunan UPT Bapas dan pengembangan sarana gedung dan informasi
termasuk sarana untuk pembimbingan, penyediaan sarana transportasi, perangkat
komunikasi yang efektif dengan Lapas, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.
19. Peningkatan anggaran dan pemenuhan satuan biaya khusus.
20. Perlu pelatihan bagi para pembimbing kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan
pendampingan dan pembimbingan yang berbasiskan hak asasi manusia,
pengarusutamaan anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagai bentuk
upaya peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan.
21. Perlu adanya prosedur komunikasi antara Bapas dengan UPT lain dalam sistem
pemasyarakatan dan dengan instansi lain dalam sistem peradilan pidana.
22. Perlu diupayakan penguatan dan perluasan kerjasama dengan instansi lain dan
juga kelompok masyarakat untuk mendukung tugas-tugas Bapas.
4. Indikator Keberhasilan
9 Terbitnya kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menegaskan
posisi Bapas dalam proses peradilan anak dan pembinaan narapidana serta
pembimbingan.
10 Adanya pengembangan sarana berupa pembangunan UPT Bapas dan
pengembangan sarana pra sarana gedung, tersedianya sarana pembimbingan ,
tersedianya alat transportasi dan perangkat komunikasi yang efektif.
11 Adanya peningkatan anggaran satuan biaya khusus.
12 Adanya pelatihan bagi para pembimbing kemasyarakatan.
13 Adanya prosedur komunikasi antar Bapas dengan UPT lain dan dengan instansi
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.
14 Adanya penguatan dan perluasan kerjasama dengan instansi lain dan kelompok
masyarakat yang mendukung tugas-tugas Bapas.
B. PELAYANAN DI RUMAH TAHANAN
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Dalam sistem Pemasyarakatan, Rumah Tahanan (Rutan) merupakan tempat untuk
menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana. Rutan
sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 18 hingga pasal 25 Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana adalah tempat ditahannya tersangka dan terdakwa selama menjalani proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan pada tingkat pertama, pada
tingkat banding dan kasasi.
Upaya penahanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syaratsyarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan
Tahanan adalah tindakan penahanan atas seorang pelaku tindak pidana yang pada
dasarnya hanya berbentuk perampasan hak untuk bergerak. Namun, tindakan penahanan
ini menurut KUHAP—harus berdasarkan asas praduga tak bersalah. Artinya, perlakuan
seorang petugas pemasyarakatan terhadap tahanan tidak boleh berada diatas prasangka
bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena
itu, peran utama sebuah Rutan adalah menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia
seorang tersangka dan terdakwa dengan bentuk-bentuk sebagai berikut :
j. Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap
penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
k. Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
l. Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh
keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan.
Pada prinsipnya konsep perawatan merupakan cara bagi petugas untuk memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan dasar seorang tahanan. Seorang tahanan harus
diperlakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1999
tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
Perawatan Tahanan. Ketentuan ini mengatur secara rinci tentang tahapan-tahapan
perawatan dari sejak penerimaan hingga dikeluarkannya tahanan karena habis masa
tahanan atau telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Sangat penting bagi
petugas untuk memahami prinsip yang diatur dalam Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners, sehingga tindakan-tindakan negatif seperti merendahkan
martabat manusia dan kekerasan dapat dihindari. Pemahaman tentang standar pelayanan
juga menjadi cara pandang yang harus ditanamkan pada setiap petugas. Jika terjadi
pembedaan pelayanan maka dimungkinan adanya masalah, misalnya seorang tahanan
yang mampu secara ekonomi pastinya akan mendapatkan pelayanan ekstra dari petugas
dan bagi tahanan yang tidak mampu secara ekonomi tidak akan mendapatkan perhatian
dan terkadang luput dari tanggungjawab pelayanan petugas.
Kondisi ideal yang semestinya dilakukan dalam pembaruan Rutan antara lain adalah
pemenuhan hak-hak tahanan dan percepatan penyelesaian over kapasitas. Dalam hal
pemenuhan hak-hak tahanan yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :
Pertama, dalam melakukan penahanan terhadap seseorang seharusnya didukung dengan
penyediaan sarana hunian yang memadai dan manusiawi. Sarana hunian yang terdapat di
Rutan umumnya saat ini tidak memenuhi lagi standar, seperti syarat tentang standar
kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, dan ruangruang
yang harus disediakan oleh petugas, misalnya ruang konsultasi hukum, konseling,
pendidikan, dan kegiatan kerja.
Kedua, sarana pra sarana kesehatan harus disediakan seperti alat-alat diagnosa berupa alat
Rontgen, peralatan perawatan gigi serta laboratorium untuk pemeriksaan darah agar
segera diketahui penyakit yang dibawa oleh seorang tahanan seperti HIV/AIDS,
Hepatitis, TBC dan penyakit menular lainnya.
Ketiga, perlu dipertimbangkan tentang standarisasi dapur yang ideal agar penyajian
makanan dapat terpenuhi dengan baik. Standarisasi ini termasuk didalamnya mengatur
perlengkapan, keahlian pemasak, kebersihan dapur, dan pengelolaan makanan.
Keempat, peningkatan kebutuhan gizi dalam makanan patut ditingkatkan, terutama
pemenuhan gizi makanan, setidaknya mengandung empat sehat lima sempurna berupa
karbohidrat, sayur, lemak, protein, dan susu. Pemenuhan ini diberikan dalam bentuk
ragam menu yang dihidangkan setiap harinya. Penyajian makan dan minum bersandar
pada prinsip kebersihan dan kesehatan saat memilih bahan baku yang dapat dilihat dari
kemasan, aroma, dan daya tahan makanan. Prinsip kebersihan makanan dan minuman
juga berlaku pada saat bahan baku makanan sedang diolah menjadi makanan matang.
Kelima, peningkatan standarisasi sarana pra sarana perlu didukung dengan tenaga ahli
yang memadai serta tenaga ahli lainnya seperti psikiater, psikolog, tenaga pendidik, juru
masak (koki) dan penasihat hukum. Tenaga-tenaga ahli ini tetap memiliki standar
keahlian yang sama seperti ahli-ahli yang lainnya.
Keenam, tahanan yang sedang mengikuti pendidikan tetap mendapatkan proses belajar
selama dalam penahanan. Bagi tahanan lainnya yang ingin mengikuti paket pendidikan
juga harus disediakan.
Ketujuh, bagi tahanan yang ingin mengisi waktu luang saat menjalani proses penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan.
Namun, tahanan dapat mengikuti program perawatan tahanan seperti olahraga,
keagamaan, dan program kursus-kursus yang disediakan dalam Rutan.
Kedelapan, pengembangan kerjasama bantuan hukum dengan pihak ketiga dengan
maksud pemenuhan hak-hak tahanan sebagai tersangka dan terdakwa. Mekanisme
keterlibatan seorang penasihat hukum dapat diatur dalam kebijakan internal Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan atau secara inisiatif dilakukan pada tingkatan UPT.
Kesembilan, perencanaan secara berkala tentang pembaruan kelengkapan alat tulis,
perangkat kantor yang baik serta kemampuan petugas yang memadai dalam mengelola
administrasi. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pola pelayanan dan pemenuhan hakhak
tahanan, untuk itu kebutuhan akan dukungan kelengkapan administrasi yang baik dan
modern sudah semestinya dirancang dan dibangun sejak dini.
Kesepuluh, perencanaan untuk melakukan deteksi dini kemungkinan akan terjadinya over
kapasitas penting untuk dilakukan oleh petugas. Pelatihan dan strategi memahami
permasalahan over kapasitas perlu disusun sebagai satu mekanisme baku yang dapat
dipelajari oleh setiap Rutan di Indonesia.
2. Uraian mengenai Permasalahan
Kebijakan teknis terkait dengan pelayanan tahanan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terdapat dua masalah
mengenai terhambatnya pelaksanaan kebijakan teknis, yaitu: pertama, terkait dengan
permasalahan kemampuan dan cara pandang petugas untuk menerapkan karakter
pendekatan yang humanis terhadap tahanan. Petugas Rutan saat ini masih cenderung
untuk mengedepankan pendekatan yang represif. Kedua, kebijakan yang berlaku saat ini
cenderung sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi dan tuntutan masa sekarang, serta
dalam penjabarannya masih terlalu umum sehingga melahirkan berbagai macam tafsir.
Permasalahan lain yang terdapat di beberapa Rutan adalah mengenai daya tampung
kamar-kamar hunian dan ruang-ruang yang sudah tidak dapat menampung karena
kelebihan penghuni over kapasitas. Percampuran tahanan dengan narapidana di beberapa
Rutan dan Lapas pun menyebabkan perlakuan terhadap tahanan seakan-akan sudah
bersalah karena diperlakukan dengan tidak layak. Rutan anak dan perempuan juga belum
tersedia di beberapa daerah sehingga penampungan sementara sering ditempatkan pada
Lapas.
Kondisi tersebut diperparah dengan pengetahuan petugas yang terbatas sehingga sangat
berpengaruh pada efektivitas pelayanan tahanan. Keterbatasan ini menyebabkan
terciptanya permasalahan-permasalahan di Rutan, diantaranya tumbuh suburnya sub
kultur, peredaran uang, kekerasan, pelecehan seksual, narkoba, makan yang tidak layak
dan hidupnya nilai-nilai negatif di dalam Rutan serta ketidakpekaan petugas terhadap
pengembangan pelayanan tahanan yang optimal.
3. Saran tindak
o. Revisi kebijakan pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan terkait prosedur
tetap tentang perlakuan minimum tahanan yang diatur dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan/Tahanan ;
p. Pembuatan kebijakan mengenai standarisasi perawatan meliputi dapur, makanan,
tempat tidur, sanitasi, kesehatan, pakaian dan perlengkapan sehari-hari ;
q. Revisi kebijakan model kerjasama dengan lembaga lainnya yang diatur dalam
Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan Nomor M.01-
UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987 tentang Pembinaan
Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga
Pemasyarakatan ;
r. Penjajakan kerjasama pengembangan program olahraga, keagamaan dan pendidikan,
kesehatan, makanan, bantuan hukum dan konseling kejiwaan dengan instansi
pemerintah lain dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri ;
s. Kerjasama dengan organisasi profesi dan kelompok masyarakat untuk peningkatan
kebutuhan tenaga ahli di bidang psikiater, psikolog, advokat, juru masak, dan guru ;
t. Perencanaan pembangunan Rutan, Rutan perempuan, dan Rutan Anak dengan bentuk
bangunan yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ;
u. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perpektif
kebutuhan anak, perempuan, lansia dan kelompok rentan lainnya ;
v. Merumuskan dan menindaklanjuti penyelesaian over kapasitas di Rutan.
4. Indikator Keberhasilan
o. Adanya revisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan/Tahanan;
p. Adanya kebijakan teknis berupa keputusan tentang standarisasi perawatan meliputi
makanan, tempat tidur, sanitasi, kesehatan, pakaian, perlengkapan sehari-hari, dan
dapur ;
q. Adanya revisi atas model kerjasama seperti Keputusan Bersama Menteri Kehakiman
dan Menteri Kesehatan Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di
Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan ;
r. Adanya ketentuan dan MoU dengan instansi pemerintah lainnya ataupun organisasi
profesi dan kelompok masyarakat lain terkait dengan pengembangan program
olahraga, keagamaan dan pendidikan, kesehatan, standar makanan, bantuan hukum,
serta konseling kejiwaan ;
s. Adanya Rutan, Rutan Perempuan dan Rutan Anak baru yang dibangun ;
t. Adanya pengembangan sarana prasarana di Rutan-rutan ;
u. Adanya rumusan dan tindaklanjut penanganan over kapasitas di Rutan.
C. PENGELOLAAN BASAN/BARAN DI RUPBASAN
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Dalam Undang undang dasar 1945 amandemen II bab XA (Pasal 28G, 28H dan 28I)
ditegaskan bahwa negara menjamin hak milik pribadi sebagai bagian dari hak asasi
manusia, dan hak ini tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Termasuk dalam hal ini adalah hak milik seseorang yang sedang bermasalah dengan
hukum. Hal ini mendasari pentingnya menyelenggarakan sebuah institusi yang memiliki
kewenangan dalam mengelola hak milik pribadi seseorang yang sedang menjalani proses
hukum dan hak milik tersebut menjadi barang sitaan negara.
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan institusi yang diberikan
kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang
rampasan negara. Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Rupbasan berada
dibawah tanggung jawab menteri Hukum dan HAM, dan dalam pelaksanaan tugasnya
Rupbasan menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Hukum dan HAM.
Benda sitaan mengandung pengertian sebagai benda yang disita oleh negara untuk
keperluan proses peradilan (PP.27/83), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam
Juklak/Juknis No. E2.UM.01.06.86 (tentang pengelolaan RUPBASAN) sebagai benda
yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya
mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses
peradilan. Sedangkan barang rampasan negara adalah barang yang dirampas oleh dan
untuk negara, berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Barang Rampasan ini selanjutnya dapat dieksekusi dengan cara: dimusnahkan,
dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan,
atau disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.
Tugas pokok dari Rupbasan dalam pengelolaan ini antara lain:
l. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran
m. Pemeliharaan Basan dan Baran
n. Pemutasian Basan dan Baran
o. pengeluaran dan penghapusan Basan dan Baran
p. Penyelamatan dan pengamanan Basan.
Dalam rangkaian proses peradilan Rupbasan memiliki peran penting dalam rangka
penegakan hukum dan hak asasi manusia. Peran Rupbasan ini terwujud dengan
memberikan rasa aman kepada tahanan/pihak yang berperkara terhadap benda sitaannya
berupa melakukan perlindungan atas hak kepemilikan atas benda serta keselamatan dan
keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Rupbasanpun berperan besar
dalam mengamankan aset negara yaitu dengan memberikan jaminan penyelamatan asset
negara berupa basan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dirampas untuk negara.
Keberadaan Rupbasan ditiap kabupaten dan kota diharapkan turut menjaga berjalannya
proses peradilan dengan berazaskan pada keadilan, prinsip pengayoman dan perlindungan
Hak Asasi Manusia, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta praduga tak
bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa
Rupbasan belum berdiri di setiap kabupaten dan kota, sehingga peran dan fungsi
Rupbasan dalam penegakan hukum masih jauh dari konsep yang telah ditetapkan dalam
hukum acara pidana yang berlaku.
Kondisi obyektif saat ini, meskipun amanat dari Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP meletakkan Rupbasan sebagai satusatunya
institusi yang melakukan pengelolaan Benda sitaan dan Barang rampasan negara
(yang kemudian diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi RUPBASAN sebagai
Pengelola Fisik dan Administrasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
dalam rangka penegakan Hukum, Perlindungan Hak Kepemilikan dan Pengamanan Nilai
Ekonomi) belum dipahami dan disepakati oleh penegak hukum yang lain dalam Sistem
Peradilan Pidana. Pada kenyataannya keberadaan Rupbasan masih di pandang sebelah
mata oleh institusi lain dalam sistem peradilan pidana. Hal ini ditunjukkan dengan
keengganan lembaga-lembaga lain untuk menyerahkan barang bukti kepada Rupbasan.
Banyak barang bukti yang tertahan di lembaga-lembaga penyidik baik kepolisian ataupun
kejaksaan, namun demikian hal ini juga bukan semata-semata disebabkan oleh minimnya
koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana akan tetapi juga dikarenakan
Rupbasan sendiri memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan tugas
pengelolaannya tidak berjalan.
6. Uraian mengenai Permasalahan
Keberadaan Rupbasan yang diharapkan ada di tiap kabupaten dan kota hingga saat ini
belum dapat terwujud. Diseluruh Indonesia saat ini hanya berdiri 62 Rupbasan, yang
terdiri dari 34 Rupbasan Kelas I dan 28 Rupbasan Kelas II. Dalam hal SDM baik
kuantitas maupun kualitas, Rupbasan memiliki banyak keterbatasan. Jumlah petugas di
Rupbasan masih dirasa kurang memadai, dimana saat ini jumlah pegawai Rupbasan
seluruh Indonesia berjumlah 1065 orang. Dari segi kualitas, dengan beragamnya basan /
baran maka membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya, akan tetapi Rupbasan
saat ini tidak memiliki tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus. Proses
penaksiran dan penilaian mutu, serta pemeliharaan tentunya membutuhkan tenaga ahli
yang dapat menjaga keutuhan dari barang tersebut.
Tanggung jawab Rupbasan yang sangat besar dalam menyimpan, mengamankan, dan
memelihara saat ini belum disertai dengan kemampuan dalam menjamin keutuhan barang
yang dikelolanya. Bangunan-bangunan Rupbasan yang ada saat ini tidak memadai dan
tidak memenuhi kebutuhan untuk pengelolaan. Kurangnya sarana dan prasarana yang
dimiliki Rupbasan terrutama untuk gedung kantor dan gudang penyimpanan Basan Baran
( meliputi: gudang Basan Baran umum, terbuka, berharga, berbahaya, dan hewan ternak )
untuk kapasitas besar ( misalnya : kapal, kayu-kayu hasil penebangan ilegal ) beserta
perlengkapan pendukung lainnya seperti alat ukur/timbangan dan alat angkut barang–
barang berat dan besar ( forklift dan kraner ). Selain itu terdapat keterbatasan ketiadaan
dana khusus untuk perawatan dan pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan dan belum
ada aturan khusus yang menyangkut batas waktu penitipan basan dan baran di Rupbasan
sehingga yang terjadi adalah penumpukkan basan dan baran yang bisa menghambat kerja
Rupbasan.
3. Saran Tindak
7. Mendorong ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mendukung
efektivitas kerja Rupbasan sebagai satu-satunya institusi yang memiliki fungsi
pengelolaan Basan dan Baran.
8. Perlu penelitian yang disertai dengan inventarisasi kebutuhan berskala nasional
untuk penguatan Rupbasan yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana,
anggaran serta peningkatan kualitas SDM petugas.
9. Perlunya sosialisasi mengenai fungsi Rupbasan dalam sistem peradilan Pidana
baik pada institusi penegak hukum maupun masyarakat luas.
4. Indikator Keberhasilan
8. Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mendukung penguatan
Rupbasan
9. Adanya penelitian yang disertai dengan inventarisasi kebutuhan berskala nasional
untuk penguatan Rupbasan yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana,
anggaran serta peningkatan kualitas SDM petugas.
10. Tersosialisasikannya Tugas Pokok dan Fungsi Rupbasan baik pada instansi
penegak hukum maupun masyarakat luas.
D. PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR
adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan
terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam
masyarakat. Dalam konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas
dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana
dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses
pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip
pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem
pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.
Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi
tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai
warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan
menyatu ( integral ) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan
bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak
pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan
dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di
jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan
masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
terdiri dari :
7. Pengayoman;
Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam
kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga
binaan dengan cara memberikan pembekalan.
8. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar
belakang orang (Non-Diskriminasi).
9. Pendidikan dan Pembimbingan;
Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti,
pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan
berlandaskan Pancasila.
10. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap
orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
11. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
Memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam
lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
12. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak
menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan kedalam Lapas, serta
kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.
Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah Sepuluh Wajib
Pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan
berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan.
Subtansi dari Sepuluh Wajib Pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia,
memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi
teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga
keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.
Landasan proses pembinaan yang dipaparkan diatas selanjutnya diatur secara teknis
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 57 Tahun
1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun
1990 tentang Pola Pembinaan/Tahanan.
Kondisi ideal yang semestinya dilakukan dalam pembaruan Lapas adalah berupa
pemenuhan hak-hak narapidana dan percepatan penyelesaian over kapasitas. Dalam hal
percepatan over kapasitas dan pemenuhan hak-hak narapidana, secara konsisten harus
dapat merujuk pada hal-hal dibawah ini :
Pertama, penanganan over kapasitas sebagaimana tersebut dalam manual
pemasyarakatan diatasi dengan pemindahan berkala narapidana atau anak didik
pemasyarakatan ke Lapas yang tidak over kapasitas. Selain itu program percepatan
pemberian hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkait dengan dunia luar perlu
menjadi perhatian petugas, seperti pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi
Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan lainnya dapat menjadi
alternatif penanganan over kapasitas.
Kedua, dalam hal seseorang menjalani masa pidananya, wajib didukung secara maksimal
sarana hunian yang memadai dan manusiawi. Sarana hunian yang ada di Lapas saat ini
tidak lagi memenuhi standar minimum, yang mensyaratkan adanya standar kebersihan
ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, dan ruang-ruang
kegiatan yang tidak tersedia bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti
ruang pengaduan, konsultasi hukum, konseling, pendidikan, dan kegiatan kerja yang
baik.
Ketiga, sarana yang berhubungan alat-alat diagnosa yang semestinya tersedia di dalam
Lapas, misalnya alat rontgen, peralatan perawatan gigi, laboratorium untuk pemeriksaan
darah untuk melakukan deteksi dini tentang penyakit menular seperti HIV / AIDS,
Hepatitis, dan TBC di dalam Lapas.
Keempat, perlu disusun sebuah standarisasi dapur Lapas yang dibuat ideal agar
penyediaan makanan dapat terpenuhi dengan baik. Standarisasi ini termasuk didalamnya
perlengkapan, keahlian pemasak, kebersihan dapur, dan pengelolaan makanan yang
bermutu.
Kelima, perhatian kebutuhan gizi dalam makanan harus ditingkatkan, terutama
pemenuhan gizi makanan, setidaknya mengandung empat sehat lima sempurna berupa
karbohidrat, sayur, lemak, protein, dan susu. Pemenuhan ini diberikan dalam bentuk
ragam menu yang dihidangkan setiap harinya. Penyajian makan dan minum tetap
bersandar pada prinsip kebersihan dan kesehatan saat memilih bahan baku yang dapat
dilihat dari kemasan, aroma, daya tahan makanannya. Prinsip kebersihan makanan dan
minuman juga berlaku pada saat bahan baku makanan sedang diolah menjadi makanan
matang.
Keenam, keberadaan peralatan medis yang lengkap semestinya didukung dengan tenaga
ahli yang memadai. Tenaga ahli lain seperti psikiater, psikolog, tenaga pendidik, pemasak
(koki) dan penasehat hukum juga direncanakan untuk diadakan dalam Lapas. Tenagatenaga
ahli ini harus memiliki standar keahlian dibidangnya masing-masing.
Ketujuh, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tetap mendapatkan pendidikan
selama dalam Lapas. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang tidak
mengikuti pendidikan harus mengikuti paket pendidikan baik melalui pendidikan formal
dan informal. Jenjang pendidikan di Lapas disiapkan dari jejang terendah hingga
tertinggi.
Kedelapan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharuskan mengikuti kursuskursus
kejuruan misalnya bahasa, ketrampilan, teknik komputer, mesin, olahraga dan
kesenian yang diadakan secara teratur dalam Lapas. Bagi narapidana yang memiliki
kemampuan intelektual dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan
pembinaan di dalam Lapas.
Kesembilan, pengembangan kerjasama bantuan hukum dengan pihak ketiga menjadi hal
yang perlu diprioritaskan dengan maksud hak-hak narapidana seputar hukum dapat
terpenuhi dengan baik. Mekanisme keterlibatan seorang penasehat hukum dapat diatur
dalam kebijakan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau secara inisiatif
dilakukan pada tingkatan UPT, melalui kerjasama dengan organisasi profesi.
Kesepuluh, dalam kondisi yang tidak menguntungkan narapidana dapat bertindak nekad
untuk mengakhiri hidupnya atau membuat onar pada saat pembinaan. Dengan demikian
sudah saatnya peran tenaga psikolog dan psikiater diperbanyak dan disediakan untuk
memenuhi kebutuhan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Kesebelas, perbaikan-perbaikan pada kelengkapan alat tulis, perangkat kantor yang baik
serta kemampuan petugas mengelola administrasi perlu terjadi peningkatan. Pengelolaan
administrasi yang baik dan modern akan sangat mempengaruhi pola pembinaan.
Kebutuhan akan dukungan sistem administrasi yang ideal dan modern sudah semestinya
direncanakan dan dibangun sejak dini.
Keduabelas, mengenai kapasitas individu dan keahlian narapidana yang beragam,
dibutuhkan perluasan pengembangan pelayanan berdasarkan minat narapidana dan anak
didik pemasyarakatan. Lapas perlu menampung kepentingan keberlanjutan minat dalam
rangka pengembangan diri pribadi para penghuni. Misalnya untuk terlibat dalam
kerjasama dan segala macam bentuk aktivitas kerja yang dapat memberikan nilai tambah
materi. Untuk itu Lapas harus mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga
yang kedepannya dapat diproyeksikan menjadi Lapas industri di pemasyarakatan.
Khusus bagi narapidana wanita, harus diusahakan pemenuhan hak kesehatan berdasarkan
kebutuhan alamiahnya. Misalnya kebutuhan untuk perawatan organ reproduksi dan
pencegahan penyakit yang mudah menyerang seorang perempuan. Kebutuhan lain seperti
perawatan bayi narapidana wanita yang lahir dan dibesarkan di dalam seperti kebutuhan
makanan tambahan harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan. Kebutuhan
pembalut dan ketrampilan yang modern perlu juga dikembangkan dalam perencanaan
tersebut.
Sedangkan tambahan pemenuhan bagi anak didik perlu juga dilakukan perlakuan yang
berbeda dengan narapidana dewasa. Prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak
boleh mempengaruhi mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan
tindak kekerasan. Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan
menggunakan seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang
dapat menimbulkan kebencian atau keinginan untuk balas dendam dari anak-anak
terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus
dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering
direncanakan. Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga ke jenjang yang paling
tinggi baik formal atau non-formal. Ketrampilan atau penjurusan keahlian disediakan
sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat,
misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi. Secara umum, Lapas anak secara nama
dan bentuk fisik harus dirubah dan mencerminkan perlindungan anak.
Selain itu, Lapas terbuka termasuk UPT yang harus diperhatikan pengembangannya,
terutama pada pembaruan fungsinya yang mencerminkan Community Based Correction.
Pemenuhan hak-hak warga binaan dalam Lapas Terbuka tetap mengacu pada standard
minimum rules for the treatment of prisoners dan direncanakan kedepannya disediakan
Lapas Terbuka untuk perempuan.
Berhubungan dengan pembinaan khusus bagi narapidana yang melakukan kejahatankejahatan
tertentu perlu mendapatkan perhatian dalam pembaruan pelaksanaan sistem
pemasyarakatan. Model-model pembinaan harus dirancang khusus sesuai dengan
kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional. Program perlakuan
khusus tersebut meliputi:
Pertama, perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersangkut kasus narkotika
karena menjadi pengguna narkotika dan psikotropika. Sebisa mungkin perlakuan harus
berupa rehabilitasi dengan membuat program kerjasama dengan Departemen Kesehatan
dan Departemen Sosial. Sedangkan pembinaan secara menyeluruh, baik pemikiran dan
pengubahan perilaku narapidana yang terlibat dalam peredaran dan produsen tetap dibuat
program dan ditempatkan secara khusus. Pola pembinaan bagi pengedar dan produsen
selain mendapatkan rehabilitasi fisik, harus diarahkan pula pada kemampuan bekerja
dalam bidang lain, seperti usaha-usaha yang lebih menguntungkan dan tidak
membahayakan orang lain serta mendapatkan doktrinasi tentang bahaya bahan-bahan
narkotika yang diedarkan serta dampak terhadap para penggunanya.
Kedua, dalam kasus terorisme perlu disusun model pembinaan khusus seperti program
Deradikalisasi dengan metode yang tepat tentang persoalan jihad dan pemahaman
tentang Islam yang lebih inklusif. Kelompok-kelompok Islam yang memiliki keahlian
dalam program ini harus dilibatkan dan disertai dengan penguatan kapasitas petugas
untuk pembinaan khusus ini. Sebagai antisipasi, perlu disiapkan pula model pembinaan
bagi narapidana yang dituduh terlibat terorisme yang muncul dari akar keyakinan agamaagama
dan kepercayaan lainnya.
Ketiga, pada kasus korupsi perlu diadakan model pembinaan dan pembimbingan bagi
para narapidananya. Rata-rata para pelaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi dan
kemampuan intelektual yang baik, oleh karena itu dibutuhkan akses yang tepat untuk
melibatkan narapidana ini dalam aktivitas keseharian. Dalam rangka proses pembinaan
inipun perlu dilakukan kajian tentang pendirian Lapas khusus narapidana korupsi.
Keempat, narapidana tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengingat
pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang yang memiliki akses politik dan ekonomi
yang kuat maka, perlu dirumuskan bentuk-bentuk pembinaan serta perlakuan yang tepat
untuk diterapkan pada narapidana tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat ini.
Kelima, pembinaan perlakuan terhadap narapidana tindak pidana politik dan penodaan
agama perlu disusun secara khusus. Perkara-perkara tindak pidana politik dan penodaan
agama di Indonesia memiliki sejarah panjang, demikian pula dengan model perlakuan
dan pembinaannya dalam Lapas. Dalam suasana negara yang menjunjung nilai demokrasi
maka diperlukan pengetahuan petugas dalam menghadapi narapidana kasus tersebut,
bagaimana harus tetap memenuhi kebutuhan narapidana sekaligus menghormati
perbedaan pandangan yang mungkin terjadi.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Permasalahan pembinaaan dalam Lapas yang paling pertama adalah kemampuan petugas
dalam mengelola persoalan yang terjadi di unit pelaksanaan teknis. Over kapasitas
memang menjadi masalah utama terhambatnya proses pembinaan. Pada umumnya Lapas
yang mengalami over kapasitas karena menampung tahanan, sehingga mengalami
stagnasi dalam proses pembinaan. Jadi diperlukan petugas untuk mampu mengatasi
masalah pengelolaan, perencanaan dalam melaksanakan pembinaan.
Over kapasitas yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, lebih disebabkan ketiadaan
Rutan di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan percampuran antara tahanan dengan
narapidana. Percampuran ini akhirnya akan mempengaruhi pola pembinaan, sebab
petugas akan direpotkan dengan dua paradigma yang berbeda yaitu perlakuan pelayanan
terhadap tahanan dan pembinaan terhadap narapidana. Untuk itulah diperlukan
pemisahan penempatan antara tahanan dan narapidana dengan menyediakan bangunan
yang berbeda, struktur petugas yang berbeda serta pola-pola perlakuan yang berbeda.
Dalam rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas Lapas harus dibekali
pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang
memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana
yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Instrumen hukum hak asasi manusia
internasional baik yang bersifat hard law maupun soft law sangat penting diberikan
kepada petugas Lapas untuk memperluas wawasan serta membentuk cara pandang
perilaku petugas.
3. Saran Tindak
4. Diperlukan revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan Pola Pembinaan
narapidana yang berorientasi pada standar minimum pemenuhan hak-hak
narapidana, HAM, pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan
lainnya ;
5. Diperlukan penyusunan model pembinaan untuk kejahatan khusus seperti
Narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat, dan
kejahatan khusus lainnya ;
6. Perlunya penyusunan modul pelatihan bagi petugas yang bersandar pada sistem
pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ;
7. Diperlukan modul pelatihan dan pelatihan kerjasama usaha bagi petugas dengan
pihak luar ;
8. Melakukan revisi manual pemasyarakatan dan harmonisasi dengan instrumen
HAM internasional serta mengatur pula tata cara mengatasi over kapasitas dalam
Lapas ;
9. Revisi kebijakan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dengan
melibatkan Menteri Dalam Negeri, antara lain :
7. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan
Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987
Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara
dan Lembaga Pemasyarakatan,
8. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan
Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor
KEP.354/MEN/184 dan Nomor 63/Huk/IX/1984 Tentang Kerjasama Dalam
Penyelenggaran Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitas
Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
9. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Perindustrian
Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 Tentang
Kerjsama dalam Penyelenggaran Program Latihan Tenaga Kerja Industrial
dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
10. Pembuatan surat keputusan bersama dengan Departemen pendidikan terkait
pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.
10. Penguatan dan perluasan kerjasama dengan organisasi profesi advokat, dokter,
psikolog dan kelompok masyarakat ;
11. Pengembangan standarisasi sarana diantaranya sarana kesehatan seperti ruang
praktek kedokteran, perawatan dan ruang obat dan standarisasi bangunan Lapas
berdasarkan perlakuan khusus bagi anak, perempuan, lansia dan kejahatan khusus
;
12. Pemanfaatan potensi lokal UPT Lapas untuk tujuan pengembangan pembinaan
potensi kerja warga binaan pemasyarakatan yang diproyeksikan sebagai Lapas
industri.
4. Indikator Keberhasilan
7. Adanya revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan Pola Pembinaan narapidana
yang berorientasi pada standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana, HAM,
pengarusutamaan anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya ;
8. Adanya penyusunan model pembinaan untuk kejahatan khusus seperti narkoba,
terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan khusus lainnya ;
9. Adanya modul pelatihan tentang pembinaan petugas yang bersandar pada sistem
pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ;
10. Adanya modul pelatihan dan pelatihan kerjasama usaha bagi petugas dengan
pihak luar ;
11. Adanya manual pemasyarakatan yang telah diharmonisasi dengan instrumen
HAM internasional serta pengaturan tata cara mengatasi over kapasitas dalam
Lapas ;
12. Adanya revisi kebijakan yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, antara lain :
11. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan
Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987
Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara
dan Lembaga Pemasyarakatan,
12. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan
Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor
KEP.354/MEN/184 dan Nomor 63/Huk/IX/1984 Tentang Kerjasama Dalam
Penyelenggaran Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitas
Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
13. Revisi Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Perindustrian
Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 Tentang
Kerjsama dalam Penyelenggaran Program Latihan Tenaga Kerja Industrial
dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
14. Pembuatan surat keputusan bersama dengan Departemen pendidikan terkait
pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.
13. Adanya penguatan dan perluasan kerjasama dengan organisasi profesi advokat,
dokter, psikolog dan kelompok masyarakat;
14. Adanya pengembangan standarisasi sarana diantaranya sarana kesehatan seperti
ruang praktek kedokteran, perawatan dan ruang obat dan standarisasi bangunan
Lapas berdasarkan perlakuan khusus bagi anak, perempuan, lansia dan kejahatan
khusus ;
15. Adanya UPT Lapas yang menjadi tempat pengembangan pembinaan potensi kerja
warga binaan pemasyarakatan di Lapas industri.
E. SISTEM PENGAMANAN
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa
aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga
ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik
pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya
bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak
pidana, pelarian, pencegah terjadinya kerusuhan atau pembakangan pada tata tertib, dan
terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam hunian.
Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan
yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti
pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya.
Pelaksanaan pengamanan di UPT tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Rutan untuk
menjaga tahanan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepentingan Lapas
untuk mengawal proses pembinaan, dan kepentingan Rupbasan untuk mengamankan
barang sitaan dan rampasan. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa
hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan
tindakan yang berlebihan—dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada
terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di UPT. Pengamanan yang tidak
memperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan
akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusuhan.
Pada konteks tersebut diatas maka keseimbangan antara keamanan dengan proses
integrasi masyarakat, utamanya kepentingan narapidana dan klien pemasyarakatan
menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas. Diperlukan pula keseimbangan antara
keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat, serta keseimbangan antara
keamanan dengan kebutuhan dasar tahanan seperti makan, kesehatan, aktivitas,
keagamaan dan lainnya harus berjalan seiring. Keseimbangan dimaksud tentu tidak
mengenyampingkan tata tertib di UPT dan senantiasa evaluasi dan ditegakkan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memiliki UPT dengan pengamanan
maksimum (Super Maximum Security). Namun, pada prinsipnya pengamanan maksimun
diberikan pula pada tahanan, atau narapidana dengan kejahatan tertentu. Pengamanan
maksimum yang diberlakukan pada tahanan dan narapidana salah satunya berupa
penempatan pada ruang khusus, atau penempatan pada ruang isolasi. Namun demikian,
sedapat mungkin pengamanan maksimum juga diimbangi dengan pemenuhan hak-hak
dasar manusia.
Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi disiplin, salah satunya penempatan di ruang
isolasi atau tutupan sunyi. Penjatuhan sanksi ini tidak lepas dari penegakan disiplin dan
pengamanan. Namun demikian harus dikedepankan rasa keadilan dan tindakan yang
tidak sewenang-wenang dalam penerapannya. Harus dipahami bahwa setiap orang yang
dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dihormati harkat
martabatnya.
Aspek lainnya adalah persoalan bangunan sangat menunjang sistem pengamanan,
misalnya kekuatan dan tingginya tembok pembatas, menara, pintu, kekuatan jeruji besi
jendela, pintu kamar, termasuk juga rutinitas petugas dalam mengunci kamar hunian.
Kebutuhan lainnya adalah sarana seperti kamera, alarm, radio, dan senjata untuk
pengendalian massa yang sangat menunjang pengamanan di UPT. Perlu pula
pengamanan dengan melibatkan anjing pelacak untuk pencegahan dan pengungkapan
kasus narkotika dan kejahatan lainnya.
2. Uraian mengenai Permasalahan-permasalahan
Permasalahan saat ini sangat terkait dengan tingkat kesiapan petugas dalam menjalankan
tugas-tugas pengamanan. Dalam hal pengamanan awal misalnya, petugas masih
penggunaan pendekatan kekerasan dalam memperkenalkan lingkungan di UPT. Keadaan
di dalam hunian akhirnya menjadi tempat yang paling tidak aman dan menyeramkan bagi
tahanan, narapidana dan anak pidana. Tahanan, narapidana, dan anak pidana belum
dianggap sebagai manusia yang harus dilindungi hak dasarnya. Dengan kondisi yang
demikian, pembatasan ruang gerak sebagai satu-satunya penderitaan justru diperburuk
dengan tindak kekerasan.
Persoalan utama munculnya kekerasan adalah, pertama disebabkan oleh pemahaman
petugas yang kurang tentang sistem pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners. Misalnya pada masa pengenalan lingkungan (Mapenaling)
yang semestinya lebih kepada orientasi tata tertib, penyampaian hak dan kewajiban serta
orientasi dengan dunia luar telah bergeser pada pemahaman yang sempit, di mana
kekerasan dan tindakan merendahkan martabat manusia sering terjadi dan terjadi terusmenerus.
Selain itu, program-program peningkatan kemampuan pengamanan yang ada pada saat
sekarang masih sebatas pelatihan kesamaptaan, yang mana lebih mengedepankan disiplin
dan kekuatan fisik dalam melakukan pengamanan. Untuk kedepan seharusnya perlu
dipikirkan adanya suatu pelatihan pra tugas bagi petugas kemananan yang muatan
pelatihannya berupa ketrampilan teknis dan pemberian wawasan tugas pokok fungsi
Pemasyarakatan. Latihan-latihan lainnya seperti pengelolaan konflik, pengendalian
massa, penembakan dan lainnya masih terbatas bahkan tidak ada. Penekanan lain yang
perlu diperhatikan adalah diperlukannya pre service training (pelatihan pra tugas) bagi
petugas keamanan yang hendak berdinas disetiap UPT. Selain itu, kepemilikan alat
pengamanan dengan menggunakan teknologi masih terbatas, seperti kebutuhan kamera,
senjata, alat detektor, serta kondisi alat pengamanan lainnya belum dimiliki oleh seluruh
UPT.
3. Saran Tindak
4. Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Keamanan dan
Ketertiban ;
5. Revisi kebijakan internal tentang sistem pengamanan yang mendukung tugas
pelayanan tahanan di Rutan, pengelolaan di Rupbasan, dan pembinaan di Lapas ;
6. Penyusunan kebijakan internal mengenai penggunaan Tindakan Penghukuman
Disiplin yang tepat bagi tahanan, narapidana dan anak yang melanggar disiplin
serta pembatasan pemberian sanksi tutupan sunyi ;
7. Melakukan kajian mengenai kondisi gedung UPT yang dikaitkan dengan sistem
pengamanan serta alat-alat penunjang keamanan yang ada pada saat sekarang
dengan perbandingan di beberapa negara ;
8. Membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas
dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar
kebutuhan misalnya, alat pengendalian massa, senjata, anjing pelacak dan rompi
bagi petugas ;
9. Membentuk satuan-satuan khusus petugas pengamanan di setiap wilayah untuk
kebutuhan peningkatan profesionalisme pengamanan dalam melaksanakan tugas
pengamanan, seperti penjagaan, pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan
dan pelatihan yang berkesinambungan bagi petugas ;
10. Menyempurnakan prosedur tetap pengamanan dengan melengkapi subtansi
pengamanan dengan instrumen hak asasi manusia.
4. Indikator Keberhasilan
a. Adanya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Keamanan dan Ketertiban
(lokus.. di Lapsa, Rutan, dan Rupbasan) ;
b. Adanya revisi kebijakan internal tentang sistem pengamanan yang mendukung
tugas pelayanan tahanan di Rutan, pengelolaan di Rupbasan, dan pembinaan di
Lapas ;
c. Adanya kebijakan internal mengenai penggunaan Tindakan Penghukuman Disiplin
yang tepat bagi tahanan, narapidana dan anak yang melanggar disiplin serta
pembatasan pemberian sanksi tutupan sunyi ;
d. Adanya kajian menyeluruh dan perbandingan dengan negara lain tentang sistem
pengamanan yang efektif ;
e. Adanya standarisasi keamanan antara jumlah petugas pengamanan dengan jumlah
penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya,
alat-alat huru hara, senjata, anjing pelacak dan rompi bagi petugas ;
f. Adanya satuan-satuan khusus petugas keamanan pemasyarakatan di wilayahwilayah
dalam menunjang profesionalisme pengamanan, penjagaan, pengelolaan
konflik, penanganan huru hara ;
g. Adanya prosedur tetap pengamanan yang berbasiskan instrumen Hak Asasi
Manusia.
F. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMASYARAKATAN
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif
Kondisi sistem informasi dalam organisasi pemasyarakatan saat ini belum mendukung
tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan alat sistem
informasi yang terhubung antar UPT, UPT dengan kantor pusat serta dengan lembaga
peradilan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sistem informasi yang
ada saat ini masih sangat sederhana, di mana pengerjaannya masih manual atau
terkomputerisasi namun masih belum tertata dengan baik. Padahal kemajuan teknologi
informasi yang melaju pesat pada saat sekarang telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai
negara untuk mencatat, menginformasikan, mengetahui dan menjelaskan mengenai
berbagai data dan dokumen yang terkait dengan data kejahatan. Suatu sistem informasi
yang terintegarsi adalah kebutuhan informasi yang disediakan untuk melihat proses yang
berada pada tingkat pemeriksaan peradilan hingga proses pembinaan di pemasyarakatan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat Sistem Informasi Pemasyarakatan
(SIPAS) namun hingga saat ini belum dapat dioperasikan karena permasalahan keuangan,
pengembangan jaringan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Untuk itu
diperlukan pengembangan sistem informasi pemasyarakatan yang berjenjang sehingga
pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang perkembangan
pelaksanaan tugas organisasi pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya
pengembangan sistem informasi yang terhubung dapat diketahui perkembangan pola-pola
intervensi dan pengembangan pola perlakuan terhadap tahanan, narapidana serta
pembimbingan. Begitupun jika terjadi gangguan keamanaan maka informasi akan dapat
segera diketahui oleh para petugas yang berkepentingan.
Sistem informasi yang akan dikembangkan tidak hanya berhubungan dengan data pribadi
seseorang, tetapi meliputi pula keterlibatan tahanan, narapidana dan klien
pemasyarakatan saat mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan. Informasi
mengenai keterlibatan kerja, rekam kesehatan, penghargaan, sanksi karena berbuat onar,
remisi, jumlah harta atau uang yang dimiliki, frekuensi keluar masuk saat mengikuti
sidang atau beraktifitas di dalam Lapas dan Bapas dapat tercatat dalam sistem informasi
yang akan dibangun. Pengembangan dengan model yang menyeluruh ini sangat
dimungkinkan dan dapat dikerjakan tahap demi tahap.
2. Uraian mengenai Permasalahan-Permasalahan
Selama ini para petugas membuat sistem informasi dengan model manual atau
terkomputerisasi namun tidak sebagai sistem yang terpadu. Akibatnya pelaporan harus
dibuat secara manual sehingga tidak dapat diketahui secara cepat dan akurat mengenai
jumlah tahanan narapidana atau klien pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan
secara keseluruhan.
Pencatatan mengenai perkembangan dan perilaku pribadi-pribadi tahanan atau narapidana
atau anak didik saat sekarang tersebar di beberapa seksi, misalnya saja bagian registerasi
tidak mengetahui penyakit seorang tahanan atau narapidana karena pencatatannya berada
di tangan unit perawatan, begitupun dengan keikutsertaan tahanan dan narapidana dalam
kegiatan di mana pencatatannya berada di bagian pembinaan. Untuk mengintegrasikan
ini, semua sistem informasi harus tersambung antar seksi-seksi dan terkomputerisasi.
Keluar masuk tahanan dan narapidana melalui pintu-pintu pengamanan masih tercatat
secara manual. Tidak ada sistem informasi yang terhubung antara seksi di dalam UPT
untuk mengetahui frekwensi keluar masuk tahanan dan narapidana. Begitupula dengan
kunjungan-kunjungan Bapas terhadap klien pemasyarakatan, belum terbangun sistem
informasi yang terhubung dengan baik. Pengunjung yang datang ke UPT-UPT juga
belum tercatat secara baik dalam sebuah sistem informasi pemasyarakatan, yang
sebetulnya dapat dibuat secara otomatis sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.
Selain itu, tidak semua petugas memiliki kemampuan menggunakan alat-alat elektronik
oleh karena terbiasa dengan sistem manual. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya
manusia petugas harus mencakup pula kemampuan mengoperasionalkan sistem informasi
yang menggunakan teknologi.
3. Saran Tindak
a. Revisi ketentuan yang mengatur tentang sistem informasi manual dan memasukan
pendataan secara elektronik disetiap UPT dengan pelayanan, pembinaan,
pembimbingan, dan perawatan ;
b. Penyusunan tampilan sistem informasi (format aplikasi) harus mudah dimengerti
dan dapat dioperasionalkan oleh petugas ;
c. Pelaksanaan uji coba sistem informasi di Jakarta dengan melibatkan Bapas,
Rutan, Rupbasan dan Lapas yang disertai dengan pelatihan operator dan
penyediaan perangkat.
4. Indikator Keberhasilan
a. Terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang sistem informasi manajemen
Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi yang terkomputerisasi dan mudah
diakses.
b. Adanya aplikasi program yang tersosialisasi dan dapat diterima oleh petugas serta
tersedianya sarana perangkat informasi yang dibutuhkan pada UPT pilot projek.
c. Adanya UPT-UPT yang menjadi lokasi percobaan pelaksanaan sistem informasi.
FOKUS
PEMBARUAN RUMUSAN PERMASALAHAN SARAN TINDAK INDIKATOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI JANGKA
WAKTU
BAPAS
Kebijakan teknis Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan saat ini belum
maksimal mendukung peran Bapas
sebagai ujung tombak
Pemasyarakatan. Hal ini terkait
dengan kualitas dan kuantitas SDM,
jumlah UPT Bapas yang masih
terbatas, sarana alat transportasi
dan perangkat komunikasi yang juga
terbatas. Selain itu kurangnya
anggaran dan belum adanya
penetapan satuan biaya khusus
masih menjadi kendala pelaksanaan
teknis dilapangan.
Kondisi eksternal juga
mempengaruhi penerimaan hasil
litmas, misalnya laporan yang
disampaikan belum menjadi prioritas
hakim dalam mengambil putusan.
a. Revisi kebijakan teknis
tentang penegasan posisi dan
peran vital Bapas pada
proses peradilan anak dan
proses pembinaan
narapidana serta
diterbitkannya pedoman
pelaksanaan tugas Bapas
dalam Pola Pembimbingan.
b. Pembangunan UPT Bapas
dan pengembangan sarana
gedung dan informasi
termasuk sarana untuk
pembimbingan, penyediaan
sarana transportasi,
perangkat komunikasi yang
efektif dengan Lapas,
pengadilan, kejaksaan, dan
kepolisian,
c. Peningkatan anggaran dan
pemenuhan satuan biaya
khusus.
d. Perlu pelatihan bagi para
pembimbing kemasyarakatan
dalam rangka pelaksanaan
pendampingan dan
pembimbingan yang
berbasiskan hak asasi
manusia, pengarusutamaan
anak, perempuan dan
a. Terbitnya kebijakan teknis
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang
menegaskan posisi Bapas
dalam proses peradilan anak
dan pembinaan narapidana
serta pembimbingan.
b. Adanya pengembangan
sarana berupa pembangunan
UPT Bapas dan
pengembangan sarana pra
sarana gedung, tersedianya
sarana pembimbingan ,
tersedianya alat transportasi
dan perangkat komunikasi
yang efektif.
c. Adanya peningkatan
anggaran dan pemenuhan
satuan biaya khusus.
d. Adanya pelatihan bagi para
pembimbing kemasyarakatan.
e. Adanya prosedur komunikasi
antara Bapas dengan UPT
lain dan dengan instansi yang
terlibat dalam sistem
peradilan pidana.
a. Pembentukan
kelompok kerja
perubahan
ketentuan
internal,
workshop,
perumusan,
penerbitan dan
pelaksanaan.
a. JANGKA
PENDEK
b. JANGKA
PANJANG
c. JANGKA
PENDEK
d. JANGKA
PENDEK
e. JANGKA
PENDEK
f. JANGKA
PENDEK
kelompok rentan lainnya
sebagai bentuk upaya
peningkatan kualitas
Pembimbing
Kemasyarakatan.
e. Perlu adanya prosedur
komunikasi antara Bapas
dengan UPT lain dalam
sistem pemasyarakatan dan
dengan instansi lain dalam
sistem peradilan pidana.
f. Perlu diupayakan penguatan
dan perluasan kerjasama
dengan instansi lain dan juga
kelompok masyarakat untuk
mendukung tugas-tugas
Bapas.
f. Adanya penguatan dan
perluasan kerjasama dengan
instansi lain dan kelompok
masyarakat yang mendukung
tugas-tugas Bapas.
RUMAH
TAHANAN
Terdapat tiga masalah mengenai
pelaksanaan kebijakan teknis,
pertama masalah kemampuan dan
cara pandang petugas mengenai
tahanan di mana dirasakan masih
mengedepankan pendekatan yang
represif. Kedua, kebijakan yang
dibuat tidak dapat dilaksanakan
karena sudah tidak kontekstual dan
penjabarannya yang terlalu umum.
Ketiga, masalah over kapasitas dan
pelayanan kebutuhan tahanan yang
belum terpenuhi.
a. Revisi Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor : M.02-
PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola
Pembinaan/Tahanan ;
b. Pembuatan kebijakan
mengenai standarisasi
pelayanan tahanan meliputi
dapur, makanan, tempat
tidur, sanitasi, kesehatan,
pakaian dan perlengkapan
sehari-hari ;
c. Revisi kebijakan model
a. Adanya revisi Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor :
M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola
Pembinaan/Tahanan;
b. Adanya kebijakan teknis
berupa keputusan tentang
standarisasi pelayanan
meliputi makanan, tempat
tidur, sanitasi, kesehatan,
pakaian, perlengkapan
sehari-hari, dan dapur ;
c. Adanya revisi atas model
Pembentukan
kelompok kerja
perubahan ketentuan
internal, workshop,
perumusan,
penerbitan dan
pelaksanaan.
a. JANGKA
PENDEK
b. JANGKA
PENDEK
c. JANGKA
PENDEK
d. JANGKA
kerjasama dengan instansi
lainnya yang diatur dalam
Keputusan Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri
Kesehatan Nomor M.01-
UM.01.06 Tahun 1987 dan
Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987
tentang Pembinaan Upaya
Kesehatan Masyarakat di
Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan ;
d. Penjajakan kerjasama
pengembangan program
olahraga, keagamaan,
pendidikan, kesehatan,
makanan, bantuan hukum,
konseling kejiwaan dengan
instansi pemerintah dan
melibatkan Menteri Dalam
Negeri
e. Kerjasama dengan organisasi
profesi dan kelompok
masyarakat untuk
peningkatan kebutuhan
tenaga ahli di bidang
psikiater, psikolog, advokat,
juru masak, dan guru ;
f. Perencanaan pembangunan
Rutan, Rutan perempuan,
dan Rutan Anak dengan
kerjasama Keputusan
Bersama Menteri Kehakiman
dan Menteri Kesehatan
Nomor M.01-UM.01.06
Tahun 1987 dan Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987
Tentang Pembinaan Upaya
Kesehatan Masyarakat di
Rumah Tahanan Negara
dan Lembaga
Pemasyarakatan ;
d. Adanya keputusan bersama
dengan instansi pemerintah
terkait dengan
pengembangan olahraga,
keagamaan, pendidikan,
kesehatan, standar
makanan, bantuan hukum,
konseling kejiwaan dengan
melibat menteri dalam negeri
;
e. Adanya MoU dengan
organisasi profesi dan
kelompok masyarakat untuk
peningkatan kebutuhan
tenaga ahli dibidang
psikiater, psikolog, advokat,
juru masak dan guru ;
f. Adanya Rutan, Rutan
PENDEK
e. JANGKA
PANJANG
f. JANGKA
PANJANG
g. JANGKA
PANJAN
h. JANGKA
PANJANG
bentuk bangunan yang
dibedakan sesuai dengan
kebutuhan ;
g. Mendorong pengembangan
sarana dan prasarana yang
sesuai dengan kebutuhan
anak, perempuan, lansia,
penyandang cacat dan
kelompok rentan lainnya ;
h. Merumuskan penyelesaian
masalah over kapasitas.
Perempuan dan Rutan Anak
baru yang dibangun ;
g. Adanya pengembangan
sarana prasarana di Rutanrutan
yang disesuaikan
dengan kebutuhan anak,
perempuan, lansia,
penyandang cacat dan
kelompok rentan lainnya ;
h. Adanya rumusan
penanganan over kapasitas.
RUPBASAN
Rupbasan sebagai satu-satunya
institusi yang memiliki fungsi
pengelolaan Barang sitaan dan
barang rampasan negara, belum
berjalan dengan optimal. Selain
kekurangan sarana gedung, SDM
dalam UPT Rupbasan masih
memiliki banyak kekurangan.
Misalnya keberadaan tenaga-tenaga
ahli untuk merawat dan menaksir
jenis-jenis barang.
a. Mendorong ditetapkannya
Peraturan Menteri Hukum dan
HAM yang mendukung
efektivitas kerja Rupbasan
sebagai satu-satunya institusi
yang memiliki fungsi
pengelolaan Basan dan Baran
b. Perlu penelitian yang disertai
dengan inventarisasi
kebutuhan berskala nasional
untuk penguatan Rupbasan
yang mendukung pemenuhan
sarana dan prasarana,
anggaran serta peningkatan
kualitas SDM petugas.
c. Perlunya sosialisasi mengenai
fungsi Rupbasan dalam
a. Diterbitkannya Peraturan
Menteri Hukum dan HAM
yang mendukung penguatan
Rupbasan
b. Adanya penelitian yang
disertai dengan inventarisasi
kebutuhan berskala nasional
untuk penguatan Rupbasan
yang mendukung pemenuhan
sarana dan prasarana,
anggaran serta peningkatan
kualitas SDM petugas.
c. Tersosialisasikannya tugas
pokok dan fungsi Rupbasan
baik pada institusi penegak
hukum maupun masyarakat
Pembentukan
kelompok kerja untuk
melakukan sosialisasi
tentang Rupbasan
a. JANGKA
PENDEK
b. JANGKA
PENDEK
c. JANGKA
PENDEK
sistem peradilan Pidana baik
pada institusi penegak hukum
maupun masyarakat luas.
luas.
d. JANGKA
PENDEK
LAPAS
Permasalahan Lapas yang
mengemuka adalah kurangnya
pemahaman petugas tentang
pembinaan yang berperspektif HAM,
over kapasitas, percampuran
narapidana dengan tahanan,
pemenuhan hak dan kelemahan
dalam mengembangkan kerjasama
usaha.
a. Revisi terhadap aturan yang
berkaitan dengan Pola
Pembinaan narapidana yang
disesuaikan dengan standard
minimum rules for the
treatment of prisoners,
pengarusutamaan anak,
perempuan, dan kelompok
rentan lainnya ;
b. Penyusunan model
pembinaan untuk kejahatan
khusus seperti Narkoba dan
psikotropika, terorisme,
korupsi, pelanggaran HAM
berat, dan kejahatan khusus
lainnya ;
c. Perlunya penyusunan modul
pelatihan bagi petugas yang
a. Adanya revisi terhadap
aturan yang berkaitan
dengan Pola Pembinaan
narapidana ;
b. Adanya penyusunan model
pembinaan untuk kejahatan
Narkotika dan psikotropika,
terorisme, korupsi,
pelanggaran HAM berat, dan
kejahatan khusus lainnya ;
c. Adanya modul pelatihan bagi
petugas yang bersandar
Pembentukan
kelompok kerja
perubahan ketentuan
internal, workshop,
perumusan,
penerbitan dan
pelaksanaan.
a. JANGKA
PENDEK
b. JANGKA
PENDEK
c. JANGKA
PENDEK
d. JANGKA
PENDEK,
e. JANGKA
PENDEK
bersandar pada sistem
pemasyarakatan dan
Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners ;
d. Diperlukan modul pelatihan
dan pelatihan kerjasama
usaha bagi petugas ;
e. Revisi manual
pemasyarakatan berupa
harmonisasi dengan
instrumen HAM internasional
dan memasukan tata cara
mengatasi over kapasitas;
f. Revisi kebijakan kerjasama
dengan instansi pemerintah
lainnya dengan melibatkan
Menteri Dalam Negeri, antara
lain :
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri
Kesehatan Nomor M.01-
UM.01.06 Tahun 1987
dan Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987
Tentang Pembinaan
Upaya Kesehatan
Masyarakat di Rumah
Tahanan Negara dan
Lembaga
pada sistem pemasyarakatan
dan Standard Minimum Rules
for the Treatment of
Prisoners ;
d. Adanya modul pelatihan dan
pelatihan kerjasama usaha
bagi petugas ;
e. Adanya revisi manual
pemasyarakatan berupa
harmonisasi dengan
instrumen HAM internasional
dan memasukan tata cara
mengatasi over kapasitas;
f. Adanya revisi kebijakan yang
melibatkan Menteri Dalam
Negeri, antara lain :
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri
Kesehatan Nomor M.01-
UM.01.06 Tahun 1987
dan Nomor
65/MENKES/SKB/II/1987
Tentang Pembinaan
Upaya Kesehatan
Masyarakat di Rumah
Tahanan Negara dan
Lembaga
f. JANGKA
PENDEK
g. JANGKA
PENDEK
h. JANGKA
PENDEK
i. JANGKA
PENDEK
Pemasyarakatan,
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman, Menteri
Tenaga Kerja dan
Menteri Sosial Nomor
M.01-PK.03.01 Tahun
1984, Nomor
KEP.354/MEN/184 dan
Nomor 63/Huk/IX/1984
Tentang Kerjasama
Dalam Penyelenggaran
Program Latihan Kerja
Bagi Narapidana serta
Rehabilitas Sosial dan
Resosialisasi Bekas
Narapidana dan Anak
Negara.
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri
Perindustrian Nomor
M.01-PK.03.01 Tahun
1985 dan Nomor
425/M/SK/11/1985
Tentang Kerjsama dalam
Penyelenggaran Program
Latihan Tenaga Kerja
Industrial dan Pemasaran
Hasil Produksi
Narapidana.
 Pembuatan surat
keputusan bersama
dengan Departemen
pendidikan terkait
Pemasyarakatan,
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman, Menteri
Tenaga Kerja dan
Menteri Sosial Nomor
M.01-PK.03.01 Tahun
1984, Nomor
KEP.354/MEN/184 dan
Nomor 63/Huk/IX/1984
Tentang Kerjasama
Dalam Penyelenggaran
Program Latihan Kerja
Bagi Narapidana serta
Rehabilitas Sosial dan
Resosialisasi Bekas
Narapidana dan Anak
Negara.
 Revisi Keputusan
Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri
Perindustrian Nomor
M.01-PK.03.01 Tahun
1985 dan Nomor
425/M/SK/11/1985
Tentang Kerjsama dalam
Penyelenggaran Program
Latihan Tenaga Kerja
Industrial dan Pemasaran
Hasil Produksi
Narapidana.
 Surat keputusan
bersama dengan
Departemen pendidikan
terkait pemenuhan hak
pemenuhan hak atas
pendidikan bagi
narapidana dan anak
didik pemasyarakatan.
g. Penguatan dan perluasan
kerjasama dengan organisasi
profesi advokat, dokter,
psikolog dan kelompok
masyarakat ;
h. Pengembangan standarisasi
sarana diantaranya sarana
kesehatan seperti ruang
praktek kedokteran,
perawatan dan ruang obat
serta standarisasi bangunan
Lapas berdasarkan
perlakuan khusus bagi anak,
perempuan, lansia dan
kejahatan khusus ;
i. Pemanfaatan potensi lokal
UPT Lapas untuk tujuan
pengembangan pembinaan
potensi kerja warga binaan
pemasyarakatan yang
diproyeksikan sebagai Lapas
industri.
atas pendidikan bagi
narapidana dan anak
didik pemasyarakatan.
g. Adanya penguatan dan
perluasan kerjasama dengan
organisasi profesi advokat,
dokter, psikolog dan
kelompok masyarakat ;
h. Adanya pengembangan
standarisasi sarana
diantaranya sarana
kesehatan seperti ruang
praktek kedokteran,
perawatan dan ruang obat
dan standarisasi bangunan
Lapas berdasarkan
perlakuan khusus bagi anak,
perempuan, lansia dan
kejahatan khusus ;
i. Adanya UPT Lapas yang
menjadi tempat
pengembangan pembinaan
potensi kerja warga binaan
pemasyarakatan di Lapas
industri.
PENGAMANAN
Terdapat dua masalah besar dalam
pengamanan, pertama penggunaan
kekerasan yang tidak terkontrol dan
kemampuan untuk mengembangkan
sistem pengamanan yang efektif.
a. Penyusunan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM
tentang Keamanan dan
Ketertiban ;
a. Adanya Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang
Keamanan dan Ketertiban;
• Pembentukan
kelompok kerja
perubahan
ketentuan internal,
workshop,
Perlu diadakan latihan-latihan seperti
pengendalian massa, dan
penggunaan senjata secara
berkelanjutan. Perlu juga
dikembangkan peralatan seperti
kebutuhan kamera, senjata, alat
detektor, dan perbaikan sarana
bangunan.
b. Revisi kebijakan internal
tentang sistem pengamanan
yang mendukung tugas di
Rutan, Rupbasan dan Lapas;
c. Penyusunan kebijakan
internal mengenai
penggunaan Tindakan
Penghukuman Disiplin pada
saat yang tepat bagi tahanan,
narapidana dan anak didik
pemasyarakatan yang
melanggar disiplin serta
pembatasan pemberian
sanksi tutupan sunyi ;
d. Melakukan kajian mengenai
kondisi gedung UPT yang
dikaitkan dengan sistem
pengamanan serta alat-alat
penunjang keamanan yang
ada pada saat sekarang
dengan perbandingan di
beberapa negara ;
e. Membuat standarisasi
pengamanan dengan
membandingkan jumlah
petugas dengan jumlah
penghuni serta pengadaan
alat-alat yang memiliki
standar kebutuhan misalnya,
b. Adanya revisi kebijakan
internal tentang sistem
pengamanan yang
mendukung tugas pelayanan
tahanan di Rutan,
pengelolaan di Rupbasan,
dan pembinaan di Lapas ;
c. Adanya kebijakan internal
tentang batasan penggunaan
tindakan disiplin bagi
tahanan, narapidana dan
anak didik pemasyarakatan
yang melanggar tata tertib
serta pembatasan pemberian
sanksi tutupan sunyi;
d. Adanya kajian menyeluruh
dan perbandingan dengan
negara lain tentang sistem
pengamanan yang efektif ;
e. Adanya standarisasi
keamanan antara jumlah
petugas pengamanan
dengan jumlah penghuni
serta pengadaan alat-alat
yang memiliki standar
kebutuhan misalnya, alat
perumusan,
penerbitan dan
pelaksanaan.
JANGKA
PENDEK
alat pengendalian massa,
senjata, anjing pelacak dan
rompi bagi petugas ;
f. Membentuk satuan-satuan
khusus petugas pengamanan
di setiap wilayah untuk
kebutuhan peningkatan
profesionalisme pengamanan
dalam melaksanakan tugas,
seperti penjagaan,
pengelolaan konflik, strategi
mengatasi kerusuhan dan
pelatihan yang
berkesinambungan bagi
petugas ;
g. Menyempurnakan prosedur
tetap pengamanan yang
dilengkapi instrumen HAM.
pengendalian massa,
senjata, anjing pelacak dan
rompi bagi petugas ;
f. Adanya satuan-satuan
khusus petugas keamanan
pemasyarakatan di wilayahwilayah
dalam menunjang
profesionalisme
pengamanan, penjagaan,
pengelolaan konflik,
penanganan kerusuhan ;
g. Adanya prosedur tetap
pengamanan yang
berbasiskan instrumen Hak
Asasi Manusia.
SISTEM
INFORMASI
Selama ini para petugas membuat
sistem informasi dengan sangat
manual dan komputerisasi yang tidak
terpadu. Akibatnya pelaporan harus
dibuat secara manual, sehingga
tidak dapat diketahui secara cepat
dan akurat mengenai jumlah
tahanan, narapidana atau klien
pemasyarakatan dan anak didik
pemasyarakatan secara
keseluruhan.
a. Revisi ketentuan yang
mengatur tentang sistem
informasi manual dengan
memasukan keharusan
pendataan secara elektronik
dengan tahapan pelayanan,
pembinaan, pembimbingan,
dan pengelolaan ;
b. Penyusunan tampilan sistem
informasi (format aplikasi)
harus mudah dimengerti dan
dapat dioperasionalkan oleh
a. Terbitnya ketentuan baru
yang mengatur tentang
sistem informasi manajemen
Pemasyarakatan berbasis
teknologi informasi yang
terkomputerisasi dan mudah
diakses.
b. Adanya aplikasi program
yang tersosialisasi dan dapat
diterima oleh petugas serta
a. Inventarisasi
kebutuhan
pendataan di
UPT-UPT,
perumusan, dan
penerbitan.
b. Inventarisasi
kebutuhan
pendataan dalam
a. JANGKA
PENDEK
b. JANGKA
PENDEK
c. JANGKA
PENDEK
petugas ;
c. Pelaksanaan uji coba sistem
informasi dilakukan secara
bertahap yang dimulai di
Jakarta dengan melibatkan
Bapas, Rutan, Rupbasan dan
Lapas disertai pelatihan
operator dan penyediaan
perangkat.
tersedianya sarana
perangkat informasi.
c. Adanya UPT-UPT yang
menjadi lokasi percobaan
pelaksanaan sistem informasi
bentuk sistem
informasi yang
terhubung antar
UPT-UPT.
c. Program sistem
informasi,
penyediaan
perangkat,
pelatihan,
monitoring dan
evaluasi
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa
semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga
merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya
penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan
fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit
dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki.
Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau
tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang
melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya.
Jika ditilik dari regulasi yang ada maka bentuk pengawasan dapat kita jumpai dalam
demikian banyak peraturan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi
Presiden maupun Keputusan Menteri.
Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan mengatur dua bentuk pengawasan yakni
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Inspektorat
Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pengawasan masyarakat dan pengawasan dari
lembaga Legislatif tidak terlembagakan mekanismenya dalam sistem organisasi
pemasyarakatan. Mengenai pengertian pengawasan, bagaimana pengawasan dijalankan,
siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasan itu
dilakukan, terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pada bagian menimbang poin (a) dikatakan
bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan
pendayagunaan aparatur pemerintah negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan
berwibawa. Kemudian pada pasal 2 ayat (1 dan 2) lampiran Inpres No. 15 tahun 1985
menyatakan bahwa Pegawasan terdiri dari:
AAA. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik ditingkat
Pusat maupun di tingkat daerah
BBB. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
a) Kegiatan umum pemerintahan
b) Pelaksanaan rencana pembangunan
c) Penyelenggaraan pengurusan dan pegelolaan keuangan dan kekayaan negara
d) Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
e) Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan,
kepegawaian dan ketatalaksanaan.
A. Pengawasan Internal ; Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional
 Uraian Mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Bentuk dan pengertian pengawasan melekat atau waskat terdapat dalam Keputusan
Menteri PAN No. Kep/46/M.PAN/2004. Dalam Kepmen tersebut, disebutkan bahwa
pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang dilakukan oleh
pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya,
tetapi lebih menekankan pada sistem pengendalian intern.
Kemudian dalam lampiran keputusan menteri tersebut dinyatakan bahwa pengawasan
melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian menajemen atau pengendalian
intern, dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dala suatu
organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai
secara efektif, efisien dan ekonomis; segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi,
data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala
ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam Lampiran Inpres No. 1 Tahun 1989, pada
bagian umum dinyatakan bahwa Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal bagaimana pelaksanaan dan mekanisme Pengawasan Melekat dilakukan
dinyatakan dalam lampiran Inpres No. 15 tahun 1983. Pasal 3 ayat (1) menyatakan
Pimpinan semua satuan organisasi perintahan, termasuk proyek pembangunan
dilingkungan Departemen/Lembaga/instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat
dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing, kemudian
Ayat (2) menyatakan Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
- melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan
fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
- melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat
menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima
pelimpahan wewenang dari atasan.
- melalaui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan,
bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungannya antara berbagai
kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.
- melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari
atasan kepada bawahan.
- melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi
atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan
keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan
tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelakasana menjadi
unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tangung
jawabnya dan tidak melakukan tindakan yng bertentangan dengan maksud serta
kepentingan tugasnya.
Adapun pengawasan melekat yang dilakukan di internal Lembaga Pemasyarakatan
dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi seperti yang tercantum dalam keputusan
Menteri Kehakiman No.: M.01.PR. 07.03 Tahun 1986. Pasal 62 menyatakan Setiap
pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 63 menyatakan Setiap
pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannnya msing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 64 menyatakan setiap pimpinan satuan organisasi
bertanggung jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petujuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya. Terhadap setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan labih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan (pasal 65) dan selajutnya Kepala
Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen (Pasal 66). Mengenai sasaran Pengawasan Melekat, tercantum dalam
Inpres No. I tahun 1989, yaitu;
 Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan
tugas.
 Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
 Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara
dan segala bentuk pungutan liar.
 Memepercepat penyelesaian perijinan dan oeningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
 Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M–
01.Pr.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah terdiri dari : Divisi
Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
Adapun tugas kantor wilayah dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi Kantor Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kemudian Pasal 3 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi
hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
d. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi
manusia;
e. pelayanan hukum;
f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan
hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di
lingkungan Kantor Wilayah.
Adapun tugas Divisi Pemasyarakatan dalam Pasal 17 dinyatakan Divisi Pemasyarakatan
mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian
tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 18 menyatakan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Divisi
Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang
pemasyarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan,
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.
Selanjutnya dalam Pasal 59 dikatakan setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib
melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang. Kemudian hirarki pelaporan hasil pengawasannya dinyatakan dalam Pasal 61
ayat (3) ;
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersesuaian
melalui Kepala Kantor Wilayah;
Selanjutnya ayat (4) menyatakan;
Dalam hal-hal tertentu yang bersifat teknis, Kepala Divisi Pemasyarakatan,
Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur
Jenderal/Kepala Badan yang bersesuaian dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah.
Sebenarnya pedoman lengkap bagaimana pengawasan melekat dilakukan dalam internal
pemeritahan telah diuraikan secara lebih detail dalam dengan terbitnya Surat Edaran
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2006 tentang Petunjuk
pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah, pada Bab II,
Pelaksanaan Pengawasan Melekat dikatakan bahwa ada delapan unsur waskat yang
digunakan untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, yaitu:
pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan,
supervisi dan review intern.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pedoman ini dimaksudkan agar setiap pimpinan instansi
memiliki alat kendali yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan
terjadinya praktik yang tidak sehat, kekeliruan dan kelemahan sistem administrasi yang
dapat mempengaruhi efektifitas, efisiensi dan keekonomisan penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk memberikan sosialisasi yang maksimal maka kementerian PAN
telah menetapkan Tim Asistensi waskat yang terdiri dari unsu-unsur kementerian PAN,
LAN, BPKP, BKN serta instansi terkait lainnya yang bertugas untuk memberikan
panduan praktis tentang pelaksanaan waskat berupa pelatihan, lokakarya dan kegiatan
lain yang lebih mudah dalam mengimplementasi pelaksanaan pengawasan melekat.
Kemudian untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap kinerja internal pada tiap
UPT Pemasyarakatan, ada yang disebut IPK atau Instrumen Penilaian Kinerja, yang
memuat apa saja yang harus dikerjakan dengan pencantuman skors yang bersifat
kuantitatif. Adapun aturan kode etik yang menjadi landasan dalam bersikap, bertingkah
laku bagi Pegawai Negeri Sipil dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, yang cukup jelas mengatur tentang pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya
dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dengan jelas
mengatur tentang bagaimana etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika
dalam berorganisasi, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama Pegawai
Negeri Sipil. Hanya memang, konstruksi Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan
menyeluruh terhadap semua instansi pemerintahan, sehingga dalam Bab V Pasal 13 ayat
(1) poin a dikatakan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan
kode etik instansi. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan Kode etik sebagaimana dimaksud
ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.
Selain pengawan melekat dalam pengawasan internal terdapat juga pengawasan
fungsional, adapaun pengertian pengawasan fungsioanal adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern
pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selanjutnya Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional
berdasarkan Inpres No. 15 Tahun 1983, pada bab III Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh:
a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP
b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non
Departemen / Instansi Pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap
kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah yang
bersangkutan.
Adapun Tugas Pokok Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan di
lingkungan Departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur Departemen agar dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.
Adapun Fungsi Inspektorat jenderal adalah:
23. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
24. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
25. Pelaksanaan urusan administrasi inspektorat jenderal;
26. Pemeriksaan terhadap semua unsur dan aspek yang dipandang perlu yang meliputi
bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
administrasi perlengkapan/peralatan, rencana dan program serta hasil-hasil fisik
pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan di lingkungan departemen;
27. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari
setiap unsur dan aspek di lingkungan departemen;
28. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang
hambatan,penyimpangan dan penyalah gunaan wewenang di bidang administrasi
keuangan, administrasi perlengkapan/peralatan rencana dan program serta hasilhasil
fisik pelaksanaan kebijakan pembangunan di lingkungan departemen;
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No No.: M. 09.pr.07-10 Tahun 2007
Tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
HAM. Pasal 945, Pada Bab Inspektorat Pemasyarakatan menyatakan: Inspektorat
Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan,
tahanan negara, dan benda sitaan negara di lingkungan Departemen.
Kemudian dalam Pasal 946 menyatakan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, Inspektorat
Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
15 perencanaan dan program pengawasan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan
pemasyarakatan, tahanan negara, dan benda sitaan negara yang dikoordinasikan
oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
16 penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan
penilaian di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan
negara serta benda sitaan negara sesuai dengan rencana dan program kerja
berdasarkan kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
17 pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian di bidang
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan
dan penyelenggaraan pemasyarakatan, tahanan negara, dan benda sitaan negara;
18 pelaksanaan penelaahan dan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan
tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan;
19 penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
20 penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
pengawasan; dan
21 pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Pemasyarakatan.
Hasil dan tindak lanjut dari dua bentuk pengawasan ini tentunya ada sanksi baik berupa
hukuman disiplin dan hukuman administratif; Adapun Tingkat dan Jenis Hukuman
Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 No.
50 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3176); tindakan administratif berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil. Dalam Pasal 6 menyatakan;
(1)Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2)Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1
(satu) tahun; dan
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama
1 (satu) tahun;
b. pembebasan dari jabatan;
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai
Negeri Sipil; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Selain unsur pengawasan fungsional diatas, dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, ada yang disebut dengan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP)
dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dalam melakukan tugas dan fungsiya
bisa dikategorikan masuk dalam ranah pengawasan, sebagaimana diatur pada Pasal 45
yang menyatakan;
m. Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat
Pemasyarakatan.
n. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan
kepada Menteri.
o. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah
terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
p. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS
atau pejabat terkait lainnya bertugas :
a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan
dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan;
atau
c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
w. Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No:
M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa, Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BPP adalah Badan Penasehat Menteri yang
bersifat non struktural di bidang pemasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sedangkan
Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas
memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Adapun saran dan pertimbangan dari BPP ke Menteri berkaitan dengan :
v. pembinaan sumber daya manusia yang melaksanakan pembinaan, pengamanan dan
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
w. Penggunaan metode, cara dan materi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
x. perencanaan dan penyusunan program pembinaan serta peran serta masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat hidup
secara wajar dan bertanggungjawab;
y. Sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang mungkin dapat digunakan dalam
pembinaan dan pembimbingan secara terpadu.
Dalam hal tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat kita temui dalam Pasal 13, yang
menyatakan tugas pokok TPP adalah:
q. memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan
pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
r. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan
pembimbingan; dan
s. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan;
Penting untuk diperhatikan mengenai keberadaan anggota TPP pada tiap UPT
pemasyarakatan dalam hal ini adalah Lapas dan Rutan adalah adanya unsur dari hakim
pengawas dan pengamat serta badan atau perorangan yang berminat, sedangkan
komposisi TPP untuk kantor pusat dan kantor wilayah tidak ada unsur dari hakim dan
secara perorangan.
2. Uraian mengenai Permasalahan
Secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan melekat sebagai alat
utama untuk memberikan jaminan kualitas (quality assurance) penyelenggaraan
pemerintahan dilakukan secara berjenjang di setiap UPT Lembaga Pemasyarakatan,
mulai dari Kepala, Kabag/kasubag TU, Kepala Bidang sampai ke Kepala seksi/kepala
sub seksi dan pegawai/staff, secara prosedural sudah dilakukan sesuai aturan yang ada.
Dalam pengertian bahwa kewajiban pimpinan organisasi dalam melakukan evaluasi
terhadap kinerja bawahannya dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan
lembar periksa (checklist) dan metode lainnya seperti bagan arus atau flow chart, dimana
hasil penilaian ini dituangkan dalam DP3 atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.
Namun demikian ada dua unsur dalam DP3 ini yang dianggap tidak relevan lagi
digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kesetiaan dan ketaatan karena kedua
unsur ini sangat subyektif dan olehnya itu agak sulit untuk memberikan parameter
penilaian.
Permasalahan lain adalah seberapa jauh efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan
atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di
bawahnya mengingat masih adanya kecenderungan semangat untuk melindungi korps
yang masih cukup tinggi. Olehnya itu untuk lebih memastikan berjalannya roda
organisasi secara lebih efektif dan efisien maka pihak internal Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu menyusun prosedur tetap atau protap pengawasan yang juga
mengatur tentang kode etik perilaku bagi semua petugas pemasyarakatan termasuk
mekanisme pemberian reward and punishment.
Adapun Instrumen Penilaian Kinerja yang digunakan oleh tiap UPT Pemasyarakatan,
ternyata masih menimbulkan beberapa persoalan berdasarkan laporan tiap Kanwil di
Indonesia terutama pada substansi dan metode pengisian pengisian IPK. Beberapa
persoalan yang masih mengemuka adalah seperti; masih kurangnya pemahaman dari
petugas tentang substansi dan cara pengisian IPK, belum maksimalnya pemantauan dan
penilaian terhadap IPK untuk mengukur keakuratan penilaian, kejujuran untuk mengisi
IPK sesuai dengan kondisi empirik belum menjadi semangat bagi internal UPT
pemasyarakatan (termasuk netralisitas atasan dalam memberikan penilaian terhadap
bawahannya menjadi penting untuk dikedepankan karena masih adanya kesan
keberpihakan), dan IPK tidak bisa terimplementasi secara mutlak dan menyeluruh karena
karakteristik, keadaaan empirik, sarana dan prasarana tidak sama pada tiap UPT
Pemasyarakatan. Permasalahan lainnya yang juga muncul pada tingkatan Kanwil
khususnya terkait dengan divisi pemasyarakatan adalah dana operasional yang kurang
untuk melakukan pengawasan.
Dari beberapa persoalan diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan adanya instrumen
penilaian kinerja tidak cukup efektif menjadi alat kontrol untuk mengukur kinerja tiap
UPT pemasyarakatan sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan dengan mengacu
pada beberapa pertimbangan berdasarkan syarat indikator kinerja seperti;
7. Spesifik dan jelas, dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan
interpretasi.
8. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif,
yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpuan
yang sama.
9. Relevan, harus melalui aspek objektif yang relevan.
10. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untk menunjukkan keberhasilan input,
output, hasil, manfaat, dampak serta proses.
11. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan dan
hasil pelaksanaan kegiatan.
12. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang
tersedia. (Sedarmayanti, 2008: 198)
Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana melakukan instrumen penilaian kinerja
dan apa-apa saja instrumennya, apakah Instrumen Penilaian Kinerja yang ada telah
memenuhi syarat-syarat penilaian kinerja seperti:
10. relevance; yaitu sistem penilaian digunakan untuk mengukur kesesuaian antara
hasil pekerjaan dan tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.
11. acceptability; di mana hasil dari sistem penilaian dapat diterima dalam
hubungannya dengan kesuksesan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi.
12. reliability; yaitu sistem penilaian dapat dipercaya (konsisten dan stabil),
reliabilitas sistem penilaian dipengaruhi oleh waktu dan frekuensi penilaian.
Dalam hubungannya denga sistem penilaian, disebut memiliki tingkat realibilitas
tinggi apabila dua penilai atau lebih terhadap karyawan yang sama memperoleh
hasil nilai yang relatif sama.
13. sensitivity; yaitu sistem penilaian cukup peka dalam membedakan atau
menunjukkan kegiatan yang berhasil/sukses ataupun gagal/jelek telah dilakukan
oleh karyawan. ( Sedarmayanti, 2008:266)
Berdasarkan perubahan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM RI berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M . 04. PR.07.10 tahun
2004 tanggal 8 juni 2004, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat
pengawasan oleh Inspektorat Pemasyarakatan dilaksanakan secara reguler dan insidentil,
pemeriksaan yang dilakukan lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas teknis subtantif dan bukan pada masalah fasilitatif administratif UPT
pemasyarakatan dan divisi pemasyarakatan pada Kantor wilayah. Adapun Hasil
pemeriksaan pada tahun 2007 yang dilakukan terhadap 62 Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan dari total 520 UPT Pemasyarakatan yang diberikan tindakan hukuman
disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 dan tindakan administratif berdasarkan PP
No. 32 tahun 1979 yaitu 230 orang. Sedangkan pada tahun 2008 tindakan hukuman
disiplin dan administratif yaitu 163 orang dari 36 UPT Pemasyarakatan. Berdasarkan
rekapitulasi penindakan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM pada tahun
2007 yaitu 266 orang dan 201 orang pada tahun 2008, maka bisa dikatakan bahwa
tindakan hukuman disiplin dan hukuman administratif dalam lingkungan pemasyarakatan
kurang lebih delapan puluh persen (80 %).
Tindakan Hukuman Disiplin dan Tindakan Hukuman Administratif
NO JENIS HUKUMAN 2007 2008
1. Ringan 74 24
2. Sedang 133 73
3. Berat 18 51
4. Tindakan adminstratif sesuai PP 32/1979 5 15
JUMLAH 230 163
Sumber: Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemasyarakatan,
Irjen Dep. Hukum dan HAM, 2008
Hal penting yang perlu ditekankan terkait dengan tindakan disiplin dan tindakan
hukuman administratif sebagai salah satu hasil dari pengawasan melekat dan fungsional
adalah mengenai tindak lanjut pengawasan baik berupa saran dan perbaikan, apakah telah
memadai dan memiliki efek positif dalam rangka peningkatan kinerja aparat yang
bersangkutan mengingat selama ini penyimpangan dan pelanggaran tetap saja terjadi
tanpa adanya perubahan berarti ke arah yang lebih baik.. Permasalahan inilah yang
menjadi kecenderungan umum meskipun pada level regulasi sudah memberikan aturan
yang cukup memadai namun pada level pelaksanaan masih menyisakan berbagai
kekurangan. Kecenderungan tersebut ditunjukkan dengan kurang terlihatnya perubahan
ke arah peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Termasuk proses keputusan
penjatuhan tindakan hukuman disiplin dan administratif pada petugas yang terkesan
sangat lamban, sehingga terjadinya ketidakpastian hukum.
Langkah-langkah untuk memaksimalkan bentuk-bentuk pengawasan merupakan
kebutuhan bagi berjalannya roda organisasi, termasuk pengawasan terhadap para
pengawas (auditor) lainnya dalam menjalankan tugasnya karena cenderung masih
diwarnai dengan nuansa kepentingan (vest interested) lain sehingga sulit bagi publik
untuk mengharap adanya hasil pengawasan yang objektif dan memiliki impact yang
berarti dalam rangka peningkatan kinerja aparat pada UPT pemasyarakatan. Mengingat
banyaknya petugas pemasyarakatan yang dikenakan penindakan hukuman baik disiplin
dan administrasi, maka perlu dibentuk badan bantuan hukum pada tiap kantor wilayah,
dengan pertimbangan bahwa kantor wilayahlah yang paling tahu kondisi empirik dan
karakter tiap UPT, sehingga dalam proses pembelaan pada tiap petugas yang melakukan
penyimpangan secara sengaja maupun tidak diharapkan bisa obyektif.
Peran serta kinerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) belum menampakkan
hasil maksimal karena selama ini BPP hanya memberikan saran dan pertimbangan
kepada menteri. Hasil tersebut juga tidak terpublikasi atau menjadi dokumen yang dapat
diakses oleh masyarakat. Terkait dengan kinerja BPP, aspek yang juga berkontribusi
terhadap kurang optimalnya kinerja BPP adalah terkait dengan kesibukan serta aktivitas
anggotanya yang cukup tinggi, sehingga sulit diantara anggota BPP untuk dapat duduk
bersama membicarakan dan mencari solusi terhadap proses perbaikan dalam bidang
pemasyarakatan. Anggota BPP adalah berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, dan
representasi dari Pemasyarakatan. Karena koordinasi yang lemah maka kunjungankunjungan
dalam rangka pengawasan dan menampung setiap permasalahan yang
mengemuka di tiap UPT Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan.
Kondisi tersebut menjadi dasar argumentasi untuk merevitalisasi peran dan fungsi BPP
agar lebih efektif dan memiliki dampak yang kongkrit serta sebagai upaya menciptakan
check and balances. Reposisi BPP bisa diarahkan sebagai cikal bakal lahirnya Komisi
Pemasyarakatan, tentunya dengan melakukan revisi pada regulasi atau ketentuan
Undang-undang misalnya UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.03
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan.
Berkenaan dengan TPP, meskipun peran dan fungsi TPP telah disebutkan secara sumir
dalam regulasi yang ada, namun tetap menyisakan persoalan yaitu tidak adanya
gambaran detail tentang tugas TPP. Turunan untuk memberikan gambaran detail peran
dan fungsi tersebut sangat diperlukan, khususnya dalam hal untuk menindak-lanjuti
semua bentuk keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan dan tahanan
seperti yang tercantum dalam Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan RI No:
M.02.PR.08.03 TAHUN 1999, pada Pasal 13 ayat (3).
3. Saran Tindak
11. Secara berkelanjutan perlu dimaksimalkan sosialisasi dan pemahaman tentang aturanaturan
pengawasan yang ada dalam jajaran pemasyarakatan.
12. Secara internal, Ditjen Pemasyarakatan perlu melakukan penyusunan prosedur tetap
(Protap) pengawasan yang memuat indikator penilaian tentang perilaku dan kode etik
bagi para petugas pemasyarakatan termasuk mekanisme pemberian reward and
punishment
13. Terkait dengan Instrumen Penilaian Kinerja, diperlukan pembentukan kelompok kerja
untuk menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang pola pemantauan dan pengujian
kinerja.
14. Adanya perampingan dan ketegasan jenis serta wilayah kerja aparat pengawasan
terutama yang melakukan pengawasan fungsional, dengan kekhawatian bahwa
cenderung dengan banyaknya aparat pengawas fungsional semakin membuat fungsifungsi
pengawasan tidak efektif sehingga diperlukan rekomendasi kepada Menteri
terkait tentag kebutuhan penyederhanaan jenis serta wilayah kerja aparat pengawasan
terutama yang melakukan pengawasan fungsional.
15. Mengingat mayoritas hasil penindakan pelanggaran disiplin ada di lingkungan UPT
Pemasyarakatan, maka sepatutnya seksi atau unit bantuan hukum selain pada tingkat
Ditjen Pas juga harus diadakan pada tingkat Kantor Wilayah, karena Kanwillah yang
lebih memahami, lebih dekat dan mengetahui karakteristik persolan pada tiap UPT di
wilayahnya.
16. Untuk mengefektifkan pengawasan pada tiap UPT Pemasyarakatan perlu dibentuk
unit pengawasan tersendiri pada tiap kanwil dan UPT Pemasyarakatan.
17. Perlu dipikirkan ulang peran dan kewenangan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan,
idealnya peran BPP dan TPP harusnya lebih diarahkan dalam melakukan fungsifungsi
pengawasan.
4. Indikator Keberhasilan
13. Diterbitkannya Surat Edaran DitJen Pemasyarakatan tentang Prosedur Tetap
pengawasan yang mengatur kode etik dan perilaku serta mekanisme reward and
punisment pegawai/petugas dalam lingkungan pemasyarakatan.
14. Terbentuknya kelompok kerja yang menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang
pola pemantauan dan pengujian terhadap Instrumen Penilaian Kinerja.
15. Dibentuknya unit khusus pengawasan pada tiap kanwil dan UPT Pemasyarakatan.
16. Dibentuknya unit Bantuan Hukum pada tiap kantor wilayah.
17. Dilakukannya reposisi terhadap peran fungsi dan kewenangan Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan dan TPP
B. Pengawasan Eksternal
1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan eksternal memiliki peran yang begitu
penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara sederhana
pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang
memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi
Departemen Hukum dan HAM sebagai induk dari organisasi pemasyarakatan. Melihat
bentuk dan konsep mekanisme kontrol yang ada dalam sistem hukum dan politik yang
ada, terdapat tiga bentuk pengawasan eksternal terhadap kinerja organisasi
pemasyarakatan, yakni pengawasan legislatif, pengawasan oleh masyarakat, dan
pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat.
Dalam ranah batasan definitifnya, pengawasan legislatif adalah pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas, wewenang dan
haknya. Dalam konteks ketatanagaraan, pengawasan oleh lembaga legislatif merupakan
hal biasa berlaku dalam negara demokrasi. Tentunya dari segi aspek ketatanegaraan dan
hukum memiliki pijakan yang kuat baik dari basis yuridisnya maupun sosiologisnya.
Dalam konteks pengawasan terhadap kinerja lembaga publik/ negara, pengawasan oleh
masyarakat/ publik masih menjadi hal yang kontroversi meskipun secara yuridis telah
memiliki alas hak yang cukup kuat dalam konstitusi.
Dalam konstitusi Indonesia, terdapat hak pengawasan oleh masyarakat yang
dikonstruksikan sebagai partisipasi publik. Pasal 28, 28C, ayat 2 & 3 UUD 1945, Pasal
28E ayat (2) dan (3) dan Pasal 28F UUD 1945, menyatakan prinsip kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak setiap orang dalam memajukan
dirinya dalam memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya serta dalam memperjuangkan negaranya serta hak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Fajar Nursahid, ed. 2006: 199)
Selain UUD 1945, partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang No.
28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme pada bab VI Pasal 8 dan Pasal 9. yang mengatur tentang pengertian dan wujud
peran serta masyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk
ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kemudian Ayat (2) menyatakan
hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang
teguh pada asas-asaa umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3. Adapun bagaimana peran serta serta masyarakat ini diwujudkan dinyatakan dalam
pasal 9 ayat (1) yang berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
a. hak mencari memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan
negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara
negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masayarakat dalam Penyelenggaran Negara, Kemudian PP No.
71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta
Inpres No. 5 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dalam Lampiran Inpres No. 1 tahun 1989, juga dikatakan bahwa pengawasan masyarakat
adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan
atau tertulis kepada aparatur Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan
pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
Adapaun mekanisme penyampaian pengaduan dari masyarakat secara lebih terperinci
diatur dalam Keputusan MENPAN No: Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan Publik, pada bagian
pengaduan masyarakat, dikatakan bahwa:
13. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan
aparatur pemerintahan, peru disediakna aksaes kepada masyarakat untuk
memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, complaint/pengaduan dalam
bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan tugas penerima pengaduan yang
berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
14. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tulisan maupun secara
langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan dibri surat/formulir tand
bukti pengadun.
15. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama pejabat/petugas yang
berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dan jangka waktu
penyelesaiannya.
16. Masukan masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan atau
pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan
pelayanan oleh unit pelayanan instansi permerintah yang bersangkutan.
17. Apabila dalam pengaduan terdapat tanggapan masyatakat yang dirugikan, perlu
dipertimbangkan pemberian kompensasi.
18. Pengaduan tertulis baik melaui surat maupun media elektronik oleh masyarakat
harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan
nama, alamat dan identitas yang sah (bukan surat kaleng).
19. Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh
petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paparan mengenai landasan yuridis tersebut diatas menguatkan pentingnya partisipasai
publik dalam pengawasan terhadap kinerja organisasi pemasyarakatan. Untuk itu, perlu
pengawasan oleh masyarakat tersebut dilembagakan dalam suatu mekanisme pengawasan
yang menjangkau ranah kontrol atas kinerja organisasi pemasyarakatan dari tingkat
Drektorat Jenderal hingga UPT Pemasyarakatan.
Hakim pengawas dan pengamat diuraikan secara panjang lebar pada Pasal 277 sampai
Pasal 283, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Bab XX, Pasal 277 ayat
(1dan 2) dikatakan bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas
khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaaan. Hakim yang dimaksud tersebut adalah
hakim pengawas dan pengamat dan ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk masa kerja dua
tahun.
Adapun bagaimana mekanisme kerja seorang hakim pengawas dan pengawat disebutkan
dengan jelas pada pasal 280 ayat (1) menyatakan hakim pengawas dan pengamat
mengadakan pengawasan guna mendapatkan kepastian bahwa keputusan pengadilan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 280 ayat (2) menyatakan bahwa hakim
pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan
yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau
pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana
selama menjalani masa pidananya. Peran pengawasan oleh hakim tidak saja dilakukan
ketika narapidana menjalani proses pidana di dalam Lapas atau Rutan, tetapi juga tetap
dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidananya, seperti bunyi ayat (3) pengamatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai
menjalani pidananya.
Peran hakim wasmat semakin penting sesuai pada Pasal 281 yang menyatakan bahwa
atas permintaan hakim pemgawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan
menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana
tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Kemudian dalam Pasal 282
dikatakan bahwa jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim
pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan
tentang cara pembinaan narapidana tertentu.
Terkait dengan pelaksnaaan tugas hakim pengawas dan pengamat, Mahkamah Agung
mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim
Pengawas dan Pengamat. Sesuai dengan tugas teknis Hakim pengawas dan pengamat,
SEMA menitikberatkan pada dua fokus yaitu pengawasan dan pengamatan, rincian tugas
pengawasan dapat dilihat pada angka 1 poin a yang menyatakan hakim pengawas dan
pengamat memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang
berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian pada poin b, menugaskan hakim
Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga
pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
Selanjutnya pada poin c sebagai salah satu yang penting adalah mengadakan observasi
terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan
tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga
pemasyarakat tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat
manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan
dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Termasuk didalamnya diberikan
kewenangan untuk mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai
hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama
mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan (poin e).
Pengawasan terhadap jaksa dan Kalapas juga menjadi poin penting dalam tugas hakim
pengawas dan pengamat, untuk memastikan apakah jaksa telah menyerahkan terpidana
kepada Lapas tepat pada waktunya dan apakah pihak lembaga pemasyarakatan telah
melaksanakan dengan baik dan nyata masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Pengawasan lainnya yang juga menjadi porsi hakim pengawas dan pengamat adalah
mengenai aspek pembinaan terhadap narapidana, apakah benar-benar telah manusiawi
sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, begitu pula dengan hak-hak narapidana
lainnya seperti pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi
keluarga, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya.
Sedangkan pengamatan seperti yang dinyatakan pada angka 2 poin a, adalah
mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan
jenis tindak pidananya, serta mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku
narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang
dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup)
untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti,
narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada
hukum.
2. Permasalahan
Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh legislatif dirasakan tidak efektif karena bentuk
pengawasan legislatif hanya berupa rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi kinerja
aparat pemerintah (eksekutif) dan kunjungan kerja. Fungsi pengawasan legislatif juga
menjadi tidak maksimal terhadap adanya penyimpangan dari pemerintah karena hanya
memberikan peringatan-peringatan atau saran-saran untuk melakukan perbaikan, dan
tidak ada sanksi yang mengikat dari legislatif ketika peringatan dan saran tersebut tidak
diindahkan oleh aparat pemerintah. Berangkat dari kondisi empiris maka sudah saatnya
untuk mencari model pengawasan yang lebih efektif.
Adapun pengawasan masyarakat secara implementatif belum optimal berjalan karena
sampai saat ini belum ada mekanisme teknis prosedur yang pasti dan secara kontinu bisa
mengakomodasi pengawasan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat ada dua
persoalan mendasar yang menjadi kelemahan dalam pengawasan masyarakat, pertama
pengawasan masyarakat seringkali bersifat kasuistis dan parsial, dan cenderung lebih
banyak mengarah ke anggaran. Kedua, belum adanya alur dan mekanisme yang tepat,
tidak adanya panduan yang menjadi pegangan sehingga sulit untuk mendapatkan data dan
informasi tentang kondisi faktual dalam UPT Pemasyarakatan. Padahal keberhasilan
pemasyarakatan ditentukan oleh daya dukung yang optimal dan partisipasi masyarakat
yang dicirikan dengana adanya social control dan social support. (Didin Sudirman, 2007:
vii).
Dengan adanya kondisi faktual diatas, maka kehadiran instrumen atau perangkat yang
mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakat seperti media, lembaga non
pemerintahan (LSM), dan perorangan dalam melakukan kontrol atau pengawasan pada
tiap UPT Pemasyarakatan sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses
pembinaan dan pelayanan pada tiap UPT Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.
Peran seorang hakim pengawas dan pengamat yang cukup signifikan sebagaimana yang
tercantum dalam KUHAP dan SEMA, memungkinkan seorang hakim melakukan
pengawasan yang lebih spesifik pada pola perlakuan Lapas kepada seorang warga binaan
pemasyarakatan. Namun realitas yang ada menunjukkan pelaksanaan pengawasan oleh
hakim pengawas dan pengamat tidak berjalannya secara efektif. Hal ini tentunya
bertentangan dengan perintah KUHAP yang menginstruksikan hakim pengawas dan
pengamat untuk melakukan pengamatan sekali dalam tiga bulan.
3. Rekomendasi
15. Untuk mengoptimalkan pengawasan oleh masyarakat/publik Pemerintah perlu
meratifikasi Optional Protocool to the UN convention Againts Torture (OPCAT),
yang berisi panduan bagaimana akses dan mekanisme kunjungan-kunjungan
(monitoring) oleh publik dapat dilakukan pada tempat-tempat penahanan.
16. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan Legislatif dalam rangka memberikan
dukungan bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatn.
17. Sudah saatnya dibentuk sebuah badan atau lembaga independen yang berfungsi
sebagai tempat penyampaian keluhan dan pengaduan para narapidana dan
tahanan, seperti tindakan-tindakan kekerasan dan merendahkan martabat manusia,
seperti perlakuan kekeraan atau siksaan dari sesama warga binaan
pemasyarakatan dan bahkan dari petugas, tidak mendapatkan makanan yang
layak, tidak menerima pelayanana kesehatan dan sanitasi yang baik, menjadi
korban pungutan liar, dan sebagainya.
18. Ditjen Pas perlu melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, mengingat
pengadilan yang mengangkat hakim pengawas dan pengamat tidak lagi di bawah
Departemen Hukum dan HAM, maka diperlukan aturan tersendiri yang
memungkinkan optimalisasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang ada pada
setiap pengadilan.
4. Indikator Keberhasilan
16. Pemerintah Indonesia meratifikasi Optional Protocool To the UN Convention Againts
Torture (OPCAT).
17. Dibentuknya lembaga independen seperti Pusat Penyampaian keluhan dan Pengaduan
yang fungsi dan kewenangannya adalah menampung, memfasilitasi dan
menindaklanjuti keluhan dan pengaduan narapidana dan tahanan.
18. Adanya koordinasi yang diinisiasi oleh Departeman Hukum dan HAM untuk
mengefektifkan tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat.
Bag. VI. PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
N
O
FOKUS
PERUBAHAN
RUMUSAN
PERMASALAHAN SARAN
INDIKATOR
KEBERHASILA
N
RENCANA AKSI PERIODE
Pengawasan Melekat
1 Regulasi
Banyak regulasi yang
mengatur tentang
pengawasan yang
cenderung menimbulkan
tafsir yang berbeda baik
antara pegawai maupun
antara pengawas itu
sendiri.
Perlu dilakukan kajian
dan revisi terhadap
semua regulasi tentang
pengawasan.
III. Adanya
kompilasi dan
pemetaan
regulasi
pengawasan.
JJJ. Adanya
naskah
akademis dan
draft revisi
dibidang
pengawasan
secar
komprehensif.
1. Pihak ditjen
membentuk tim kerja
untuk
menginventarisasi
regulasi waskat yang
ada pada tingkat
Departemen
2. Pembentukan tim
untuk menyusun
naskah akademik dan
draft revisi regulasi di
bidang pengawasan.
Jangka Menengah -
Panjang
2 Jajaran UPT
Pemasyarakatan
Tidak dapat dipungkiri
bahwa pemahaman
pegawai pada jajaran UPT
pemasyarakatan terhadap
regulasi pengawasan.
Masih minim.
Perlu dimaksimalkan
sosialisasi dan
pemahaman tentang
aturan-aturan
pengawasan yang ada
dalam jajaran
pemasyarakatan.
Adanya
pemahaman yang
komprehensif
terhadap semua
regulasi bidang
pegawasan.
1. Disosialisasikannya
secara optimal
ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan
pengawasan.
2. Dilakukannya
Jangka Menengah
pelatihan dalam
rangka Peningkatan
kapasitas pegawai
pemasyarakatan.
3 Unsur Pengawasan
Melekat
Belum adanya protap
pengawasan ditingkatan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Perlu menyusun Juklak
– Juknis pengawasan
melekat.
Adanya Juklak –
Juknis
pengawasan
melekat
dikeluarkan oleh
Ditjen Pas
1. Direktorat jenderal
membentuk tim untuk
menyusun juklak dan
juknis pengawasan
melekat
Jangka Pendek
4 Instrumen
Penilaian Kinerja
Mekanisme Daftar
Penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) sebagai
salah satu instrumen
penilaian kinerja
petugas Pemasyarakatan
belum mampu menjadi
alat ukur yang obyektif
karena indikator
penilaiannya tidak
relevan dengan
pelaksanaan tugas dan
fungsi petugas
Pemasyarakatan.
Perlu adanya
instrumen penilaian
kinerja yang mampu
menjadi alat ukur yang
obyektif bagi petugas
Pemasyarakatan.
Adanya
instrumen
penilaian kinerja
yang sesuai untuk
petugas
pemasyarakatan .
1. Terbentuknya
kelompok kerja yang
menyusun Peraturan
Menteri (Permen)
tentang pola
pemantauan dan
pengujian terhadap
Instrumen Penilaian
Kinerja.
Jangka Pendek
5 Kode Etik
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan belum
memiliki ketentuan
mengenai kode etik
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan perlu
membuat kode etik
bagi petugas
Diterbitkannya
Surat Edaran
Direktorat
Jenderal
1. Pihak Ditjen
Pemasyarakatan
membentuk tim kerja
untuk menyusun
Jangka Pendek
petugas Pemasyarakatan
pemasyarakatan.
Pemasyarakatan
tentang kode etik
petugas
pemasyarakatan
Kode Etik bagi
Petugas
Pemasyarakatan
6
Mekanisme
penjatuhan sanksi
dan pembelaan
1. Dalam praktik,
pegawai
pemasyarakatan yang
dikenai sanksi tidak
mengetahui tentang
mekanisme
pembelaannya.
2. Belum adanya unit
bantuan hukum yang
melakukan pembelaan
bagi pegawai
pemasyaraktan yang
melakukan
penyimpangan
3. Keputusan penjatuhan
sanksi hukuman
disiplin dan
1. Perlu adanya
sosialisasi tentang
mekanisme
pembelaan bagi
pegawai
pemasyarakatan
2. Untuk melakukan
pembelaan terhadap
petugas
Pemasyarakatan
yang terindikasi
melakukan
penyimpangan,
perlu dibentuk unit
bantuan hukum
pada tiap Kanwil
3. Demi kepastian
1. Tersosialisasik
annya
mekanisme
pembelaan
bagi pegawai
pemasyarakata
n.
2. Dibentuknya
unit bantuan
hukum pada
tiap Kantor
Wilayah
1. Sosialisasi
mekanisme
pembelaan bagi
pegawai
pemasyarakatan.
2. Mengadakan kajian
yang lebih mendalam
tentang urgensi unit
bantuan hukum pada
kantor wilayah, dan
memberikan hasil
kajian ini kepada
Departemen
Jangka Pendek
Jangka Panjang
administratif
membutuhkan waktu
yang relatif lama
hukum maka
diperlukan
ketetapan dan
kecepatan dalam
mekanisme dan
proses penjatuhan
sanksi baik
hukuman disiplin
dan hukuman
administatif.
6 Unsur Pengawasan
Fungsional
1. Banyaknya aparat
pengawas fungsional
membuat fugsi-fungsi
pengawasan tidak
efektif dan cenderung
tumpah tindih.
2. Pada ranah
implementatif,
pengawasan oleh
aparat pengawasan
fungsional cenderung
hanya bersifat
formalitas dan sarat
kepentingan.
1. Perlu adanya
perampingan dan
ketegasan jenis
serta wilayah kerja
aparat pengawasan
terutama yang
melakukan
pengawasan
fungsional,
2. Perlu adanya
pelatihan yang
lebih intensif bagi
para auditor untuk
meningkatkan
profesionaisme
kepengawaasan
1. Adanya
penataan ulang
pada semua
lembaga
pengawasan
fungsional
yang lebih
memperhatikan
pada
kebutuhan dan
kapasitas
masing-masing
lembaga.
Jangka Panjang
3. Sosialisasi kode
etik
pengawas/auditor
agar dalam
menjalankan fungsi
benar-benar sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
7
Balai
Pertimbangan
Pemasyarakatan
dan
Tim Pengamat
pemasyarakatan
1. Sesuai dengan
peraturan menteri dan
uu pemasyarakatan,
Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan hanya
memberikan
pertimbangan kepada
menteri. Dan tidak
melakukan fungsifungsi
pengawasan.
2. Sampai saat ini, Publik
tidak mengetahui
kinerja BPP.
3. Tim Pengamat
Pemasyarakatan
sesungguhnya
1. Perlu dipikirkan
ulang peran dan
kewenangan Balai
Pertimbangan
Pemasyarakatan,
idealnya peran BPP
dan TPP harus lebih
efektif dan efisien
dalam melakukan
fungsi-fungsi
pengawasan.
2. Perlu dilakukan
pertanggungjawaba
n ke publik,
sekurangkurangnya
ada
pusat informasi
yang disediakan
tentang peran dan
1. Dilakukannya
reposisi
terhadap peran
fungsi dan
kewenangan
Balai
Pertimbangan
Pemasyarakata
n dan TPP
1. Ditjen pemasyarakatan
dapat memberikan usulan
kepada menteri untuk
membentuk tim revisi
terhadap Peraturan
Menteri tentang Balai
Pertimnangan
Pemasyaraktan Dan Tim
Pengamat
Pemasyarakatan,
termasuk UU 15 tahun
1995.
Jangka Panjang
memiliki fungsi
pengawaasan tetapi
tidak berjalan optimal.
fungsi Balai
Pertimbangan
Pemasyarakatan..
3. Diperlukan
pemikiran ulang
tentang fungsi TPP
yang harus lebih
independen.
Pengawasan Legislatif
1
Anggota DPR
1. Pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh
legislatif dirasakan
belum berjalan
sepenuhnya karena
bentuk pengawasan
legislatif hanya berupa
rapat dengar pendapat
dan kunjungan kerja,
Sehingga bisa
dikatakan legislatif
belum mampu
melakukan
pengawasan secara
efektif. .
1. Pengawasan
legislatif perlu
ditingkatkan
seiring dengan
semakin tingginya
tuntutan publik
terhadap
peningkatan kinerja
DPR
1. Berfungsinya
secara ideal
fungsi
pengawasan
DPR , selain
dua fungsi
lainnya yaitu,
legislasi dan
anggaran.
1. melakukan advokasi
dengan tujuan agar
fungsi pengawaasan
DPR dapat lebih
maksimal.
Jangka Menengah
2. Fungsi pengawasan
legislatif juga menjadi
tidak maksimal
terhadap adanya
penyimpangan dari
pemerintah karena
hanya memberikan
peringatan-peringatan
atau saran-saran untuk
melakukan perbaikan,
dan tidak ada sanksi
yang mengikat dari
legislatif ketika
peringatan dan saran
tersebut tidak
diindahkan oleh aparat
pemerintah.
2. Perlu dicari model
pengawasan
legilslatif yang
lebih efektif
terhadap aparat
pemerintah.
Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
1 Kultur UPT
Pemasyarakatan
1. UPT Pemasyarakatan
terkesan masih tertutup
terhadap partisipasi
dari pihak eksternal
terutama masyarakat.
1. Seharusnya
pemerintah dalam
hal ini Departemen
Hukum dan HAM
sudah meratifikasi
Optional protocool
to the UN
convention Againts
Diratifikasinya
Optional
protocool to the
UN convention
Againts Torture
(OPCAT) tentang
mekanisme
kunjungan.
1. Ditjen
pemasyarakatan
membentuk tim
kerja untuk
malakukan
sosalisasi pada
tiap UPT
pemasyarakatan
Jangka Pendek
Torture (OPCAT),
yang berisi
panduan
bagaimana
mekanisme
kunjungankunjngan
(monitoring)
dilakukan pada
tempat-tempat
penahanan.
tentang akan
adanya
kunjungankunjungan
dari
lembaga-lembaga
eksternal.
2
Regulasi
Pengawasan dan
Partisipasi Pulik
1. Walaupun sudah ada
beberapa ketentuan
yang mengatur tentang
bagaimana
pengawasan eksternal
dalam hal ini
partisipasi publik bisa
dilakukan, namun
sampai saat ini belum
ada alur dan
mekanisme yang tepat
dalam melakukan
peran-peran
pengawasan sehingga
masyarakat tidak
dapat melakukan
social participation
secara efektif.
1. Perlu adanya
aturan yang lebih
jelas yang
mengatur tentang
bagaimana
pengawasan dan
partisipasi publik
dilakukan
2. Perlu ada sebuah badan
atau lembaga
independen yang
berfungsi sebagai
tempat penyampaian
aspirasi atau keluhan
para WBP, dalam hal
ketika WBP mendapat
perlakuan yang
bertentangan dengan
prinsip-prinsip HAM,
1. Adanya
aturan yang
mengakomod
asi peran
pengawasan
masyarakat
dalam Sistem
pemasyarakat
an
2. Dibentuknya
lembaga
independen
semacam
Ombudsmen
Pemasyaraka
tan yang
fungsi dan
kewenangann
1. Pembentukan tim
Assesment untuk
menginisiasi
terbentuknya
Ombudsman
Pemaayarakatan
Jangka Menengah
Jangka Menengah
perlakuan yang
merendahkan martabat
manusia, dan lain-lain,
baik yang dilakukan
oleh sesama WBP
(napi dan tahanan) dan
bahkan dari petugas,
tidak mendapatkan
makanan yang layak,
tidak menerima
pelayanana kesehatan
yang baik, menjadi
korban pungutan liar,
dan sebagainya
ya dapat
menampung,
memfasilitasi
dan
memfollowup
aspirasi
dan keluhan
Warga
Binaan
Pemasyaraka
tan
3 Hakim Pengawas
dan Pengamat
Peran seorang hakim
pengawas dan pengamat
yang cukup signifikan
sebagaimana yang
tercantum dalam KUHAP
dan SEMA,
memungkinkan seorang
hakim melakukan
pengawasan yang lebih
spesifik pada pola
perlakuan Lapas kepada
seorang warga binaan
pemasyarakatan. Namun
realitas yang ada
menunjukkan pelaksanaan
pengawasan oleh hakim
pengawas dan pengamat
Ditjen Pas perlu
melakukan
koordinasi dengan
Mahkamah
Agung, mengingat
pengadilan yang
mengangkat hakim
pengawas dan
pengamat tidak lagi
di bawah
Departemen
Hukum dan HAM,
maka diperlukan
aturan tersendiri
yang
memungkinkan
optimalisasi tugas
Adanya
koordinasi yang
diinisiasi oleh
Departemen
dengan
Mahkamah
Agung yang
memungkinkan
hakim pengawas
dan pengamat
dapt berfungsi
efektif.
Pembentukan tim
kerja Departemen
yang melakukan
koordinasi dengan
Mahkamah Agung
dalam rangka
berfungsinya hakim
wasmat.
Jangka Panjang
tidak berjalannya secara
efektif.
Hakim Pengawas
dan Pengamat yang
ada pada setiap
pengadilan
BAB IX
MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMASYARAKATAN
A. Alasan Perlunya Perubahan
Sudah menjadi kecenderungan umum, bahwa hukum akan selalu terlambat dari
perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan kemampuan adaptasi organisasi yang
bertugas untuk penegakan hukum. Sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana,
Sistem Pemasyarakatan juga berhadapan dengan masalah yang sama. Di satu sisi semakin
kompleks-nya masalah dalam Sistem Pemasyarakatan mengindikasikan menurunnya
kemampuan organisasi untuk beradaptasi sehingga perlu perubahan. Di sisi lain,
perkembangan internasional juga telah menetapkan standar atau indikator, baik langsung
maupun tidak, bagi sebuah organisasi penegakan hukum yang dianggap baik. Bila
dikelompokkan, alasan-alasan bagi perubahan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah
sebagai berikut:
EEE. Perlunya peningkatan kapasitas atau kemampuan Sistem Pemasyarakatan
sebagai sebuah organisasi dalam menghadapi kompleksitas masalah internal.
Latar belakang dari kondisi ini adalah sulitnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia
lepas dari tiga masalah besar, yaitu masalah otonomi terkait dengan struktur
organisasional dan proses kebijakan, masalah teknologi (teknis pemasyarakatan)
yaitu substansi dan proses pemasyarakatan, serta masalah kontrol serta partisipasi
dalam sistem pemasyarakatan.
FFF. Perkembangan wacana dan pemikiran dalam pemidanaan yang mengarah
ke deinstitusionalisasi atau non pelembagaan pemidanaan dalam bentuk
community based correction, seperti kerja sosial, probation serta diversi dan
restorative justice. Perubahan-perubahan ke arah deinstitusionalisasi ini sudah
dipraktekkan di sejumlah negara atas pertimbangan kemanusiaan serta untuk
menghindari dampak buruk pemenjaraan bagi anak, perempuan yang masih
memiliki tanggungan anak, serta first offender kejahatan kategori ringan. Secara
filosofis, perkembangan ini tidak bertentangan sama sekali dengan ide dasar
Pemasyarakatan.
GGG. Perkembangan global dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dengan
semakin kompleksnya instrumen-instrumen perlindungan. Beberapa yang terkait
dengan pemidanaan adalah instrumen perlindungan terhadap penyiksaan dan
mekanisme kunjungan untuk tujuan pemantauan pelaksanaan penahanan dan
pemenjaraan, serta standar minimum dalam perlakuan terhadap terpidana.
Instrumen-instrumen ini baik langsung maupun tidak telah memberikan tekanan
bagi Indonesia untuk melakukan perubahan.
HHH. Selain dalam perlindungan HAM, perkembangan dalam manajemen
birokrasi dan pelayanan publik juga memberikan tekanan untuk perubahan.
Seperti berkembangnya wacana Good Governance yang menekankan bagaimana
proses kebijakan partisipatif multistakeholder dilakukan serta bagaimana
memperbaiki substansi dan mekanisme pelayanan kepada publik. Munculnya
wacana Good Governance ini menjadi salah satu aternatif dalam memecah
kekakuan proses kebijakan dalam organisasi pemerintah atau birokrasi yang
cenderung bersifat top down.
Alasan-alasan tersebut di satu sisi lebih dimaknai sebagai faktor-faktor yang mendorong
perubahan dilakukan. Namun di sisi lain, alasan-alasan tersebut dapat pula dimaknai
sebagai dasar dalam membentuk kebutuhan serta komitmen bersama untuk berubah.
Tanpa perubahan organisasi akan semakin tertinggal dan selalu berada di bawah tekanantekanan
eksternal.
Pertanyaan tentang kebutuhan bersama ini dapat dimunculkan melalui identifikasi dan
analisis secara objektif kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi. Data dan
informasi yang dibutuhkan untuk identifikasi kebutuhan tersebut dapat diperoleh secara
sekunder dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait dengan sistem
pemasyarakatan.
B. Manajemen Perubahan Sistem Pemasyarakatan
Manajemen Perubahan pada hakekatnya merupakan panduan atau langkah-langkah yang
harus dilakukan dalam mewujudkan perubahan. Penentuan langkah ini akan berimplikasi
pada alokasi sumber daya serta time frame. Langkah-langkah umum dalam pengelolaan
perubahan adalah sebagai berikut.
1. Pentingnya Pemahaman dan Kebutuhan Bersama
Perubahan memerlukan pengelolaan agar tidak hanya berhenti di tingkat wacana. Dari
keseluruhan proses pengelolaan perubahan ini, semua harus diawali oleh adanya
pemahaman bersama dan keinginan yang kuat untuk berubah. Adanya pemahaman yang
sama akan meminimalisir resistensi. Selain itu, pemahaman yang sama serta keinginan
kuat untuk berubah ini, akan memudahkan terlaksananya proses selanjutnya dalam
perubahan, seperti pembentukan kelompok kerja, identifikasi prioritas, hingga monitoring
dan evaluasi.
2. Kepemimpinan
Leadership (kepemimpinan) sangat penting perannya dalam pengelolaan perubahan.
Inisiasi hingga kebijakan untuk melakukan perubahan akan lebih berdampak bila berasal
dari top level management. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan
yang ingin dicapai adalah keterpaduan gerak dari top management hingga pelaksana
teknis.
3. Substansi dan Kerangka Waktu
Kerangka waktu dalam proses perubahan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas
dalam perubahan. Secara substantif, perubahan idealnya dimulai pada aspek filosofi,
prinsip, aturan (legal framework), dan struktur organisasional karena aspek yang bersifat
teknis akan mengikuti. Dalam konteks manajemen perubahan ini, aspek filosofi, prinsip,
aturan (legal framework) dan struktur organisasional dikategorikan sebagai aspek makro
struktural. Sementara aspek teknis dikategorikan sebagai aspek mikro. Bila didasarkan
atas kerangka waktu, maka substansi perubahan dapat digambarkan melalui diagram
sebagai berikut:
SKEMA SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU
Jangka Waktu
Level Perubahan
Lama
Cepat
Mikro
Manajemen dan
Kultur Organisasi
Teknis
Pelaksanaan
Proses Politik
Koordinatif
QUICK
WINS
Makro
Sebagaimana diperlihatkan oleh matriks di atas, relasi antara substansi perubahan dengan
rentang waktu akan menciptakan empat kuadran. Pertama, kuadran proses politik, di
mana level perubahan makro dan jangka waktu panjang. Kedua, Kuadran manajemen dan
kultur organisasi, di mana level perubahan mikro namun jangka waktu panjang.
Sementara ketiga adalah kuadran koordinatif, di mana level perubahan makro namun
jangka waktu pendek. Terakhir adalah kuadran teknis, di mana level perubahan mikro
dan jangka waktu pendek. Adapun isu-isu substantif berdasarkan kuadran tersebut
terlampir pada matriks manajemen perubahan.
4. Prioritas (Quick Wins)
Bila melihat kembali diagram (pembagian kuadran substansi perubahan) di atas, satu hal
yang dapat digambarkan adalah posisi dari prioritas (Quick Wins). Di antara aspek makro
dan mikro sebagaimana disinggung di atas, terdapat beberapa aspek yang paling mudah
dan cepat untuk dilakukan. Dalam manajemen perubahan, aspek-aspek ini dapat
dijadikan sebagai prioritas agar perubahan dapat terjadi secara gradual (bertahap) dan
berkelanjutan. Dalam organisasi-organisasi pemerintahan (birokrasi), perubahanperubahan
cepat ini lebih mudah dilakukan pada aspek mikro teknis. Perubahan pada
aspek makro akan membutuhkan waktu yang lama (bersifat jangka panjang) karena
sudah menyangkut proses politik. Oleh karenanya, “area” quick wins akan mengarah ke
kuadran “mikro-jangka pendek”.
Dalam jangka pendek, terkait dengan kompleksitas permasalahan dalam Sistem
Pemasyarakatan, maka tiga prinsip dari quick wins dalam perubahan adalah:
 Terciptanya keterbukan sistem pemasyarakatan akan masalah yang sedang
dihadapi serta keterbukaan terhadap pengawasan dan dukungan eksternal dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk mengurangi penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan.
 Menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pihak-pihak di luar
pemasyarakatan. Seperti memberikan akses untuk bantuan hukum bagi warga
binaan, keterlibatan dalam mendukung pola pembimbingan, perawatan,
pengelolaan dan pembinaan, serta dalam manajemen perubahan itu sendiri.
 Meningkatkan akuntabilitas Sistem Pemasyarakatan, melalui perbaikan dalam
pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan untuk kepentingan warga binaan,
perbaikan dalam sistem administrasi, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Selain ditentukan dengan melihat kuadran perubahan, instrumen lain yang juga
dapat dipergunakan dalam menentukan prioritas (quick wins) ini adalah dengan
melakukan analisis faktor internal dan eksternal. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
perlu mengidentifikasi apa saja aspek yang merupakan kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness) organisasi sebagai analisis terhadap faktor-faktor internal, serta
identifikasi terhadap peluang (opportunity) dan ancaman (threat) sebagai analisis
terhadap faktor-faktor eksternal. Analisis terhadap faktor internal dan eksternal inilah
yang akan menentukan prioritas dalam perubahan.
5. Pembentukan Kelompok Kerja
Fungsi
Pembentukan kelompok kerja yang mengelola perubahan untuk memperjelas tanggung
jawab. Oleh karenanya, faktor kepemimpinan dalam perubahan, meskipun menentukan
namun tidak dapat berdiri sendiri bila tidak didukung oleh pelaksana khusus. Kelompok
kerja ini tidak muncul sebagai supra struktur baru karena lebih banyak berfungsi sebagai
fasilitator antar bidang dalam organisasi Ditjenpas, antara Ditjenpas dengan organisasi
Departemen secara keseluruhan, hingga lintas lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta
dengan lembaga non pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, kelompok kerja dapat
dibedakan berdasarkan isu tertentu, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terkait dengan
kerangka waktu, kelompok kerja akan menentukan substansi perubahan, termasuk
menentukan prioritas (quick wins) berdasarkan unit.
Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kelompok kerja perubahan ini
akan langsung berada di bawah Sekretaris Direktorat Jenderal. Keberadaannya di bawah
Sesditjen memungkinkan kelompok kerja untuk bersinggungan dengan proses kebijakan.
Seperti ditegaskan oleh pasal 378 (a) Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
HAM 2007, Sekretariat Direktorat Jenderal menjalankan fungai pelaksanaan dan
koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, penyusunan laporan
kegiatan pemasyarakatan.
Selain itu, terkait dengan strategisnya peran kantor wilayah Departemen Hukum dan
HAM dalam upaya pembaharuan Sitem Pemasyarakatan ini, maka bila diperlukan,
kelompok kerja ini dapat pula dibentuk di wilayah dengan melibatkan Kepala Kantor
Wilayah, Kepala Devisi Pemasyarakatan, hingga pada pejabat di Unit Pelaksana Teknis.
Keanggotaan
Dalam pengelolaan perubahan Sistem Pemasyarakatan, kepemimpinan sekaligus inisiator
utama perubahan berada di Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sementara penggerak
utama idealnya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen). Para
Direktur yang berada di bawah Direktur Jenderal akan menjadi penanggung jawab
pelaksanaan perubahan sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam kelompok kerja ini
terdapat pula unsur eksternal Pemasyarakatan, sebagai unsur pendukung, seperti
lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan, para
akademisi dan unsur masyarakat sipil.
Mekanisme Kerja
Direktur Jenderal (Dirjen) dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) bertindak
sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab penanggung jawab proses
perubahan. Pada tahap inisiasi dan pelaksanaan akan diperlukan sejumlah pertemuan
(rapat). Sesditjen adalah pihak yang mengundang atas nama Dirjen.
Skema
LEVEL SUBJEK FUNGSI
Kebijakan Direktur Jenderal Inisiator dan Pengambil kebijakan
Koordinasi Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Pengambil kebijakan dan
koordinasi antar bidang.
Penanggung jawab operasional
Pelaksanaan Direktur-Direktur Penanggung jawab pelaksanaan
perubahan per bidang
6. Monitoring dan Evaluasi
Inti monitoring adalah pemantauan kemajuan berdasarkan tolok ukur (indikator) serta
langkah-langkah yang telah ditetapkan, sesuai dengan waktu atau substansi perubahan.
Sementara evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan sudah sesuai dengan
arah atau tujuan yang ditentukan.
Langkah-langkah dalam monitoring dan evaluasi adalah:
- Dibuatnya Annual Report (laporan tahunan) Direktorat Pemasyarakatan dan
dipublikasi
- Presentasi Publik tentang apa saja yang telah dicapai jangka pendek, menengah,
dan jangka panjang.
- Dibuatnya mekanisme feed back dari masyarakat dan internal (user).
7. Kemitraan
Kemitraan diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan perubahan. Selain membantu
dari aspek pembiayaan, kemitraan juga menunjang perumusan strategi yang lebih efektif.
Oleh karenanya, kemitraan diperlukan baik dengan lembaga-lembaga pemerintah yang
lain, serta unsur masyarakat sipil. Selain itu, kemitraan juga potensial memberikan
dukungan lain, seperti dalam proses inisiasi dan perubahan pengawasan.
Namun demikian, dalam manajemen perubahan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat
Jenderal harus diposisikan sebagai tuan rumah bagi setiap partisipasi dan dukungan yang
ingin diberikan oleh pihak ketiga sebagai mitra. Oleh karenanya, pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan diperlukan desk khusus yang akan mengkoordinasi donor atau mitra
yang ingin berpartisipasi. Hal ini didasari oleh argumentasi bahwa blue print
pembaharuan Sistem Pemasyarakatan adalah pedoman perubahan yang sekaligus menjadi
rencana strategis Direktorat Jenderal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakankebijakan
atau rencana strategis di tingkat Departemen.
8. Pengelolaan Resistensi
Dalam hal menciptakan pemahaman, komitmen, serta kebutuhan bersama untuk
perubahan, selalu ada potensi untuk resistensi. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya
antisipasi sesuai dengan level resistensi, sebagai berikut:
 Resistensi yang paling umum terjadi adalah karena ketidaktahuan anggota-anggota
organisasi terhadap arah dan tujuan perubahan, serta keuntungan yang akan diperoleh
organisasi bila perubahan tersebut dilakukan. Untuk mengatasinya perlu diciptakan
sistem informasi yang lebih efektif agar pemahaman yang sama dapat dibentuk.
 Resistensi karena ketidakmampuan untuk ikut dalam proses perubahan. Untuk
mengatasinya diperlukan pendidikan dan pelatihan.
 Resistensi karena ketidakmauan. Biasanya muncul karena tidak adanya insentif yang
diperoleh bila turut serta dalam perubahan. Untuk mengantasi resistensi ini,
organisasi perlu memberikan insentif, baik yang terukur dalam bentuk materi dan
promosi, maupun yang bersifat simbolik seperti penghargaan.
9. Strategi Media
Dalam pengelolaan perubahan Sistem Pemasyarakatan, upaya penciptaan
pemahaman serta kebutuhan bersama untuk perubahan ini salah satunya dapat
didelegasikan kepada fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Terkait dengan hal ini, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian.
Pertama, posisi Humas Ditjen dalam struktur organisasi secara keseluruhan. Kedua,
terkait dengan strategi media dari Humas sendiri.
Posisi Humas dalam Organisasi
Dalam struktur Ditjen Pemasyarakatan, Humas berada di bawah Sekretaris
Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pemasyarakatan. Keberadaan ini pada dasarnya akan
sangat mendukung peran Sesditjen sebagai motor dalam Pengelolaan Perubahan. Namun
demikian, kesenjangan struktur yang terlalu jauh antara Sesditjen dengan Humas
potensial menjadi penghambat, khususnya dalam kemampuan serta keberanian Humas
mengambil inisiatif di luar tugas dan fungsi sesuai dengan posisi struktur yang
dimilikinya sekarang ini. Menurut pasal 396 Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan HAM dijelaskan bahwa bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, pengetikan, penggandaan, hubungan masyarakat dan protokol,
pengelolaan arsip dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam organisasi posisi Humas di bawah Bagian Tata Usaha
yang berada di bawah Sesditjen. Pasal 399 dari Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan HAM dijelaskan, bahwa subbagian humas dan protokol Ditjen
Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dan protokol.
Posisi eselon 4 (empat) dari Humas Ditjen Pemasyarakatan belum
memungkinkannya berani mengambil inisiatif dalam membuat strategi media untuk
publik. Selama ini Humas hanya berperan sebatas sosialisasi kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Ditjen, baik dalam bentuk majalah/buletin (Warta Pemasyarakatan)
maupun website. Lebih dari itu, Humas belum mampu berinisiatif untuk membuka
wacana-wacana dalam hal perubahan Pemasyarakatan.
Oleh karenanya, dalam mendorong perubahan Pemasyarakatan, khususnya dalam
upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang perubahan filosofi pemidanaan, akar
dari kompleksitas permasalahan Pemasyarakatan, serta upaya mengelola perubahan,
diperlukan Humas yang lebih kuat. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan posisi
Humas dalam struktur organisasional, sekaligus merubah tugas dan fungsi Humas yang
tidak lagi pasif, namun aktif.
Strategi Media
Adapun yang dimaksud dengan Strategi Media dalam hal ini adalah bagaimana
Humas khususnya dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan umumnya akan
memanfaatkan secara efektif perannya, dengan menggunakan media massa, baik internal
maupun eksternal, dalam mendorong perubahan Pemasyarakatan itu sendiri. Inti dari
strategi media ini adalah bagaimana membuat Humas dapat lebih aktif dalam sosialisasi
dan berani mengambil inisiatif sebagai bagian dari kebijakan umum Ditjen
Pemasyarakatan.
Prinsip-prinsip dalam strategi media Humas Pemasyarakatan, sebagai bagian dari
manajemen perubahan adalah sebagai berikut;
29. Humas harus berperan sebagai media sosialisasi kebijakan Ditjen
Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Humas berperan pasif, hanya menyampaikan
kepada publik tentang kegiatan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Ditjen
Pemasyarakatan. Model penyampaian dapat dilakukan dengan press release ke
media massa publik, media internal, serta website.
30. Humas juga diposisikan sebagai inisiator dalam agenda setting serta perubahan
kebijakan Pemasyarakatan langsung di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Humas akan berperan secara aktif. Dalam
prakteknya, setiap proses kebijakan selalu dimulai dengan agenda setting; untuk
kemudian diikuti oleh formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring
dan evaluasi kebijakan, serta perubahan kebijakan itu sendiri. Dalam agenda
setting dan perubahan kebijakan ini, Humas dapat berinisiatif mengundang pihakpihak
yang potensial mendukung diskursus perubahan, baik dari kalangan
pemerintah maupun non pemerintah. Bentuk lainnya dalam hal ini adalah
mendatangi dan mengadakan pertemuan kepada redaksi media-media massa
nasional agar publik, melalui media, dapat memahami sekaligus membutuhkan
perubahan.
Bila dihubungkan dengan aspek substansi perubahan, maka peran aktif Humas
sangat diperlukan untuk mewacanakan perubahan-perubahan pada kuadran proses politik,
kuadran koordinatif, dan kultur organisasi. Sementara peran pasif (sosialitatif) sangat
diperlukan dalam kuadran teknis. Meskipun demikian, di dalam upaya pewacanaan skala
makro, Humas memerlukan dukungan eksternal berupa dorongan dari akademisi atau
organisasi non pemerintah.
Namun demikian, strategi media pada dasarnya tidak dapat dibebankan hanya kepada
Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lebih jauh dari itu, Direktorat harus mampu
membuat model-model media alternatif yang dapat mendukung tugas dan fungsi Sistem
Pemasyarakatan secara lebih efektif. Seperti membangun media-media internal yang
tidak hanya terbatas digunakan oleh petugas dan masyarakat umum, namun juga oleh
warga binaan pemasyarakatan, tahanan, dan klien pemasyarakatan. Bentuk-bentuk media
internal ini beragam mulai dari majalah dinding di tingkat UPT hingga dalam bentuk
radio komunitas.
MATRIKS SUBSTANSI MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Hubungan Sistem Pemasyarakatan dengan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam Sistem
Peradilan Pidana Terpadu
Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
NO HIGH-QUICK WINS1 HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Desk khusus sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan maupun
relasi lintas institusi sistem
peradilan pidana.
Koordinatif Jangka
Pendek
2 Penyempurnaan KUHP, KUHAP,
dan UU Pengadilan Anak dalam
kerangka SPP yang terpadu.
Proses Politik
Jangka
Menengah/
Panjang
3
Penguatan posisi Sistem
Pemasyarakatan sebagai
bagian terpadu SPP dalam
perubahan Undang-
Undang Pemasyarakatan
Proses Politik
Jangka
Menengah/
Panjang
4 Peninjauan kembali pasalpasal
tertentu dalam
undang-undang yang
berpotensi memidanakan
seseorang sehingga
berdampak pada over
kapasitas
Proses Politik
Jangka
Pendek/
Menengah
5
Mendorong gagasan
adanya Undang-
Undang tentang SPP
yang akan
memberikan
legitimasi kuat atas
bekerjanya sistem,
khususnya Sistem
Pemasyarakatan
Proses Politik
Jangka
Menengah/
Panjang
Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya Administrasi Peradilan Pidana
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Kelompok kerja perancang peran
aktif Bapas dalam proses
pemeriksaan perkara pidana
Manajemen Jangka
Pendek
2 Kelompok kerja perumus
kebijakan keterpaduan
administrasi peradilan
pidana dan kerjasama
lintas institusi yang
diinisiasi oleh
Manajemen Jangka
Pendek
1 Skala Prioritas; HIGH-QW (prioritas utama dan sekaligus menjadi quick wins atau hal pertama yang harus dilakukan), HIGH (prioritas utama),
MEDIUM (prioritas menengah).
Pemasyarakatan
3 Kelompok kerja penyusunan
naskah kebijakan pengelolaan
Cabang Rutan dan Cabang
Rubasan di institusi penyidik
Manajemen Jangka
Pendek
4 Pengkajian petugas
Pemasyarakatan sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
Manajemen
Jangka
Menengah/Pa
njang
2. Manajemen Organisasi
Struktur Organisasi Pemasyarakatan dalam Hubungannya dengan Perangkat Organisasi Lainnya di Departemen
Hukum dan HAM
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Peningkatan efektifitas Sistem
Pemasyarakatan melalui
koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi di tingkat Direktorat,
Kanwil dan Departemen
umumnya
Koordinatif Jangka
Pendek
Organisasi dan Tata Kerja dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Transformasi visi dan misi Sistem
Pemasyarakatan melalui Renstra
Organisasi berdasarkan level
birokrasi
Manajemen Jangka
Pendek
2 Kelompok kerja pembahasan
restrukturisasi organisasi Ditjen
Pemasyarakatan
Manajemen Jangka
Pendek
3 Penguatan peran Humas Ditjen
Pemasyarakatan Manajemen
Jangka
Pendek/
Menengah
4
Revisi Kepmenkeh RI
tentang tugas, kewajiban
dan syarat-syarat
Pembimbing
Kemasyarakatan
Proses Politik
Jangka
Menengah/
Panjang
5 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur oleh Ditjenpas tentang
model dan teknis pelaksanaan
bantuan hukum di Rutan
Manajemen Jangka
Pendek
6
Prioritas Eselon III bagi
pejabat kepala Rutan Manajemen
Jangka
Pendek/
Menengah
7
Penempatan Cabang Rutan
di bawah hirarki organisasi
Rutan
Manajemen
Jangka
Menengah/
Panjang
8 Peningkatan peran Rupbasan serta
penguatan kualitas SDM,
anggaran, dan sarana prasarana
Manajemen Jangka
Pendek
9
Pembuatan pola dan
klasifikasi Lapas
berdasarkan kapasitas dan
model pembinaan
Manajemen
Jangka
Menengah/Pa
njang
10
Menjadikan KPLP dan
Administrasi Kamtib satu
unit kerja
Manajemen
Jangka
Menengah/Pa
njang
11 Penyusunan SOP oleh Ditjenpas
berdasarkan deskripsi kerja yang
diatur oleh Organisasi dan tata
kerja
Manajemen Jangka
Pendek
12 Dibentuknya struktur jabatan
fungsional dalam Orta UPT Manajemen Jangka
Pendek
3. Manajemen Sumber Daya Manusia
Pengadaan Pegawai
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Penyusunan analisis kebutuhan
petugas pemasyarakatan dan
standar analisis jabatan
Manajemen Jangka
Pendek
2 Ditjenpas merumuskan
persyaratan khusus bagi pelamar
dalam tahap rekruitmen petugas
pemasyarakatan
Manajemen Jangka
Pendek
Pembinaan Karir
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1
Mendorong pengawasan
terhadap pembinaan karir
dan pengendalian
kepangkatan di Biro
Kepegawaian, Sekjen
Koordinatif Jangka
Pendek
2
Mendorong Kementrian
Pendayagunaan Aparatur
Negara menetapkan
Petugas Pemasyarakatan
sebagai jabatan fungsional
penegak hukum
Proses Politik
Jangka
Menengah/
Panjang
3
Mendorong Dephukham
menyempurnakan struktur
organisasi BPSDM dengan
pendekatan bidang agar
diklat terpadu dalam satu
manajemen sehingga
tujuan diklat tercapai
maksimal
Koordinatif Jangka
Pendek
4
Mendorong BPSDM
menyusun konsep
pembaruan sistem
pengembangan SDM, yang
di dalamnya memuar
pembaruan diklat
Pemasyarakatan
Koordinatif Jangka
Pendek
5
Mendorong agar BPSDM
menyerahkan penyusunan
kurikulum dan materi
diklat berdasarkan
kebutuhan Ditjenpas
Koordinatif Jangka
Pendek
6
Menyiapkan programprogram
pelatihan yang
disiapkan di setiap UPT
atau Kanwil atau dalam
konsep regional
Koordinatif Jangka
Pendek
7
Penyusunan persyaratan
khusus bagi peserta diklat
oleh Ditjenpas
Koordinatif Jangka
Pendek
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1
Mendorong kemandirian
AKIP dalam
menyelenggarakan
pendidikan profesional dan
lepas dari intervensi
birokrasi
Koordinatif Jangka
Pendek
2
Pengajuan persyaratan
khusus pada tahapan
rekruitmen taruna AKIP
yang disusun oleh AKIP
melalui BPSDM
Koodinatif Jangka
Pendek
Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Penyusunan draf kepada Proses Politik Jangka
Kementrian PAN tentang
analisis jabatan dan
deskripsi jabatan
fungsional, sistem angka
kredit, standar jenjang
jabatan, serta pedoman
penyusunan tunjangan
fungsional
Panjang/
Menengah
4. Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan Penganggaran Untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Mendorong disusunnya pola
pembinaan dan pengendalian
administrasi yang mencerminkan
mekanisme perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan yang memperhatikan
fungsi supporting unit
Koordinatif Jangka
Pendek
2 Pembentukan kelompok kerja
penyusunan Renstra Ditjenpas Manajemen Jangka
Pendek
Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
Optimalisasi Bagian PPL
Ditjenpas dalam
perumusan kebijakan dan
prioritas program
Manajemen Jangka
Pendek
5. Pola Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan, dan Sistem Informasi
Pemasyarakatan
Pembimbingan Melalui Bapas
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Revisi kebijakan teknis tentang
posisi penting Bapas Teknis Jangka
Pendek
2 Kelompok kerja penguatan dan
perluasan kerjasama dengan
instansi lain serta unsur
masyarakat dalam mendukung
tugas Bapas
Teknis Jangka
Pendek
3 Penyusunan prosedur komunikasi
antar lembaga dalam Sistem
Pemasyarakatan maupun
komunikasi dan kerjasama
dengan instansi lain dalam SPP
maupun masyarakat mengenai
tugas dan fungsi Bapas
Koordinatif Jangka
Pendek
4 Pelatihan bagi Pembimbing
Kemasyarakatan yang berbasis
HAM serta pengarusutamaan
kepentingan anak, perempuan dan
kelompok rentan
Teknis Jangka
Pendek
5 Penetapan UPT Bapas di daerah
yang belum terjangkau Proses Politik Jangka
Panjang
Pelayanan di Rumah Tahanan Negara
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Revisi kebijakan pelaksanaan
pelayanan Rutan sesuai standar
minimum
Teknis Jangka
Pendek
2 Perumusan indikator pelayanan
yang baik Teknis Jangka
Pendek
3 Kelompok kerja Koordinatif Jangka
penjajakan kerjasama
dengan pihak ketiga
Pendek
4
Perencanaan
pembangunan rutan
dengan bentuk sesuai
kebutuhan spesifik
Proses Politik Jangka
Panjang
5
Mendorong pengembangan
standar pola sarana dan
prasarana sesuai dengan
kebutuhan (consumer
perspective)
Koordinatif
Jangka
Menengah/
Panjang
Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rupbasan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Peraturan menteri yang
mendukung tugas dan fungsi
Rupbasan sebagai satu-satunya
instansi yang berfungsi dalam
pengelolaan basan dan baran
dalam SPP
Proses Politik
Jangka
Pendek/
Menengah
2
Sosialisasi tugas dan
fungsi Rupbasan serta
penelitian dan inventarisasi
kebutuhan skala nasional
untuk penguatan tugas
Rupbasan
Teknis Jangka
Pendek
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Revisi aturan tentang pola
pembinaan narapidana yang
berorientasi pada standar
minimum pemenuhan HAM dan
pengarusutamaam anak,
perempuan, kelompok rentan
lainnya, serta model pembinaan
untuk kejahatan khusus
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
2 Penyusunan modul pelatihan
tentang pemenuhan hak
narapidana
Teknis Jangka
Pendek
3
Revisi manual Sistem
Pemasyarakatan Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
4 Revisi keputusan-keputusan
bersama menteri dalam
pembinaan dan pemenuhan hak
narapidana
Koordinatif
Jangka
Pendek/
Menengah
5
Pengembangan pola
standar sarana gedung,
keamanan dan saranasarana
pembinaan
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
6
Identifikasi potensi lokal
UPT untuk tujuan
pengembangan potensi
kerja warga binaan
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
Sistem Pengamanan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Perlunya peraturan menteri
tentang keamanan dan ketertiban Proses Politik
Jangka
Pendek/
Menengah
2
Revisi kebijakan internal
tentang sistem
pengamanan yang
mendukung tugas pokok
dan fungsi pemasyarakatan
Teknis Jangka
Pendek
3
Perlunya kebijakan internal
mengenai disiplin dan
tindakan disiplin
Teknis Jangka
Pendek
4
Perlunya kajian mengenai
kondisi fisik gedung UPT
yang dikaitkan dengan
sistem dan standar
pengamanan
Manajemen
Jangka
Menengah/
Panjang
5 Pelatihan mengenai keterkaitan
Sistem Pemasyarakatan dengan
instrumen HAM bagi petugas
pengamanan
Teknis Jangka
Pendek
Sistem Informasi Pemasyarakatan
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1 Revisi terhadap ketentuan yang
mengatur tentang sistem
informasi pelaksanaan Tupoksi
Pemasyarakatan ke arah
pendataan secara elektronik di
setiap UPT
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
2 Penyusunan tampilan sistem
informasi Tupoksi
Pemasyarakatan (format aplikasi)
yang mudah dimengerti dan
diterapkan
Teknis Jangka
Pendek
3 Uji coba, sosialisasi, pelatihan,
dan pengadaan perangkat sistem
informasi dimulai di pusat
Teknis Jangka
Pendek
6. Pengawasan dan Partisipasi Publik
Pengawasan Internal
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1
Pembentukan tim
penyusun naskah akademik
dan draf revisi regulasi
pengawasan agar tegas dan
tuntas
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
2
Maksimalisasi sosialisasi
dan pemahaman tentang
aturan pengawasan
Teknis Jangka
Pendek
3 Pembentukan kelompok kerja
untuk penyusunan Peraturan
Menteri tentang pemantauan serta
pengujian terhadap keakuratan
sistem penilaian kinerja
Teknis Jangka
Pendek
4
Dibuatnya indikator
penilaian tentang perilaku
dan kode etik petugas
pemasyarakatan
Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
5
Merekomendasikan
kepada menteri
tentang perlunya
penyederhanaan dan
ketegasan jenis serta
wilayah kerja aparat
pengawasan untuk
menghindari tumpang
tindih pengawasan
fungsional
Koordinatif Jangka
Pendek
6
Optimalisasi TPP dalam
fungsi pengawasan Teknis
Jangka
Pendek/
Menengah
7
Merekomendasikan
kepada MA dalam
optimalisasi fungsi
pengawasan Hakim
Wasmat dalam
pelaksanaan putusan
hakim
Koordinatif
Jangka
Menengah/
Panjang
Pengawasan Legislatif
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1
Mendorong pelaksanaan
fungsi pengawasan
legislatif
Koordinatif Jangka
Menengah
Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
NO HIGH-QUICK WINS HIGH MEDIUM LEVEL
PERUBAHAN
JANGKA
WAKTU
1
Ratifikasi Optional
Protocol the UN
Convention againt Torture
(OPCAT)
Proses Politik
Jangka
Pendek/
Menengah
2 Perlunya aturan yang jelas tentang
mekanisme pengawasan dan
partisipasi publik
Koordinatif Jangka
Pendek
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA
Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal : 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA